Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)

perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan

UndangUndang perkawinan menganut prinsipbahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapatmelangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinansecara baik tanpa berpikir pada perceraian dan dapat mendapatkanketurunan yang baik dan sehat;Menimbang berdasarkan ketentuan perundangundangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon masihberstatus anak (belum dewasa) yang hakhaknya masih harus dipenuhi olehorang tuanya sesuai kemampuannya, sehingga perlu penekanan

perkawinan yang2020bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan

perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasalpasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanyahalangan perkawinan;Menimbang, bahwa selain itu Sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukan olehmereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNomor 1 Tahun 1974, menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d)Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan

Dengan demikian penekanan Unsur barang siapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawabatas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan HADI IRWANDOKO selaku Terdakwa mengingat peranannya dalamsuatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupunketerangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini,Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti

sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnyamenurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus perjaka danperempuan bernama Putriani binti Melfin berstatus perawan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan

Unsur barang siapa:Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksadan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa olehPenuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, olehsebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebutyang identitasnya sesuai

karena nasab,semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menuruthukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminyaberstatus jejaka ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkanpada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban danbertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anakanak,hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan

No. 544 /Pdt.P/2015 /PA Mrs.perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf ( b ) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Dasar Tahun

terdakwa mengakibatkan korban Rinan Pinemmeninggal dunia dengan lukaluka dan penyebab kematian sebagaimanatersebut dalam hasil pemeriksaan mayat an. korban Rinan Pinem als TakurNomor : O7/V/IKK/VER/2016 tanggal 21 Mei 2016 yang dibuat danditandatangani oleh Dokter Guntur Bumi Naution, Sp.F Dokter Pemeriksa padaRumah Sakit Bhayangkara Medan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :TANDATANDA KEMATIAN : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang dan bokong yang tidak hilang pada penekanan

Halaman 12 dari 41 halamanTANDATANDA KEMATIAN : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang dan bokongyang tidak hilang pada penekanan Dijumpai kaku mayat pada alat gerak atas dan alat gerak bawah yang dapatdilawan.PEMERIKSAAN LUAR : Kepala : Rambut: hitam beruban, ikal, panjang rambut depan tujuhsentimeter, panjang rambut samping kanan dan kiri limasentimeter, panjang rambut belakang sembilan sentimeter. Dijumpai empat luka terobuka pada kapala.

Medan sebagai berikut :Telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat denganidentitas sebagai berikut :Nama >: RINAN PINEM Als TAKURUmur : 55 TahunJenis Kelamin : LakilakiPekerjaan feKewarganegaraan : IndonesiaAgama : IslamAlamat : Dusun Pengambatan Desa Sarintonu KecamatanTiga Lingga Kabupaten Dairi;Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :TANDATANDA KEMATIAN : Dijumpai lebam mayat pada daerah leher, punggung, pinggang dan bokongyang tidak hilang pada penekanan Dijumpai kaku mayat pada alat

Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 1 (satu)900/43/434.15/2002 tanggal ... tentangPedoman Kerja Dan Penekanan TugasTahun Anggaran 20029. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 1 (satu)900/1X/427.18/2003 tanggal .... TentangPetunjuk teknis pelaksanaan APBDTahun Anggaran 200310. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu)Daerah Kabupaten Lumajang Nomor :35 Tahun 1999 tanggal 25 Oktober1999 tentang Peraturan Tata TertibRakyat DaerahDewan PerwakilanKabupaten Lumajang 11.

Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 900/43/434.15/2002 tanggaltentang Pedoman Kerja Dan Penekanan Tugas Tahun Anggaran 2002,1 (satu) ;9.

Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 900/43/434.115/2002 tanggaltentang Pedoman kerja dan Penekanan Tugas Tahun Anggaran 2002, 1(satu) ;. Keputusan Bupati Nomor : 900/.../427.18/2003 tanggal .... TentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2003 ;10.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lumajang Nomor : 35Tahun 1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang ;Hal. 36 dari 45 hal. Put.

tersangka) dan pemeriksaanSaksi tersebut dibuat sesuai skenario penyidik dan bukan berdasarkan faktafaktayang sebenarnya;Menimbang, bahwa untuk menguji apakah pencabutan keterangan keteranganTerdakwa tersebut beralasan atau tidak, di persidangan telah didengar keteranganseorang Saksi verbalisan, yaitu EKO LISTIYANTO dan YANDIE WIKARNA, yangmana menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah Terdakwa dalammemberikan keterangan dihadapan penyidik telah diberitahukan hakhaknya dantanpa ada penekanan

II tidak melakukanPerbuatan yang disangkakan dalam pasal tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanamantersebut selain itu Terdakwa juga mencabut semua keterangannya di BAP yang telahdiberikan di Kepolisian dengan alasan pada saat kejadian Terdakwa II datang ketempat tersebut untuk menengok Jumi yang sedang sakit bersama istri Terdakwa IIdan pada saat memberikan keterangan di Kepolisian tersebut Terdakwa dalamkeadaan Terpaksa dan ada penekanan

RepublikIndonesia Nomor :85K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960 yang menyatakan bahwaSuatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti danberdasarkan Yurisprudendi mahkamah Agung Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11desember 1984, Menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwadipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi diatas dan berdasarkanketerangan Saksi Verbalisan yang menyatakan bahwa waktu pemeriksaan tidakterjadi penekanan

ARIPIN, yang mana menerangkan di bawah sumpah, yang padapokoknya adalah Terdakwa dalam memberikan keterangan diahdapan penyidiktelah diberitahukan hakhaknya dan tanpa ada penekanan fisik maupun psikisterhadap Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap' keterangan SaksiSaksi verbalisantersebut, Terdakwa dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan benar dantidak berkeberatan;Menimbang, bahwa dengan demikian berita acara pemeriksaan(tersangka) dalam BAP penyidikan atas nama Terdakwa RIZALI FAHMI AlsFAHMI Bin

Terdakwa juga mencabut semuaketerangannya di BAP yang telah diberikan di Kepolisian dengan alasan padasaat memberikan keterangan di Kepolisian tersebut Terdakwa dalam keadaanTerpaksa dan ada penekanan pada saat dilakukan pemeriksaan;Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (pledoi) tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor :85K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960yang menyatakan bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasantidak

mengerti dan berdasarkan Yurisprudendi mahkamah Agung Nomor414/K/Pid/1984 tanggal 11 desember 1984, Menyatakan bahwa pencabutanketerangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutantersebut tidak beralasan;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi diatas dan berdasarkanketerangan Saksi Verbalisan yang menyatakan bahwa waktu pemeriksaan tidakterjadi penekanan ataupun pemukulan terhadap Terdakwa sehingga menurutMajelis Hakim pencabutan keterangan Terdakwa di BAP kepolisian tersebuttidak

Yasak di rumah orang tua Penggugat yang berlamat di KecamatanLangkapura Kota Bandar Lampung;Bahwa pernikahan kami didasari atas suka sama suka, saling mencintaitanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugatberstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri (0ada dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak:1. ANAK PERTAMA, lahirtanggal 10 september 20032. ANAK KEDUA, lahirtanggal 11 Maret 20073.

., perludihukum untuk wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan putusan atasperkara Gugatan aquo;Bahwa guna untuk memberikan kepastian hukum kepada PARAPENGGUGAT dan penekanan kepada PARA TERGUGAT agar supayaPARA TERGUGAT mematuhi dan melaksanakan putusan dalam perkara ini,sudah sewajarnya bila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uangpaksa (dwangsom) atas keterlambatan PARA TERGUGAT yangbersangkutan untuk melaksanakan putusan perkara atas gugatan ini;118 PETITUMBahwa tuntutan ini adalah berdasarkan

No. 38 /Pdt.P/2019 /PA Mrs.perkawinan pada usia anakanak, hal tersebut dimaksudkan sebagai Suatubentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anakanakuntuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yangdimaksud oleh Pasal 13 huruf (ob) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksualterhadap anaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Nomor

wanita bernama CALON ISTERI binti tidak ada halanganperkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupunhalangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinyaperkawinan pada usia anakanak, maka hal tersebut dimaksudkan sebagaisuatu bentuk penekanan

Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telahmengajukan HENDRIKO ASMARA YUDA Als TOTONG selaku Terdakwamengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimanaberdasarkanketerangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalamHalaman7 dari 10: Putusan Nomor 113/Pid.B/2015/PN

berpendapat perkawinan yangbersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinansebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi perkawinan yang dilakukanoleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurutUndangUndang Nomor 1 tahun 1974, menurut Majelis Hakimbahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalahsebagai penekanan