.6) Putusan Pengadilan Militer 03 Padang Nomor : 67K/PM +03/AD/V/2014 tanggal 19 Mei 2014 a.n PrakaCHAIRUL.7) Putusan Pengadilan Militer 103 Padang Nomor : 61K/PM OS3/AD/IV/2014 tanggal 23 April 2014 a.n PratuRONI ENDREAN.Dari beberapa contoh diatas, saya sangat mengharapkandengan adanya hukuman yang sama seperti yangdijatunkan di atas dengan meniadakan pemecatanmengingat saya merupakan prajurit yang berprestasi.Penutup.Bahwa selama ini yang menjadi dasar pemecatanterhadap prajurit adalah adanya penekanan

Kemudian STKasad Nomor : STR/118/2013 tanggal 18 Februari 2013tentang perintah dan penekanan ulang dari Kasad dalammencegah dan menindak pelanggaran narkoba di dalamST tersebut perlu ditegaskan dan kami garis bawahiadalah BILA PERLU bukan katakata WAJIB sehinggaterlalu dini jika Semua pengguna harus dipecat, sementaradalam ST tersebut menunjukkan bahwa penerapanpemecatan kasus tergantung apakah prajurit tersebutsebagai pengedar atau pengguna, saya setuju jikaseseorang prajurit terbukti sebagai pengedar

Tenggang waktuantarapemanggilan pertamadan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.Catatan: Penekanan oleh TergugatPenggugat Sama Sekali Tidak Mengindahkan Surat Panggilan danUpaya Komunikasi Lain dari Tergugat27.Bahwa suratsurat panggilan bekerja yang dikirimkan Tergugat kepada28.29.Penggugat tersebut, ternyata sama sekali tidak mendapatkan tanggapandari Penggugat baik secara lisan maupun tertulis.Bahwa selain mengirimkan suratsurat panggilan bekerja tertanggal 19Agustus 2015 dan 24 Agustus 2015

Oleh karena pekerna/buruh yang mengundurkan diri tidakmendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa keramaka pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkanpenggantian perumahan sertapengobatandan perawatansebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (4).Catatan : Penekanan oleh TergugatOleh karena itu, tuntutan Penggugatmengenaiuang penggantianperumahansertapengobatan dan perawatan ini tidak berdasar hukumdan sepatutnva ditolak.63.

Tenggang wakituantarapemanggilan pertamadan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.Catatan: Penekanan oleh TergugatPenggugat Sama Sekali Tidak Mengindahkan Surat Panggilan danUpaya Komunikasi Lain dari TergugatHalaman 35 dari 55 Putusan Nomor 65/Padt.SusPHI/2019/PN Smr27.28.29.30.31.32.Bahwa suratsurat panggilan bekerja yang dikirimkan Tergugat kepadaPenggugat tersebut, ternyata sama sekali tidak mendapatkan tanggapandari Penggugat baik secara lisan maupun tertulis.Bahwa selain mengirimkan suratsurat

Oleh karena pekerna/buruh yang mengundurkan diri tidakmendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjamaka pekerja/buruh yang bersangkutan tidak mendapatkanpenggantian perumahan serta pengobatan dan perawatansebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 Ayat (4).Catatan : Penekanan oleh TergugatOleh karena itu, tuntutan Penggugat mengenaiuang penggantianperumahan serta pengobatan dan perawatan ini tidak berdasar hukumdan sepatutnva ditolak.63.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas

Tanggung jawab :a. bertanggung jawab atas target pertumbuhan portofolio kredit yang sehatdengan penekanan pada kuantitas, profitabilitas, penetrasi pasar.b. Tercapainya pertumbuhan kredit sesuai dengan target.c. Pemenuhan kelengkapan permohonan kredit, dan kesempurnaandokumen.2. Wewenang :a. Menawarkan produk perusahaan secara langsung kepada masyarakatatau kelompok masyarakat/lembaga.b.

Melaksanakan tugas pemasaran dengan penekanan pada produkkredit.Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 terdakwa SRIYATUN, SEtelah melakukan proses kredit dengan cara membuat kredit fiktif dan kredittopengan (kredit dengan cara mendompleng dan menaikkan plafon kredit oranglain tanpa sepengetahuan pemohon kredit) sebanyak 146 (seratus empat puluhenam) nasabah.Bahwa terdakwa SRIYATUN, SE yang bertugas dibagian kredit di PD BPR BKKKarangmalang Cabang Tangen dalam melakukan proses kredit terhadap

Tanggung jawab :a. bertanggung jawab atas target pertumbuhan portofolio kredit yang sehatdengan penekanan pada kuantitas, profitabilitas, penetrasi pasar.b. Tercapainya pertumbuhan kredit sesuai dengan target.c. Pemenuhan kelengkapan permohonan kredit, dan kesempurnaan dokumen.2. Wewenang :a. Menawarkan produk perusahaan secara langsung kepada masyarakat ataukelompok masyarakat/lembaga.b.

Melaksanakan penagihan angsuran, monitoring dokumen, penyelesaian kreditbermasalah sesuai tingkatannya.Melakukan verifikasi akhir terhadap dokumen permohonan kredit dan agunan,serta menyerahkan kepada seksi pelayanan.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.Melaksanakan tugas pemasaran dengan penekanan pada produk kredit.152Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa jabatan atau kedudukannyatersebut, maka terdakwa tidak akan diberi kewenangan oleh PD BPR BKKKarangmalang cabang Tangen untuk

Bertanggung jawab atas target pertumbuhan portofolio kredit yang sehatdengan penekanan pada kuantitas, profitabilitas, penetrasi pasar.b. Tercapainya pertumbuhan kredit sesuai dengan target.c. Pemenuhan kelengkapan permohonan kredit, dan kesempurnaan dokumen.2. Wewenang :a. Menawarkan produk perusahaan secara langsung kepada masyarakat ataukelompok masyarakat/lembaga.b. Mengusulkan permohonan kredit yang diproses dalam bentuk rekomendasiuntuk disetujui atau ditolak kepada pemimpinan cabang.c.

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakanpencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidakmenghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, yang sangatmelarang menyalahgunaan narkotika, padahal Terdakwa telahmenerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNItentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalahpenyalahgunaan i narkotika, +sehingga mengetahui danmemahami bahwa Sabu (Metamfetamin) adalah termasuk jenisnarkotika golongan yang sangat dilarang penggunaannya untukkepentingan

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakanpencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidakmenghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku yang sangatmelarang penyalah gunaan Narkotika, padahal Terdakwa pernahmenerima pengaiah ataupun penekanan dari pimpinan TNItentang sangat dilarangnya TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, sehingga mengetahui dan memahami bahwa"Sabu feletamfetamin) adalah termasuk jenis Narkotika Gol.yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentinganapapun

dagingsebagaimana termuat dalam Surat Pernyataan yang telah dibuat danditanda tangani oleh Para Tardakwa ; Bahwa saksi dalam memeriksa Terdakwa Iskandar mengakui telahmenerima daging dari para Terdakwa tersebut ; Bahwa setelah saksi selesai membuat Berita Acara Pemeriksaan, paraTerdakwa tersebut oleh saksi disuruh membaca kembali dan setelahselesai dibaca para Terdakwa tidak keberatan dan menandatanganiBeria Acara Pemeriksaan Tersebut ; Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan tidak melakukan ancaman,penekanan

melakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwadengan Tanyajawab, lalu saksi ketik dalam Berita Acara Pemeriksaan; Bahwa saksi dalam memeriksa Terdakwa Iskandar mengakui telahmenerima daging dari para Terdakwa tersebut ; Bahwa setelah saksi selesai membuat Berita Acara Pemeriksaan, paraTerdakwa tersebut oleh saksi disuruh membaca kembali dan setelahselesai dibaca para Terdakwa tidak keberatan dan menandatanganiBeria Acara Pemeriksaan tersebut ; Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan tidak melakukan ancaman,penekanan

Bahwa satuan Saksi dan Terdakwa yaitu Kodim0207/Sml sudahmengingatkan dan memberi penekanan tentang bahaya Narkotika dansanksinya serta perintah untuk menghindarinya.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknyamembenarkan seluruhnya.: Bahwa Saksi2 dan Saksi3tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutantelah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan hal inidiperkuat dengan surat dari Kepala BNNK Pematang Siantar Nomor :B/668/Ka/su.03/2017/BNNKPS dan Oditur Militer

Kodim0207/Sml sudahmengingatkan dan memberi penekanan tentang bahaya Narkotika dansanksinya serta perintah untuk menghindarinya, selain itu Terdakwa sadardan mengerti tentang bahaya dan sanksi terhadap penyalahgunaan Narkotika.: Bahwa terlebin dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakanpendapatnya sebagai berikut :Bahwa majelis hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktiunsurunsur dakwaan namun mengenai

Putusan Nomor 20K/PMT I/BDG/AD/III/202025.26.27.MenimbangMenimbangBahwa benar zat Amphetamine (AMP) terdaftar dalamlampiran Narkotika Golongan Nomor urut 53Undangundang Republik Indonesia Nomor 35tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkanMetamphetamine (MET) terdaftar dalam lampiranNarkotika Golongan Nomor urut 61 Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009Tentang Narkotika.Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerimapengarahan dan penekanan tentang bahayaNarkoba baik bagi diri sendiri maupun

Putusan Nomor 20K/PMT I/BDG/AD/III/20202.Bahwa Terdakwa mengetahui Narkoba jenis sabu adalah barangterlarang untuk dikonsumsi dan Komandan Satuansudah sering memberikan penekanan agar menjauhiNarkoba, bahkan pemerintahpun sudah menyatakanNegara dalam keadaan darurat Narkoba namunternyata Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkoba,hal tersebut menunjukkan bahwa sifat Terdakwayang tidak lagi mengindahkan kebijakan PimpinanTNI, Pemerintah maupun norma hukum yangberlaku, sehingga dapat merusak citra TNI dimatamasyarakat

Rasau Jayatepatnya simpang pasar WBA Desa Kuala Dua Kec.Sei Raya Kab.KubuRaya.Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaanketerangan terhadap terdakwa, terdakwa diperlakukan dengan baik.11 Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaanketerangan terhadap terdakwa tidak disertai penekanan, ancaman,paksaan serta kekerasan terhadap terdakwa.

Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan melakukan permintaanketerangan terhadap terdakwa tidak ada orang lain selain saksi yangmelakukan penekanan, ancaman, paksaan serta kekerasan terhadapterdakwa.Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksisaksi tersebut diatas terdakwamenyangkal beberapa keterangan saksisaksi tersebut diantaranya adalah bahwabukan terdakwa yang melakukan pemerasan terhadap saksi korban melainkanteman terdakwa yang bernama Kacong, bahwa yang mengambil Hp Samsung J1adalah teman

Bahwa sebagaimana penjelasan pada posita 3 TERLAWAN tetap tidakmemberikan tanggapan yang positif atau jalan keluar yang terbaik, bahkanTERLAWAN melakukan penagihan serta penekanan terhadap PELAWANdengan memberikan Surat peringatanperingatan beserta ancaman untukmelakukan pelelangan terhadap objek yang menjadi jaminan atas hutangPELAWAN kepada TERLAWAN I..

Pengumuman Lelang Kedua melalui harian KoranWawasan Terbitan tanggal 31 Agustus 2017,Di samping menerbitkan pengumuman lelang, Terlawan jugatelah menyampaikan pemberitahuan lelang kepada Pelawanmelalui surat Nomor: B. 2190KC.VIII/ADK/08/2017 tanggal 30Agustus 2017.Terlawan menolak dengan tegas dalil Pelawan angka 4 danangka 5 yang pada intinya menyatakan Terlawan tidakmemberikan tanggapan positif dan telah melakukan penagihanserta penekanan dengan memberikan surat peringatan besertaancaman akan melelang

f. 3 (tiga) lembar ST Kasad Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penekanan ulang Dalam penggunaan medsos, penyalahgunaan narkotika, asusila (KBT), lesbian, fedofilia dan netralitas TNI Dalam pilkada/pileg

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

dasar untuk melakukan penuntutan perkara kePengadilan serta dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutanpidana (requisitoir) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.b Bagi Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan buktibuktikebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.c Bagi Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan disidang pengadilan danputusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahanterdakwa.Menimbang, bahwa dari pemahaman dan penekanan

sebagaimanadigambarkan diatas maka menjadi jelas adanya bahwa surat dakwaan tersebutmenempati posisi yang sangat strategis dalam proses peradilan pidana, selainmenjadi salah satu instrument yang menyelaraskan keseimbangan hak normatif bagisetiap subsistem (komponen) yang berinteraksi didalamnya, juga yang sangat pentinglagi adalah ternyata adanya penekanan dan penegasan yang bersifat imperatif dimanadari kedua segi akan eksistensi surat dakwaan (segi positif dan segi negatif) makakerangka pembuktian

Meski demikian TERGUGATtidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, danpengancaman lelang secara lisan.

;22.Bahwa TERGUGAT tanpa memberikan sebagaimana ketiga butir / positadiatas merupakan suatu penyimpangan atas suatu lembaga yang dibawahBI dimana hukumnya wajid untuk memberikan suatu penyelamat kreditterhadap PENGGUGAT tanpa menjalankan suatu penyelamatan dandengan tindakantindakan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT dimanatindakan tersebut hanya membuat takut keluarga PENGGUGAT dimanasetiap kali pihak TERGUGAT mendatangi kerumah PENGGUGAT yangtanpa memberikan solusi malah justru yang ada hanya penekanan

Sebagai upaya pencegahan ke dalam institusi TNIdikeluarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/33/2016tanggal 28 Januari 2016 merupakan suatu penekanan Pimpinankepada setiap Prajurit TNI untuk dipedomani guna mencegahperedaran dan penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan TNI.

SuratTelegram ini juga memuat tentang penekanan bagi prajurit yangterlibat Narkotika akan dijatuhi sanksi yang tegas dalam hal inipemecatan dari dinas keprajuritan (dinas Militer).Bahwa kewenangan pemecatan dari dinas keprajuritan memangbukanlah sematamata menjadi kewenangan Pengadilan Militer, akantetapi perlu dipertimbangkan bahwa Pimpinan TNI tidak mentolerirkeberadaan Narkotika dalam kehidupan prajurit, dimana sikap sejalandengan program Pemerintah RI dalam memerangi Narkotika,selayaknya MajelisPengadilan

Bahwa sebelum terjadi pelelangan oleh Turut Tergugat didahuluidengan perbuatan yang tidak terpuji yang melanggar citacitaperbankan, yaitu Turut Tergugat telah melakukan penekanan mentalkepada Tergugat dengan cara mendesak Tergugat untuk segeramengosongkan obyek sengketa dengan menggunakan orangorangtertentu yang tidak jelas serta mengerahkan aparat kepolisian denganmembawa senjata laras panjang.Bahwa bahkan lebih tidak terpuji lagi yaitu Tergugat setiap akanmembayar angsuran pinjamannya telah dihalanghalangi

masalah sehinggaangsuran tersendat.Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dengan itikad baik setiapakan membayar angsuran pinjamannya telah dihalanghalangiTurut Tergugat asal dengan alasan rekening telah mati atauhangus, yang akhirnya diketahui bahwa agar status pinjamanPenggugat dalam Rekonpensi menjadi macet dan menjadi peluanguntuk dilelang dengan sangat rendah.Bahwa saat dilakukan lelang obyek sengketa, pinjaman Penggugatdalam Rekonpensi belum jatuh tempo.Bahwa Turut Tergugat asal telah melakukan penekanan

ayat (1) KUHAPyang berbunyi :Alat bukti yang sah ialah :a).b).Cc).d).e).Keterangan saksi ;Keterangan ahli ;Surat ;Petunjuk ;Keterangan Terdakwa ;Yaitu tidak mempertimbangkan :1).Keterangan saksi verbalisan yaitu saksi BAMBANG NURDIANSYAH(Putusan Hlm.22 Poin 4) saksi SURYANTO LAWASA (PutusanHlm.23 Poin 4) dan saksi ROMAN ARIEF (Putusan Hlm.24 Poin 4)yang diajukan di depan persidangan yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa hasil Pemeriksaan BeritaAcara diberikan tanpa ada penekanan

, pemaksaan, maupunkekerasan, dan keterangan tersebut sama dengan laporanhasilPenelilian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dibuat oleh BalaiKemasyarakatan Klas Il Luwuk yang juga keterangannya tidakdiberikan dalam keadaan tertekan, paksaan maupun kekerasan.Begitu pula dengan keterangan saksi tambahan yang diberikan dibawah sumpah di depan persidangan yaitu saksi OKTAFIANUS, saksiYOMAN KALONGGI dan saksi RIDHO yang menyatakan bahwaterhadap Para Terdakwa tidak pernah dilakukan penekanan,pemaksaan maupun

Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim LuhkumKumdam maupun penekanan Komandan Satuan.14.

Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa telah sering diadakanpenyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim LuhkumKumdam maupun penekanan Komandan Satuan.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu Setiappenyalahguna telah terpenuhi.Unsur ke2 : Narkotika Golongan .Bahwa yang dimaksud Narkotika menurut Pasal (I) ke1 undangundang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yangberasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis yang dapatmeyebabkan penurunan atau perubahan

berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

BAP Penyidik Terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama denganDARSON telah mengambil mesin tempel milik saksi MUSA ISMAIL;Menimbang bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa keterangan yangdiberikan oleh Terdakwa dalam BAP penyidik adalah hasil dari pemaksaan danpenyiksaan yang dilakukan oleh penyidik kepada Terdakwa, akan tetapi ketikahal tersebut dikonfirmasikan kepada saksi BURAERAH sebagai penyidik dalamperkara terdakwa yang dihadirkan selaku saksi Verbalisan, tidak terbukti adanyapenyiksaan dan penekanan

Pemohondengan wanita bernama ...... tidak ada halangan perkawinan baik karenanasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnyamenurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan