Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MEGA FINANCE CABANG MEDAN tersebut; Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 267/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Mdn, tanggal 23 Desember 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Provisi- Menolak provisi Pengugat tersebut;Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;2.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Dan atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono),Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan denganmemberikan Putusan Nomor 267/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn, tanggal 23Desember 2019, yang amamya sebagai berikut:Dalam Provisi Menolak provisi Pengugat tersebut;Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat tersebut

Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 23 Desember 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2019 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2020, sebagaimana ternyata dariAkta Pemyataan Permohonan Kasasi Nomor 04/Kas/2020/PHI.Mdn, junctoNomor 267

denganbatalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidakberwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2009;Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti/PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 267

pesangon sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3)dan karena perubahan status dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maka perludilakukan perbaikan amar Nomor 3 khusus mengenai upah prosesmenjadi nihil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT MEGAFINANCE CABANG MEDAN tersebut harus ditolak dengan perbaikanamar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan Nomor 267

SusPHI/2020Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan Nomor 267/Pdt.SusPHI/2019/PN Mdn, tanggal23 Desember 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam ProvisiMenolak provisi Pengugat tersebut;Dalam EksepsiMenolak eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara1.2.Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putuskarena pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor

Bahwa pada saat Herry Widodo bin Soewarlan meninggal, telahmeninggalkan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Buku Tanah di DesaKedjuron No. 176, Gambar Ukur No. 267, Tahun 1970;10. Bahwa untuk mengurus Balik Nama Sertifikat Tanda Bukti HakMilik Buku Tanah di Desa Kedjuron No. 176, Gambar Ukur No. 267, Tahun1970 maka diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama KotaMadiun;11.

Bahwa Notaris mempersyaratkan Penetapan Ahli Waris dalamBalik Nama Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Buku Tanah di Desa KedjuronNo. 176, Gambar Ukur No. 267, Tahun 1970 tersebut;12. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepadaYth. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun Cq. Yth. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut :PRIMAIR :1.

Habibullah telah dikaruniai seorang anak lakilaki yangbernama Muhammad Gibran Pahlefy;; Bahwa Indah Mukti Rahayu bin Herry Widodo telah meninggalpada tanggal 28 Juli 2020 karena sakit; Bahwa Para Pewaris hingga meninggalnya beragama Islambegitu pula Para Pemohon juga beragama Islam; Bahwa Pewaris (Herry Widodo bin Soewarlan) memiliki hartaberupa Sebidang tanah yang berada di Desa Kedjuron No.176 GambarUkur No.267 tahun 1970; Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan PenetepanWaris untuk keperluan

Habibullah telah dikaruniai seorang anak lakilaki yangbernama Muhammad Gibran Pahlefy; Bahwa Indah Mukti Rahayu bin Herry Widodo telah meninggalpada tanggal 28 Juli 2020 karena sakit;= Bahwa Para Pewaris hingga meninggalnya beragama Islambegitu pula Para Pemohon juga beragama Islam; Bahwa Pewaris (Herry Widodo bin Soewarlan) memiliki hartaberupa Sebidang tanah yang berada di Desa Kedjuron No.176 GambarUkur No.267 tahun 1970; Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonanPenetepan Waris untuk keperluan

mengurus balik nama SertifikatTanda Bukti Hak Milik Buku Tanah di Desa Kedjuron Nomor 176,Gambar Ukur No.267 tahun 1970;Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukanSsuatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetappada permohonan mereka serta mohon penetapan;Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua halyang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang takterpisahkan dari putusan ini;Halaman 8 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 32

MarkasBesar Tentara Nasional Indonesia dan Hak Pakai No. 267/Duren Tiga,atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar TentaraNasional Indonesia dan Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, SuratUkur tanggal 26 Januari 2004 No. 00862/2004, seluas 19.092 m?, atasnama Departemen Pertahanan cq.

Markas Besar TentaraNasional Indonesia Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, atas namaDepartemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesiadan Tergugat Il dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 267/DurenTiga, Surat Ukur tanggal 26012004 No. 00862/2004 seluas 19.092 m?atas nama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara NasionalIndonesia bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan PemerintahNo. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo.

Markas Besar TentaraNasional Indonesia Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, atas namaDepartemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesiaoleh Tergugat dan penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga,Surat Ukur tanggal 26012004 No. 00862/2004 seluas 19.092 m? atasnama Departemen Pertahanan cq.

MarkasBesar Tentara Nasional Indonesia Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, atasnama Departemen Pertahanan cq. Markas Besar Tentara NasionalIndonesia dan Sertifikat Hak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukurtanggal 26012004 No. 00862/2004 seluas 19.092 m? atas namaDephankam cq.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan SertifikatHak Pakai No. 267/Duren Tiga, Surat Ukur No. 00862/2004, tanggal 26Januari 2004 seluas 19.092 m?

M E N G A D I L I:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 267

barang bukti berupa :e 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna kuning tanpa plat NomorPolisi Noka : MHKA4GA5JHJO008907 Nosin : 3NRH174012 Tahun2017;e 2 (dua) buah plat Nomor Polisi KH1029TQ;e 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Agya;e 1 (satu) lembar STNK atas nama BOY SUMBAWA;dikembalikan kepada saksi BOY SUMBAWA;Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkarasebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya telahmenjatuhkan putusan Nomor 267

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palangka Rayatersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui PenasihatHukumnya telah mengajukan permintaan banding di hadapan PaniteraPengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana ternyata dalam AktaPermintaan Banding Penuntut Umum Nomor 267/Akta Pid.B/2019/PN.PIk.

Putusan Nomor 73/PID/2019/PT.PLK.Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 267/Pid.B/2019/PN.Plk., masingmasing tanggal 30 September 2019 dan 2 Oktober 2019;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan memori banding pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriPalangka Raya sebagaimana ternyata pada Akta Penerimaan MemoriBanding Penuntut Umum Nomor 267/Akta Pid.B/2019/PN.Plk., tanggal 7Oktober 2019, dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya pada tanggal

SedangkanTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana ternyata padaAkta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 267/AktaPid.B/2019/PN.Plk., tanggal 9 Oktober 2019, dan telah pula diberitahukandengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2019;Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum danTerdakwa tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidakmengajukan kontra memori banding;Menimbang

Putusan Nomor 73/PID/2019/PT.PLK.alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan PengadilanNegeri Palangka Raya Nomor 267/Pid.B/ 2019/PN.

Bahwa, dari permintaan klarifikasi kepada Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Karangpilang Kota Surabaya tersebut PEMOHON mendapatkanjawaban baik lisan maupun tertulis, yang pada intinya bahwapada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2004 benar telah dilangsungkan akadnikah antara TERMOHON dan TERMOHN Il, dengan status masingmasing Jejaka dan Perawan dan tercatat pada Register akta nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Karangpilang nomor : 267/ 10 / VIII/2004..

Bahwa, karena Status TERMOHON adalah tidak benar dan atauadministrasi yang digunakan untuk dasar pencatatan nikah antaraTERMOHON dengan TERMOHON Il telah nyata nyata mengandungcacat, maka menjadi beralasan pula jika dinyatakan bahwa Pernikahan danatau Pencatatan nikah antara TERMOHON dengan TERMOHON Ilsebagaimana dimaksud register akta nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Karangpilang Kota Surabaya dengan nomor akta nikah : 267 /10/ Vill / 2004 tanggal 07 Agustus 2004 juga mengandung cacat hukum

dengan Undang Undang nomor 3 Tahun 2006, maka PEMOHONmengajukan Permohonan ini.10.Bahwa, meskipun Pihak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KarangPilang Kota Surabaya dalam hal ini tidak terlibat dalam pemalsuan dokumendokumen yang digunakan syarat pernikahan antara TERMOHON danTERMOHON Il, namun faktanya Pihak Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Karang Pilang telah mencatat perkawinan yang dilaksanakanoleh TERMOHON dan TERMOHON II dan telah menerbitkan Akta Nikahdan Kutipan Akta Nikah Nomor : 267

Menyatakan batal pernikahan antara TERMOHON ( XXXX ) denganTERMOHON Il ( XXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 07Agustus 2004 dan tercatat di Kantor Urusan Agama KecamatanKarangpilang Kota Surabaya dengan nomor akta nikah : 267 /10/ VIII /2004 .3.

Menyatakan, Akta nikah nomor : 267 /10/ VIII / 2004, tanggal 07 Agustus2004 atasnama TERMOHON (XXXX ) dengan TERMOHON II (XXXX)pada Register akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KarangpilangKota Surabaya tidak memiliki kekuatan hukum untuk berlaku dan tidakmengikat.4. Memerintahkan TURUT TERGUGAT ( Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Karang Pilang Kota Surabaya) untuk mencatat PembatalanPerkawinan antara TERMOHON dan TERMOHON II berdasarkan putusaninl.5.

Sbw tanggal 6Nopember 2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.6/PDT/2014/PT.MTR tanggal 12 Maret 2014 Jo Putusan Kasasi MahkamahAgung RI nomor 1621 K/Pdt/2014 tanggal 17 Februari 2015, dibeli olehPelawan lengkap dengan Sertifikat Hak Milik nomor 267 atas namaTerlawan Il yang dikeluarkan oleh Turut Terlawan yang mana penerbitanSHM No. 267 diterbitkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; Bahwa Terlawan I dalam mengajukan gugatan tanggal 12 Juni 2013 yangtelah didaftarkan pada tanggal 13

Menyatakan Hukum dokumen berupa Sertifikat Hak Milik No. 267 atasnama Terlawan Il, yang diterbitkan oleh Turut Terlawan adalah sah menurut Hukum,6.

Sedangkan sejak semula Terlawan II danTerlawan Ill tidak pernah menjual tanah sengketa pada Pelawan dan tanahsengketa tetap dalam tangan Terlawan II beserta Sertifikat hak milik no. 267tanggal 22 September 2001 atas nama Terlawan II (Salengke) sampaisekarang ini; Bahwa apabila Pelawan benar membeli tanah sengketa dari Terlawan Il,kapan ia beli dan dimana dan hal ini tentu ada surat jual beli dan dalamsertifikat hak milik no. 267 tanggal 22 September 2001 juga ada dicatatHalaman 5 dari 12 halaman

Menyatakan hukum bahwa suratsurat/dokumen berupa Sertifikat hak milik no. 267 atas nama Terlawan Il yang diterbitkan olehTurut Terlawan adalah tidak sah menurut hukum:6.

Bahwa kemudian Pelawan mendaftarkan tanah tersebut keatas namaTerlawan Il, karena mengingat tanah tersebut adalah tanah Pertanian padaTurut Terlawan (BPN Sumbawa Besar), oleh Turut Terlawan sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku telah menerbitkan SertifikatHak Milik (SHM) nomor 267 yang telah diserahkan kepada Pelawan:. Bahwa benar gugatan yang diajukan oleh Terlawan adalah kurang pihak, karena tidak menarik Pelawan selaku pemilik tanah;.

267/PID/2014/PT.DKI

PUTUSANNomor : 267/PID/2014/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkarapidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : YANTO;Tempat Lahir : LenteaUmur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/01 Oktober 1982;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.

17 Maret 2014;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejaktanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 16 April 2014;Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 29 April2014;Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 April 2014s/d tanggal 14 Mei 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal15 Mei 2014 s/d 13 Juli 2014;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejaktanggal 14 Juli 2014 s/d 12 Agustus 2014;Hal. 1 dari 19 Perkara No. 267

Barang bukti tersebut belum sempat diserahkankepada orangnya LINGLING alias ALING oleh SATAMBANDIAJI, ASWANI, IRWANSYAH dan DEDI ILHAM karenatertangkap oleh petugas;Hal. 9 dari 19 Perkara No. 267/PID/2014/PT.DKIBahwa LINGLING alias ALING menyuruh LA ODE MASRImelakukan pekerjaan tersebut dengan memberi upah sebesarRp.50.000.000,(lima puluh kuta rupiah) dan oleh LA ODEMASRI diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.40.000.000.

Bahwa Penuntut Umum berpendapatbahwa pidana penjara 20 (duaHal. 15 dari 19 Perkara No. 267/PID/2014/PT.DKIpuluh) tahun di rasa belum cukupberdasarkan keadilan disebabkanperbuatan Terdakwa melakukantindak pidana narkotika terorganisasitidak lagi secara peroranganmelainkan melibatkan banyak orangyang secara bersamasama, bahkansuatu. sindikat yang terorganisasidengan jaringan yang luas yangbekerja rapi dan sangat rahasia;2.

ELFIANI, SHHal. 19 dari 19 Perkara No. 267/PID/2014/PT.DKI

267/PID.B/2015/PN Rap

PUTUSANNomor 267/Pid.B/2015/PN RapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : MUHAMMAD RAFI ALIAS KAPEKTempat Lahir KotapinangUmur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 07 Februari 1980Jenis Kelamin LakilakiKewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Lingkungan Kampung Baru III Kec.AgamaPekerjaanKotapinang

tanggal 30 Maret 2015 ;Perpanjangan Penuntut Umum Kedua sejak tanggal 31 Maret2015 s/d tanggal 19 April 2015 ;Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015s/d tanggal 04 Mei2015;Hakim sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 22 Mei 2015 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejaktanggal 23 Mei 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakimmenyarankan untuk itu akan tetapi terdakwa secara tegas menolaknya ;Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 267

/Pid.B/2015/PN RAPPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 267/Pid.B/2015/PN Rap tanggal 23 April 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2015/PN Rap tanggal23 April 2015 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksisaksi, keteranganTerdakwa serta buktibukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar Pembacaan

terjadi kesepakatan perbatangnya kayu broti tersebut di jual dengan hargasebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menemui saudaraDedek (DPO) untuk mengangkat kayu broti tersebut dan membawanya ke lapanganVolli di Ujung Kampung Malim dan ketika itu Dedek (DPO) mengajak Darwin (DPO)untuk melangsir kayu tersebut dan ketika melangsir kayu tersebut saksi Marihot Salehmelihat mereka melintas bersama terdakwa ketika membawa kayu broti tersebut danHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 267

Purba, SH.MHPanitera Pengganti,Hasil Sembiring, SHHalaman 17 dari 17 Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/PN RAP

Bahwa dari surat berita acara pengukuran ulang/pengembalian batas sertaRincian hasil Pengukuran Pengembalian Batas yang diterima oleh ParaPenggugat pada tanggal 04 September 2013 tersebut yang pada pokoknyamenegaskan bahwasanya diantara luasan Obyek tanah sebagaimana SertipikatHak Milik Nomor : 882 dengan Surat Ukur Nomor : 3117/95 atas nama TeddySalim (almarhum) seluas + 1.328 M2 terdapat tumpang tindih seluas 265 M2dengan obyek sengketa Sertipikat Hak Mulik No. 267/Kelurahan KarangHalaman 5 dari

Bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan hak baru berupa Sertipikat HakMilik No.267 atas nama Imam Solikin tertanggal 17 April 2008 dengan SuratUkur Nomor : 00169/KAU/2007 tertanggal 28 September 2007 diatas bidangtanah yang telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 882 denganSurat Ukur Nomor : 3117/95 atas nama Teddy Salim (almarhum) adalahmerupakan tindakan dan sikap inkonsistensi Tergugat yang jelasjelasmerupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat tidak sah dan batal, maka Tergugatwajib secara hukum untuk mencabut Surat Keputusan a quo yang telahditerbitkannya;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:1.23.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.267/Kelurahan KarangAsam Ulu, seluas 420 M2 tercatat atas nama Imam Solikin, tertanggal

17 April2008, dengan Surat Ukur Nomor : 00169/KAU/2007 tertanggal 28 September 2007;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupaSertipikat Hak Milik No.267/Kelurahan Karang Asam Ulu, seluas 420 M2 tercatatatas nama Imam Solikin, tertanggal 17 April 2008, dengan Surat Ukur Nomor:00169/KAU/2007 tertanggal 28 September 2007;4.

Bahwa Tergugat setelah membaca, mempelajari, memperhatikan dan menelitiPosita dan Fundamentum Petendi gugatan Penggugat tanggal 19 September 2013adalah mengenai sebidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 267/Kel.Karang Asam Ulu, yang terletak di :Jalan : Adam Malik, RT.04Kelurahan : Karang Asam UluKecamatan : Sungai KunjangKota : SamarindaLuas Tanah : 1.328 Gumlah luas dalam sertipikat)2.

Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.G/2013/MS-KSG telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

267/Pdt.G/2013/MS-KSG

PENETAPANNomor 267/Pdt.G/2013/MSKSGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syariyah Kualasimpang yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir di PT pati Sari,Pendidikan SD, tempat tinggal Kabupaten Aceh Tamiang,sebagai Pemohon;LAWANTermohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Pendidikan

SD, tempat tinggal di Kabupaten AcehTamiang, sebagai Termohon;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulisdengan suratnya yang tertanggal 11 September 2013 yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syariyah Kualasimpang dengan Nomor Register:267/Pdt.G/2013/MSKSGtanggal = 11 September 2013, denganmengemukakan dalildalil sebagai berikut:Bahwa Pemohon dan Termohon

tersebut harus dinyatakan telah selesai;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat segala ketentuan perundangundangan yang berlaku danberkaitan dengan perkara ini mengadili;MENGADILI1 Menyatakan perkara Nomor 267

M E N G A D I L I :

----Menerima perohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;

----Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 267 / Pdt.G /2020/PN Btm tanggal 29 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

• Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat III tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Tergugat Il, untukselanjutnya disebut Turut Terbanding II;Pengadilan Tinggi tersebut :Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 108/PDT/2021/PTPBR, tanggal 03 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa perkara pada tingkat banding; Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 03 Juni 2021 untuk membantuMajelis Hakim menyelesaikan perkara ini; Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara, Salinanresmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 267

Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sejumlah Rp2.835.000,00 (dua juta delapanratus tiga puluh lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor267/Pdt.G/2020/PN Btm, diucapkan pada tanggal 29 Maret 2021, dengandihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat , Tergugat II, Tergugat III sertaKuasa Turut Tergugat Ill, Turut Tergugat maupun Turut Tergugat II di SistimInformasi Pengadilan;Menimbang, bahwa pada tanggal 01 April 2021, Putusan PengadilanNegeri Batam nomor 267

Nomor : 267/Pdt.G/2020/PN Btm, yang dibuat dan ditanda tangani olehPanitera Pengadilan Negeri Batam;Menimbang, bahwa pada tanggal 20 April 2021, kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Terbanding Il semula Tergugat II, kepada TurutTerbanding semula Turut Tergugat dan kepada Turut Terbanding II semulaTurut Tergugat Il, telah diberitahukan dan diberikan haknya untuk memeriksaberkas perkara (Inzage) selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 21April 2021, sebelum dikirimkan ke Pengadilan

Nomor : 267/Pdt.G/2020/PN Btm, sedangkankepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding III semulaTergugat Ill, pada tanggal 22 April 2021, seperti ternyata dari RelaasPemberitahuan memeriksa Berkas (Inzage) nomor :13/AKTA/PDT/2021/PN BtmJo.

Nomor : 267 / Pdt.G / 2020 /PN Btm, tanggal 22 April 2021 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata caraserta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima untuk diperiksa dan diadili pada tingkat banding;Halaman 6 Putusan Nomor 108/PDT/2021/PT PBRMenimbang, bahwa setelah membaca dan

Karjono maumeminjami uang sebesarHalaman 131 dari 267 Putusan Nomor 139/Pid.B/2015/PN PtiRp. 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) kepadaEko Sutaryo karenaBapak H.

PAK JOKO BinHalaman 221 dari 267 Putusan Nomor 139/Pid.B/2015/PN PtiSUKARMAN di ruang tamu rumah Terdakwa MARDIKUN al. PAKJOKO bin SUKARMAN, selanjutnya Terdakwa MARDIKUN al. PAKJOKO BIN SUKARMAN mengajak Sdr.

SUKARMAN,Halaman 257 dari 267 Putusan Nomor 139/Pid.B/2015/PN PtiSUPARNI dan SUGIYANTO meninggal dunia sebagaimana di maksuddalam :1.Visum et repertum Nomor :VER/13/IV/2015/Biddokkes,tanggal 6 April 2015 yangtelah ditandatangani dokteryang memeriksa dr.

Batanghari.Halaman 265 dari 267 Putusan Nomor 139/Pid.B/2015/PN PtiDikembalikan kepada keluarga SUKARMAN melalui saksi DESINOVITASARI binti SUKARMAN1 (Satu) bungkus organ tubuh milik sdr.

NUNUNG KRISTIYANI, SH,MH Panitera Pengganti,SAMIYONOHalaman 267 dari 267 Putusan Nomor 139/Pid.B/2015/PN Pti

267/Pdt.G/2015/PA.Mab

PUTUSANNomor 267/Pdt.G/2015/PA.Maben 7 lly > ail. makDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanpetani karet, tempat tinggal di Dusun DUSUN, KecamatanKECAMATAN, Kabupaten Bungo, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT, umur

Salinan Putusan No. 267/Pdt.G/2015/PA.Mab1996, yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Musi Rawas,Propinsi Sumsel, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta NikahNomor : 180/02/1998 seri TE, tanggal 31 Oktober 1998;. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahDinas Kantor PTP Nusantara 6 di Rimbo Bujang sesuai alamat Tergugattersebut di atas ;.

Salinan Putusan No. 267/Pdt.G/2015/PA.Mabkembali bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidakberhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikianketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jis.

Salinan Putusan No. 267/Pdt.G/2015/PA.Mabpada ayat (2) disebutkan ...dikirimkan pula kepada Pegawai PencatatNikah di tempat perkawinan dilangsungkan...

Salinan Putusan No. 267/Pdt.G/2015/PA.MabIqbal Kadafi, S.H Afrizal, M. AgTtd.Rinaldi M, S.H.1Panitera Pengganti,Ttd.Drs. Agus SalimPerincian Biaya Perkara :1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya proses :Rp. 50.000,3. Biaya panggilan : Rp. 740.000,4. Biaya redaksi :Rp. 5.000,5. Materai : Rp. 6.000, Jumlah Rp. 831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

267 K/Pdt/2012

PUTUSANNo. 267 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :AMIR MIRZA HUTAGALUNG, SE, dalam hal ini bertindak selakuDirektur PT. Harza Utama, beralamat di Jalan H.

No. 267 K/Pdt/201216PIUTANG' serta melakukan PENGUJIAN sertaPERINTAH PEMBAYARAN merupakan KEWENANGANMUTLAK dari MENTERI PERTAHANAN selakuPengguna Anggaran Kementerian Negara yangdipimpinnya.

No. 267 K/Pdt/2012268. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan menyatakanbahwa Tergugat Rekonvensi masuk dalam daftar hitam rekanan PemerintahRepublik Indonesia.9.

No. 267 K/Pdt/201238menghambat/mempersulit pemberian termyn kesatu dan mengurangivolume pekerjaan yang seharusnya telah mencapai 35.58% dandibayarkan hanya 30% saja kepada Penggugat sehingga Penggugatterganggu Cash flow dalam mengerjakan proyek tersebut.

No. 267 K/Pdt/2012

yang menunjukkanFotocopy Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di DesaTanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobotertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat UkurNomor: 267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800m?

, sejak tahun1997 telah di kuasai oleh Penggugat IV dibandingkan denganSertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak di DesaTanjunganom Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobotertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor:267/1.996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m?

atasnama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;Bahwa dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 yang terletak diDesa Tanjunganom Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobotertanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Surat Ukur Nomor:267/1996 tanggal 12 Desember 1996 Seluas 46.800 m?

Bahwa Para Penggugat dengan terbitnya Sertipikat Hak PakaiNomor 4 yang terletak di Desa Tanjunganom KecamatanKaliwiro Kabupaten Wonosobo tertanggal 10 Februari 2001berdasarkan Surat Ukur Nomor: 267/1996 tanggal 12 Desember1996 Seluas 46.800 m?

adalah jalan raya yang sudahada sejak jaman Belanda, tanah tersebut tidak terdaftar padaBuku C Desa Tanjunganom, pada saat ini dikuasai oleh DinasPekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat JawaTengah, 3) Gambar Situasi Nomor: 267/1996 tanggal 12Desember 1996, 4).

267/Pid.B/2013/PN.Bkl.

Print1279/0.5.37/Ep.2/10/2013, sejak tanggal 29 Oktober 2013sampai dengan tanggal 17 Nopember 2013 ;Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal 08Nopember 2013, No. 267/Pen. Pid/2013/PN. BkI. sejaktanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07Nopember 2013 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, tanggal19 Nopember 2013 No. 267/Pen. Pid/2013/PN.

BklI. sejak08 Desember 2013 sampai dengan 05 Pebruari 2013 ;Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menolak untuk didampingi didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah ditunjuk oleh Majelis HakimPengadilan Negeri tersebut ; 2222 222s nono ne nnnSetelah MeEMbaca : n nne nn omen nnn en ene nnnn nme nen enanene Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 267/Pen.Pid/2013/PN.Bkl tanggal 08 Nopember 2013 tentangpenunjukan Majelis Hakim ;e Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 267/Pen.Pid.B./2013

No.48/Pdt/2015/PT.Plg7 Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut dilakukan secara bersamasama denganTergugat II dan Tergugat III (mantan Kepala Desa Sumber Jaya) dengan caramembuat surat fiktif / palsu yaitu SKT.No.593.2 / 267 / SBJ / Kec=SBH/2009tanggal 31 Desember 2009 atas nama H.

/SBJ/2009Surat pernyataan pengakuan Hak (SPPH) No: 593/SBJ/267/2009Surat keterangan tanah (SKT) No : 593.2/257/SBJ//KECSBH/2009Terdaftar dikantor camat no : 593/01/SBH/2010.

Bahwa keberatan Pembanding angka 3, 4, 5, dan 6mohon ditolak karena Putusan Pengadilan NegeriLubuk linggau sudah tepat dan benar yang menyatakantidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan JualBeli No. 593.2/267/SBJ/ Kec. SBH/2009 tanggal 31Desember 2009 antara RAMIDI dengan H.

Bahwa Tergugat I melakukan Jual Beli dengan T.II (RAMIDI) pada tanggal 22Desember 2012 dan T.I juga telah membuat Surat Keterangan Tanah No. 593.2/267/SBJ/Kec.

tersebut telah diserobot/ diklaim oleh Tergugat I (H.SUTONO) bersamasama dengan Tergugat II dan Tergugat II dengan cara membuat Surat Fiktif/ Palsuyaitu Surat Keterangan No. 593.2/267/SBJ/Kec.SBH/2019 tanggal 31 Desember2009 an H. SUTONO yang dibuat oleh Tergugat I yang bersamasama denganTergugat II dan Tergugat IIL.Bahwa Surat Keterangan No. 593.2/267/SBJ/Kec. SBH/2009 tanggal 31 Desember2009 a.n H.

Konsumen 39/267/D9 senilai Rp.775.000, Faktur An. Ibu SIT No. Konsumen 146/267/D7 senilai Rp. 725.000,Faktur An. Ibu Hj. TITA No.

MOE No Konsumen 39/267/D9 senilai Rp775.000,e Faktur An. Ibu SITI No Konsumen 146/267/D7 senilai Rp725.000,17 Faktur An. Ibu HJ.

MOE No Konsumen 39/267/D9 senilai Rp775.000,Faktur An. Ibu SITI No Konsumen 146/267/D7 senilai Rp725.000,17 Faktur An. Ibu HJ. TITA No Konsumen 139/267/D5 senilai Rp775.000,.

MOE No Konsumen 39/267/D9 senilai Rp775.000,e Faktur An.

MOE No Konsumen 39/267/D9senilai Rp 775.000, Faktur An. Ibu SITI No Konsumen 146/267/D7 senilai Rp725.000, Faktur An. Ibu HJ. TITA No Konsumen 139/267/D5 senilai Rp775.000,.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjaraselama 1 (satu) bulan;

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 1 Desember 2020 Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN.Skt yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah );

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan SuratPenetapan tanggal 28 Desember 2020 Nomor 1323/Pid/2020/PT.SMG,ditahan sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret2021;Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PT.SMGPengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Semarangtanggal 6 Januari 2021 Nomor 12/Pid.Sus/2021/PT.SMG serta berkasperkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 267/Pid.Sus/2020/PN.Skt danSurat Surat yang bersangkutan

Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN. Skt;. Akta permintaan Banding Penuntut Umum tertanggal 8Desember 2020Nomor 90/Akta Bdg.Pid.Sus/2020/PN.Skt Jo. Nomor267/Pid.Sus/2020/PN.Skt;Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 90/AktaBdg.Pid.Sus/2020/PN.Skt Jo.

Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN.Skt;yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriSurakarta bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020permintaan banding dari terdakwa telah diberitahukan kepadaPenuntut Umum ;Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PT.SMG6. Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 90/AktaBdg.Pid.Sus/2020/PN.Skt Jo.

Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN.Skt;yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriSurakarta bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020permintaan banding dari Penuntut Umum = telah diberitahukankepada terdakwa ;7. Relaas penyerahan Memori Banding Nomor 90/AktaBdg.Pid.Sus/2020/PN.Skt Jo. Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN.Skt;yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriSurakarta bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020telah menyerahkan Memori Banding terdakwa kepada PenuntutUmum ;8.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 1Desember 2020 Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN.Skt yangdimintakan banding tersebut ;3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;4.