Ditemukan 18112 data
13 — 8
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
87 — 5
- REZA VELLY ABIDIN- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Kegiatan Prasarana Dasar Lingkungan Pemukiman Perumahan T.A. 2013 dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong pada Kantor Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Sijunjung- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sijunjung selaku Pengguna Anggaran
., Jorong Muaro Gambok, Kenagarian Muaro,Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 02/SK/Pdt/2014/PN.MR tanggal 6 Maret2014, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Lawan:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Kegiatan Prasarana Dasar LingkunganPemukiman Perumahan T.A. 2013 dan sekaligus sebagaiPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan PembangunanSaluran Drainase dan Goronggorong pada Kantor DinasPerkerjaan Umum Kabupaten Sijunjung, beralamat di JalanIr. H.
PT PUDAN KREASI
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komite (PPK) Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Kementrian Perhubungan Republik Indonesia
106 — 74
Penggugat:
PT PUDAN KREASI
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komite (PPK) Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Kementrian Perhubungan Republik Indonesia
NURHAYATI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
65 — 11
Penggugat:
NURHAYATI
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
101 — 19
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada Kegiatan pekerjaan Irigasi Sawah Radina Padang MaranJorong Tantaman Nagari Tigo Koto Silungkang KecamatanPalembayan Kabupaten Agam, yang selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 10 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.GS/2020/PN.Lbb.Setelahn membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri LubukBasung tanggal 13 Agustus 2020, Nomor 27/Pdt.G.S/2020/PN Lbb tentangpenunjukkan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara ini;Setelahn membaca
Bahwa berdasarkan ketentuan pada Syarat Umum dalam ketentuanSurat Perintah Kerja pada poin 22 huruf a dan b yang pada pokok nyamenyatakan Pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan 100%(seratus persen) dan berita acara penyerahan pertama pekerjaanditerbitkan; dan PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelahpengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudahmengajukan surat permintaan pembayaran' kepada PejabatPenandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);.
62 — 19
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya
PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan KotaSurabaya, dalam Paket Pekerjaan Pengadaan AC Single Split SMAKota Surabaya sebagaimana tertuang dalam Kontrak PengadaanBarang Dinas Pendidikan Nomor :027/9300/436.6.4/2013 tertanggal18 Juli 2013, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Yusuf Masruh,MM., selaku pengganti dari Drs. Ruddy Winarko, MBA., MM.
PengirimanSampai Lokasi Yang Ditentukan Dan Setting Alat Sampai BisaDifungsikan Dengan Baik tanggal 6 Mei 2013, Penggugat menyatakan bahwa perusahaan kami sanggup melakukan pengiriman sampailokasi yang ditentukan dan Setting Alat sampai bisa difungsikan denganBerdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Dilakukan Uji Mutu /Teknis / Fungsi tanggal 6 Mei 2013, Penggugat menyatakan bahwa barang dan perusahaan yang kami tawarkan bersedia dilakukanuji mutu / teknis / fungsi oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh PPK
Tergugat:
PPK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
280 — 150
SAFARNAH JAYA UTAMA diwakili oleh SADARRUDIN
Tergugat:
PPK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMURSentosa No. 18, Kota Samarinda ;Selanjutnya disebut sebagai ...............06 PENGGUGAT ;MELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATENKUTAI TIMUR, Berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Sudiatmo(Bundaran Monumen Pesawat) Kawasan PusatPemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SK1186/0.4.20/Gp.2/06/2020, tanggal 5 Juni 2020,memberikan kuasa kepada ; SETIYOWATI, S.H., M.H.
SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal20 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda pada tanggal 20 April 2020 dengan RegisterPerkara Nomor : 18/G/2020/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki pada tanggal2 Juni 2020, telah mengemukakan dalildalil gugatan yang isiselengkapnya sebagai berikut ;Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah ;Tindakan Administrasi Pemerintahan yang Dilakukan oleh PejabatPembuat Komitmen (PPK
Bahwa suratPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN' KUTAITIMUR tersebut diterbitkan telan sesuai dengan prosedur danperaturan Perundangundangan yang berlaku, dan Penerbitan SURATPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN' KUTAITIMUR NOMOR : 620/47/DAYUNG CS/PPJLZSU.V/DPKPKP/I/2020TANGGAL 21 JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK,yang mana Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tersebutsesuai dengan
kewenangan yang dimilikinya ;16.Bahwa Surat Keputusan dari PPK tersebut selain telah sejalan dansesuai ketentuan/peraturan perundangundangan, ada beberapa halketentuan yang dilanggar oleh PENGGUGAT (CV.
;Bahwa sekali lagi ditegaskan SURAT PEJABAT PEMBUATKOMITMEN (PPK) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR :620/47/IDAYUNG CS/PPJLZSU.V/DPKPKP/I/2020 TANGGAL 21JANUARI 2020 PERIHAL PEMUTUSAN KONTRAK tersebut telahsejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan Asasasas Umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen vanBestuur atau Good Governeance), dikarenakan SURAT PEJABATPEMBUAT KOMITMEN (PPK
Terbanding/Tergugat : PPK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
78 — 15
SAFARNAH JAYA UTAMA diwakili oleh SADARRUDIN
Terbanding/Tergugat : PPK DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
64 — 17
Nusantara Mekanika Industri- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
Nomor : 140/12/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/13/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/14/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/22/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/32/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/33/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/34/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/36/SPMK/PPK/BPMPD/2015,9.
Menyatakan 11 (sebelas) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkanTergugat kepada Penggugat, yaituNomor : 140/12/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/13/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/14/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/22/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/32/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/33/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/34/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/36/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/37/SPMK/PPK/BPMPD/2015,j. Nomor : 140/38/SPMK/PPK/BPMPD/2015,k.
Nomor : 140/14/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Halaman 18 dari 45 Putusan No 22/Pdt.G/2016/PN Mre4.4. Nomor : 140/22/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.5. Nomor : 140/32/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.6. Nomor : 140/33/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.7. Nomor : 140/34/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.8. Nomor : 140/36/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.9. Nomor : 140/37/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.10.Nomor : 140/38/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.11.Nomor : 140/44/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Batal demi hukum;5.
kepadaPenggugat sebagai berikut :abC.defig.h.Nomor : 140/12/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/13/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/14/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/22/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/32/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/33/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/34/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/36/SPMK/PPK/BPMPD/2015,i.
) Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkanTergugat kepada Penggugat, yaitu :Halaman 43 dari 45 Putusan No 22/Pdt.G/2016/PN MreNomor : 140/12/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/13/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/14/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/22/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/32/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/33/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/34/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/36/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Nomor : 140/37/SPMK/PPK/BPMPD/2015,j.
Yuliusman Jaya Laia
Tergugat:
Bupati Nias Selatan Cq PPK Dinas Pu Dan Tata Ruang Kab Nias Selatan
60 — 18
Penggugat:
Yuliusman Jaya Laia
Tergugat:
Bupati Nias Selatan Cq PPK Dinas Pu Dan Tata Ruang Kab Nias Selatan
180 — 123
Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tahun 2016 Nomor : PL.01.02.13621.2016 tanggal 10 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun 2016, dan 2.2. Kontrak Kerja Nomor : PL.01.02.15551.2016 tanggal 02 September 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun 2016; 3.
Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tahun 2016 Nomor : PL.01.02.13621.2016 tanggal 10 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun 2016, dan 3.2. Kontrak Kerja Nomor : PL.01.02.15551.2016 tanggal 02 September 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Gorontalo Tahun 2016; 4.
SURYA EKA CIPTATergugat: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:Nama JabatanTempat Kedudukan:PEJABATA PEMBUAT KOMITMEN(PPK) PADA PEKERJAANPEMBANGUNAN GEDUNGPENDIDIKAN POLITEKNIKKESEHATAN GORONTALO TAHUNANGGARAN 2016;Jalan Taman Pendidikan Nomor 36 KotaGorontalo;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor PL.01.02.18989.2016 tanggal 17 Oktober2016
Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan GedungPendidikan Tahun 2016 Nomor : PL.01.02.13621.2016 tanggal 10Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan PoliteknikKesehatan Gorontalo Tahun 2016, dan;2.2. Kontrak Kerja Nomor : PL.01.02.15551.2016 tanggal 02 September2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PadaPekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik KesehatanGorontalo Tahun 2016;3.
Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan GedungPendidikan Tahun 2016 Nomor : PL.01.02.13621.2016 tanggal 10Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan PoliteknikKesehatan Gorontalo Tahun 2016, dan;3.2. Kontrak Kerja Nomor : PL.01.02.15551.2016 tanggal 02 September2016, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PadaPekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik KesehatanGorontalo Tahun 2016;4.
93 — 32
JASA KONTRAKTOR VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2010 DKK
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADAKEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH PADA DINASPENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUNANGGARAN 2010,berkedudukan di Jalan Pamong PrajaNo. 2 Pangkalan Kerinci, KabupatenPelalawan, selanjutnya disebut:Tergugat/Terbandingpom st = se a ee = ri orn2. CV.
ASIH NIRBIYANTI, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung
Termohon:
HIOE ARIFIN LUKMAN
70 — 20
Pemohon:
ASIH NIRBIYANTI, S.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Cimanggis Cibitung
Termohon:
HIOE ARIFIN LUKMAN
102 — 41
TUAH SAKTI MelawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) / PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014
Komplek Pertokoan Jalan Sudirman No. 76 Bangkinang ,Kampar Riau ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Agustus 2014 ; Nama Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) / PEJABATPELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) DINASPERIKANAN KABUPATEN KAMPARPROPINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014 ; Tempat Kedudukan : Jl. Prof. M.
13 Agustus 2014 dengan Register Nomor : 22/G/2014/PTUNPbr ;Menimbang, bahwa perkara Nomor : 22/G/2014/PTUNPbr masih dalam prosesPemeriksaan Persiapan ; Menimbang, bahwa Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonanpencabutan gugatan secara tertulis dalam suratnya tertanggal 11 September 2014 denganalasan sebagai berikut :1 Bahwa berkenaan dengan yang menjadi obyek gugatan perkara aquoperihalPermohonan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ( SPPBJ ) olehPejabat Pembuat Komitmen ( PPK
116 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Surabaya., vs PT. Internet Pratama Indonesia,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DinasPendidikan Kota Surabaya., dalam Paket PekerjaanPengadaan Laboratorium Multi Education SMA, yang diwakilioleh Drs. Ruddy Winarko, MBA.,MM, sebagaimana tertuangdalam Kontrak Pengadaan Barang Dinas Pendidikan No.028/9075/436.6.4/2010 tertanggal 1 Juli 2010, berkedudukandi Jalan Jagir Wonokromo No. 354356 Surabaya, dalam halini memberi kuasa dengan Hak Subsitusi kepada MT.
No. 1182 K/Pdt/2012Bahwa Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dalam hal ini Tergugat, telahmelaksanakan pengadaan barang/jasa dengan sumber dana APBD KotaSurabaya Tahun Anggaran 2010 untuk paket pekerjaan "LaboratoriumMulti Education SMA";Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta lelang pengadaanLaboratorium Multi Education SMA tersebut dan pada tanggal 11 Juni2010 Penggugat ditunjuk sebagai pemenang pelelangan berdasarkanSurai Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan SaranaPembelajaran Pendidikan
,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan KotaSurabaya dalam Paket Pekerjaan Pengadaan Laboratorium Multi EducationSMA;Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, dalam hal gugatan ditujukankepada Badan Hukum Publik (Negara/Pemerintah), maka gugatan tersebutditujukan kepada Badan Hukum Publik diwakili oleh Pemimpinnya;Bahwa Drs. H. Ruddy Winarko, MBA., MM. selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dalam hal berkontrak adalah mewakili lembaga bukan atasnama pribadi.
No. 1182 K/Pdt/2012Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam PaketPekerjaan Pengadaan Laboratorium Multi Education SMA;Dengan demikian gugatan Penggugat adalah error in persona, sehinggaTergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugatatau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 831/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 7 Juni2011 yang amarnya sebagai
Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kota Surabaya., tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000, (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Jum/at, tanggal 2 Agustus 2013, oleh Dr. H. MohammadSaleh.,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis. Prof., Dr.,H. Abdul Manan, SH.,S.IP.
EDDY ROY LIANGGA
Tergugat:
1.KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
2.PPK PERKERJAAN KONSTRUKSI PAKET PRESERVASI
151 — 44
Penggugat:
EDDY ROY LIANGGA
Tergugat:
1.KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
2.PPK PERKERJAAN KONSTRUKSI PAKET PRESERVASI
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
64 — 4
Penggugat:
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
33 — 14
Penggugat:
ZAINIR,SH
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam Cq PPK
180 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar IB, dk.
., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PengadaanTanah Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar IB, beralamat di Jalan W.R.Halaman 1 dari 4 hal. Pen. Nomor 587 K/Pdt/2019.Monginsidi, Nomor 220G, Teluk Betung, Bandar Lampung, yang menerimakuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017 dari Ir.
CV.Kita Loko
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Cq.Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Cq.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
30 — 23
Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku serta mengikat secara hukum Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 02/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022 serta Surat Perintah Pengosongan Lokasi Pekerjaan Nomor: 02/PPLP/PPK/BM-PUPRP/XI/2022 tanggal 14 November 2022;
Penggugat:
CV.Kita Loko
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Cq.Dinas Pekerjaan Umum,Penataan Ruang dan Pertanahan Cq.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)