Ditemukan 9040 data
149 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
853 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
PUTUSANNomor 853 K/Padt.SusPailit/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkatkasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:1. TJOK ANOM PEMAYUN, selaku Direktur Utama PT BAHANNAMAHARDIKA INDONESIA, berkedudukan di Perkantoran ManggaDua Square, Blok C Nomor 2021, Ancol, Jakarta Utara;2.
Elza Syarief, S.H., M.H., dan kawankawan, ParaAdvokat, beralamat di Jalan Latuharhary Nomor 19, Menteng, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2016;Termohon Kasasi dahulu Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang ParaPemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pemohon Pailit telah mengajukanpermohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada
SusPailit/2016Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor26/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 28 Juli 2016, yang amarnyasebagai berikut : Menolak permohonan Pemohon dan Pemohon Il; Menghukum PemohonPemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan
SusPailit/2016Dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik ataspermohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebihKreditornya;2. Bahwa yang menjadi syarat dinyatakan pailit adalah adanya 2 (dua)kreditor dan salah satu utangnya sudah jatuh tempo dan dapatditagih;3.
Nomor 853 kK/Pdt.SusPailit/2016haruslah dinyatakan pailit karena utangnya juga sudah jatuh tempo,akan tetapi Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukum tersebutsebagaimana harusnya;B.
191 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
SB CON PRATAMA DALAM PAILIT)
1281 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
128 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
ZEFINA BARA ENERGI (DALAM PAILIT), GOUW YENY (DALAM PAILIT), MARUP ISKANDAR (DALAM PAILIT), SUGANDA SETIADIKURNIA (DALAM PAILIT) dan PT. BARITO ENERGY ASIA (DALAM PAILIT):1. HERIBERTUS HERA SOEKARDJO, S.H., M.H.;2. ARDIANSYAH PUTRA, S.H.;3. AGUS WIDODO, S.H.; DKK
1334 K/Pdt.Sus-Pailit/2023
351 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
200 K/Pdt.Sus-Pailit/2023
131 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015
PUTUSANNomor 53 PK/Pdt.SusPailit/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit padapemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalamperkara antara:PT. OLYMPINDO MULTI FINANCE, yang diwakili Direktur Utamadan Wakil Direktur Utama Suwito Johar dan Meilyana Bintoro,berkedudukan di Jalan Pecenongan Raya Nomor 45, JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mr.
Indonesia maupun matauang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atauundangundang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidakdipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapatpemenuhannya dari harta kekayaan Debitur (vide Pasal 1 ayat 6UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004);Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayarlunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,dinyatakan pailit
Nomor 53 PK/Pdt.SusPailit/2015(PKPU) Termohon PKPU atau selaku Kurator, dalam hal TermohonPKPU dinyatakan Pailit;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon mohonkepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikanputusan sebagai berikut:Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPUEdward Priatna, beralamat di Jalan Tengku Umar Nomor 41 A, 41 B,RT. 003 RW. 005, Kelurahan Rintis, Kecamatan Lima
Muwardi Raya Nomor 19 AAGrogol, Jakarta Barat, selaku Pengurus dalam proses Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU atau selaku Kurator dalam halTermohon PKPU dinyatakan Pailit;Memerintahkan Pengurus dari Termohon PKPU, untuk memanggilTermohon PKPU, in casu Edward Priatna, dan Kreditur yang dikenal dengansurat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yangdiselenggarakan paling lambat pada hari ke45 (empat puluh lima) terhitungsejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Muwardi RayaNomor 19 AA Grogol, Jakarta Barat sebagai Kurator dalam hal TermohonPK dahulu Termohon PKPU/Debitur dinyatakan Pailit, atau selakuPengurus dalam hal Termohon PK dahulu Termohon PKPU/Debitur tetapdinyatakan dalam PKPU Sementara;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat:mengenai alasan A, B, dan C:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti secara saksama memori peninjauan kembali tertanggal 5 Februari 2015dan
164 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
210 K/Pdt.Sus-Pailit/2018
SusPailit/2018pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut padapokoknya sebagai berikut:e Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;e Menyatakan Termohon Pailit dan Termohon Pailit Il, Pailit dengan segalaakibat hukumnya;e Menunjuk Hakim Pengawas dari Lingkungan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA Khusus untuk mengawasi proseskepailitan Termohon Pailit
dan Termohon Pailit II;e Menunjuk dan mengangkat:Sdr.
AH.04.0398 tanggal 17September 2012 berkantor di Sijabat & Partners, Wisma Nugraha Lantai 5,Jalan Raden Saleh, Nomor 8, Jakarta Pusat sebagai Kurator dalam hal TermohonPailit dan Termohon Pailit Il dinyatakan Pailit atau sebagai Pengurus apabilamasuk dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);e Menghukum Termohon Pailit dan Termohon Pailit Il untuk membayarbiaya perkara;Atau apabila Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatKlas IA Khusus berpendapat lain, mohon putusan yang
; Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor 46/Pdt.Sus/Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 27 Oktober2017, dengan segala akibat hukumnya; Menghukum Termohon Kasasi /Termohon Pailit dan Termohon KasasiI/Termohon Pailit I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;MENGADILI SENDIRI* Mengabulkan Permohonan Pailit dari Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit; Menyatakan Termohon Kasasi I/Termohon Pailit dan Termohon KasasiIl/Termohon Pailit II Pailit dengan
dapat dibenarkan, karena berdasarkan faktafaktadalam perkara a quo Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup,dimana hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Para Termohon Pailitbermula dari Perjanjian Kerjasama pemberian modal usaha dari Pemohon Pailitkepada Para Termohon Pailit yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon Pailit dandilanjutkan dengan perjanjian baru berupa pengembalian modal yang telahditerima oleh Para Termohon Pailit yang juga tidak dapat dipenuhi oleh ParaTermohon Pailit
173 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUGANDA SETIADIKURNIA (dalam pailit), dan 2. ADELHEID WILHELMINA NICOLINA SARIMULYA MOGOT, tersebut;2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
SUGANDA SETIADIKURNIA (dalam pailit), DK terhadap HERIBERTUS HERA SOEKARDJO, S.H., M.H., ARDIANSYAH PUTRA, S.H., dan AGUS WIDODO, S.H., DKK
1342 K/Pdt.Sus-Pailit/2023
191 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
707 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Menghukum Termohon PKPU untuk membayar seluruh biaya perkara ini;Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor05/Pdt.SusPKPU/2014/PN Niaga.Smg., tanggal 9 Februari 2015, yangamarnya sebagai berikut:Menyatakan sah perjanjian perdamaian tanggal 3 Februari 2015 yang telahdisepakati oleh debitor, dengan para kreditornya yang terdiri dari:PT Agansa Primatama;Koperasi Karyawan Kusumaputra Santosa;PT Kusuma Dewa Santosa
upaya lain yang tidak jujur, yang melibatkanTermohon Kasasi , Termohon Kasasi II dan kreditur lain, sehingga dengandemikian Judex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat telah salah menerapkan Pasal 285 ayat (2) huruf c Undang UndangKepailitan dan PKPU dalam menjatuhkan putusan homologasi 05 dan olehkarenanya sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung yangterhormat pada tingkat kasasi berkenan membatalkan putusan homologasi05 dan selanjutnya menyatakan Termohon Kasasi II pailit
103 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Dalam Pailit) dahulu TIM PENGURUS MAS MURNI INDONESIA, Tbk., (Dalam PKPU), yang terdiri dari: DAVIN VARIAN, S.H., Dr. RESHA AGRIANSYAH, S.H., M.H. dan FERNANDUS WIJAYA SIMANJUNTAK, S.H.,
51 K/Pdt.Sus-Pailit/2024
150 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
1304 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
., batal dengan segala akibat hukumnya; Menyatakan Termohon Pembatalan dinyatakan Pailit dengan segala akibathukumnya; Mengangkat Dr. Titik Tejaningsin, S.H., M.Hum., Hakim Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusar sebagai Hakim Pengawas; Menunjuk dan mengangkat:1.
Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaianitu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, dimana hal ini terlihatberdasarkan pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusannya padahalaman 37 alinea ke10 yang menyatakan bahwa:Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) tergambarbahwa yang mengajukan kurator adalah Pemohon permohonan pailit;Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut
,dalam permohonan pernyataan pailit atas diri Pemohon Kasasi dan terhadappermohonan tersebut telah ditolak Majelis Hakim Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Putusan Nomor 57/Pdt.Sus/Pailit/2016/PN Niaga Jkt.
Bahwa karena itu telah benar Pemohon Kasasi memenuhi syarat untukdinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataPutusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.SusPembatalan Perdamaian/2017/PN Niaga Jkt. Pst., juncto Nomor 16/PKPU/2016/PN Niaga Jkt.
458 — 445 — Berkekuatan Hukum Tetap
542 K/Pdt.Sus-Pailit/2019
PUTUSANNomor 542 K/Pdt.SusPailit/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT ANGKASAPURA (YAKKAP 1), yang diwakili oleh Ketua dan Bendahara,Irwan Garniwa dan Wisnu Darmojo, berkedudukan di GedungDapendra Lantai 3, Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12,Kav.
,dan kawankawan, Para Advokat pada Law Office WahyuBaskoro & Partners, beralamat di Villa Harmony BanguntapanD.2, Jalan Pleret, Potorono, Banguntapan, Bantul, DaerahIstimewa Yogyakarta 55196, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 17 Februari 2019;Termohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini ;Halaman 1 dari 10 hal. Put.
Nomor 542 K/Pdt.SusPailit/2019Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukanpermohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusansebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:.
Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit untukseluruhnya;Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 542 K/Pdt.SusPailit/20192. Menyatakan Termohon Pailit berada dalam keadaan Pailit dengansegala akibat hukumnya;3. Mengangkat Hakim Pengawas dari Lingkungan Hukum PengadilanNiaga Pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawasdalam Kepailitan ini;4. Mengangkat salah satu Kurator dari 2(dua) yang kami usulkan yaitu: Sdr. DR.
Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara.Dan atau;Apabila Majelis Hakim Niaga berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut,Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Eksepsi tentang kewenangan absolut, Pengadilan Niaga Semarang tidakberwenang;2.
246 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
425 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
93 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
FAUZIAH HARTADI SUTOMO (DALAM PAILIT),
312 K/Pdt.Sus-Pailit/2024
65 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024
460 — 203
Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah).;
42/Pdt-Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst
Pemohon Pailit danTermohon Pailit TIDAK MEMPUNYAI utang terhadap PemohonPaili.
Bahkan, Termohon Pailit TIDAK MEMPUNYAl HUBUNGANHUKUM APAPUN dengan Pemohon Pailit.ALASAN PENOLAKAN KETIGA (Hl)Pemohon Pailit hanya mempunyai HUBUNGAN HUKUM denganorang bernama E.P. LARASATI SECARA PRIBADI, yang bukanpegawai / karyawan, bukan Direksi dan bukan Pemegang Saham diTermohon Pailit.
Aiasan Penolakan Kedua (Il)Termohon Pailit BUKAN DEBITUR terhadap Pemohon Pailit danTermohon Pailit TIDAK MEMPUNYAI utang terhadap Pemohon Pailit.Bahkan, Termohon Pailit TIDAK MEMPUNYAl HUBUNGAN HUKUMAPAPUN dengan Pemohon Pailit.A. Bahwa Pemohon Pailit mendalilkan bahwa dasar lahirnya utangadalah Confirmation Agreement tanggal 16092015 (vide P1)yang ternyata hanya di tanda tangani oleh E.P.
Pemohon Pailit (Darawati Natan).Bahwa atas penyalahgunaan sepihak MRekening Bank dariTermohon Pailit tersebut oleh E.P. Larasati maka Termohon PailitHalaman 9 dari 27 Putusan Kepailitan Nomor 42/Padt.Sus Pailit/2016/PN Niaga.Jkt.Psttelah mengembalikan uang eks. Pemohon Pailit tersebut ke E.P.Larasati dengan cara Termohon Pailit mengirimkan uang keRekening Bank dari E.P. Larasati yaitu :Pada tanggal 15 September 2015 tanpa izin dari TermohonPailit E.P.
(Il)Termohon Pailit BUKAN DEBITUR terhadap Pemohon Pailit dan TermohonPailt TIDAK MEMPUNYAI utang terhadap Pemohon Pailit.
210 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
235 K/Pdt.Sus-Pailit/2014
Herry (Dalam Pailit) pada PT. Pena MasHotel sebesar 50% (Bukti, P8);7.6. Kepemilikan Saham Sadr Ferry (Dalam Pailit) pada PT. Griya Pena Massebesar 50% (Bukti, P9);Hal 5 dari 45 hal. Put. Nomor 235 K/Pdt.SusPailit/20147.7. Penerimaan Pembayaran Kreditur Separatis PT.
Bank Cimb Niaga, Tbk) KanwilSuyabayamemohon penetapan lelang di belas milyar Rupiah) dari Debitur Pailit dan/atau siapapun diantara ParaTergugat atas Hasil Penjualan Budel Pailit berupa Tanah dan BangunanHotel ( Bukti, P15 );15.
Nomor 235 K/Pdt.SusPailit/2014subjek utama yang berada dalam posisi Pailit sesuai Putusan PailitNomor 01 / Pailit / 2011 / PN. Niaga Makassar tanggal 24 Maret 2011 JoPutusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 360 K/Pdt.SUS/2011,tertanggal 22 Agustus 2011 Jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Q dilakukan olen Tergugat dan Turut Tergugat, dimana kepemilikansaham sebesar 50% tersebut termasuk dalam Budel Pailit Sdr.
Herry (Dalam Pailit) dalam perkara Kepailitan Nomor01/Pailit/2011/PN Niaga Makasar;Maka berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, Penggugatagar Pengadilan Niaga Makassar pada Pengadilan Negeri Makassarmemutus sebagai berikut:1.
Bahwa Penggugat selaku kurator, menurut hukum bertugas danbertanggung jawab untuk mengurus harta budel pailit dan melakukanpemberesan utang debitur pailit ternadap krediturkreditur pailit. Jadi semuaharta pailit berada dibawah penguasaan dan dibawah kendali Kurator (Pasal Q pauliana dari Debitur Pailit,antara objek gugatan dengan Tergugat Il, makaPenggugat tidak memiliki persona standi in judicio (legal standing) untukmenarik PT. BANK CIMB.
155 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
436 K/Pdt.Sus-Pailit/2024
200 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
462 K/Pdt.Sus-PAILIT/2013
481 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
1726 K/Pdt.Sus-Pailit/2022
239 — 280 — Berkekuatan Hukum Tetap
) (Syarat Kedua).34.Bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UU No. 37/2004 mengatur bahwapermohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat faktaatau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untukdinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.37/2004 telah dipenuhi;35.Bahwa sesuai dengan syaratsyarat pailit sebagaimana diatur dalamPasal 2 Ayat (1) jo.
sederhana bahwa permohonanpernyataan pailit a quo memenuhi syarat pailit yang diatur oleh undangundang maka berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat(4) UU No. 37/2004 sudah seharusnya dan sepatutnya apabilapermohonan pernyataan pailit a quo dikabulkan.V.
Kekeliruantersebut tampak jelas pada halaman 46 paragraf 11, 12, dan 13 pertimbanganJudex Facti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalamputusan perkara pailit No. 18/Pailit/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 15 Mei2012.
Sedangkan perbedaanbesarnya jumlah utang yang didalihkan oleh Pemohon Pailit danTermohon Pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataanpailit."
Itu merupakan pembuktian sederhana kalauitu terpenuhi, maka pailit';20.Bahwa berdasarkan buktibukti dan halhal yang telah diuraikan diatas maka terbukti bahwa terdapat kekeliruan yang nyata dalamHal. 27 dari 43 hal.Put.No. 95 PK/Pdt.Sus/2012 putusan perkara Pailit No.18/Pailit/2012/PN .Niaga.