Ditemukan 3588 data
230 — 144
Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan a quo tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaaren).22,1PERSYARATAN SEBAGAIMANA PENJELASANPS. 70 UU ARBITRASE, BELUM DIPENUHI OLEH PEMOHON, SEHINGGA PERMOHONANA QUO MELEKAT CACAT PREMATUUR Bahwa dalam ketentuan yang digariskan Penjelasan Ps. 70 UU Arbitrase:Alasanalasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal iniharus dibuktikan dengan putusan pengadilan.
YANDI PRIMANANDRA, SH.
Terdakwa:
1.DANI SUKO PRIYANTONO,SE
2.NANANG FACHRUDIN, SE Bin ABDUL RAHMAN
71 — 9
sebagai Admin yaitu menginput data aplikasi berupaKTP milik konsumen yang telah disetujui oleh Kepala Cabang; Bahwa sebelum di setujui oleh Kepala Cabang, proses awalnya untukkredit sepeda motor adalah AO (Account Officer) melakukan surveylapangan (rumah calon konsumen) ; Bahwa berkas yang saksi terima dari Kepala Cabang adalah Aplikasipengambilan kredit oleh konsumen yang telah disetujui oleh KepalaCabang dan telah di survey oleh AO (Account Officer) untuk saksi input disystem ; Bahwa tidak semua permohonana
232 — 71
Eksepsi terhadap Petitum Penggugat mengenai Permohonana SitaJaminan yang dituntut secara Provisionil.7.
93 — 36
Bahwa akibat tidak adanya tindakan efektif dan konkrit dariTERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGATVill, dalam menanggapi Permohonana Kuasa Hukum PARAPENGGUGAT dan Perbuatan Tergugat VII menghalangi PARAPENGGUGAT untuk menggunakan hak perdatanya menghadirisidang Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Oelamasi danPengadilan Tata Usaha Negara kupang, adalah merupakan suatukelalaian dan pelanggaran serius terhadap Peraturan Perundangundangan secara terstruktur dan masif antara lain:10.1.
Drs. H. TOTO IRIANTO
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Mentri Keuangan Republik Indonesia
117 — 76
DASAR HUKUM PERMOHONANA. Kewenangan Mengadili1.
SUJARWANTO
Tergugat:
1.SRIYOTO
2.SUTJI MULIANTO LIMAN
Turut Tergugat:
1.SUJAYANTO, SH, MM.
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo
33 — 9
Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dandiputus melalui upaya banding administrasi menjadikewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.Sedangkan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 TentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungTahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,huruf E, Nomor 3 menyebutkan:3.Objek Gugatan/Permohonana.
206 — 750 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor 8Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa pengujian peraturanperundangundangan di bawah undangundang yang sedang dilakukanMahkamah Agung wajib dihentikan apabila UndangUndang yang menjadi dasarpengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian MahkamahKonstitusi Sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi;Halaman 62 dari 64 halaman.Putusan Nomor 06 P/HUM/2017Menimbang, bahwa objek permohonan dalam perkara permohonana
187 — 41
saudara/i, telah di Nazegelen diberimaterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, kemudiandiberi tanda T11;12.Foto copy rincian tunggakan fasilitas kredit TL (Term Loan) Debitur a/nYanto Celut, per tanggal 03 Mei 2016, telah di Nazegelen diberi materaiyang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, kemudian diberitanda T12;Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pat.G/2017/PN Tjb13.Foto copy surat tanggal 05 Agustus 2016, Nomor : 104BMTanjungBalai/VIIV2016, perihal : permohonana
RIZAL F, SH. MH
Terdakwa:
EFFENDY GASONG, S.Sos
165 — 116
- Surat Bupati Majene Nomor :024/10/2015 Perihal Permohonana Hibah/ Alih Status Barang Milik Negara (BMN) Tanggal 23 Februari 2015.
- Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia beserta lampirannya atas nama Kepala KPKNL Palopo Nomor : 70/KM.6/WKN.15.KNL.04/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
177 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalamputusannya Nomor 67/Pdt.SusBPSK/2016/PNRAP tanggal 11 Agustus2016 tentang Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara pada halaman 49sampai dengan halaman 52, yang menyatakan (kami kutip selengkapnyadengan cetak miring):Halaman 43 dari 64 hal Putusan Nomor 52 K/Pdt.SusBPSK/2017Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas:Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonana
187 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
standing untukmengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan MenteriPerindustrian Republik Indonesia Nomor 63/MIND/PER/8/2015 tentang PetaJalan (Roadmap) Industri Hasil Tembakau Tahun 20152020, sehinggamemenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) PeraturanMahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiildiajukan oleh Pemohon yang mempunyai /ega/ standing maka permohonana
RIZAL F, SH. MH
Terdakwa:
MUH. AGUS HS Bin HUSAINI
97 — 33
SB/815 Tanggal 12 Juli 2017 Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Hibah Barang Milik Negara;
- Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Dokumen Hibah BMN Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Nomor : 48/ HB-PPLP/VII/2017;
- Surat Pernyataan Tidak Keberatan Menerima Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Bupati Majene Tanggal 23 Februari 2015;
- Surat Bupati Majene Nomor :024/10/2015 Perihal Permohonana Hibah/ Alih Status Barang Milik Negara (BMN) Tanggal 23 Februari
RIZAL F, SH. MH
Terdakwa:
1.GUSTI Bin RUMA
2.JEPRI Alias JERI Bin SAID
99 — 103
SB/815 Tanggal 12 Juli 2017 Perihal Permohonan Persetujuan Usulan Hibah Barang Milik Negara;
Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Dokumen Hibah BMN Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Nomor : 48/ HB-PPLP/VII/2017;
Surat Pernyataan Tidak Keberatan Menerima Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Bupati Majene Tanggal 23 Februari 2015;
Surat Bupati Majene Nomor :024/10/2015 Perihal Permohonana Hibah/ Alih Status Barang Milik Negara (BMN) Tanggal 23 Februari 2015;
318 — 153
Dengan kata lain, OBJEK dari permohonana quo adalah PERKAWINAN SECARA KATOLIK.Halaman 52 dari 90 putusan Nomor 3358/Pdt.G/2018/PA.JS6. Perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa pada faktanya perkawinanantaraTermohon dan Termohon Il adalah perkawinan yangdilangsungkan dengan menggunakan cara agama Katolik.7.
416 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebelum sampai kepada Petitum Permohonan a quo,perkenankanlah Para Pemohon untuk terlebin dahulu menguraikanhalhal yang berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah AgungRepublik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Permohonana quo, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, Objekdan Batu Uji dalam Permohonan a quo serta Argumentasi YuridisPermohonan sebagai berikut;Il. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Untuk MemeriksaDan Memutus Permohonan Ini;1.
57 — 17
1.291.718.577, (Satu Milyar dua ratus Sembilanpuluh satu juta tujun ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuhrupiah) tanggal 27 Pebruari 2013; Tahap ll sebesar Rp. 1.985.755.218, (satu milyar Sembilan tratusdelapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapanbelas rupiah) tanggal 11 Juni 2013; Tahap Ill sebesar Rp. 1.423.929.000, (satu milyar empat ratus dua puluhtiga juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) tanggal 31 Juli2013Bahwa Kelengkapan pencairan :Surat Permohonana
Surat Permohonana ditandatangangani oleh Kepala OPD;NPHD (Naskah Perjanjian Hibah);KTP Ketua dan Sekretaris (copy);Photo copy register barang atas nama OPD/ Lembaga;Kwitansi rangkap 4 dicap;Surat pernyataan tanggungjawab;Persyaratan lainnya sesuai peraturan perundangundanganNOOR ON =7915.
39 — 4
CIF : A 137058 tanggal 21 Nopember2016 dan sumber data untuk mengisi formulir tersebut sebelumnyadiberikan oleh sdr MOCHAMAD DEKY NAWAWI. alias RIO aliasAHMAD yang diberikan dalam bentuk ketikan identitas AANSUTIANA ( sebagaimana disita dalam barang bukti).Bahwa benar dari permohonana tersebut Bank Mega cabangpembantu peterongan Semarang mengeluarkan buku tabungan Bankmega nomor seri 740175 dengan jenis tabungan Megadana nomorrekening 011110020183453 atas nama AAN SUTIANA.Setelahsaksi menerima buku
HJ. RIANA
Termohon:
KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
61 — 91
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut :0 Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakanKeputusan yang tidak sah( Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
244 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumputusan Nomor 52P/HUM/2015 berikut ini:Menimbang, bahwa dalam perkara ini UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, yangmenjadi dasar pengujian atas objek permohonan keberatan uji materiildi Mahkamah Agung sedang dalam proses pengujian oleh MahkamahKonstitusi, yaitu dalam perkara Nomor 59/PUUXII/2015, sehinggapengujian oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan, artinya MahkamahAgung belum berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonana
84 — 50
Bahwa permohonana agar tanah tanah sengketa diletakkan sita jaminan(Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan Negeri Bangli, karena hal tersebuttidak berdasarkan hukum, maka Para Tergugat tolak seluruhnya;Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Kuasa ParaPenggugat dipersidangan telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 April2014;Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Para Tergugat melalui KuasaHukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 13