Ditemukan 3400 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-04-2018 — Putus : 18-07-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 233/Pid.B/2018/PN Bgl Tanggal 18 Juli 2018 — Penuntut Umum:
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
ALEK SURYADARMA KESENA.
248 — 341
KIRNO,SH.,MH
Terdakwa:
ALEK SURYADARMA KESENA.
248 — 341
Bahwa Surat pemberitahuan yang disampaikan/ dilaporkan ke kantorPelayanan Pajak namun isinya tidak benar atau tidak lengkap yangmengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar akan dikenakansangsi sesuai peraturan Perundangundangan perpajakan.Halaman 21 dari 59 Perkara No.17/Pid.SusTPK/2018/PN.BgIP age Bahwa atas perbuatan tersebut yang mengakibatkan pajak yangterutang kurang bayar akan dikenakan sangsi seSuai denganperaturan perundangundangan perpajakan.
Putus : 13-11-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sdw Tanggal 13 Nopember 2017 — Muhammad Syapiq Alias Apiq Bin Agus Yahya
121 — 45
121 — 45
anak agar sadar ataskesalahannya tersebut (prevensi khusus) serta mendidik kepadamasyarakat umum bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebuttidak benar (prevensi umum) ;Menimbang , bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 60 ayat (3)dan (4) UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana Anak, Hakim kemudian mempertimbangkan hasilPenelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai PemasyarakatanKelas Il Samarinda yang pada intinya Balai Pemasyarakatanmenyarankan supaya anak dijatuhi sangsi
Register : 09-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.KDI Tanggal 4 Maret 2021 — Pemohon:
PT. DWI ALFA SEJAHTERA
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
260 — 202
PT. DWI ALFA SEJAHTERA
Termohon:
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
260 — 202
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukanPelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahanmemiliki Kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuaidengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Bahwa dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU
Putus : 05-06-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 526 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — 1. SURONO , DKK VS PT. UNION PLASTIK, Peseroan
97 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)pada Para pekerja yang bekerja di bagian pekerjaan yang bersifat pokoksetelah Para pekerja memiliki masa kerja di atas 3 (tiga) tahun denganalasan sebagai formalitas, apabila Para pekerja menolak untukmenandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para pekerjaharus mendapat sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secarasepihak tanoa mendapat hak apapun.
Register : 03-08-2010 — Putus : 17-02-2011 — Upload : 31-03-2011
Putusan PA NGANJUK Nomor 1093/Pdt.G/2010/PA.NGJ_CERAI_TALAK Tanggal 17 Februari 2011 — PEMOHON DAN TERMOHON
19 — 1
19 — 1
Amin;Termohon orang yang teraniaya semoga Allah mengabulkan doanya;Mengenai meminangMemang jelas disini bahwa Pemohon orang yang gegabah kalau bicarasyukur ngomong tidak diteliti kebenarannya (Tukang fitnah), seperti yangditulis dia, Termohon mau dipinang Wabub, padahal Wabub Nganjuksudah beristeri hal itu tidak mungkin, (andai hal ini diadukan kepadaWabub pasti mendapat sangsi karena pencemaran nama baik).
Register : 08-08-2012 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 09-11-2014
Putusan PA BANTAENG Nomor 141/Pdt.G/2012/PA Batg Tanggal 25 April 2013 — Pemohon VS Termohon
57 — 24
57 — 24
halaman 2 No. 3 bahwa pernyataansudah dijelaskan secara benar dan jelas dan tidak mengadaada, dan setiap saatselalu mengacu pada prosedur yang sudah ada, dan tidak mengesampingkanproses hukum yang berlaku;20Berkaitan dengan itu ada satu permasalahan atau dengan kata lain tambahantuntutan yang tidak sempat tercantum pada awal tuntutan Termohon yaitumengenai pernikahan Pemohon dengan wanita lain/selingkuhannya tanpaseizin istrinya yang sah sehubungan dengan itu mohon kiranya Majelis Hakimmemberikan sangsi
Register : 08-12-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 32/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 12 Januari 2021 — Pemohon:
PT. BANGUN BUMI INDAH
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
139 — 68
PT. BANGUN BUMI INDAH
Termohon:
BUPATI MOROWALI UTARA
139 — 68
Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yang melakukanPelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;16. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa Pejabat Pemerintahanmemiliki kewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesuai kewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;17.
Putus : 29-09-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 29 September 2014 — Tn. YUAN AGUSTA VS Tn. MARTONO SAPUTRO, General Magager (GM) Hotel Sahid Jaya Solo
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan ini jugamelanggar Perjanjian Kerja Bersama Lampiran Ill butir 4 yangmenyatakan "Dilarang Karyawan untuk memberikan keterangan palsu,Hal. 16 dari 27 hal.Put.Nomor 404 K/Pdt.SusPHI/2014baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun hubungan kerjadengan sangsi repriment III atau pemutusan hubungan kerja atau PHK.Tergugat Rekonvensi melakukan pelanggaran berat sesuai UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 158 e yangmenyatakan "Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadappekerja
Register : 01-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PA TAHUNA Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Thn Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat VS Tergugat
38 — 15
38 — 15
Tergugat tidak puasdengan melapor ke polisi besoknya tergugat melapor saya ke kantor DinasPendidikan Kabupaten dengan tujuan supaya saya dapat diambil satutindakkan atau sangsi dari atasan. Dengan sikap yang mempermalukansaya,saya sebagai pengugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumahtanggadengan tergugat.
Putus : 30-07-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 30 Juli 2013 — I. BUCHORI MUSLIM,II. HARTO VS PT. MULIA GLASS
29 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya ataubatalnya tindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali jugatindakan melanggar itu diancam pula dengan pidana kurunganatau denda.... ( dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo, SHHal. 30 dari 70 hal. Put. Nomor 42 PK/Pdt.SusPHI/2013berjudul: Pengantar Hukum Perburuhan,. Edisi Cet. Ketiga Belas,2003 pada hal 11 12);1.
Sangsi terhadappelangaran atas peraturan ini biasanya ialah tidaksahnya ataubatalnya tindakan yang melanggar itu, bahkan seringkali jugatindakan melanggar itu diancam pula dengan pidana kurunganatau denda.... (dikutip dalam bukunya Prof. Imam Soepomo, SHberjudul: Pengantar Hukum Perburuhan,. Edisi Cet. Ketiga Belas,2003 pada hal 11 12);1.
Register : 15-02-2011 — Putus : 26-04-2010 — Upload : 16-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 40-K/PM.II-09/AU/II/2010 Tanggal 26 April 2010 — Praka KUSNANDAR
56 — 31
56 — 31
Bahwa pencurian terhadap barang barangperlengkapan Militer adalah termasuk~ salah satubentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negarawalaupun dalam perkara ini termasuk dalam skala kecildan dipengaruhi oleh motivasinya namun dengankejadian ini perlu lebih diwaspadai, oleh karena ituagar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efekcegah bagi prajurit TNI lainnya, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yangdemikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah sematamata hanya memidana
Putus : 25-02-2011 — Upload : 31-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 K/PID.SUS/2011 Tanggal 25 Februari 2011 — HUSNUL HAFIL, S. Sos., M.Si ;
112 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Suhartini, MM masih dapat secara bebas untuk menentukan sikapapakah akan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa apakah tidak,karena tidak ada sangsi apapun apabila saksi Suhartini tidak memenuhipermintaan tersebut, saksi Suhartini tidak dalam posisi bawahan dariTerdakwa dan tidak ada sedikitpun kewenangan Terdakwa yang dapatmempengaruhi kedudukan atau jabatan saksi Suhartini, hal mana telahdipahami betul oleh saksi Drh.
Register : 30-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Kis Tanggal 28 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
Gusmira F. Warman, SH
Terdakwa:
Muhammad Hijrah
70 — 7
Gusmira F. Warman, SH
Terdakwa:
Muhammad Hijrah
70 — 7
halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Kismeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 05-06-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 74-K/PMT I/BDG/AD/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018 — Serka Syahril
131 — 66
131 — 66
Dalam pandangan Islam maupun Fatwa MUIsegala hal yang memabukkan dan merusak kesehatan adalah10haram termasuk Narkotika karena sifatnya yang membuatkecanduan dan kertergantungan selain itu Narkotika lebin banyakmenimbulkan mudharat dan sangat sedikit manfaatnya kecualidigunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.Dalam pandangan Islam juga bahwa pengonsumsi narkoba tanpaudzur dan alasan yang dibenarkan seperti kepentingan medis, makaia dikenai sangsi hukuman tazir.
Putus : 31-01-2008 — Upload : 20-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 168-K/PM.II-09/AD/XI/2007 Tanggal 31 Januari 2008 — Koptu NANA JUHANA
62 — 21
62 — 21
Bahwa dari riwayat Terdakwa yang telah melakukan Poligami danmelakukan THTI menunjukkan Terdakwa seorang prajurit TNI yangberdisiplin rendah karena itu) apabila hukuman yang akan dijatuhiini tidak membuatnya jera dan merubah sikapnya menjadi prajurityang baik dan disiplin, dan Terdakwa tidak memperdulikan sangsidalam perkara hukuman ini bahkan mengulangi perbuatan yang samamaka Majelis akan memberikan sangsi yang berat.6.
Register : 17-08-2009 — Putus : 26-04-2011 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 191/Pid/B/2010/PN.Jkt.Sel. Tanggal 26 April 2011 —
75 — 35
75 — 35
masuk keIndonesia ; Bahwa ada persyaratan untuk bisa mengimport masuk ke Indonesia yaitu angka pengenalImportir ; Bahwa tanpa adanya angka pengenal importir bisa masuk ke Indonesia tetapi di PPn terkenalebih dari 2,5% dan kalau ada hanya terkena 2,5% ; Bahwa pengimport harus memberikan keterangan yang sebenarnya atas pengiriman barangtersebut dan ini ada aturannya ; Bahwa keterangan itu dituangkan di Deklarasi Nilai Pabean ; Bahwa kalau dalam dokumen ternyata ada yang dipalsukan bisa dikenakan sangsi
Mangkubuana Hutama Jaya tetapi PT CatoAric Indah; Bahwa terhadap sangsi tersebut biasanya ada Nota Pembetulan ; Bahwa aturannya ada terhadap sangsi tersebut hanya peraturannya suka berubahubah ; Bahwa nama sangsi tersebut adalah denda Administrasi terhadap kesalahan pemberitahuanharga barang dan selanjutnya ada nota pembetulan ; Bahwa Saksi tidak tahu karena bukan domin saksi ; Bahwa pernah ada importirt memberiukan nilai harga fiktif ; Bahwa Bea cukai untuk menentukan nilai barang ada 6 metode yaitu
ditemukannya ada selisih harga dalam pasal 103 Undangundang ke Pabeanan kalaudiketahui ada perbedaan dan ditemukan bukti yang berbeda itu adalah pemalsuan dan itumerupakan tindak pidana yang diancam 2 sampai dengan 8 tahun ; Bahwa terkait dengan pendapatan Negara karena ada dendanya juga antara 500 juta sampaidengan 5 milyar ; Bahwa dalam pasal 16 ayat 4 apabila Importir yang salah memberitahukan nilai pabeanuntuk perhitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masukdikenakan sangsi
dari PP Nomor 22 tahun 1996 adalah bisa jadi kesalahan yang dilakukanoleh suplier mencantumkan harga sehingga menurut importir tidak benar dan tentunya harusada pembuktian secara korespondensi sehingga Bea dan cukai mendasar pada buktibuktidan menentukan apakah itu kesalahan biasa atau sengaja yang harus di pidana ; Bahwa tujuan dari Nota Pembetulan adalah untuk mencegah orang melakukanpemberitahuan harga secara rendah dan tujuannya adalah agar importir patuh dan kalautidak patuh akan dikenakan sangsi
Putus : 13-09-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 98 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 13 September 2017 — SUMITA TOBING, S.H., PhD., M.Sc.
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang bersifat menentukan (Novum) yangdimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah :1.Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali1 (PPK1) yaitu : PutusanNomor 01/XIII/2008/Dewan Penilai MAPPI;Bahwa selengkapnya isi putusan Dewan Penilai adalah sebagai berikut:Putusan Dewan Penilai :Sesuai dengan kesimpulan dan pendapat atas dugaan pelanggaran SPIyang telah diuraikan di atas, baik yang merupakan pokok aduan maupunyang terungkap dalam pemeriksaan, Dewan Penilai MAPPI,memutuskan:1) Memberikan sangsi
Pelaksanaanpemberian sangsi dilakukan oleh Pengurus Pusat MAPPI palinglambat 22 hari kerja sejak diterimanya putusan ini oleh PengurusPusat MAPPI;Bahwa dengan mendasarkan kepada Bukti Novum PPK1, makapenilaian kerugian negara yang dibuat oleh Penilai tersebut adalahjuga cacat hukum dan oleh karenanya cukup beralasan hukum untukdinyatakan batal demi hukum, karena Penilai yang menyatakanbahwa pengadaan peralatan teknik di TVRI tidak memiliki izin dalammenjalankan pekerjaannya sebagai penilai, maka
Register : 27-11-2014 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 06-09-2016
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 53/G/2014/PTUN-PTK Tanggal 17 September 2015 — PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU MELAWAN 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU 2. SERIANG (Almarhum), Dkk.
176 — 370
176 — 370
Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUNPTKTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :A Melewati batas yang telah ditentukan;BCMembuang atau mencabut Tanda Batas;Menebang Pohon Kayu TandaBatas;Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut diatas.2 22222228 22222 == ===Akan dikenakan Sangsi
selakuTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :E Melewati batas yang telah ditentukan;F Membuang atau mencabut Tanda Batas;G Menebang Pohon Kayu TandaBatas;H Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut dialAS. = 222 nn noone nn nnn nnn none nn nnn anneAkan dikenakan Sangsi
Putus : 21-07-2005 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 145-K/PM.II-09/AD/VII/2005 Tanggal 21 Juli 2005 — Sertu ABDUL RAHMAN DKK 1 (SATU) ORANG
23 — 17
23 — 17
Bahwa tindakan kekerasan oleh prajurit TNI dirasakan menjadisorotan masyarakat dan mass media, dan keadaan ini sangat tidakmenguntungkan posisi dan citra INI oleh karenanya guna memberikanefek jera bagi para Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit INI yanglain, maka Majelis akan memberikan sangsi yang keras dan tegasterhadap kejahatan seperti ini.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata mata hanyamemidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapijuga mempunyai tujuan untuk mendidik
Register : 16-10-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 1143/Pid.Sus/2020/PN Kis Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Clara H. Siregar, SH
Terdakwa:
Muhammad Sabri Alias Sabri
30 — 8
Clara H. Siregar, SH
Terdakwa:
Muhammad Sabri Alias Sabri
30 — 8
halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1143/Pid.Sus/2020/PN Kismeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi