Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah meninggalkandinas tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat yangberwenang poada tahun 2013 selama 1 (satu) minggu, setalahkembali Terdkawa diberikan hukuman/sangsi melaksanakan larisiang pada pukul 11.00 Wita menggunakan pakaian PDL danransel sambil memanggul mortar, sedangkan pada pukul 22.00Wita sebelum apel malam melaksanakan lari dengan pakainPDL saja selama 1 (satu) minggu dan diawasi lanngsung olehkomandan Kompi Markas atas nama Lettu Inf Sudarman

Bahwa Saksimengetahui pada tahun 2013 Terdakwapernah meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan danTerdakwa = diberi hukuman/sangsi melaksanakan larimenggunakan pakaian PDL memekai ransel dan memanggulMortir pada pukul 11.00 Wita sampai ada pencabutan.6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpaseijin Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan tentangkeberadaannya kepada satuan baik melalui telpon maupunsurat.7.

Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa pernahmeninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan selama 1(satu) minggu seteleh kembali Terdakwa diberikan hukuman/sangsi melaksanakan lari menggunakan pakaian PDL memakairansel dan memanggil montir pada pukul 11.00 Wita sampaiada pencabutan. Dan diawasi langsung oleh Komandan KompiMarkas atas nama Lettu Inf Sudarman.7.

Pada akhirnya tindakan Pemohon berakibat Termohon sangat dirugikanoleh sebabHalaman 19 dari 35 Putusan Nomor 689 /Pdt.SusBPSK/.2019/PN Jkt Utr.1) Pemohon mengikat Termohon dengan mengenakan dendadendadan sangsi bila mana terjadi keterlambatan pembayaran cicilan olehTermohon.2) Pemohon mengenakan sangsi Pembatalan Pemesanan Unit apabilaselambat lambat nya 90 hari kalender sejak Surat Pesanan ditandatangani Termohon tidak membayar Down Payment (UangMuka).3) Pemohon mengikat Termohon dengan sangsi PembatalanPembelian

lampiran surat nomor 092/SK/VPK/X/12 tanggal 5 Oktober2012Pemohon keberatan telah mengembalikan uang yang telah disetoroleh pemohon oleh termohon keberatan kepada pemohon keberatan.TANGGAPAN TERMOHON :Bahwa dalildalil Pemohon nomor 23 s/d 40 haruslah ditolak karena tidak benar,dengan alasan:1.Bahwa sebagaimana dengan jelas Termohon Keberatan sampaikansebelumnya bahwa Pemohon Keberatan telah membuat aturan semenamena, sebagai berikut :1)2)3)Pemohon mengikat Termohon dengan mengenakan denda dendadan sangsi

bilamana terjadi keterlambatan pembayaran angsuranoleh Termohon.Pemohon mengenakan sangsi Pembatalan Pesanan Unit apabilaselambat lambatnya 90 hari kalender sejak Surat Pesananditandatangani Termohon tidak membayar Down Payment (UangMuka)Pemohon mengikat Termohon dengan sangsi Pembatalan Pembelianjika Termohon terlambat membayar cicilan/angsuran selama 90 hariberturut turut.Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 689 /Pdt.SusBPSK/.2019/PN Jkt Utr.2.

Makasebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5Tahun 1984 pada angka (4) dan (5), Majelis Hakim telah menunda persidanganperkara ini selama 6 (enam) bulan, guna memberikan waktu kepada Penggugat8untuk mengurus ijin cerai dari pejabat atasan dimaksud, namun setelah lewatwaktu 6 (enam) bulan surat ijin dimaksud tetap belum ada ;Menimbang, bahwa setelah lewat waktu enam bulan tersebut MajelisHakim telah menasehati agar Penggugat mencabut gugatannya, dan jugamenjelaskan tentang sangsi

sangsi administrasi dari atasannya apabila perkaraini tetap dilanjutkan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk melanjutkanperkaranya, dengan membuat dan menyerahkan surat pernyataan tertanggal14 Juli 2014 yang pada pokoknya Penggugat telah mengurus ijin kepadaatasannya dan sampai dalam waktu enam bulan lebih belum turun, sertaPenggugat siap menanggung segala resiko yang akan terjadi ;Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukanperceraian adalah karena dalam rumah tangga Pengggugat

Fadlun, M.H. akan tetapi juga tidakberhasil;Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai anggota POLRI tidakmendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian Nomor : B/O1 a/ 01 /2019/Sat Polairud tanggal 16 Januari 2019, karena menurut keterangan dari atasanPemohon bahwa Pemohon menikah tanpa sepengetahuan dan jin atasaninstitusi Kepolisian RI dan Pemohon sudah diberikan sangsi tertulis terhadapperbuatan tersebut;Bahwa karena Pemohon tidak mendapatkan surat izin untuk melakukanperceraian maka Pemohon membuat

, perkara ini menjadiwewenang absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon yang berstatus sebagai anggota Polriberdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun2010 harus mendapatkan surat izin cerai dari Kasatker tetapi menurut Surat dariatasan Pemohon Nomor : B/O1 a/ 01/2019 /Sat Polairud tanggal 16 Januari2019 tidak bisa mengeluarkan surat jin tersebut dikarenakan Pemohonmenikah tanpa sepengetahuan dan ijin atasan institusi Kepolisian RI danPemohon sudah diberikan sangsi

telahkawin dengan wanita lain tersebut;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering datang kerumahmereka sehingga saksi menyaksikan langsung selain itu Penggugat pernahdatang dan menginap dirumah saksi setelah mereka bertengkar denganTergugat akibat kelakuan Tergugat tersebut;Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2014, setelahPenggugat memergoki Tergugat dengan wanita lain lalu Penggugatmelaporkan ke Kepolisian dan Tergugat mengakui hal tersebut sehinggaTergugat dikenakan sangsi

memberikan biayahidup kepada Penggugat dan anakanaknya, Tergugat jarang tinggal dirumah, serta selingkuh dengan wanita lain;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut selain saksi melihat langsung,Penggugat juga sering datang kepada saksi mengeluhkan kelakuanTergugat mengenai halhal tersebut, bahkan saksi pernah diajak olehPenggugat untuk ikut memorgoki Tergugat yang sedang bermesraandengan wanita lain di rumah selingkuhannya tersebut, kemudian langsungdilaporkan kepada kepolisian sehingga Tergugat dikenakan sangsi

Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohontidak hadir di persidangan;Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehatiPemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai danPemohon menjawab, bahwa Pemohon bermaksud untuk mencabutpermohonannya terlebin dahulu, karena Termohon sebagai PNS belummendapatkan surat keterangan dari atasannya untuk bercera;Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannyadengan alasan kasihan kepada Termohon nanti kalau kena sangsi

sebagaimana Penggugat tuangkandalam gugatan a quo merupakan pelanggaran disiplin beratyang sangsinya adalah pemutusan hubungan kerja sesuaidengan ketentuan SK Direksi No.KEP/DIR/029/2001 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5ayat (4) jo Pasal 52 ayat (1) butir 2 Perjanjian KerjaBersama PI Bank Mandiri (Persero), Tok periode 2006 2008 ;Bahwa karena Tergugat dalam pemeriksaan telah mengakuitelah melakukan berapa pelanggaran serta dituangkan dalampernyataan, maka Tergugat diberikan sangsi

di atas,Tergugat dengan surat tanggal 13 Desember 2006 (bukti P15)merasa keberatan dan menyatakan sudah tobat tidak akanmengulangi perbuatannya lagi dan Tergugat mengajukanpermohonan diberikan kesempatan untuk tetap bekerja sertabersedia melakukan tugas apapun yang diberikan oleh Bankakan dikerjakan secara tulus hati sebagai pengabdian kepadaBank ;Bahwa sambil menunggu proses permohonan Tergugat butir15 di atas, maka terhitung tanggal 19 Februari 2007 kepadaTergugat dikenakan pembebas tugasan (sangsi

scorsing)sesuai surat Bank Mandir i Cabang KlatenNo.7.Sp.KLN/818/2007 tanggal 19 Februari 2007 (bukti P16) ;Bahwa terhadap permohonan Tergugat butir 15 di atas,mengingat pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugattermasuk dalam kriteria pelanggaran jenis berat dan tidakterdapat bukti baru. yang menjadi pertimbangan = untukmempengaruhi keputusan sangsi, maka permohonan Tergugattidak dapat dipertimbangkan tetap dikenakan sangsipemberhentian/ Pemutusan Hubungan Kerja sesuai surat KantorPusat No.CHC.HMC

kepada Penggugat dan anaknya ;Bahwa, pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 pukul 12.00 WIB telah terjadipuncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah kepadaanak, lalu anak dipukul dengan menggunakan sendok besi hingga sendok tersebutpatah kemudian Penggugat marah kepada Tergugat setelah itu Tergugat jugamenganiaya melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada Penggugat akhirnyaPenggugat melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang berwajib dan Terggugatdikenai sangsi

Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap karyawan cabang termasukmemberikanteguran dan sangsi, serta melaporkan kepada atasan setiap perbuatan yang tidak sesuaiketentuan.i. Menjaga nama baik perusahaan dan tidak melakukan tindakan di luar ketentuanperusahaan.j. Membuat dan menyampaikan rencana kerja yang dilakukan oleh cabang.e Bahwa pada Bulan Nopember 2012 di Kantor PT.

Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap karyawan cabang termasukmemberikanteguran dan sangsi, serta melaporkan kepada atasan setiap perbuatan yang tidak sesuaiketentuan.i. Menjaga nama baik perusahaan dan tidak melakukan tindakan di luar ketentuanpeusahaan.j. Membuat dan menyampaikan rencana kerja yang dilakukan oleh cabang.k. Menyampaikan hasil kerja pada rapat bulanan.1. Bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan dan pemeliharaan aset perusahaandi kantor cabang.e Benar, PT.

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut tidak cermat dan tanpa kehatihatiansehingga terjadi kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penerapan hukumantara lain:PUTUSAN TERGUGAT CACAT PROSEDUR DAN CACAT BENTUKFORMAL PENERBITAN SUATU PUTUSAN KARENA TIDAK MENYEBUTKAN PASAL PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG MENJADIDASAR HUKUM SANGSI/PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN:16.1.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin;Bahwa dengan tidak menyebutkan Pasal 7 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 sebagai dasar hukum dari Sangsi/ PenjatuhanHukuman Disiplin terhadap Penggugat maka Putusan Tergugatterbukti cacat prosedur dan cacat dari segi bentuk formal penerbitansebuah putusan;Bahwa perihal yang sama juga terjadi pada Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 616/KMK.01/UP.92/2014tanggal, 12 Desember 2014 yang menjadi dasar banding olehPenggugat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas baik PutusanTergugat maupun Keputusan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 616/KMK.01/UP.92/2014, tanggal 12 Desember 2014 yangmenjadi dasar Putusan Tergugat, nyatanyata terbukti melanggarUAPB khususnya Asas Kepastian Hukum karena dibuat tidakberdasarkan kepatutan, keajegan dan keadilan sehingga sudahsepatutnya dibatalkan;TERJADI DISKRIMINASI DALAM PENJATUHAN SANGSI/HUKUMANDISIPLIN TERHADAP PENGGUGAT;Halaman 11 dari 30 halaman.

Terjadi Diskriminasi dalam penjatuhan sangsi/hukuman disiplin terhadapPemohon Kasasi/Penggugat;TENTANG CACAT PROSEDUR DAN CACAT BENTUK FORMAL;2.3.Berdasarkan fakta hukum berupa Bukti P6 dan P7 jo Bukti Tergugat T. 1dan T. 5 Terbukti bahwa Putusan Termohon Kasasi/Tergugat CacatProsedur dan cacat bentuk formal penerbitan suatu putusan karena tidakmenyebutkan Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 sebagai dasar penjatuhanhukuman disiplin;Padahal ...Yang menjadi acuan dan dasar Putusan Tergugat dan Putusan MenteriKeuangan

Putusan Nomor 393 K/TUN/2016hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi/Penggugatsetimpal dengan kesalahannya;TENTANG TERJADI DISKRIMINAS DALAM PENJATUHAN SANGSI/HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEMOHON KASASI/PENGGUGAT,18.

satuatau lebih kewajiban/ketentuan dst pasal 3 ayat (1) yaitu cerai tanpa izin dstpasal 14 yaitu hidup bersama dapat dijatuhi salah satu alternatif hukumandisiplin berat berdasarkan pasal 6 ayat 4 huruf a yaitu penurunan pangkatsetingkat lebih rendah selama 1 tahun bukan hukuman disiplinpemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendirisebagaimana putusan penguatan Tergugat Nomor : 192/KPTS/BAPEK/2006tanggal 19 Oktober 2010, dengan demikian putusan tersebut tidak tepatdalam penerapan sangsi

No.70 K/TUN/201 1Tinggi Tata Usaha Negara tidak langsung menguatkan Putusan TergugatNomor ; 192/KPTS/BAPEK/2006, namun hal ini tetap dilakukan tanpamempertimbangkan dengan rasa keadilan mengingat selama menjadi PNSPemohon kasasi belum pernah dijatuhi hukuman disiplin baik ringan,sedang, apalagi berat, sehingga terhadap sangsi hukuman terhadapPemohon Kasasi tidak dilakukan proses pembinaan terlebih dahulu ;4.

dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan kenalOrangtua Pemohon karena dia ayah kandung ; Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lakilaki bernama Calon SuamiPemohon, tetapi ayah kandung yang bernama Orangtua Pemohon tidak menyetujuidan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon ; Bahwa Orangtua Pemohon tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikahbagi Pemohon dengan alasan disebabkan dendam dengan ibu Pemohon telahmengajukan perceraian yang berakibat wali dikenakan sangsi

di persidangan didampinguasa Hukumnya, sedangkan Tergugattidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus oranglain sebagai wakil atau kuasanya;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil, MajelisHakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memprosesSurat ijin dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi surat ijin tersebut belumkeluar, untuk itu Penggugat telah membuat surat pernyataan tanggal 24 Mei2018 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia menerima sangsi

terusmenerus yang disebabkan karena Tergugat Berselingkuh dengan Perempuanlain, akhirnya sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tidur;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil, majelishakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memprosesSurat ijin dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi surat ijin tersebut belumkeluar, untuk itu Penggugat telah membuat surat pernyataan tanggal 24 Mei2018 yang menyatakanbahwa Penggugat bersedia menerima sangsi

Sangsi bagi masingmasing yang mengingkari kesepakatan di denda Rp.1.000.000.000, (satu milyard rupiah) sejak ada Putusan Majelis HakimPemeriksa Perkara No 115/Pdt G/2019 PN Skh.Demikian Surat kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani bersamadengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapatdipertanggungjawabkan sebagaimana mestinyaSetelah isi Kesepakatan Perdamaian ini dibuat secara tertulis tertanggal 13Desember 2019 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masingmasingmenerangkan

PtkPemohon merasa sakit hati dengan lakilakin tersebut yang telahmengganggu keharmonisan rumah tangga pemohon dan Termohon,menyebabkan Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar hukumdan Pemohon dikenakan sangsi hukuman selama 8 (delapan) tahunpenjara;Bahwa, Pemohon dan Termohon' sudah berpisah tempat tinggal darisejak Pemohon menjadi tahanan, namun Termohon masih sering datangmengunjungi Pemohon di rumah tahanan tersebut;Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak

masingmasing bernama ANAK 1, umur 23 tahun,ANAK 2, umur 22 tahun dan ANAK 3, umur 15 tahun;Bahwa, rumah Pemohon dan Termohon yang pada awalnya kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon baikbaik saja namun sejaktahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Termohon menjalinhubungan dengan lakilaki lain yang tinggal di rumah kost sampaiakhirnya menyebabkan Pemohon melakukan tindak kekerasan terhadaplakilaki tersebut dan Pemohon dikenakan sangsi

memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : Putusan Majelis Hakim apabila ditinjau dari segi edukatif, korektif, prefentifmaupun represif tidak / belum memadai mengingat Terdakwa adalahseorang tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mempunyai pengaruhsangat kuat dilingkungannya, oleh karenanya selain dikenakan hukumanpenjara bagi Terdakwa juga harus dibebani membayar denda ; Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : e Tujuan dari pemberian sangsi

pidana bukan merupakan balas dendamnamun lebih kepada memberi pembelajaran (efek jera) kepadaTerdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya ; e Atas nama keadilan dan kemanusiaan tentunya sangat berlebihan jikaTerdakwa dikenakan sangsi hukuman badan karena Terdakwa adalahtokoh masyarakat masih diperlukan pikiran dan tenaganya untukjamaahnya : e Proses Pengadilan terhadap Tindak Pidana KK / KTP lebih dari satu /ganda baru satusatunya di Indonesia maka hukuman denda yangtinggi dan proses hukum telah

Bahwa Tergugat melakuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanpamemberikan Sangsi Teguran atau Surat Peringatan ( SP ) terlebih dahulu;8. Bahwa Penggugattidak pernah mendapatkan Sangsi atau Surat Peringatan(SP) dari Tergugat sebelumnya;a. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) boleh dilakukan harusmelalului tahapantahapan atau apabila Tergugat sebelumnya telahmendapatkan Sangsi Teguran atau Surat Peringatan (SP)yang masihberlaku.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 14/ Padt.SusPHI/2019/PN.Bjmb.

SAPTAINDRASEJATI Periode 2018 2020 Pasal 52 ayat 5, ayat 21 dan ayat 27sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 4 s/d angka/7 diatas.11.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 danangka 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat melakukanPemutusan Hubungan Kerja tanpa memberikan Sangsi Teguran atau SuratPeringatan (SP) terlebih dahulu kepada Penggugat sehingga bertentangandengan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dan sepatutnya Tergugat

Menjatuhkan sangsi pidana apabila Tergugat ingkar terhadapgugatan Penggugat ;C. Memberikan batas waktu' tiga hari kepada Tergugat untukmelaksanakan semua gugatan Pengugat ;d.

SUNARYO sebagai sangsi keteledorannya ;Terhadap Sdr. SUNARYO dikenai beban/pemotongan sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah) dengan jalan dipotong upahnyatiap bulan mulai bulan November 2001. Dasar dari pemotongan tersebutadalah :Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 198 K/TUN/2006 KKB PT. BATIK KERIS/PT.

DAN LIRIS No. 210/7.1.0/VI/2001 tanggal01 Juli 2001 Pasal 17 ayat (6) e seperti dalam point 4 tersebut di atas ; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Bab NV Pasal 23 atas dasartersebut di atas lahirlah Surat Keputusan No. 348/7.1.0/X/2001 tanggal22 Oktober 2001 yang dalam salah satu ketentuannya berbunyisebagai berikut :"Apabila ternyata dikemudian hari kasus kehilangan barang tersebutdapat diselesaikan dengan tuntas dan jelas pelakunya sampai dengandihukum dan mengganti kerugian, maka sangsi berupa

No. 198 K/TUN/2006serta mengganti kerugian (barang kembali seharga, barang yang hilang)sangsi pemotongan akan ditinjau (dikembalikan) ;Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat barang yang dicuri belumkembali ke tangan Perusahaan (Penggugat), sehingga kerugian masih adadipihak Perusahaan ;Bahwa dengan demikian alasan Pekerja yang menyatakan Perusahaanmelakukan ingkar janji menjadi tidak terbukti, sehingga permohonan ijinPHK dari pihak Pekerja (Sdr.

Bahwa didalam Surat Perjanjian Pembayaran Pinjaman tertanggal3 januari 2018, pada poin 9 didalam isi perjanjian tersebut menyatakanbahwa, Apabila sampai tanggal 04 Agustus 2018 Pihak Pertama (paraTergugat) belum bisa melunasi sisa hutangnya kepada Pihak Kedua(Penggugat), maka Pihak Pertama (para Tergugat) bersedia membayardenda dan sangsi sebesar 0,5% perhari dari sisa pinjaman ;19.

Bahwa atas pebuatan wan prestasi yang dilakukan oleh paraTergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara materialyaitu :Kerugian Material:Sisa Hutang/pinjaman yang belum bayarkan oleh para tergugatkepada penggugat sebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyardua ratus dua puluh empat juta rupiah );Denda/sangsi sebesar 0,5% perhari keterlambatan terhitung daritanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan kePengadilan Negeri Batam yaitu 0,5% x Rp. 2.224.000.000, x 240hari = Rp. 2.668.800.000

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam/ MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskansebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukanpenggugat dalam perkara ini;3.4.Menyatakan sah menurut hukum hak hak penggugat yaitu :Sisa Hutang/pinjaman yang belum dibayar kan oleh para tergugatkepada penggugat sebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyardua ratus dua puluh empat juta rupiah )Denda/sangsi

Tergugat) melakukan perbuatan WanPrestasi;5.Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI (para Tergugat) untuk membayar hak hakpenggugat secara tunai, sekaligus dan seketika dengan tanggungrenteng kepada Penggugat yaitu :Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pat.G/2019/PN BtmKerugian Material:Sisa Hutang/pinjaman yang belum dibayarkan oleh para tergugatsebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyar dua ratus dua puluhempat juta rupiah );Denda/sangsi