diajukannya gugatan ini,terlebin dahulu Penggugat mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukumPenggugat sebagai Wakil Kelompok untuk mengajukan Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action), dengan kedudukan dan kepentingan hukum sebagaiberikut :iL,Bahwa Penggugat dalam hal ini adalah Wakil Kelompok (Class Action) yangmerupakan pelanggan IndiHome, suatu produk dari Tergugat yang didalamnya terdapat Jasa Penyiaran Televisi Berlangganan (untuk selanjutnyadisebut TV Berbayar) ;Bahwa kelompok atau anggota

peraturan lain yang berkaitan dengan penyiaran, makaPenggugat tidak dapat mengajukan Gugatan dalam bentuk GugatanPerwakilan Kelompok (Class Action), karena peraturan perundangundangan di bidang penyiaran tidak mengakomodir Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action).

Sedangkan dalamperkara a quo kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya(Perbuatan Melawan Hukum) huruf G halaman 17 sampai dengan halaman 20adalah tidak benar adanya, karena Penggugat tidak dapat menguraikan danmenjelaskan tentang kerugian yang dialaminya sebagaimana dimaksudPenjelasan Pasal 46 ayat (1) huruf b UU Perlindungan Konsumen yangberbunyi sebagai berikut :Undangundang ini mengakui gugatan kelompok atau class action.

Gugatankelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benarbenardirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalahadanya bukti transaksi.Dikarenakan Penggugat bukan merupakan konsumen yang benarbenardirugikan dan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat hanyalah merupakandalil yang mengadaada, maka jelas bahwa Penggugat tidak dapatmengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian DALAM

Gugatankelompok atau class action harus diajukan oleh konsumen yang benarbenardirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum, salah satu diantaranya adalahadanya bukti transaksi.Selain itu, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat juga tidak memenuhipengertian kerugian menurut Mr. J. H.

sonde tegakemudian Terdakwa melepaskan potongan cermin tetapi Terdakwa kembalimemaksa korban untuk membuka kaki dan Terdakwa berusaha memasukkanalat kelaminnya ke dalam vagina korban langsung korban berkata "betasonde bisa le, beta su lemah sambil meraih handphone milik korban karenaberdering tetapi Terdakwa melarangnya berkata *sonde usah angkat nantibeta antar pulang lu langsung Terdakwa mengantar korban pulang ke rumahdan mengalaskan bercak darah di celana korban dengan kardus bertuliskanSPEED action

No. 1194 K/Pid/2015berdering tetapi Terdakwa melarangnya berkata *sonde usah angkat nantibeta antar pulang lu langsung Terdakwa mengantar korban pulang ke rumahdan mengalaskan bercak darah di celana korban dengan kardus bertuliskanSPEED action sport warna putih serta menurunkan korban di jembatan selamdimana saksi Maria Nahok menemukannya dan segera melaporkannyakepada pihak yang berwajib; Akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban mengalami luka sebagaimanahasil Visum et Repertum Nomor : 021/VER/

No. 1194 K/Pid/20154.b. 1 (satu) lembar kardus bertuliskan SPEED Action Sport warna putihyang ada bercak darahnya ;Dirampas untuk dimusnahkan ;Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 92/Pid.B/2015/PNKpg., tanggal 11 Mei 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.NMaoi6.Menyatakan Terdakwa FRENGKY LADO Alias ENGKY tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPEMERKOSAAN

tali hijau ;c. 1 (satu) buah celana dalam warna putih bergaris coklat ;Dikembalikan kepada saksi korban ;a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa Nomor Polisi (DH) warnahitam nomor rangka MH1JBE119DK687728 nomor mesin JBE1E1676376 beserta 1 (satu) buah kunci kontak ;b. 1 (satu) lembar sprey yang ada tulisan REAL MADRID warna putih biruyang ada bekas darahnya ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;a. 1 (satu) lembar pecahan kaca cermin;b. 1 (satu) lembar kardus bertuliskan SPEED Action

Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il : Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak (legal standing) untukmengajukan gugatan, karena kuasa Penggugat hanya dapatmewakili gugatan kelompok (class action) bukan secara pribadiseperti kasus ini ;2. Eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V : Bahwa legal standing kuasa Penggugat melanggar Hukum AcaraPerdata , karena kepentingan Penggugat untuk diri sendiri sedangkuasa Penggugat adalah perwakilan kelompok konsumen;Menimbang bahwa Tergugat , Il.

IV dan Tergugat V kesemuanyamengajukann Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, yaitu tentang Legalstanding dimana menurut para Tergugat, kuasa Penggugat tidak mempunyaihak (legal standing) untuk mengajukan gugatan, karena mestinya kuasaHalaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 12/PDT/2018/PT.BJMPenggugat hanya dapat mewakili gugatan kelompok (class action) akantetapi dalam perkara ini, kuasa Penggugat mewakili kepentingan Penggugatuntuk diri Sendiri secara pribadi dan bukan perwakilan kelompok konsumen

sebagaimana tersebut diatas telah diatur secara jelas olehMahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 009/KMAWii/2010 tanggal 21 Juli 2010;Menimbang bahwa dalam perkara ini CRISTIAN SINTER, lahir diTuban, tanggal lahir, 08 Oktober 1964, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal /oeralamat di Jalan Loas nomor 35 RT. 35/ RW. 027, KelurahanPengembangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin secaraPribadi ( perseorangan ) dan bukan kelompok masyarakat ( class action

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendasarkan gugatan padamasalah perlindungan konsumen, yaitu berdasarkan pasa UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1999:Menimbang, bahwa walau pun Penggugat/Pembanding mendalilkanadanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat/Terbanding, namun dasar darigugatan adalah masalah konsumen (perlindungan konsumen); Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim banding lebih tepatPenggugat/Pembanding itu mengajukan gugatan dengan cara mewakilibeberapa konsumen yaitu dengan gugatan class action

Didalam gugatanperkara ini Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri,sedangkan kalau diajukan gugatan secara class action tentunya harus memenuhi beberapa syarat tertentu;Menimbang, bahwa dengan halhal demikian, maka pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alin dandijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Tanjungkarang sendiri dan dengan tambahan pertimbangansebagaimana tersebut diatas, sehingga putusan Pengadilan

Pasal 71 ayat (1)Undangundang No. 41 tahun 1999 tentangKehutananBahwa lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2002 yang dijadikan dasar oleh Penggugatuntuk mengajukan Gugatan Class Action,sebenarnya adalah Hukum AcaraGugatan Perwakilan Kelompok Class Action) dari undangundang yang telahdisebutkan diatas, dengan kata lain Gugatan Perwakilan Kelompok (ClassAction) hanya dapat diajukan apabila ada undangundang yang mengaturnyaterlebih dahulu.

Dengan demikian Gugatan Class Action yang diajukan olehPenggugat itu secara substantif dinilai masih sangat sumir dan tidak ada dasarhukum karena tidak mengacu pada 4 (empat) Undangundang tersebut diatas.2.

Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (class action)Penggugat tidak dapat diterima;2. Memerintahkan pemeriksaan perkara gugatan perwakilankelompok (class action) Nomor:104/PDT.G/2020/PN.Tim, ini dihentikan;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ExAequo Et Bono)B. DALAM POKOK PERKARA1.

Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (class action)Penggugat tidak dapat diterima;2. Memerintahkan pemeriksaan perkara gugatan perwakilankelompok (class action) Nomor : 104/PDT.G/2020/PN. Tim, ini dihentikan;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini.Il.DALAM POKOK PERKARA1.

Gugatan Penggugat tidak dapat diproses melalui mekanismegugatan kelompok atau class action;3. Tidak ada kesamaan dasar hukum;4.

GUGATAN PENGGUGAT SEHARUSNYA DIAJUKAN DI ACARA KELASACTION;Bahwa memperhatikan subjek hukum dalam gugatan aquo yang lebihdari satu orang, bahkan hingga 89 (delapan puluh sembilan) orang sertamemperhatikan pula uraian dalildalil gugatan tentang adanya kerugianyang didalilkan dan khususnya memperhatikan petitum gugatan yangdisatukan sebagai komulasi dari seluruh kerugian yang didalilkan telahdialami oleh para Penggugat, maka mengindikasikan gugatan iniseharusnyalah diajukan secara kelas action ;Bahwa

indikasi yang sangat menentukan bahwa gugatan ini haruslahdiajukan secara kelas action, adalah setelah memperhatikan tuntutanganti kerugian yang diajukan secara kelompak dengan menyatukanseluruh tuntutan para Penggugat, padahal mereka mengalami kerugianyang berbeda beda, sebagaimana diuraikan dalam posita suratgugatan;Bahwa dalam gugatan dengan acara class action, petitum sedemikian itudiperkenankan oleh karena perwakilan class (Class Reprensentative)sebagai pihak yang mengajukan gugatan dituntut

untuk memenuhipersyaratan tertentu, sehingga diberi syarat seperti diatur dalam PERMANo.2 Tahun 2002 ;Bahwa apabila dalam kasus aquo tidak diajukan dalam suatu kelompok(class action), maka gugatan ini seharusnyalah diajukan oleh paraPenggugat secara sendirisendiri, hal ini sesuai dengan tujuan diberlakuHal. 13 dari 28 hal.

No.599 K/Padt/2009kannya ketentuan tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (class Action)yang justru untuk menghindari adanya kesulitan jika gugatan itu diajukansecara sendiri sendiri ;Bahwa dari apa yang kami kemukakan di atas jika gugatan ini diajukansecara biasa, satu persatu oleh masingmasing para Penggugat sebagaisuatu subjek hukum (persona standi in judico) yang sendiri sendiriseperti halnya dalam perkara ini, maka seharusnya seluruh dalil dalilgugatan selaku fundamentum petendi gugatan, baik mengenai

dasarhukum (rechts ground) gugatan, maupun tentang feitelijke ground darigugatan dan juga penguraian petitum gugatan, haruslah diuraikan secarasendiri sendiri sesuai dengan kepentingan masing masing Penggugatatau dapat memilih mengajukan gugatan secara kelompok dengan acaragugatan Perlawanan Kelompok (Class Action) sebagaimana dimaksuddan diatur dalam PERMA No.2 Tahun 2002 dengan menguraikankepentingan dan petitum gugatan itu secara kelompok ;Bahwa akan tetapi dengan dikeluarkannya PERMA tersebut

dilaksanakan oleh para Tergugat sebelum pelaksanaan proyek Pembangunan inlet sodetan dilakukan ; - Menyatakan apabila Tergugat I ingin melaksanakan apa yang disebut diatas, membayar lebih dahulu ganti kerugian tanah dan bangunan sebagai yang menguasai tanah Negara beritikad baik tanpa dipaksa melakukan pengosongan;- Menyatakan besarnya ganti rugi ditentukan oleh Lembaga Penilai Pembebasan tanah untuk kepentingan umum ; - Menyatakan ganti rugi berlaku kepada seluruh Penggugat kelompok (Class Action

WARGA YANG MENGAJUKAN GUGATAN CLASS ACTION TIDAK JELAS. Bahwa warga yang mengajukan gugatan class action dalam perkara a quotidak jelas apakah warga yang berada di RW 04 Kelurahan Bidaracina sajaatau bersamasama dengan warga yang berada di RW 014 KelurahanBidaracina juga..

Menyatakan gugatan perwakilan kelompok (class action) ParaPenggugattidak sah atau tidak dapat diterima;2. Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata gugatan perwakilankelompok (class action) Nomor: 321/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst inidihentikan;3.

kelompok masyarakat tersebut, serta lebih lanjutoleh M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentangPengertian Class Action, cet.

Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) ParaPenggugat dalam perkara a quo untuk diperiksa lebih lanjut.Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohonpemeriksaan seadiladilnya (ex aeque et bono).Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan putusan tentangpermohonan gugata kelompok (Clas action), yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :1.Mengabulkan Permohonan gugatan perwakilan Kelompok (Clas Action)oleh Para Penggugat ;Memerintahkan agar Anggota Kelompok diberitahukan dengan

Menolak gugatan perwakilan kelompok (class action)ParaPenggugat untuk seluruhnya;Z.

penjualan tersebut disetorkan dan dijawab oleh saksi KanurSitumorang bahwa ianya menyetorkannya kepada terdakwa,kemudian para saksi membawa saksi Kanur Situmorang danmencari terdakwa, selanjutnya menemukan terdakwa sedangdudukduduk diwarung miliknya lalu) para saksi melakukanpemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukanbarang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia model2330 C2 warna hitam berisikan angka tebakan togel, 1 (satu) buahbuku tulis berwarna merah bertuliskan soccer action

Simanindo Kab.Samosir didalam kedai selagi duduk; Bahwa pada waktu) melakukan penangkapan terhadapterdakwa ditemukan HP Nokia Model 2330 C warna hitam2dan 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah bertuliskanSoccer Action dan uang tunai sebanyak Rp.26.000, (duapuluh enam puluh ribu rupiah);e Bahwa cara terdakwa menjual tebakan nomor togel adalahdengan cara terdakwa menerima sms dari pemain togel untukdirekap dan menyetor semua hasil rekapan ke bandar Togelyaitu marga Sitinjak;Bahwa anka Togel dijual

Simanindo Kab.Samosir didalam kedai selagi duduk;Bahwa pada waktu) melakukan penangkapan' terhadapterdakwa ditemukan HP Nokia Model 2330 C warna hitam2dan 1 (satu) buah buku tulis berwarna merah bertuliskanSoccer Action dan uang tunai sebanyak Rp.26.000, (duapuluh enam puluh ribu rupiah);Bahwa cara terdakwa menjual tebakan nomor togel adalahdengan cara terdakwa menerima sms dari pemain togel untukdirekap dan menyetor semua hasil rekapan ke bandar Togelyaitu marga Sitinjak;e Bahwa anka Togel dijual

atau Badan Hukum Perdata ; Sengketa in litis, obyeksengketa tidak memenuhi Syarat Kumulatif tersebut yakni unsurBersifat Konkret dan Individual haruslah ditujukan kepadaKepentingan Langsung dari Penggugat dan bukan terhadapkepentingan tidak langsung dari Penggugat ; sedangkan unsurmenimbulkan akibat hukum Publik bagi Penggugat ;Dihubungkan dengan azas Peradilan Tata Usaha Negara bahwa suatukepentingan haruslah cukup dan layak serta mempunyai dasar hukumsehingga dikenal adanya azas "No Interest No Action

Bahwa gugatan Penggugat adalah Gugatan Class Action atau LegalStanding atau Asas lus Standi atau Gugatan Kelompok yang tidakdiatur dalam UndangUndang Pengadilan Tata Usaha Negara, hanyaada dalam (teori hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, sehinggaHukum Acara PTUN menyangkut Gugatan Class Action juga tidakGugatan Class Action hanya dikenal dalam Lapangan Hukum Perdata, melaluiPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 yang pada formilnyamenentukan : Pasal 1 huruf b : Wakil kelompok adalah sate

Bahwa Gugatan Penggugat yang mengatasnamakan masyarakat adalah termasukGugatan Class Action atau Gugatan Kelompok yang diatur melalui PeraturanMahkamah Agung RINomor1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan PerwakilanKelompok ........Kelompok dinyatakan : a.

dan Proses Sertifikasi atauPemberian Ijin dimana dalildalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yangmerupakan dasar serta alasanalasan Penggugat mengatasnamakan masyarakat ataugugatan perwakilan kelompok (Class Action) tidak ada sama sekali di dalamgugatan ini ; Bahwa, berdasarkan alasanalasan dan fakta hukum diatas, maka sudah selayaknyaapabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak tidaknya dinyatakantidak dapat diterima, karena gugatan tidak jelas, kabur dan tidak sempurna ; DALAM

Namun gugatan sengketa a quo hanyadiajukan oleh Penggugat dengan mengatas namakan dirinya sendiri ; Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian diatas maka Pengadilanberpendapat bahwa gugatan in casu tidak termasuk gugatan class action.

ukuran yang di orderkan olehpara terdakwa diantar anya sbb :Hal. 5 dari 22 Putusan NO. 149/Pid.B/2019/PN.BppBANGO MANIS, BANGO POUCH FLATPACK, BUAVITA GUAVA, BUAVITAORANGE, CITRA BW LST WHITE REFF RL, CITRA HBL NAT GLOWWHITE UV, CLEAR SHP COMPLETE SOFT CARE, CLEAR SHP COMPLTCARE MEN, CLOSEUP GEL GREEN GAGA, DOVE RO ORIGINAL FAIR &LOVELY MULTIVITAMIN CREAM, JAWARA CHILI SAUCES EXTRA HOT,KOREA GLOW BW BRIGHT GLOW REFF, LIFEBUOY BW COOLFRESHREFF, LUX BW PINK SOFT REFF, MOLTO ALL IN 1 BLUE SCH,PEPSODENT ACTION

9 dari 22 Putusan NO. 149/Pid.B/2019/PN.BppBahwa para terdakwa menjual barang barang perusahaan berupa BANGOMANIS, BANGO POUCH FLATPACK, BUAVITA GUAVA, BUAVITAORANGE, CITRA BW LST WHITE REFF RL, CITRA HBL NAT GLOWWHITE UV, CLEAR SHP COMPLETE SOFT CARE, CLEAR SHP COMPLTCARE MEN, CLOSEUP GEL GREEN GAGA, DOVE RO ORIGINAL FAIR &LOVELY MULTIVITAMIN CREAM, JAWARA CHILI SAUCES EXTRA HOT,KOREA GLOW BW BRIGHT GLOW REFF, LIFEBUOY BW COOLFRESHREFF, LUX BW PINK SOFT REFF, MOLTO ALL IN 1 BLUE SCH,PEPSODENT ACTION

Balikpapan Utara Kota Balikpapan.Bahwa para terdakwa menjual barang barang perusahaan berupa BANGOMANIS, BANGO POUCH FLATPACK, BUAVITA GUAVA, BUAVITAORANGE, CITRA BW LST WHITE REFF RL, CITRA HBL NAT GLOWWHITE UV, CLEAR SHP COMPLETE SOFT CARE, CLEAR SHP COMPLTCARE MEN, CLOSEUP GEL GREEN GAGA, DOVE RO ORIGINAL FAIR &LOVELY MULTIVITAMIN CREAM, JAWARA CHILI SAUCES EXTRA HOT,KOREA GLOW BW BRIGHT GLOW REFF, LIFEBUOY BW COOLFRESHREFF, LUX BW PINK SOFT REFF, MOLTO ALL IN 1 BLUE SCH,PEPSODENT ACTION, PONDS

Bahwa barang barang perusahaan berbagai ukuran yang di orderkan olehpara terdakwa diantar anya sbb :BANGO MANIS, BANGO POUCH FLATPACK, BUAVITA GUAVA, BUAVITAORANGE, CITRA BW LST WHITE REFF RL, CITRA HBL NAT GLOWWHITE UV, CLEAR SHP COMPLETE SOFT CARE, CLEAR SHP COMPLTCARE MEN, CLOSEUP GEL GREEN GAGA, DOVE RO ORIGINAL FAIR &LOVELY MULTIVITAMIN CREAM, JAWARA CHILI SAUCES EXTRA HOT,KOREA GLOW BW BRIGHT GLOW REFF, LIFEBUOY BW COOLFRESHREFF, LUX BW PINK SOFT REFF, MOLTO ALL IN 1 BLUE SCH,PEPSODENT ACTION

(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan Juli 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan September 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan Oktober 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan Nopember 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Airkasar Bulan Juli 2011.Asli Format Rencana

(POA) BOK Puskesmas Polin Bulan Nopember 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Polin Bulan Nopember 2011.Asli Laporan Bulanan Penerimaan Dan Realisasi Dana BantuanOperasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.

(POA) BOK Puskesmas Miran Bulan Juni 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Miran Bulan September 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action(POA) BOK Puskesmas Miran Bulan Oktober 2011.Asli Laporan Bulanan Penerimaan Dan Realisasi Dana BantuanOperasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.

(POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan Juli 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan September 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan Oktober 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan Nopember 2011.Asli Format Rencana pelaksanaan Kegiatan (RPK)/Plan Of Action (POA) BOKPuskesmas Airkasar Bulan Juli 2011.Asli Format Rencana

(POA)BOK Puskesmas Miran Bulan Juni 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action (POA)BOK Puskesmas Miran Bulan September 2011.Asli Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) /Plan Of Action (POA)BOK Puskesmas Miran Bulan Oktober 2011.Asli Laporan Bulanan Penerimaan Dan Realisasi Dana BantuanOperasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan Kab.

PENGGUGAT TIDAK BERHAK DAN TIDAK SAH SECARA HUKUMMENGAJUKAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK / LEGAL STANDING /CLASS ACTION.= Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bertindak untuk kepentinganmasyarakat luas padahal dalam gugatan perkara aquo dasarnya hanya pengaduansatu orang saja.= Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor Tahun2002 Tentang ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK khususnyaBab II Pasal 2 :1.

Bahwa Gugatan Perwakilan Kelompok / Class Action harus memenuhi persyaratansebagai berikut :1.1. Diajukan oleh kelompok dengan jumlah anggota kelompok yang sedemikianbanyak sehingga tidak efisien jika gugatan diajukan secara sendirisendiri;1.2. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum sertakesamaan tuntutan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok;1.3. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungikepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.2.

Menyatakan secara hukum Penggugat Tidak Sah mengajukan gugatan perkaraPerwakilan Kelompok/ Class Action / Legal Standing.3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (obscuurlibel);4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang baik dan benar;3.

dalam perkara aquo;AtauApabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik sebagaimanatermuat dalam berita acara persidangan perkara ini .Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan dupliknyasebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan keberatan PerwakilanKelompok / Legal Standing / Class Action

Ska. tersebut diatas, berdasarkan PERMA No. tahun 2002 disebutsebagai Gugatan Perwakilan Ketompok (Class Netion).Menimbang, bahwa berdasarkan Bab IT Pasal 2 PERMA No. tahun 2002 tersebutditentukan bahwa suatu perkara gugatan hanya dapat diajukan dengan mempergunakanprosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (class action), jika memenuhi persyaratan sebagaiberikut ;1.

perkara ini berpendapat lain maka mohonputusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dipersidangan yaitu Penggugat hadir NANANG NELSON, SH.Dkk. sedangkan Tergugat hadirKuasa Hukumnya C.LIMAN WIBOWO, SH.MHum dan DAMANHURI, SH.Menimbang, bahwa atas diajukannya Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukanNota Tanggapan Dan Keberatan tertanggal 13 Juni 2012 , yang isinya pada pokoknya sebagaiberikut :1 Gugatan Class Action

pasal 1 PERMA No.1 Tahun 2002 yang menyebutkan :Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam manasatu orang atau lebih yang mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak yangmemiliki kesamaan fakta atau dasar hukum anatar wakil kelompok dan anggotakelompok dimaksud;Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Tergugat berkesimpulan dan berkeyakinanbahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat sebagaiamana tatacara gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action

Bahwa gugatan Penggugat ini jelas bukan gugatan class action maka tidak perludipersoalkan lagi tentang ada tidak nya legal standing pada Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia.2.2.

terjadi selamadalam persidangan yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapnya telah tercantum dalamBerita Acara Persidangan yang dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dariPutusan ini, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan ;15Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebutdi atas ;Menimbang, bahwa Tergugat dalam Nota Tanggapan Dan Keberatannya tertanggal 13Juni 2012, pada pokoknya mengajukan keberatan mengenai Gugatan Class Action

dan LegalStanding Penggugat selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, oleh karenaitu. sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan Tanggapan Dan Keberatan Gugatan Class Action dan Legal StandingPenggugat Penggugat tersebut ;Menimbang, bahwa Pasal huruf a Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun2002 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatutata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih

IBIST CONSULT (Dalam Pailit), maupun selakuPribadi, sebagaimana tertulis pada hal 1, No.1, yaitu penyebutan pihak Tergugat I.Sedangkan menurut Pasal 41 termasuk diatas, telah menyebutkan dengan jelas perbuatan hukum DEBITOR.Sehingga gugatan action pauliana penggugat adalah tidak jelas serta membingungkan dalam menentukan, menarikpihak Tergugat I dalam kedudukan selaku Pengurus PT.

IBIST CONSULT, sebagai Termohon(dahulu), Debitur (sekarang), pailit/dalam pailit.dan bukan pribadi yang pailit.4 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan action pauliana, tidak bisa ditujukan terhadap dr. NaniRahmania yang ditarik sebagai pihak Tergugat II, karena sudah jelas dan sah, Tergugat II tidak mempunyai hubunganhukum dan atau tidak melakukan perbuatan hukum dengan DEBITUR, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalamgugatan actio pauliana.

Selanjutnya Tergugat II mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim Niaga berkenanmenerima alasanalasan hukum yang disampaikan Tergugat II tersebut di atas, dimana gugatan action pauliana yangditujukan terhadap Tergugat II adalah keliru, sehingga sepatutnya secara hukum gugatan action pauliana Penggugat,dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Actio Pauliana Tidak Jelas dan Kabur.5 Bahwa, dalam posita gugatan action pauliana No. 4 hal. 4Terhadap perbuatan hukum yang dilaksanakan antara Tergugat I dengan Tergugat II, dan seterusnya.... terbukti;I I.

Mengandung cacat hukum dan cacat yuridis.Bahwa, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, dan seterusnya ....1 Peralihan hak atas tanah, dan seterusnya.... adalah merupakan harta yang termasuk di dalam budel pailit PT.IBIST CONSULT dalam pailit ), dan seterusnya...6 Bahwa, dalam petitum gugatan action pauliana No. 3, hal. 11 Menyatakan harta/assetaset, dan seterusnya ...21merupakan harta yang termasuk di dalarn budel pailit PT.

transaksi sudah menyerahkan SKD tertanggal 31Banding Agustus 2006 dan selanjutnya SKD tersebut sudah Pemohon Banding sampaikan kepadaTerbanding;Menurut Majelis bahwa berdasarkan penelirian Majelis terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak dan Laporan Penelitian Keberatan diketahui bahwa Terbanding mengkoreksi Biaya Konsultan/Trade Marksebesar Rp.725.393.508,00 yang merupakan pembayaran kepada Rouse & Co InternationalLtd. di United Kingdom yang merupakan pembayaran untuk biaya renewal trade mark danlegal action

Limited tertanggal 31 Agustus2006eae sbahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap GL Account No. 61019950 Biaya Penjualan Hak Paten, diketahui bahwa terdapat biaya penjualan hak patent sebesar Rp.1.734.262.559,00terdiri dari pembayaran ke General Patent International sebesar Rp.852.731.653,00 yangmerupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 23, dan sisanya sebesar Rp.881.530.906,00merupakan transaksi dengan Rouse & Co International Ltd dan Donaldson & Burkinshawberupa pembayaran trademark & legal action

;bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa benar pembayaran trademark& legal action dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Rouse & Co International Ltd. diUnited Kingdom dan Donaldson & Burkinshaw di Singapore, yang merupakan Subyek Pajak'Luar Negeri;bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE03/PJ.101/1996 tanggal29 Maret 1996, tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, diatur mengenaijhalhal sebagai berikut :4.

Bahwa Jamkesmas adalah Jaminan PemeliharaanKesehatan Masyarakat Miskin yang diberikankepada peserta yang telah mempunyai kartuJamkesmas sesuai kuota dan alokasi anggaranberdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sukabumiyang diambil dari data BPS Pusat tahun 2006.Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas kecamatanPurabaya Kabupaten Sukabumi' telah mengajukanpencairan dana Jamkesmas pada Puskesmas KecamatanPurabaya Kabupaten Sukabumi pada tahun 20082009dengan membuat POA (Plane Of Action) bulanansendiri dengan

Pos Indonesia pada setiapbulannya dan untuk pencairan dana berikutnyadilakukan dengan tetap membuat POA (Plane Of Action)hasil lokakarya mini termasuk membuat l/aporanpemantaatan dana sebelumnya dari Jlaporan hasilkegiatan. Bahwa terdakwa mencairkan dana Jamkesmastersebut bersama Bendahara Puskesmas selakupenanggung jawab keuangan, tetapi setelah danatersebut cair, terdakwa tidak membuka rekeningatas nama puskesmas serta tidak lagi melibatkanbendahara puskesmas yaitu) Sdr.

Sukabumi.3) 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun2007.4) 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun2008.5) 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun692009.6) 1 (satu) buah buku kas umum.7) 1 (satu) buah buku bantu yandas.8) Foto copy SPJ Persalinan tahun 2008.9) Asli SPJ Persalinan tahun 2009 bulan Januari 2009s/d Desember 2009.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telahdilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelahditeliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan

Sukabumi." 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun2007." 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun2008."=" 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA) tahun2009. 1 (satu) buah buku kas umum." 1 (satu) buah buku bantu yandas." Foto copy SPJ Persalinan tahun 2008. Asli SPJ Persalinan tahun 2009 bulan Januari 2009s/d Desember 2009.Tetap terlampir dalam berkas perkara.6.

Purabaya, Kab.Sukabumi ;" 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA)tahun 2007 ; " 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA)tahun 2008 ; " 1 (satu) bundel asli Plan Of Action (POA)tahun 2009 ; = 1 (satu) buah buku kas umum ; (satu) buah buku Yandas ; Asli SPJ Persalinan tahun 2009 ~s bu lanJanuari 2009 s/d Desember 2009;Tetap terlampir dalam berkas perkara :7.

Akibat ancaman penggusuran tersebut, sekitar 40 kepala keluargayang bertahan dan selebihnya bersedia dipindahkan ke rumah susunsederhana sewa Rawa Bebek di Cakung yang disediakan oleh PEMDADKI Jakarta dengan alasan mereka tidak bisa menolak programpemerintah karena terpaksa dan takut.49.Bahwa atas ancaman penggusuran tersebut, beberapa warga BukitDuri RT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10 Bukit Duri, Kecamatan Tebetyang rumahnya terletak di bantaran Sungai Ciliwung mengajukangugatan class action terhadap

Asas ini menurut Prof Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H., mengandung arti : bahwa suatu tuntutanhak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakansyarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilanHal 37 dari 54 hal Putusan No.28/PDT/2018/PT.DKIguna diperiksa : point d interest pint d action. (Hukum Acara PerdataIndonesia; Prof. Dr.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8Oktober 1973 No. 442K/Sip/1973 yang menyebutkan Gugatan dariseseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakantidak dapat diterima.10.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, gugatan Penggugatyang tidak memiliki kepentingan hukum untuk menggugat (point ainterest point d action) harus dinyatakan batal demi hukum atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).B.

yang diajukan oleh wargaKelurahan Bidaracina, maka seharusnya gugatan diajukan secaraclass action oleh warga Kelurahan Cipinang Besar Selatan, bukanoleh Penggugat.

Gugatan class action diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;b. Gugatan diajukan tanggal 10 Mei 2016 bukan tanggal 10 Mei 2015oleh warga di RW 10, RW 11, dan RW 12 Kelurahan Bukit Duri,Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, bukan wargaRT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10;c. Pada saat gugatan diajukan, warga RT 11, RT 12, dan RT 15 di RW10 telah ditertibkan dan direlokasi ke rumah susun;d.

Bahwa sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) Rv tersebut, asas dasar utama3.4.yang penting dalam hukum acara perdata yang harus dipenuhi dalammengajukan gugatan adalah asas tiada gugatan tanpa kepentinganhukum (point d interest point d action).

yang diajukan oleh wargaKelurahan Bidaracina, maka seharusnya gugatan diajukan secaraclass action oleh warga Kelurahan Cipinang Besar Selatan, bukanoleh Penggugat.

Gugatan class action diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;b. Gugatan diajukan tanggal 10 Mei 2016 bukan tanggal 10 Mei 2015oleh warga di RW 10, RW 11, dan RW 12 Kelurahan Bukit Dunri,Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, bukan wargaRT 11, RT 12, dan RT 15 di RW 10;c.

Gugatan class action warga Bukit Duri di Pengadilan Negeri Halaman 64, Putusan No. 44/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst. Jakarta Pusat dengan register Perkara Nomor 262/PdtG/2016/PN.Jkt. Pst. ooHao0Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor172/G/2015/PTUNJkt tanggal 21 Januari 2016 yang diunduhdari website :httos ://outusan.mahkamahagung.go.id/outusan/839f96ae8600195c9428f97d56685ca7/ 14.

Bahwa selain itu Penggugat juga tidak mengajukan gugatan dalam bentukperwakilan kelompok (class action) maupun gugatan Citizen Law Suit,sehingga Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan perbuatanmelawan hukum pada perkara a quo.

;Bahwa kedudukan Para Penggugat harus terlebin dahulu memenuhi syaratmenurut Pasal 8 ke3 Rv tersebut karena kalau tidak terpenuhi makagugatan Para Penggugat menjadi cacat hukum;Gugatan Penggugat kabur (obscuri libel):Bentuk gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas atau tidakterang, bahkan rancu dan saling tumpang tindih antara bentuk gugatperwakilan kelompok (class action) berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun2002 dengan gugatan konvensional yang juga kacau dan tumpang tindihantara bentuk gugat

Apabila dibaca isi gugatan pada halaman 12 jelas terkesanbentuk gugatan yang diajukan adalah gugatan perwakilankelompok (class action) berdasarkan PERMA Nomor 1 TahunHal. 9 dari 20 hal. Putusan No. 1473 K/Pdt/20152002 seolaholah ke5 orang yang bertindak tampil sebagai ParaPenggugat merupakan wakil kelompok (class representative) gunamewakili kepentingan sebanyak 1/10 pemegang saham sebagaianggota kelompok (class members).

Oleh karena itu jikasubyek yang dikumulasi dalam gugatan terdiri dari 5 orang ditambah1/10 bagian pemegang saham tidak dibenarkan dalam bentuk lampirankarena secara formil mengandung makna in absentee dan carademikian hanya dibenarkan dalam bentuk gugatan perwakilan kelompok(class action) yang tidak mengharuskan anggota kelompok (classmembers) disebut identitasnya dalam gugatan;Dari penjelasan diatas ternyata gugatan tidak jelas apakah gugatanperwakilan kelompok (class action) atau tidak.

Jika diukur berdasarkan faktacacat formulasi gugatan perwakilan kelompok (class action) yang diaturdalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 gugatan jelas tidak memenuhi syaratgugatan perwakilan kelompok (class action);Gugatan juga tidak jelas bentuk konvensionalnya apakah tuntutan individual(individual claim) berdasarkan individual interest yang masingmasingberdiri sendiri atau apakah bentuk kumulasi (Samenvoeging) objektif dansubyektif yang tercantum identitasnya dalam komparasi gugat sebagaipihak dalam gugatan

PUTUSANNomor 93/Pdt.G/2015/PN.Tjk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanperwakilan kelompok (Class Action) antara :1 RICKY H.S. TAMBA, Umur : 39 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat DusunSri Rejeki RT. 12 RW. 4 Desa Labuhan Ratu II, Kec. WayJepara, Kab. Lampung Timur, No.

dari 66 Ptsn.No. 93/Pdt.G/2015/PN.Tjk.gugatan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai gugatan class action yangmembawa konsekuensi yuridis, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidaksah, oleh karena Gugatan GPK Penggugat tidak memenuhi syarat PERMA No.

Tamba melaluisosial media,dan juga apa yang menjadi substansi dari Gugatan Perwakilan Masyarakat(Class Action) di Pengadilan Negeri Kelas I A,Tanjung Karang, merupakan suatukebohongan. Bahwa kebohongan yang sangat nyata,tampak pada dalil yang disampaikanoleh Sdr.

Yahya Harahap dalam buku Hukum AcaraPerdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan, Sinar Grafika Jakarta, 2008 hal. 139, class action merupakan sinonimclass suit atau representative action (RA) yang berarti:Halaman 57 dari 66 Ptsn.No. 93/Pdt.G/2015/PN.Tjk.a. Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu ataubeberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (class representative);b.

Pihakpihakyang tidak mengalami kerugian secara nyata tidak dapat memiliki kewenangan untukmengajukan class action;d. Kesamaan Fakta atau Dasar Hukum Kesamaan fakta atau dasar hukum yangdimaksud bersifat substansial artinya harus memiliki kepentingan yang sama antarawakil kelompok dengan anggota kelompok;e. Kesamaan Jenis Tuntutan Syarat ini berkaitan erat dengan syarat kesamaan fakta ataudasar hukum;Menimbang, bahwa Pasal 2 PERMA No.