Ditemukan 3588 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
permohonanan
permohonan
permohoanan
permohonnan
permoohonan
permohonanã
permohonann
perrmohonan
Putus : 20-08-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 418/PDT.G/2013/PN.JKT.TIM Tanggal 20 Agustus 2014 — PT.KARYA CIPTA KARSA LAWAN MARTIN TORANG HERMANTO HUTAGALUNG
85 — 14
85 — 14
Bahwa dengan demikian permohonan sita jaminan (conservatoirbeslaag) sebagaimana dimohonkan oleh PENGGUGAT tersebut tidakrelevan dan tidak ada dasar hukumnya, diajukan dalam permohonana quo dan oleh sebab itu haruslah ditolak dan dikesampingkan.Bahwa untuk itu sebaliknya dalil gugatan PENGGUGAT karena jelashanya bersifat mengadaada (tidak benar), maka secara tegas harusdikesampingkan.Berdasarkan halhal tersebut diatas, jelas dan nyata sekali bahwagugatan PENGGUGAT hanya mengadaada dan sama sekali
Register : 13-02-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
1.TRISNA MAULANA
2.ASRI PALUPI UTAMI
Tergugat:
PT. PANAH EMAS SUKSES
44 — 12
1.TRISNA MAULANA
2.ASRI PALUPI UTAMI
Tergugat:
PT. PANAH EMAS SUKSES
44 — 12
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.atau,Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonana quo berpendapat lain, Tergugat memihin Putusan yang seadiladilnya (exAquo et Bono).Halaman 31 dari 51 hal.
Putus : 02-05-2012 — Upload : 20-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01 P/HUM/2012 Tanggal 2 Mei 2012 — Drs. H. RUDY ARIFFIN, MM., Kol. TNI. (Purn.) NASIB ALAMSYAH, dkk ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
124 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
dinyatakan melalui Surat dari Pearl Energi (kontraktor BPMigas) Nomor0082/POSL/SES/GEBTRD/V2011 tanggal 2 Februari 2011 perihal StatusWilayah Administrasi Pulau Larilarian di Selat Makassar, ditujukan kepadaDirektur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, yangintinya permintaan konfirmasi status wilayah administratif Pulau Larilariankarena akan direncanakan untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gaspada blok Sebuku selat Makassar;Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek permohonana
Putus : 27-02-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — WARGO SUTRISNO, DKK vs. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
372 — 591 — Berkekuatan Hukum Tetap
372 — 591 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Perundangundangan, yang menjadi salah satukewenangan Mahkamah, maka Mahkamah berwenang' mengadilipermohonan a quo;Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkantentang substansi permohonan yang diajukan para Pemohon, maka terlebihdahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan a quo memenuhipersyaratan formal, yaitu apakah para Pemohon mempunyai kepentinganuntuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga parapemohon mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) dalam permohonana
Register : 12-03-2013 — Putus : 21-09-2010 — Upload : 12-03-2013
Putusan PN BLITAR Nomor 32/Pdt.G/2010/PN.BLT Tanggal 21 September 2010 — BASAR PURWOTO,S.Sos.M.Si VS ANIK KHIDAYATUS CHOLICHAH
38 — 31
38 — 31
Kwitansi STIKes Patria Husada Blitar tertanggal 4 Februari 2009 perihal uangDPP/ Lab yang diserahkan oleh STIKes Patria Husada Blitar kepada AnikHidayatus Cholichah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberi tandaP.10 ;Daftar Penerimaan Bantuan Biaya Jjin/Tugas Belajar Semester Genap TahunAkademik : 2008/2009 dari STIKes Patria Husada Blitar tertanggal 10 Februari2009, salah satunya Anik Hidayatus Cholichah sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima jutalima ratus ribu rupiah), diberi tanda P.11 ;Surat Permohonana
Register : 16-09-2020 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 224/Pdt.G/2020/PN Ckr Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat:
Tri Indra Lesmana,SE
Tergugat:
1.PT NUSANTARA PROSPEKSINDO SUKSES (DALAM PKPU)
2.TIM PENGURUS PT NUSANTARA PROSPEKSINDO SUKSES (DALAM PKPU)
3.PT BANK QNB INDONESIA
235 — 203
Tri Indra Lesmana,SE
Tergugat:
1.PT NUSANTARA PROSPEKSINDO SUKSES (DALAM PKPU)
2.TIM PENGURUS PT NUSANTARA PROSPEKSINDO SUKSES (DALAM PKPU)
3.PT BANK QNB INDONESIA
235 — 203
beralasan bagi MajelisHakim yang Terhormat untuk menolak tuntutan atas Sita Persamaan yangdimintakan oleh PENGGUGAT.SITA PERSAMAAN DIAJUKAN DENGAN MEKANISME PERMOHONAN, BUKANDIAJUKAN MELALUI MEKANISME GUGATAN121.122.123.124.125.Sudah disinggung di atas bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan a quomeminta untuk diletakan Sita Persamaan atas obyek yang saat ini telahdibebani hak tanggungan atas nama TERGUGAT III.Namun, perlu diketahui bersama bahwa mekanisme untuk diletakannya SitaPersamaan adalah melalui suatu Permohonana
Register : 13-01-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Plg Tanggal 15 April 2015 — PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk lawan YULIANSJAH
310 — 106
310 — 106
Jawaria tgl. 25 Mei 2012 diberi Tanda P19.20.Form Kunjungan Debitur tgl. 14 Februari 2012diberi Tanda P20.21.BA Bipartit tgl. 08 Nopember 2013 diberi Tanda P21.a.22.BA Bipartit tgl. 11 Desember 2013 diberi Tanda P21.b.23.Surat Permohonana jin PHK tgl. 04 Maret 2014diberi tanda P22.24.Anjuran igl. 12 Juni 201 4 diberi Tanda P23.25.Surat Jawaban atas Anjuran tgl. 25 Juni 2014diberi Tanda P24.Menimbang, bahwa buktibukti tertulis Penggugat yang diberi Tanda P1,P2, P3, P4, P5, P6, P8, P10, P11, P17, P18
Register : 17-04-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — ANDI MUHAMMAD YUSUF BAKRI, S.H.I., M.H. DKK VS PRESIDEN RI
475 — 414 — Berkekuatan Hukum Tetap
475 — 414 — Berkekuatan Hukum Tetap
Umum, UU Peradilan Agama,dan UU PTUN), sehingga Mahkamah Agung memiliki kewenangan untukmelakukan pengujian atas Objek Permohonan I, Il, dan Ill;Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberwenang untuk memeriksa, dan memutus Permohonan ini;Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkanapakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyaikedudukan hukum (/ega/ standing) untuk mempersoalkan objek permohonana
Register : 10-07-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 48/G/2015/PTUN-MDN Tanggal 1 September 2015 — KOPERASI PRODUSEN AL-SYUKRI,Dkk VS BUPATI MANDAILING NATAL
107 — 43
107 — 43
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Menimbang, bahwa atas Permohonan Para Pemohon tersebutTermohon II Intervensi telah mengajukan Tanggapannya secara tertulistertanggal 29 Juli 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut :I DALAM EKSEPSI24B Para Pemohon Keliru Memahami Ketentuan Undangundang Nomor30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAdministrasi Pemerintahan) Sebagai Dasar Hukum PengajuanPermohonan A quo.1.Bahwa Para Pemohon dalam mengajukan Permohonana quo menggunakan ketentuan
Register : 07-05-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2018 Tanggal 8 Agustus 2018 — PT. MENSANA ANEKA SATWA VS DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
109 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
untukmendapat putusan;Berdasarkan ketentuanketentuan di atas, Pemohon mendalilkan telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2)UU MA, berikut Peraturan Mahkamah Agung yang terkait, karenaPemohon yang merupakan badan hukum publik, telah dirugikan denganpelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal a quo;Terhadap dalil Pemohon mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing)tersebut di atas, Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon danmenyatakan Pemohon tidak memiliki Lega/ Standing dalam permohonana
Putus : 28-04-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/Pdt/2013 Tanggal 28 April 2014 — HARVEY NICHOLS AND COMPANY LIMITED VS 1. PT. HAMPARAN NUSANTARA, DK
528 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
528 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
Permohonana quo telah juga diberitahukan kepada Para Penggugat melalui surattertanggal 6 Mei 2010;Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010, Presiden Chartered Institute ofArbitrator di London telah menunjuk Arbiter Tunggal Stephen Males QCdengan Nomor Perkara IDSR Case 129100009 dan penunjukantersebut telah diberitahu pada tanggal 14 Mei 2010 dan tanggal 18 Mei2010 kepada Tergugat dan Para Penggugat;Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010, arbiter telah sekali lagi mengingatkanPara Penggugat untuk memasukkan tanggapan
Upload : 08-08-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 73/PDT/2016/PT-MDN KAPOLRES TAPSEL X KEJARI SIDIMPUAN
17 — 15
17 — 15
Menyatakan, tidak dapat diterima permohonana Kasasi dariPemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPadangsidimpuan (TERGUGAT Ill) ;2.
Register : 01-07-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 67/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP Tanggal 11 Agustus 2016 — Perdata
- PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk
- EDI URUNG PASARIBU
145 — 60
145 — 60
ditambah hari libur kerja padahari Sabtu terdapat 2 (dua) hari dan hari Minggu terdapat 2 (dua) hari, oleh karenapengajuan keberatan Pemohon yang diajukan pada tanggal 12 April 2016 masihdalam tenggang batas waktu yang ditetapkan dalam UndangUndang, olehkarenanya eksepsi Termohon tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakanditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonana
Register : 07-03-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Pra/2017/PN Dps Tanggal 23 Maret 2017 — Pemohon:
Anton Indarto Gunawan, S.Kom
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
163 — 108
Anton Indarto Gunawan, S.Kom
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
163 — 108
Bahwa menurut Ahli terhadap Lisensi tersebut di syaratkan untukdicatatkan, namun hanya bersifat admintratif sedangkan untuk Merk,Paten, Disain Industri dll tersebut adalah melalui proses pendaftaran danjuga melalui proses verivikasi untuk menghasilkan output berupaSertifikat, sedangkan untuk pencatatan lisensi sendiri tidak memerlukanoutput berupa sertifikat, namun hanya cukup dengan Cap dantanadatangan sebagai tanda diterimanya permohonana pencatatantersebut.
Register : 11-01-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PA GRESIK Nomor 137/Pdt.G/2017/PA.Gs Tanggal 4 Juli 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
35 — 11
35 — 11
penyebab cekcok yangharus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbuktiadanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulanbahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud yang terkandungdalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctoPasal 116 huruf (f) Buku Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonana
Register : 03-12-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 569/Pdt.G/2019/PA.Gdt Tanggal 18 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 26
36 — 26
Pasal14 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonana quo;Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada AhmadHaris Muizzuddin, SH. dkk, berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan.
Register : 26-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PL Tanggal 29 Juli 2020 — Pemohon:
Ny. DARNAWATI,
Termohon:
BUPATI BUOL
153 — 100
Ny. DARNAWATI,
Termohon:
BUPATI BUOL
153 — 100
peraturan perundangundangan tidakmenentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10(sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan, maka menurut Majelis Hakim penghitungantenggang waktu atas surat permohonan tersebut dihitung selama 10(sepuluh) hari kerja setelah Termohon menerima secara lengkap permohonana
Putus : 05-09-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 08/HKI.Hak Cipta/2016/PN.Niaga.Sby Tanggal 5 September 2016 — PT. INTER SPORT MARKETING
lawan
PT. PARTHA STANA
400 — 145
400 — 145
Bahwa terhadap Lisensi tersebut di syaratkan untuk dicatatkan, namun hanyabersifat admintratif sedangkan untuk Merk, Paten, Disain Industri dll tersebutadalah melalui proses pendaftaran dan juga melalui proses verivikasi untukmenghasilkan output berupa Sertifikat, sedangkan untuk pencatatan lisensisendiri tidak memerlukan output berupa sertifikat, namun hanya cukup denganCap dan tandatangan sebagai tanda diterimanya permohonana pencatatantersebut.
Register : 01-02-2018 — Putus : 04-04-2018 — Upload : 02-05-2018
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 11-K/PM.I-07/AD/II/2018 Tanggal 4 April 2018 — Oditur:
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Dwi Wahyu Wibowo
32 — 13
Dwi Prantoro, SH,
Terdakwa:
Dwi Wahyu Wibowo
32 — 13
Bahwa setelahn menerima permohonana pemeriksaan danurine tersebut Saksi beserta langsung melakukan pemeriksaan urineterhadap zat kandungan Narkoba menggunakan denganmenggunakan metode imunokromatografi dan didapatkan hasil positifzat Amphetamine dan Metamphetamine, pemeriksaan Saksidilakukan sebanyak dua kali dengan disaksikan oleh beberapa stafSaksi.5.
Register : 15-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 136/Pdt.P/2019/PN Sgn Tanggal 27 Juni 2019 — Pemohon:
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk Dalam PKPU
Termohon:
PT Patra Power Nusantara
248 — 55
PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk Dalam PKPU
Termohon:
PT Patra Power Nusantara
248 — 55
Bahwa atas uraian faktafakta tersebut diatas, secara nyatamembuktikan permohonana quo yang diajukan oleh PEMOHON TIDAKSUMIR sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 80 Ayat (4) UU PT;31.