Ditemukan 3406 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sandri sangaji sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 357/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 30 September 2019 — Pembanding/Penggugat XIX : AYE SUNARYA Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXXIV : SANSAN SAEPULOH Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat II : E KUSWARA Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XVII : OOM Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXXII : RUKAESIH Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XV : JAJANG PERMANA Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXX : ENCENG RAHMAT Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XIII : SUPARMAN Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXVIII : UNUS Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XLIII : ENUNG DEDEH RUSMANAH Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XI : YUSUP Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXVI : AJAT HERMAWAN Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pemb
91 — 78
  • dan Turut Tergugat untuk menghentikanserta menghindarkan diri dari tindakan melanggar hukum terhadap hak milik ParaPenggugat tersebut diatas sebelum ada putusan mengenai pokok perkara ;Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) Rp.1.000.00000(satu juta rupiah) untuk setiap hari jika tergugat lalai melaksanakan putusanprovisi dalam perkara ini masingmasing kepada Para Penggugat ;Memerintahkan Kepada Turut Tergugat , Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, danTurut Tergugat IV memberikan sangsi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 25-08-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 407/Pid.Sus/20110/PN.TK
Tanggal 25 Agustus 2011 — M.GANDI FASYA S. STP bin MUHAMMAD FAUZI
177 — 27
  • Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa I yang telah terbukti,maka sangsi pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim adalahsesuai dengan ketentuan Undang Undang yangbersangkutan; oe eee eee eee eee Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi)Penasehat Hukum Terdakwa II yang intinya mengemukakan bahwaTerdakwa II selaku Calon Pegawai Negeri Sipil dan benar mempunyaitugas membuat konsep' surat Persediaan dana (SPD) bantuan sosialtermasuk proposal permohonan yang diajukan oleh Terdakwa
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2014 — Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - Ir. ROBERTUS VINCENSIUS NAILIU alias ROBY
99 — 47
  • Bumi Manguns Karya terdapat kekurangan administrasi danteknis sebagai berikut :Analisa teknis tidak adaDaftar dan jadwal penggunaan material tidak ditanda tanganiStruktur Organisasi perusahaan tidak ada.Daftar pengalaman perusahaan 7 tahun terakhir dalammelaksanakan paket yang sama tidak ada.Surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidakbangkrut dan tidak sedang dalam melasanakan sangsi pidanatidak ada.Surat pengesahan akta dari Menkuham tidak ada.KTP direksi dan Komisaris tidak dilampirkan.Surat
    Rimba Mas Indah terdapat kekurangan administrasi danteknis sebagai berikut :256Surat penryataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidakbangkrut kegiatan usahanya tidak sedang di hentikan atau tidaksedang menjalani sangsi pidana tidak ada.Daftar pengalaman perusahaan 7 (tujuh) tahun terakhir dalammelaksanakan pekerjaan yang sama tidak ada.Analisa teknis tidak ada.Struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan tidak ada nama.. PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-05-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Nopember 2013 — Pidana Korupsi - ZULVIA
524 — 247
  • adalah Melawan Hukum Formal.Bahwa melawan hukum formal itu adalah berupa melawan UndangUndang dalam pengertian formil yang dibuat oleh eksekutif dan legeslatif.Jadi Putusan Mahkamah Konstitusi mempersempit ruang gerak JaksaPenuntut Umum untuk membuktikan melawan hukum dalam konteksformal.Bahwa pengertian perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang dilarangdalam UndangUndang dan ada ancaman bagi barang siapa yangmelakukan.Bahwa jika dilinat UndangUndang No.11 tahun 2012 Peraturan UndangUndang yang ada sangsi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-02-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 94/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 2 Februari 2012 —
75 — 24
  • ., setelah itu mereka menganggap masalahnya selesai.e Terdakwa mencabut kembali pernyataan saya kepada Nurmala Sidiq karena waktu itusaya diancam oleh Nurmala akan dipecat juga dari suruhan Junet mengancamkeselamatan keluarga saya dan sekarang saya sudah diberi sangsi dengan diturunkanjadi eselon IV .e Tarif retribusi dan label perhitungan itu saya buat atas perintah bu Nurmala Sidiq ;Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksisaksi, juga mengajukan alat bukti berupa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 21 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 20 Juli 2016 — IMAN NURZAMAN, ST bin H.MUHAMMAD HUSEIN
100 — 37
  • Bahkan lebih dari itu dalam Pasal 93keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang menjadi kesalahan penyediabarang atau jasa yang melampaui 5 % kontrak dapat diputus secara sepihakdan penyedia barang atau jasa dikenakan sangsi : denda jaminanpelaksanaan dicairkan sisa uang muka harus dibayar lunas penyedia/jasadimasukan dalam daftar hitam /black list.
    Dan Menurut Pasal 87 ayat (3)penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utamaberdasarkan kontrak dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain kecualisebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang atau jasa spesialis.Pelanggaran jika dilakukan dikenakan sangsi berupa denda yang besarannyasesuai dengan kontrak.Bahwa Tugas dan Kewenangan Pengguna Anggaran (Pasal 8Perpres No.54tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 ) adalah :a.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 8 Desember 2016 — Pidana Korupsi - EDY NASUTION
452 — 172
  • PT Metropolitan Tirtaoerdana, Dk.2 (dua) lembar catatan tangan tentang sangsi denda kalah kasasi dan 1(satu) lembar fotokopi nomornomor regristrasi perkara perdata.2 (dua) lembar Surat Ref.No.:199/LSMTML/L/V/2009 tanggal 12 Mei2009 hal Putusan Arbitrase SIAC mengenai kewenangan mengadili dananti suit injuntion terkait dengan Perkara' Perdata No.:1100/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel.1 (satu) bundel fotokopi Catatan pembayaran denda putusan besertabukti transfer Bank BCA.1 (satu) lembar fotokopi List Perkembangan
    PT Metropolitan Tirtaoerdana, Dk.2 (dua) lembar catatan tangan tentang sangsi denda kalah kasasi dan 1(satu) lembar fotokopi nomornomor regristrasi perkara perdata.2 (dua) lembar Surat Ref.No.:199/LSMTML/L/V/2009 tanggal 12 Mei2009 hal Putusan Arbitrase SIAC mengenai kewenangan mengadili dananti suit injuntion terkait dengan Perkara Perdata No.:1100/Padt.G/2008/PN.Jkt.Sel.1 (satu) bundel fotokopi Catatan pembayaran denda putusan besertabukti transfer Bank BCA.1 (satu) lembar fotokopi List Perkembangan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 28-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 18 Juni 2019 — SABAR STEVANUS P. SIMALANGO, S.H
293 — 78
  • Ketentuan Umum angka 7(wakil sah para pihak) dan angka 10 (pengalihnan dan / atau subkontrak) dimana jika melanggar ketentuan tersebut maka kontrakdiputuskan dan penyedia dikenakan sangsi sebagaimana diatur dalamSSKK, Jika ada perubahan yang mengajukan adalah Direkturperusahaan diajukan kepada PPK untuk dievaluasi sesuai atau tidakterhadap dokumen berdasarkan keahlian yang dimiliki; Bahwa Gambar kerja yang dimaksud adalah Gambar Lelang dan jikaada perubahan dituangkan kedalam Gambar Shop Drawing,
    Simalango mengeluarkan Surat Pernyataan Kuantitas dan Kualitastertanggal 13 Desember 2013 yang intinya kuantitas atau mutupekerjaan fisik yang dilaksanakan telah sesuai dengan spesifikasiteknis yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian kontrak, danapabila ternyata kuantitas dan kualitas tidak sesuai dengan ketentuanspesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak, makabertanggung jawab sepenuhnya serta bersedia menerima sangsiadminstrasi dan sangsi hukum, atas dasar itulah sehingga kamimemproses
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 12 Agustus 2015 — DEKI BERMANA Bin EDISON
883 — 317
  • Perusahaan pernah memanggilTerdakwa mengenai susut muat yaitu pada Januari 2013 sebelumTerdakwa diturunkan, alasannya karena sisa minyak kotor diberikan padaperahu di bawah dan ditukarkan dengan sayursayuran dan buahbuahandan itu pengakuan dari pemilik perahu dimana pada saat itu Mualim MT.Santana adalah Terdakwa Deki Bermana ;Bahwa Terdakwa diturunkan terkait memberikan minyak limbah kepalaperahu yang ditukarkan tersebut tidak terkait dengan klaim dari Pertamina ;Bahwa perusahaan pernah memberikan sangsi
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 16-12-2013
Putusan PN MANADO Nomor 11/PID.SUS/2013/PN.MDO
Tanggal 25 Nopember 2013 — - REVLY ORBA SALANGKA
111 — 10
  • Juni sejak diterbitkan SuratPerjanjian Kontrak Kerja Sama sampai tanggal 4 November 2011 ;Bahwa pekerjaan tersebut terdakwa penuhi pada tanggal 9November 2011 ;Bahwa terdapat dalam Berita Acara ada barang yang belumdipenuhi secara keseluruhan oleh terdakwa selaku pihak penyediabarang / jasa, itu diambil sebelum tanggal 9 November 2011 ;Bahwa pada keterangan saksi menerangkan Surat Pernyataandiberikan karena barang yang ada belum lengkap, tetapi setahuterdakwa kalau barang tidak lengkap maka ada sangsi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 16-08-2017 — Upload : 25-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1353 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — EDY NASUTION
539 — 3467 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Metropolitan Tirtaoerdana, Dk.216.20 2 (dua) lembar catatan tangan tentang sangsi denda kalah kasasidan 1 (satu) lembar fotokopi nomornomor registrasi perkaraperdata.216.21 2 (dua) lembar Surat Ref.
    PT Metropolitan Tirtaoerdana, Dk.2 (dua) lembar catatan tangan tentang sangsi denda kalah kasasidan 1 (satu) lembar fotokopi nomornomor registrasi perkaraperdata.2 (dua) lembar Surat Ref.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-03-2011 — Putus : 24-05-2012 — Upload : 22-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.-
Tanggal 24 Mei 2012 — Dra. ENDAYANTI, MBA DIPL. ING. CHAIRIL ANWAR NOOR M E L A W A N PT. PAKEMA INDAH ASRI TEGUH MASRONI
144 — 181
  • PAKEMA INDAHASRI keberatan atas sangsi denda yang dikenakan oleh PT. DWIPRATAMASBANGUN SELARAS, proses pemeriksaan laporan kemajuan pekerjaan hinggaterjadinya pembayaran yang memakan waktu lama dan ketidaksamaan dalamstandar penilaian laporan kemajuan pekerjaan serta tidak seimbangnya antara uangyang telah dikeluarkan oleh PT.PAKEMA INDAH ASRI dengan yang diterimadari pembayaran tagihan PT DWIPRATAMAS BANGUN SELARAS.Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008 : PT.
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-01-2011 — Putus : 11-04-2011 — Upload : 12-01-2012
Putusan PN BANGKINANG Nomor 26/PID.B/2011/PN.BKN
Tanggal 11 April 2011 — MASHURI ALS MANSUR BIN JIMUD
161 — 44
  • seluruh nilaikontrak kepada penyedia apabila tidak dapatmenyelesaikan pekerjaannya, namun tidak lepas darisistem pembayaran yang digunakan/diteapkan dalamkontrak, yaitu bisa saja dibayar sebagian sesuai nilaijumlah barang yang diserahkan, dan tentunya sudahmemenuhi = spesifikasi / kualitas yang mana sebelumdibayarkan kerekanan mestilah ada berita acarapemeriksaan barang dari penitia pemeriksa barang, dantidak dibenarkan membayar barang yang belum diserahkan,sesuai kepres No. 80 tahun 2003 mengenai' sangsi
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-09-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 35/PID.SUA-TPK/2019/PT SBY
Tanggal 20 Nopember 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HERU KAMARULLAH, SH.,MH
377 — 355
  • Tentunya orang tersebut meskipun telah melakukan perbuatan melawanhukum dan dapat berakibat merugikan keuangan negara hanya bisadituntut/diadili dengan UndangUndang Perpajakan, karena didalamUndangUndang Perpajakan sudah diatur dengan tegas sangsihukumannya, jadi tidak bisa dituntut/diadili dengan UndangUndangTindak Pidana Korupsi.Halaman 128 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUSTPK/2019/PT SBYJadi didalam penerapan sangsi hukuman, termasuk menuntut danmengadili seseorang yang melakukan perbuatan
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2011 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 547/PID.B/2010/PN.DUM
Tanggal 2 Mei 2011 — H. Mustar Effendy, BA
151 — 35
  • Dum.Minum Kota Dumai dengan pihak ketiga.Bahwa saksi menundak lanjuti Disposisi Sekda adalah karena hubungan kerjaselama ini, mengingat juga pentingnya Kerjasama air bersih kota Dumai, dan bisagagal jika tidak dilaksanakan serta saya akan mendapat sangsi karena melawanatasan.Bahwa setelah Nota Dinas didisposisi oleh Sekda, Saksi kemudian ada Konsultasidengan Sekda waktu itu di ruangan Sekda dan saksi sampaikan bahwa APBD tahun2004 belum disahkan, dan itu belum bisa keluar, kata sekda kepada saya
Pengadilan PA CILEGON Perdata Agama
Register : 13-08-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PA CILEGON Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Clg
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
111 — 94
  • Bahwa jika terjadi pelanggaran etika dan moral,tentu Termohon Rekonpensi akan menuai sangsi. Dalam hal ini TermohonRekonpensi telah menikah siri dengan wanita yang bernama Siti Khodijahtanpa izin dari Pemohon Rekonpensi, dan hal tersebut diakui di depan bapakketua RT dan warga perumahan Rakata tempat dimana Pemohon Rekonpensi Hal. 24 dari 159 Hal.
Pengadilan PN Parigi Pidana Khusus
Register : 27-11-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN Parigi Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN PRG
Tanggal 18 April 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
ALFIAN T. HI PANINTJO
319 — 365
  • kebijakan selalu harus mengacu pada UndangUndangHalaman 57 dari 132 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Prgyang berlaku, ia harus bisa memahami dan juga melaksanakan amanatdari undangundang dalam kegiatannya termasuk pada saat ketikamelaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atauberdasarkan prinsip bank syariah semua ada aturan mainnya, ada SOP,ada peraturan OJK ada peraturan bank indonesia semua aturan itu harusdilaksanakan dan setiap melakukan tindakan penyimpangan ataupelanggaran pasti ada sangsi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 27-06-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1038/Pid.B/2019/PN Plg
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
M. NAIMULLAH SH
Terdakwa:
M. HATTA ANSORI
328 — 71
  • penyeludupan di bidang impor dengan pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10(sepulu) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000, (lima puluh jutarupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah);dari ketentuan tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satupun ketentuanyang manyebutkan bahwa kesalahan dalam memberitahukan jenis dan ataujumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah adalahpelanggaran administrasi, selain daripada itu sangsi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-08-2013 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 463 /Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL
Tanggal 3 Desember 2014 — DENIS ANTHONY MICHAEL KEET Lawan 1.ICAC PROFESIONAL SERVICE 2.DR SHERLY SOLIHIN PsyD
830 — 1152
  • pihak yangmemerlukan terutama penegak hukum, membuktikan TERGUGAT Il dakamHalaman 134 dari halaman 150 Putusan Nomor : 463 /Pdt.G/2013/PN.JKT.SELmembuat laporan tidak mengindahkan ketentuan KODE ETIK PSIKOLOGI (buktiP4) tentang kewajiban kerahasian laporan.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli SETO, bahwaserang psikologi dalam menjalankan pekerjaannya terikat dan dibatasi dengankode ETIK PSIKOLOGI INDONESIA, atas pelanggaran terhadap kode ETIKtersebut psikologi dapat dilakukan tindakan sangsi
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 31/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
800 — 2257
  • Setelah ada perolehan hak tanahnya ketika dilaporkan ke BPN,maka BPN akan memantau 3 (tiga) tahun sejak memperoleh tanahnyatidak digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan fungsinya maka adaaturanaturan lagi bisa dikenakan sangsi atau penetapan tanah terlantar;Bahwa permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong,kemudian ditanggal yang sama kami membalas surat tersebut, kami akantindaklanjuti apabila persyaratanpersyaratan dipenuhi karena ketikadiberikan ada beberapa perusaha tidak menyerahkan