Ditemukan 3400 data
PUTRA BUDI RAHMAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
286 — 449
Putusan Nomor : 64/G/2019/PTUN.PBRPratiwi dan pernah melakukan nikah siri pada tahun 2017 dengan wanitalain; Bahwa saksi mengatakan pada saat memeriksa Penggugat danPenggugat sudah tidak mempunyai hubungan lagi dengan istri sirinya; Bahwa saksi mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugatberdasarkan hasil pemeriksaan adalah termasuk kedalam pelanggaranKode Etik Profesi Polri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 hurufs dan huruf d; Bahwa saksi mengatakan Penggugat belum pernah diberi sangsi
233 — 113
:cscecsseee Rp.1.980.000.000,(satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah); KERUGIAN IMMATERIL :Bahwa selama di putusnya Pemberian Kredit Penggugat oleh Tergugatlsemenjak bulan Nopember 2010 hingga Gugatan ini di ajukan padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Penggugat sangat menderita baik lahir danbathin terkena sangsi moral kepada Para Konsumen dan Calon PembeliHal. 8 Putusan Perdata No.573dt. G/201 WN.Jkt.
103 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara moril;Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh ParaPenggugat tersebut masih dalam batas kewajaran dalam hal mendisiplinkanpara taruna yang telah melanggar disiplin sehingga penerapan sidang ataupenggunaan Pembentukan Dewan Pertimbangan untuk mengadilisebagaimana maksud Pasal 75 ayat (2) dan (4) Tatib STIP tidak relevandan tidak memenuhi unsurunsur indisipliner dan pelanggaran berat danharuslah dinyatakan batal demi hukum atau batal dengan sendirinya;Bahwa diberikannya sangsi
738 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tapi ternyataTergugat setelah tamat kuliah langsung bekerja seperti biasa tidak menuntutsebelum selesai kuliah;Bahwa dalam perjanjian tanggal 4 april 2003, dibuat Antara penggugatdengan Tergugat, tidak diatur masalah sangsi apabila terlambat menyelasaikankuliah (bukan dropout).
132 — 64
penangkapan ikan (SIPI) suatu kapal dicabut maka pejabatyang mencabut harus mengirimkan surat pencabutan tersebut kepadaperusahan atau pemilik kapal, pelabuhan panggkalan dan pengawas pantaiseperti TNFAL, POLRI dan Perikanan untuk selanjutnya disampaikan kekapal yang dimaksud;Bahwa sebelum deberi sanksi pencabutan Surat izin penangkapan ikan(SIPI), maka perusahan atau pemilik kapal diberikan teguran lisan atau Hal.17 Putusan No.05/Pid.SUS/2015/PN Ambtertulis dan di klarifikasi apabila tidak dipatuhi maka sangsi
55 — 15
timbulnya suatukewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurutUndangundang, sehingga akibat selanjutnya adalahkewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dantempat tinggal bagi isteri dan anakanaknya semampunyatermasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksudorang selain garis keturunan kebawah termasuk halhal yangdiperjanjikan antara para pihak dan bersifat mengikatdengan sangsi
102 — 34
beranjak dewasaterhitung mulai bilan Mei 2012 dan atau menurut ketentuan hukum yangberlaku;Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagianPenggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik danatau secara damai maka mohon dilakukan melalui Eksekusi Lelang denganbantuan Kantor Lelang Negara;Memerintahkan Tergugat untuk tidak memindahtangankan/menjual hartabergerak maupun harta tidak bergerak ataupun harta tambahan dan apabila initerjadi mohon Tergugat diberi sangsi
594 — 175
merupakan surat kuasa autentik karena suratkuasa tersebut dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atauNotaris ;Bahwa dalam Pasal 1320 untuk sahnya suatu perjanjian diperlukanempat syarat antara lain : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu,Suatu sebab yang halal dan disini harus ada prinsip yangdiperhatikan dalam sepakat tidak boleh melanggar perikatan jual beliharus seimbang dan saling menguntungkan ;37 Bahwa terjadinya pelanggaran ada sangsi
43 — 29
menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidakmengulangi perbuatannya, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, orang tua sakitsakitan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika secara illegal sangat dilarang, sudah seringmendapatkan pengarahan dan penyuluhan hukum mengenai ST Panglima TNI yangmenekankan agar setiap prajurit menjauhi dan tidak terlibat dalam peredaran maupunpenyalah gunaan Narkotika, Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari sangsi
- Tentang : Peraturan Dasar Pokok Agraria
Hubungan pula dengan ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 14ayat 1 hurub b.Pasal 50 dan 51.Sebagai konsekwensi, bahwa dalam undangundang ini hanya dimuat pokokpokoknyasaja dari hukum agraria yang baru.Pasal 52.Untuk menj amin pelaksanaan yang sebaikbaiknya daripada peraturanperaturan sertatindakantindakan yang merupakan pelaksanaan dari Undangundang Pokok Agrariamaka diperlukan adanya sangsi pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.PRESIDENREPUBLIK INDONESIA33 =Pasal 53.Sudah dijelaskan dalam
49 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesuai dengan Undangundang Advokat.Dengan demikian konsekwensinya semua perbuatan yang telah dilakukan dalamproses gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dapat berdampak batal demihukum;11Bahwa terlepas ketentuan Pasal 31 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 telahdicabut oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, namun tetap saja dalam pelaksanaannyaseseorang yang bukan sebagai Advokat tetapi tetap menjalankan pekerjaannyaseolaholah sebagai Advokat dan mewakili kliennya bersidang di Pengadilan dapatdikenai sangsi
45 — 42
Kalau ternyata nasabah tidak membelibarang maka akad dapat dibatalkan;Bahwa setiap produk syariah maka harus menggunakan fatwaDewan Syariah Nasional, jika tidak bisa dibatalkan.Dalam halterjadinya sengketa dengan nasabah kewenangan ada padaPengadilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah;Bahwa terkait dengan akta yang telah disepakati, semua yangtercantum dalam akad semua sudah disepakati seperti marginkeuntungan, sudah tawar menawar, termasuk sangsi sudah adakesepakatan sejak awal mengenai
95 — 41
Agustus 2015 yang menyatakan jika urine Terdakwa positifmengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan no.urut61 dalam lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentangnarkotika, selain itu juga dikuatkan dengan keterangan para saksi yangmerupakan petunjuk yang mendukung pembuktian.Keberatan terhadap penjatuhan pidana tambahan bagi Terdakwa.Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 26 KUHPM dan PrintahPanglima TNI antara lain menyatakan terhadap pelaku penyalahgunaannarkotika agar diberikan sangsi
139 — 66
.: Bahwa setelah memperhatikan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai atasperbuatannya yang mengkonsumsi bahkan menyalurkanPsikotropika jenis Shabushabu tersebut tidak dapatditolerir lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapatterdapat cukup alasan yang kuat bahwa Terdakwadipandang sudah tidak layak lagi untukdipertahankan dalam Dinas Militer, oleh karenanyaMajelis Hakim akan memberikan sangsi yang tegas dankeras terhadap Terdakwa melalui pemisahan diriTerdakwa dari lingkungan Keprajuritan
86 — 15
Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) bahwa KM.DINARBAHARI 03 diperbolehkan beroperasi menangkap ikan pada WPP RI ZEEI Laut CinaSelatan, 03 LU keatas dan dilarang beroperasi di perairan indonesia, Bahwa saksi menjelaskan KM DINAR BAHARI 03 dapat disangka telah mekukanpelanggaran sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf c yang berbunyi Setiap orang yangmelakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhiketentuan, huruf c daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan dandapat dikenakan sangsi
136 — 106
Bahwa agar peristiwa seperti ini tidak terulang lagi dantidak ditiru oleh prajurit TNI yang lain, maka MajelisHakim akan memberikan sangsi yang tegas dan kerasterhadap pelanggaran yang demikian, yaitu dengan caramemecatnya dari dinas TNIAU.Bahwa oleh karena perbuatan ini pada asasnya dilakukanoleh orangorang/pelaku yang suka sama suka sehinggatidak adil jika semua dilimpahkan kepada diri Terdakwasendiri oleh karena itulah Majelis Hakim perlu menimbangadanya keringanan terhadap lamanya pidana yangdijatuhkan
I WAYAN AGUS WILAYANA, SH. MH.
Terdakwa:
ANTON SULISTIYO Bin SUJONO Alm.
297 — 13
., BinSOLECHAN, bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa telah melakukanpenambangan tersebut tidak ada ijin karena usaha penambangan di daerah tersebuttidak ada data nama Terdakwa, Terdakwa telah melakukan penambangan denganmengambil batu andesit yang berada didalam tanah milk KASMONAH, dilakukanoleh Terdakwa sebagai pemilik usaha penambangan dan usaha penambangantersebut, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat jjin penambangan, makapelakunya dapat dikenakan sangsi pidana sebagaimana diatur dalam pasal
Tn. NIKODEMUS SUKIRNO
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
172 — 31
peraturan dasarnya karena ini bukantermasuk ranah Pidana tapi setidaktidaknya dalam logika hukum menurutsaya sekiranya orang tersebut sebagai organ dalam suatu perkumpulansudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus tentu saja tidak adakewenangan untuk mewakili baik didalam maupun diluar Pengadilan namunsemuanya itu kembali pada bagaimana dalam ketentuan yang ada di aktapendirian Perkumpulan atau LSM itu sendiri.Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor : 5/Pid.Pra/2018/PN Kin Bahwa pendapat ahli tentang sangsi
GITA ARJA PRATAMA, SH.
Terdakwa:
PINELUASE MAKAEMPING alias PINE
82 — 7
nomor : 124 / Pid.B /2018 / PN.THNMAKAEMPING alias PINE tidak mengetahui jika korban yang saat ituhendak membuka pintu, dan juga terdakwa PINELUASE MAKAEMPINGalias PINE merasa bersalah dimana selama ini terdakwa PINELUASEMAKAEMPING alias PINE tinggal dirumahnya sudah kurang lebihsetahun dan terhadap perkara ini terdakwa PINELUASE MAKAEMPINGalias PINE bersedia diproses sesuai dengan perbuatan terdakwaPINELUASE MAKAEMPING alias PINE serta terdakwa PINELUASEMAKAEMPING alias PINE bersedia menerima sangsi
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : c/q BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Tergugat III : OTORITAS JASA KEUANGAN
78 — 56
BANK UOBINDONESIA yang berkedudukan di Jakarta Pusat yang terkait dengan pinjamanpokok sebesar Rp. 865.000.000, dengan agunan SHM No. 3105 luas 420 m2Surat Ukur No. 704/2011 terletak di kelurahan Sempaja Selatan KecamatanSamarinda Utara Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur yang dituangkandalam bentuk perjanjian dan diduga melanggar Tata cara pencantuman Klausulabaku yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Juncto pasal 62 Undangundang No.8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi ancaman