berdasarkan KeputusanBupati/Kepala Daerah Tingkat Il atas nama Gubernur/KepalaDaerah Tingkat dan bukti baru/novum PPK.2, PPK.4, PPK.6 danPPK.8, adalah sama dengan bukti Penggugat P.14, yaitu berupaGambar Kasar (GS), dan khusus bukti baru/novum PPK.2 berupaGambar Situasi (GS) atas tanah Hak Milik Kobo Bene, bagian Utaraberbatasan langsung dengan tanah sengketa (tanah milik ayahPenggugat (Simon Naimanu = almarhum), sedangkan buktibaru/novum PPK 1, PPK.3, PPK.5 dan PPK.7 adalah sama denganbukti Penggugat

Nomor 381 PK/Pdt/2016dibuat oleh Terggugat II dan Terggugat Ill sendiri di tempat yang samayaitu di Kampung Penfui Timor, sekarang Desa Penfui Timur,Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dalam waktu dantempat pembuatan yang bersamaan yaitu: Tarus, 2 Desember 1968(bukti baru/novum PPK.2, PPK.4, PPK.6, PPK.8), sedangkan bukti baru/novum PPK.1, PPK.3, PPK.5, dan PPK.7 dan Bukti Penggugat P.13berupa (Berita Acara Pemeriksaan Tanah Hak Milik oleh PanitiaLandreform Kecamatan Kupang Tengah), walaupun

Simon Naimanu = almarhum), sedangkan buktibaru/novum PPK 1, PPK.3, PPK.5 dan PPK.7 adalah sama denganbukti Penggugat P.13 yaitu tentang Berita Acara Panitia LandreformHalaman 58 dari 70 hal.

Adapun susunan PPK Kec. Karangpawitan, Kab. Garuttersebut diantaranya Sdr. ADE LUKMAN Bin H. SULAEMAN (Terdakwa) selakuKetua PPK merangkap Anggota, Sdr. DADANG SURYANA Bin IKIN selakuAnggota dan Sdr. WAWAN RISWAN Bin H. DEDI selaku Anggota.

adalah PPK dan tata cara mekanismeteknis rekapitulasi sebagaimana pasal 17 adalah PPK melakukan plenoatau rekapitulasi berbasis perTPS setelah selesai baru dibacakanberbasis desa;Bahwa Terdakwa sebagai anggota PPK dan merangkap sebagai ketuaPPK;Bahwa dokumen sertifikat rekapitulasi Suara yang ditunjukkan adalahmerupakan tandatangan dari PPK dan saksisaksi pada saat perhitunganrekapitulasi;Bahwa pada saat penetapan pleno dikecamatan tersebut tidak adakeberatankeberatan dari Pengawas Pemilihan Kecamatan

Saksi DADAN SURYANA Bin IKIN,dibawah disumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi sebagai anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)Karangpawitan Kab.Garut bagian Devisi Tekhnis sejak tanggal 01 Januari2019 diangkat oleh KPU Kab.Garut; Bahwa yang menunjuk Terdakwa sebagai ketua PPK adalahdilaksanakan dalam pleno anggota PPK sendiri dan anggota PPK lahyang menentukan bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua PPK; Bahwa KPPS melakukan hasil penghitungan surat suara di masingmasing TPS

dibawah koordinasidan diselenggarakan oleh PPK di Kecamatan masingmasing.

PPK;Bahwa seharusnya tugas rekapitulasi diinput bisa dilakukan oleh PPKdan bisa dilakukan oleh PPS atau diperbantukan dalam hal penginputan;Bahwa Produk DAA1 dalam rapat pleno merupakan produk PPK;Bahwaproduk DAA1 yang dilakukan penginputan dan belumditandatangani belum bisa dikatakan merupakan produk PPK yaituDAA1;Bahwa perekapan dari C1 ke DAA1 berbasis TPS, apabila salah satutahapan tidak dilakukan berarti PPK telah melakukan kesalahanprosedur;Bahwa dalam rekap pleno PPK terdapat 2 tahap yaitu

PPK
2.PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PERKERJAAN UMUM

pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/253/V/2019, tanggal 04 Mei 2019;

Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/310/V/2019, tanggal 23 Mei 2019;

No. 827 K/PID.SUS/2015Bahwa mekanisme pertanggungjawaban penggunaan keuanganBendahara KPU Kabupaten Bangkep yaitu) setelah membayarkanhonorarium kepada PPK (Panitia Pemilinan Kecamatan) setiap kecamatan,lalu Bendahara PPK menyalurkan dana tersebut kepada masingmasingPPS di kecamatan tersebut, dan kemudian Bendahara memberikankepada Bendahara KPU Kabupaten Bangkep bukti pertanggungjawabankeuangan bahwa telah menyalurkan dana tersebut kepada setiap PPS danatas laporan pertanggungjawaban PPK masingmasing

(Panitia Pemilinan Kecamatan) setiap kecamatan,lalu Bendahara PPK menyalurkan dana tersebut kepada masingmasingPPS di kecamatan tersebut, dan kemudian Bendahara memberikankepada Bendahara KPU Kabupaten Bangkep bukti pertanggungjawabankeuangan bahwa telah menyalurkan dana tersebut kepada setiap PPS danatas laporan pertanggungjawaban PPK masingmasing tersebut,Bendahara KPU Kabupaten Bangkep membuat rekapitulasi untuk laporanpertanggungjawaban KPU Kabupaten dan dilaporkan ke KPU Provinsi; Bahwa laporan

No. 827 K/PID.SUS/2015Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Bendahara APBDSekretariat KPU Bangkep, adalah sebagai penerima anggaran danmenyalurkan anggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun20102011;Bahwa mekanisme pertanggungjawaban penggunaan keuanganBendahara KPU Kabupaten Bangkep yaitu) setelah membayarkanhonorarium kepada PPK (Panitia Pemilinan Kecamatan) setiap kecamatan,lalu Bendahara PPK menyalurkan dana tersebut kepada masingmasingPPS di kecamatan tersebut, dan kemudian

Pelaksana Kecamatan(PPK) Kecamatan Buko Selatan, Kabupaten Bangkep pada saatHal. 17 dari 38 hal.

PanitiaPelaksana Kecamatan (PPK) Kecamatan Tinangkung SelatanKabupaten Bangkep pada saat pelaksanaan Pemilihan UmumHal. 26 dari 38 hal.

3 orang untuk tiap Desa .Hal 4 dari 185 PutusanNomor 25/Pid.SusTPK/2017/PT MDNDalam memfasilitasi PPK melaksanakan tugas dan fungsinya, dibentukSekretariat PPK Se Kab.

3 orang untuk tiap Desa .Dalam memfasilitasi PPK melaksanakan tugas dan fungsinya, dibentukSekretariat PPK Se Kab.

orang untuk tiap Desa .Dalam memfasilitasi PPK melaksanakan tugas dan fungsinya, dibentukSekretariat PPK Se Kab.

PPK KECAMATAN BRANDAN BARAT. , PADA TANGGAL 20 NOPEMBER 2014.( P.12 )b. PPK KECAMATAN SIRAPIT, PADA TANGGAL 18 DESEMBER 2014.( P.13 )c. PPK KECAMATAN KUALA, PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2014.( P.14.)d.

M E N G A D I L I
1.Menyatakan Terdakwa I GUSTI IRHAMNI alias IIR bin GUSTI KAZUAINI, Terdakwa II HERI KUSNADI, S.Pd bin ABDUL AZIZ, Terdakwa III MUHAMMAD MARZUKI bin ABDUL RASYID dan Terdakwa IV SALAPUDIN alias UDIN bin ARBAIN tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan anggota PPK karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertiflkat

HAIRUL FALAH, S.E Bin SUPIANOOR
-1 (satu) Berkas SK Pengangkatan PPK Kecamatan Karang Intan
Dikembalikan kepada sdr. MUHAIMIN, S.Ag Bin SALAHUDDIN PENCAK
-1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS x 453 M, Warna Hitam
-1 (satu) Unit Komputer Portable Merk ACCER ASPIRE Z1-601 (AZ1-601-LubN2830
-2 (dua) Unit Printer Merk CANON PIXMA MP 287, Warna Hitam.

.;> Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Berita Acara DA.1 yang telah dibuatoleh PPK Karang Intan baik DA.1 yang PERTAMA ataupun yang KEDUA, danSurat pernyataan yang dibuat oleh PPK karang Intan atas kesalahan melakukanpenginputan data ke dalam DA.1 yang KEDUA;> Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi kKeanggotaan PPK karangIntan berjumlah 5 (lima ) orang namun saksi tidak mengenal dengan semuaanggota PPK karang intan tersebut;Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan

adalah pengakuan salah dari PPK Karang Intan yangmereka ditandatangani.Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja keanggotan PPK Karang Intannamun setelah adanya rapat sidang pleno bawaslu di hotel ratan Inn barulahsaksi mengetahui bahwa keanggotaan PPK Karang Intan adalah Gusti Irhamni,Amd,Kep (Ketua PPK), Heri Kunadi, S.pd (Anggota), Riswan Ihwani (Anggota),Muhammad Marzuki (Anggota) dan Salapudin (Anggota);Bahwa namanama tersebut diatas diangkat dan ditetapkan menjadi PPKKarang Intan Berdasarkan

dihadiri oleh semua anggota panwascam karang intandan para saksi pihak Parpol, dan pihak PPK;Bahwa ketika proses rekapitulasi tinggat PPK pihak PPK membuatkan beritaacara hasil rekapitulasi berupa DA1 dan ditandatangani oleh para saksi pihakParpol dan anggota PPK;Bahwa setelah rekapitulasi di Kecamatan pada waktu itu sepengetahuan saksikemudian ditanyakan kepada para yang pada saat itu hadir, apakah ada yangmerasa keberatan dan ternyata para saksi yang hadir menerangkan tidak yangkeberatan dan kemudian

berpesan kepada saksi untuk tidak meninggalkantempat untuk menunggu print out hasil rekapitulasi oleh PPK;Bahwa terkait dengan siapa yang membuat berita acara DA1 tersebut saksitidak mengetahuinya yang jelas adalah anggota PPK yang terdiri dari 5Anggota yaitu sdr GUSTI IRHAMNI (selaku Ketua PPK), sdr HERI KUSNADI(Anggota), sdr RISWAN.!

yang lain masih mengerjakan yanglain;Bahwa saksi dalan keanggota PPK Karang Intan sebagai anggota;Bahwa saksi dan para terdakwa diangkat dan ditetapkan menjadi PPK KarangIntan Berdasarkan surat keputusan Nomor: 56 / PP.O5 1 PU / 6303 / KPU Kab / Ill / 2018 tentang Daftar Nama Calon Anggota PPK terpilin danpengumuman Nomor: 438/PP.051Pu/6303/KPUKab/XII/2018 TentangPerubahan Penetapan Calon Tambahan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan(PPK) se Kabupaten Banjar Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun2019

Surat Penyerahan Lapangan Nomor : 002/SPL /PPK/ 49.3.49.4.49.5.49.6.49.7.

/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 07 Nopember 2013 dan BeritaAcara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 0120/PPK/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 13 Desember 2013 adalah PPK,dan benar Ir.

LUMBANGAOL,ST kepada PPK agar PPK menandatangani dokumen Hasil PemeriksaanPekerjaan;oonn= Bahwa setelah PPK menandatangani dokumen tersebut, PPK membuat danmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 0120/PPK/121DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang menerangkan bahwaPekerjaan telah diserahkan / dikerjakan dengan BAIK sampai kemajuan 100 %,sehingga Penyedia Barang / Jasa berhak menerima pembayaran 35 % sebesarRp. 576.485.000, (lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus

LUMBANGAOL,ST kepada PPK agar PPK menandatangani dokumen Hasil PemeriksaanPekerjaan;on Bahwa setelah PPK menandatangani dokumen tersebut, PPK membuat danmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 0120/PPK/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang menerangkan bahwaPekerjaan telah diserahkan / dikerjakan dengan BAIK sampai kemajuan 100 %,sehingga Penyedia Barang / Jasa berhak menerima pembayaran 35 % sebesarRp. 576.485.000, (lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan

LUMBANGAOL,ST kepada PPK agar PPK menandatangani dokumen Hasil PemeriksaanPekerjaan;oon Bahwa setelah PPK menandatangani dokumen tersebut, PPK membuat danmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 0120/PPK/DISHUBKOMINFO/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang menerangkan bahwaPekerjaan telah diserahkan / dikerjakan dengan BAIK sampai kemajuan 100 %,sehingga Penyedia Barang / Jasa berhak menerima pembayaran 35 % sebesarRp. 576.485.000, (lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus

prosedur yang ditetapkan dalam petunjukoperasioanal PPK untuk mendapatkan bantuan dana PPK tersebutTerdakwa bersamasama dengan Ketua LKMD, Team PelaksanaKegiatan (TPK) dan Fasilitator Kecamatan (FK) berhasil mengambil danabantuan PPK tersebut sebanyak Rp. 721.473.744, (tujuh ratus dua puluhsatu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh empatrupiah) yang dicairkan dalam tiga kali / tahap masingmasing terurai : Tahap' IIsebesar 40 % kurang lebih Rp. 288.589.497, Tahap' Il sebesar

ribu rupiah)dimana menurut petunjuk teknis operasional PPK.

Tengah pada hari Sabtu tanggal 29 September2001 telah menerima dana pengembalian PPK dari anggota masyarakatDesa Durian Tunggal melalui Ketua LKMD Desa Durian Tunggal sebesarRp.9.950.370, (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratustujuh puluh rupiah) dimana menurut petunjuk teknis operasional PPK,dana pengembalian yang ada pada Terdakwa selaku Ketua UPK harusdisetorkan kedalam rekening pengembalian dana ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) di BRI Cabang Sampit, akan tetapiTerdakwa telah

Keuangan Kecamatan (PPK) yang sudah mengetahuisesuai petunjuk teknis operasional PPK, danadana pengembalian yangTerdakwa terima tersebut diatas berjumlah Rp. 40.304.533,90,(empatpuluh juta tiga ratus empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah sembilanHal 5 dari 25 hal.

sebesar Rp.3.829.000,(tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)dimana menurut petunjuk teknis operasional PPK.

Kegiatan peresmian PPK pada tanggal 6 Maret tahun 2010 yangdilaksanakan di Kecamatan Kota Maba yang dalam pelaksanaannyadigabungkan dengan PPK yang lain yang terdiri dari PPK Kec. Maba, PPKKec. Maba Tengah, PPK Kec. Maba Selatan, dan PPK Kec.

No. 32 K/Pid.Sus/2015Kegiatan peresmian PPK pada tanggal 4 Maret tahun 2010 yangdilaksanakan di Kecamatan Wasile yang dalam pelaksanaannyadigabungkan dengan PPK yang lain yang terdiri dari PPK Kec. WasileTengah, PPK Kec. Wasile Timur, PPK Kec.

dan PPS yang terdiri dari: PPK Kecamatan Maba Selatan; PPK Kecamatan Kota Maba; PPK Kecamatan Maba; PPK Kecamatan Maba Tengah; PPK Kecamatan Maba Utara;; PPK Kecamatan Waselei; PPK Kecamatan waselei Timur; PPK Kecamatan waselei Tengah; PPK Kecamatan Waselei Selatan; PPK Kecamatan Waselei Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari:Hal. 74 dari 101 hal.

dan PPS yang terdiri dari: PPK Kecamatan Maba Selatan; PPK Kecamatan Kota Maba; PPK Kecamatan Maba; PPK Kecamatan Maba Tengah; PPK Kecamatan Maba Utara;; PPK Kecamatan Waselei; PPK Kecamatan waselei Timur; PPK Kecamatan waselei Tengah; PPK Kecamatan Waselei Selatan; PPK Kecamatan Waselei Utara;5. 1 jepit kwitansi Distribusi Logistik dari PPK ke PPS yang terdiri dari:e Kecamatan Wasele Selatan :Desa Nanas;Desa Payau;Desa Loleba;Desa Wasile;Hal. 86 dari 101 hal.

KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA vs Pejabat Pembuat Komitmen 10 (PPK 10) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional III Provinsi Jawa Barat, dkk

ACHMAD KAVERO VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEKERJAAN PENGADAAN KELAMBU BERINSEKTISIDA SATUAN KERJA DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG PADA DITJEN. PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI;

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di 18Office Park Jalan TB Simatupang Nomor 18, Jakarta, pekerjaanAdvokat dan Advokat Magang dari Kantor Hukum Yudha DewiSetiawan Sihombing, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16Januari 2017;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;melawan:PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), pekerjaan PengadaanKelambu Berinsektisida Satuan Kerja Direktorat PengendalianPenyakit Bersumber Binatang (PPBB) pada Ditjen PengendalianPenyakit dan Penyehatan Lingkungan

syarat penyerahan barangsudah terlewati, namun perjanjian tersebut tidak serta merta menjadi batalatau berakhir dan dapat diputus kontrak, karena untuk memutus perjanjiantersebut harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1)Perjanjian mengenai Pemutusan Kontrak yang berbunyi Apabila penyediamelebihi batas waktu paling lambat 50 (lima puluh) hari dari waktu yangditetapbkan belum menyerahkan barang sekurangkurangnya 35% darijumlah harga yang ditetapkan, maka dianggap cukup bukti bagi PPK

Tindakan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut adalahberdasarkan peraturan perundangundangan, yaitu PeraturanHalaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 260 K/TUN/2017Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah, dimana pada Pasal 93 ayat (1) huruf a.1, huruf b, danhuruf c yang berturutturut menyatakan;PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:a.1.

Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akanmampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupundiberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) harikalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untukmenyelesaikan pekerjaan;b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakankewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangkawaktu yang telah ditetapkan;c.

Aloma KreasiKayangan (yang diwakili saudara Agus Supanji) dengan PPK,KPA dan Panitian Penerima Barang Dit. PPBB di ruanganDirektur PPBB pukul 18.00 sampai dengan selesai PT. AlomaKreasi Kayangan berjanji akan menyampaikan klarifikasi atassurat dari PT.

PPK Proyek Peningkatan Jalan Tapobaran Balurebong Atanila
2.Direktur CV. Tryparty Tirta Enginering Cq. Konsultan Pengawas

Pemutusankontrak oleh PPK,Point 40.1 huruf f. yang berbunyi sebagai berikut:Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) haridan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpapersetujuan Tergugat Il.2.

Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan suratperingatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisikpelaksanaan pekerjaan.

Konsultan pengawas wajib melaporkan hasilpekerjaan kepada PPK tanpa meminta persetujuan dari penyedia jasa,justru seharusnya Penggugat sebagai penyedia jasa membuat laporanprogres kemajuan fisik kepada PPK harus mendapat persetujuan darikonsultan pengawas. Dengan demikian alasan yang dijadikan konsideranmenimbang point 37 dalam Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)Peningkatan Jalan Tapobaran Balulebong Atanila, Multy Years. Nomor :PU. 620. 02.01/SPBM/MY/VIII/2014 dengan PT.

Nele Baru untukbekerja pada proyek tersebut, kKemudian Saksi menemui PPK DinasPekerjaan Umum Kabupaten Lembata dan saat itu disampaikan olehPPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata bahwa PT.

KeterlambatanPelaksanaaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis dan angka 4. 1 ApabilaPenyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harusmemberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentangkontrak kritis; Bahwa, Konsultan pengawas (Tergugat Il) tidak terikat perjanjian denganPenggugat sebagai penyedia jasa. Konsultan pengawas wajib melaporkanhasil pekerjaan kepada PPK tanpa meminta persetujuan dari penyedia jasa,justru seharusnya P.T.

Menyatakan menurut Hukum bahwa Permintaan / Permohonan Pembayaran Termin I ( satu ) ,dari Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa kepada Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) sesuai dengan Nilai uang sebagaimana diuraikan pada Posita Gugatan Penggugat, dengan prestasi pekerjaan fisik/ tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 66,89 %, dengan nilai uang yang diterima oleh Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa dari Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) sebesar Rp.

4.004.249.449.00 ,-( empat Milyar Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah ) adalah sah, oleh karena Pembayaran uang tersebut dari Tergugat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen ( PPK ) kepada Penggugat sebagai Penyedia Barang dan Jasa sesuai dengan prestasi pekerjaan fisik / tingkat penyelesaian pekerjaan.3.

MEDAH, SH,M.Kn No.09 tanggal16 Februari 2015 dengan Tergugat sebagai Penjabat PembuatKomitmen.( PPK ), ( bukti P.2.).

Bahwa kontrak nomor 536/007/Perindagkop/SPKFTG/III/2015ditandatangangi antara penggugat dan PPK/ Nikodemus R.

PPK) telah dibayarkan kepada penggugatsesuai permintaan tersebut.c.

PPK)adalah untuk pembangunan fisik tambak garam seluas 16(enam belas) Ha.

PPK) adalah untukpembangunan fisik tambak garam seluas 16 (enam belas) Ha.

Salah satu Kabupaten yang mendapatkan alokasi danatersebut adalah Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan yangmengelola dana PPK disebut Unit Pengelola Kegiatan (UPK);Bahwa dasar pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan(PPK) adalah Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) tahun 2005 yang dikeluarkan olehDirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negerimelalui Surat Edaran Nomor : 414.2 / 406 / PMD tanggal 15 Maret2005 ;Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional

ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2005dinyatakan bahwa Program Pengembangan Kecamatan (PPK)adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untukmemberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangimasalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Selanjutnyatujuan dari PPK tersebut antara lain meningkatkan peran sertamasyarakat terutama kelompok miskin dengan kata lainkeberpihakan kepada orang miskin dan perempuan dalampengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauandan pelestarian pembangunan ; Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramPengembangan Kecamatan (PPK) Tahun Anggaran 2005dinyatakan bahwa jenis kegiatan yang dibiayai melalui BantuanLangsung Masyarakat (BLM) Program Pengembangan Kecamatan(PPK) dikategorikan

informasi lainnya melalui papan informasi danmenyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan, melakukanfasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan yang menyangkutperencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PPK ;e Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional ProgramPengembangan Kecamatan (PTO PPK) yang boleh dibiayai daridana PPK adalah Kegiatan Sarana dan Prasarana, Simpan PinjamPerempuan (SPP), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Beasiswa ;e Bahwa UPK Kecamatan Modayag untuk menampung

Kecamatan, laludibawa ke MAD penetapan usulan untuk ditetapbkan mendapatkan bantuandana PPK ;Jadi untuk bisa mendapatkan dana PPK disyaratkan harus ada proposalusulan dari kelompok, surat hasil verifikasi dari Tim Verifikasi Kecamatan,Berita Acara MAD, Surat Penetapan Camat, begitu juga terhadap dana PPKperguliran dari simpan pinjam harus memenuhi syaratsyarat tersebut ;e Bahwa sebagaimana Surat Penetapan Camat Modayag tanggal 22April 2004 Kecamatan Modayag menerima dana PPK sebanyak Rp.1.000.000.000

Pemilihan Kecamatan (PPK) oleh terdakwa Drs.

Membagi tugas kepada anggota PPK.

KPPS ke PPS, urusan logistik PPS ke PPK danurusan logistik PPK mengantarkan ke KPU dengan dikawal oleh PihakPolsek dan juga dari Koramil.Bahwa adapun anggaran yang digunakan untuk mengantar logistikdari KPU ke PPK adalah anggaran Sekretariat KPU, dari PPK ke PPSanggaran PPK Logistik dan dari PPS ke PPK juga anggaran Logistikyang diperuntukkan untuk tahapan tersebut, untuk pengembalianLogistik dari PPK ke PPS maupun dari PPS ke PPK menggunakananggaran yang sesuai tahapannya, begitu juga dari PPK

Iqbal Panjaitan diketahui oleh Ketua PPK saudaraEliadi Marpaung dan saksi selaku Sekretaris PPK dibebankan padapada anggaran Kesekretariatan dengan perincian sebagai berikut : Perjalanan Dinas PPK ke PPS dan Ke KPU sebesarRp.2.700.000.. ATK Bimbingan Teknis PPK dengan KPPS se Kecamatan AekKuo sebesar Rp.1.700.000,. Uang Lembur PPK dan Sekretariat PPK dari Januari s/d Maret2013 sebesar Rp.2.754.000.. ATK Bimbingan Teknis PPK dengan PSS sekecamatan Aek Kuosebesar Rp.600.000.,.

ada yang belum disalurkan yaitu PPK NA IXXRp.73.869.000,00, PPK Kulauh Hilir 42.750.000, PPK Kualuh HuluRp.32.500.000, PPK Merbau Rp.9.000.000, PPK Aek NatasRp.2.200.000, PPK Kualuh Selatan Rp.8.800.000,00 PPK KualuhLeidong Rp.7.200.000,Bahwa terhadap kejanggalan tersebut yang Terdakwa lakukan adalahmenyampaikan kepada Sekretaris Provinsi pada tanggal 06 Mei 2013bahwa Yusnidar mengaku ada penggunaan dana oleh Yusndar dan kamidipanggil ke KPU provinsi dan dilakukan rapat dihadiri Ketua KPU Provinsi

Pasaribu, Bendaharawan sekretariat PPK KecamatanSumbul ;Luksan Limbong, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Kerajaan;4.

Gambar Padang, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Salak;5. Poltak Lumbangaol, Bendaharawan sekretariat PPK KecamatanParbuluan;Muda Siringoringo, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan TigaLingga;lrianti Sembiring, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan TanahPinem;Basir Padang, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan PegaganHilir ;.

) Yaitu :1.a fF oO NhPahala Tamba, Bendaharawan Sekretariat PPK kecamtan Sidikalang;Parsaoran Pasaribu, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Sumbul;Luksan Limbong, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Kerajaan;Gambar Padang, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Salak;Poltak Lumbangaol, Bendaharawan sekretariat PPK KecamatanParbuluan;Muda Siringoringo, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan TigaLingga;lrianti Sembiring, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan TanahPinem;8.

dan bawahan PPK Sidikalang ;Penyaluran tanda terima dana PPK dan bawahan PPK Salak ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK SiempatNempu ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK Simbul ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK TanahPinem ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK Kerajaan ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK Tigalingga ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK SilimaPunggaPungga ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK

PPK Kecamatan Lindu sebesar Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilanratus lima puluh ribu rupiah);2. PPK Kecamatan Dolo Barat sebesar Rp20.350.000,00 (dua puluh jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah);3. PPK Kecamatan Nokilalaki sebesar Rp13.350.000,00 (tiga belas jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah);4. PPK Kecamatan Kulawi sebesar Rp25.950.000,00 (dua puluh lima jutasembilan ratus lima puluh rupiah);5.

No. 163 K/Pid.Sus/2016 8 Honor Pokja Pengarah KPU; 6.400.000 320.000Kabupaten Sigi9 Honor Pokja Ketua KPU 5.200.000 260.000Kabupaten Sigi10 Honor Pokja Sekretaris KPU); 4.000.000 200.000Kabupaten Sigi11 Honor Pokja Anggota KPU 22.400.000 1.120.000Kabupaten Sigi12 Honor PPK (Ketua) 90.000.000 4.500.00013 Honor PPK (Anggota) 270.000.000 13.500.00014 Honor Sekretariat PPK) 67.500.000 3.375.000(Sekretaris)15 Honor Sekretariat PPK) 36.000.000 1.800.000(Bendahara)16 Honor Sekretariat PPK) 108.000.000 5.400.0000

PPK Kecamatan Lindu sebesar Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilanratus lima puluh ribu rupiah);2. PPK Kecamatan Dolo Barat sebesar Rp20.350.000,00 (dua puluh jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah);3. PPK Kecamatan Nokilalaki sebesar Rpo13.350.000,00 (tiga belas jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah);4. PPK Kecamatan Kulawi sebesar Rp25.950.000,00 (dua puluh lima jutasembilan ratus lima puluh rupiah);5.

PPK Kecamatan Marawola Barat sebesar Rp20.350.000,00 (dua puluhjuta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);6. PPK Kecamatan Pipikoro sebesar Rp24.550.000,00 (dua puluh empatjuta lima ratus lima puluh ribu rupiah);7. PPK Kecamatan Kulawi Selatan sebesar Rp25.350.000,00 (dua puluhlima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);8. PPK Kecamatan Dolo Selatan sebesar Rp21.750.000,00 (dua puluhsatu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);9.

penerima PPK Abukibermateri an.

PPK KecamatanPuriala An.

PPK Kecamatan Tongauna An.

PPK Kecamatan SamparaAn.

PPK Kecamatan Wawonii UtaraAn.