Ditemukan 2232 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 1 September 2016 — I MADE JAWAN, SE
73 — 66
73 — 66
mengetahui kebenaran komoditi danvarietas tersebut.Apabila benih tersebut layak (dari sisi administrasi dan teknis)maka benih tersebut di kirim ke seksi pengujian laboratoriumuntuk diuji.Setelah diuji, seksi pengujian mengirimkan kembali hasiltersebut ke seksi pengawasan mutu benih untuk dibuat laporanlengkap hasil pengujian sesuai standar mutu benihlaboratorium.e Pengawasan pemasaran benih :Benih yang masuk dari luar NTT dimohonkan untuk dilakukanpengujian terhadap sample benih secara lisan maupun tertulisdari
Register : 26-02-2018 — Putus : 18-05-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 18 Mei 2018 — HERY SUSANTO GUN
440 — 1205
440 — 1205
perusahaan di lbukotaKabupaten.Halaman 57 dari382 halaman Putusan No. 18/Pid.SusTPkK/2018/PN.JKT.PST.Bahwa Saksi mengetahu terkait permohonan izin lokasi yang diajukan diPT SAWIT GOLDEN PRIMA di Desa Muara Kaman, saksi selalumendelegasikan tugas Tim Terpadu kepada staf Dinas Perkebunanlainnya, saksi mendapat laporan dari staf saksi bahwa Dinas Perkebunanmempunyai kemampuan teknis yang memadai dalam menilai kelayakanlahan perkebunan.Bahwa atas pendelegasian tugas tersebut, saksi mendapat laporan tertulisdari
Upload : 05-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Yanyan Andriaman K, SH
55 — 22
55 — 22
Laporan Progres Pekerjaan dibuat sekaligus olehsaksi DEDE SUHANDI (Konsultan Pengawas) pada bulan Januari 2016.Sehingga dasar Pembayaran Pekerjaan Termin (Prestasi Pekerjaan 50%) tidakberdasarkan laporan perkembangan pekerjaan / progres pekerjaan secara tertulisdari Pinak Penyedia Jasa yaitu PT. Dutaraya Dinametro yang diketahui dandisetujui oleh Tim Teknis dan Konsultan Pengawas.
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 24 Mei 2017 — - DIMAS EKO PRASETYO (TERDAKWA)
133 — 33
133 — 33
Usulan pinjaman anggota tidak melampirkan rekomendasi tertulisdari atasan langsung.e.
Register : 26-10-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 6 Maret 2017 — MISWAR CHANDRA
414 — 841
414 — 841
Penjelasan Pasal 34 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi :Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak,ketentuan perpanjangan pelaksanaan kontrak harus dengan dokumen tertulisdari pemberi tugas.
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana
- TAFSIR NURCHAMID
222 — 84
222 — 84
Setelah adapendapatan sewa dari BNI 46 daridialokasi dana sejumlahRp21.000.000.000,00 (dua puluh satumilyar rupiah), jumlah tersebut sudahtermasuk untuk perencanaan danpengawasan;Bahwa tidak ada persetujuan tertulisdari MWA untuk perubahan alokasianggaran pengadaan IT perpustakaanUl menjadi Rp21.000.000.000,00 (duapuluh satu milyar rupiah), tetapi denganitikad baik pernah Terdakwa ajukandengan surat nomor 111;Bahwa selama ini MWA = selalumenyatakan penolakan secara tertulisdan terhadap surat nomor
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.Drs. H. RIJAL SIRAIT
2.FADLY NURZAL
3.ROOSLYNDA MARPAUNG
4.RINAWATI SIANTURI
226 — 95
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.Drs. H. RIJAL SIRAIT
2.FADLY NURZAL
3.ROOSLYNDA MARPAUNG
4.RINAWATI SIANTURI
226 — 95
Kadispendasu450. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Risalah Hasil Permintaan Pernyataan TertulisDari Para Kepala UPT Dispenda Provinsi Sumatera Utara Terkait PemberianUang Kepada Pansus Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera tanggal22 Juli 2016 yang ditandatangani Tim Inspektorat Provsu H. Anmad Fuad, S.H,Drs Jon Muller, MAP, Drs. H.
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 16 Februari 2017 — - M. JEFRI SITINDAON, ST.MM (TERDAKWA)
122 — 32
122 — 32
kedudukannya oleh terdakwa M.JEFFRISITINDAON,ST, MT selaku Ketua Panitia Pengadaantetap diusulkan sebagaipemenang yang mengakibatkan tidak dikeluarkannya Kontrak, namunternyata saksi IRWAN PULUNGAN, S.Sos selaku Pemimpin Divisi Umum danjuga selaku PPK untuk pekerjaan pengadaan sewa kendaraan operasionalPT.Bank Sumut Tahun 2013 tersebut telah melakukan pembayaran padabulan November 2013 s/d Maret 2014 dari PT.Bank Sumut kepada saksi H.HALTAFIF, MBA selaku Direktur CV.Surya Pratama tanpa persetujuan tertulisdari
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
6.SUSTINE PRIDAWATI, SH
7.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
8.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
SAYUDI, SE Bin SARNI
136 — 182
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
6.SUSTINE PRIDAWATI, SH
7.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
8.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
SAYUDI, SE Bin SARNI
136 — 182
pekerjaan.Bahwa terdakwa selaku PPK menyusun = spesifikasi teknisberdasarkan bahan dari konsultan perencana, namun Terdakwa tidakmembaca keseluruhan Spesifikasi teknis tersebut sehingga Terdakwa jugatidak memahami mekanisme pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan,sehingga Terdakwa juga tidak pernah membuat berita acara maupunHalaman 307 dari 435 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN PIikpersetujuan tertulis terhadap bahanbahan agregat kelas B yang akandigunakan dalam pekerjaan ini, tidak pernah meminta penjelasan tertulisdari
Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1696 K/Pdt/2015 Tanggal 14 Desember 2015 — RITA BUSTAM, S.H., NOTARIS/PPAT, DKK. VS. PT GULA PUTIH MATARAM,
289 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
289 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
APHT Nomor 1/M.Udik/1999 dibuat tanpa persetujuan tertulisdari Komisaris Utama atau Wakil Komisaris Utama (melanggarPasal 11 ayat (2) huruf d Akta Nomor 4, tanggal 1 juni 1984(bukti P2);e. APHT Nomor 1/M.
Register : 30-05-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus.K/2016/PN Mdn Tanggal 13 Oktober 2016 — - Drs. JUL ALIKAN SIREGAR
93 — 38
93 — 38
ABDUL HARIS BATUBARA, tidak ada persetujuan tertulisdari Bupati Madina.Bahwa benar Kesepakatan antara saksi dengan HARLAN BATUBARA, SH terjadisejak saksi disuruh HARLAN BATUBARA, SH untuk mengganti rugi/membelitanahnya H. HARIS BATUBARA, dimana saksi disuruh HARLAN BATUBARA, SHmembeli/mengganti rugi tanah H.
Register : 13-08-2013 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 24-04-2015
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 46-K/PMT-II/AD/VIII/2013 Tanggal 20 Mei 2014 — Hasan Sodiq, S.sos Letkol Inf. Nrp. 11930070181268
401 — 174
401 — 174
BUPATI TERSEBUT, MAKABATAL DEMI HUKUM kecuali ada persetujuan tertulisdari Bupati Kabupaten Kapuas. Hal ini sesuai denganketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menegaskanbahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah SEBABYANG HALAL. Artinya perjanjian tersebut tidakbertentangan dengan dengan ketentuan hukum yangberlaku.Bahwa seandainyapun kita mencoba mengikutipemahaman Oditur (kendatipun secara hukum sangatkeliru) bahwa SK.
Putus : 24-10-2012 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG Tanggal 24 Oktober 2012 — TITIK KIRNANINGSIH, SE Binti MITRO HARJONO
149 — 59
149 — 59
Kuntjup berdasarkan persetujuan tertulisdari PT. KADI Internasional sehubungan dengan substansi dansemua ketentuan dalam semua dokumen yang ditanda tangani.Bahwa yang membuat / menyusun dokumen penawarannyaadalah saudara TOMO PRIHATMO dan KUMAIDI (sekarangsudah keluar dari PT.
Register : 14-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 1 September 2016 — Ir. YACOBUS BULU, MMA
77 — 43
77 — 43
.> Pengawasan pemasaran benih :vBenih yang masuk dari luar NTT dimohonkan untuk dilakukanpengujian terhadap sample benih secara lisan maupun tertulisdari pemilik benih kepada pengawas benih tanamankabupaten/kota.Selanjutnya pengawas benih tanaman kabupaten/kotamelakukan pengambilan sample terhadap benih tersebut sesuaikomoditi, varietas, kelas benih, nomor lot dan stoknya yangselanjutnya dikirim ke UPT PSB NTT.Sample yang dikirim ke UPT PSB diterima ke Subag TU lalu disampaikan ke seksi pengawasan
Register : 29-07-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MUHAMAD SIDIK Bin ABDUL HAMID
135 — 85
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.RABANI. HALAWA, SH.,MH
3.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
4.YANTI KRISTIANA, SH.
5.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
Terdakwa:
MUHAMAD SIDIK Bin ABDUL HAMID
135 — 85
dapat menandatanganiKontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebutadalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatussebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa ataupendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihakyang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untukmenandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.Bahwa pergantian personil inti atau Tenaga Tekhnis / Ahliyang tercantum di dalam kontrak baik pekerjaan fisik maupunkonsultan dapat dilakukan tanpa seijin atau persetujuan tertulisdari
Putus : 08-03-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1776 K/PID.SUS/2016 Tanggal 8 Maret 2017 — Dra. Ni Luh Nyoman Hendrawati;
149 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (3)Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi PelaksanaanPembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan PerpresNomor 65 Tahun 2006 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007;Bahwa walaupun Pasal 4 Ayat (3) Perpres Nomor 36 Tahun 2005tentang "Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk KepentinganUmum" menyatakan bahwa "....... bagi siapa yang ingin melakukan pembeliantanah di atas tanah tersebut, terlebin dahulu harus mendapat persetujuan tertulisdari
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1085 — 2941
FATONI HATAM
Terdakwa:
ZUBAEDI
1085 — 2941
maupun property di Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur adalah Direktur Utama saksi Ezrinal Azis yang menjabat (tahun 20132016), dan Direktur Investasi Terdakwa Zubaedi menjabat (tahun 20132016) dan Manager Investasi;Bahwa saksi tidak tahu cara/mekanisme Dana Pensiun Pupuk Kalimantan Timur melakukan Investasi;Halaman 97 dari 408 : Putusan Nomor: 60/PID.SUSTPK/2019/PN.JKT.PST;4.5.Bahwa saksi mengetahui telah terjadi investasi baik berupa sahamatau pun property setelah menerima laporan triwulan secara tertulisdari
Putus : 06-06-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1831 K/PID.SUS/2016 Tanggal 6 Juni 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung ; I GUSTI AYU ARDANI
135 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yangpada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3)Perpres Nomor 36 Tahun 2005, yang berbunyi Apabila tanah telahditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untukkepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasiyang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, maka bagi siapayang ingin melakukan peralinan hak melalui jual beli tanah di atastanah tersebut, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulisdari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan kewenangannyalandasan
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps Tanggal 13 April 2016 — I GUSTI AYU ARDANI
213 — 149
213 — 149
dahulu harusmendapat persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengankewenangannya.7 Bahwa pada tanggal 03 Juli 2007, Terdakwa I Gusti Ayu Ardani, denganmenyalahgunakan kesempatan ketiadaan pemblokiran tanah di lokasipembangunan dermaga tersebut dan dengan tujuan menguntungkan dirisendiri, kembali membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagailokasi pembangunan dermaga dan jalan menuju dermaga Desa GunaksaKecamatan Dawan Kabupaten Klungkung tanpa izin atau persetujuan tertulisdari
Register : 17-10-2014 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 6 Maret 2015 — PIDANA KORUPSI
- SETIYO TUHU
208 — 321
208 — 321
Wewenang menandatangani untuk dan atas nama kemitraan/KSOdiberikan kepada Chen Chong Kyeong dalam kedudukannyasebagai Direktur PT Korindo Motors berdasarkan perjanjian tertulisdari selurun anggota kemitraan.g. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.h. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagiapabila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaankemitraan/KSO.i.