Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990yang berbunyi bahwa : Bagi Pegawai Negeri Sipil yangberkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atausurat keterangan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) harusmengajukan permintaan secara tertulis;A.

( PNS ) pada SDN.105325 Dalu X A, dan belum memperoleh Izin untukmelakukan perceraian dari atasan Instansi tempat Penggugat bekerja, makaMajelis Hakim telah memberikan waktu selama 3 bulan bagi Penggugatuntuk mengurus Izin bercerai tersebut;Menimbang, bahwa setelah Penggugat diberi waktu yang cukupuntuk mengurus Izin untuk melakukan perceraian, ternyata tidak berhasil,maka Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Penggugat tentangresiko yang akan diterima oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa Penggugat merasadiperlakukan dengan tidak adil dan sewenangwenang karenaPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari padaprosedural hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturanperundangundangan dan AzasAzas Umum Pemerintahan YangBaik (AAUPB);2.

Berisi Tindakan HukumBahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negarayang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain,dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Walikota Medantelah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimanaPenggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah mengabdi dan menjalankan tugas dan jabatansebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;.

Sedangkan dalam ayat (2) berbunyibahwa Apabila alasan alasan dan syarat syarat yangdikemukakan dalam permintaan ijin tersebut kurangmeyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangantambahan dari istri/suami dari pegawai negeri sipilyang mengajukan permintaan ijin itu dari pihak lainyang dipandang dapat memberikan keterangan yangmeyakinkan dalam ayat (8) berbunyi bahwa sebelummengambil keputusan pejabat berusaha lebih dahulumerukunkan kembali suami istri yang bersangkutandengan cara memanggil mereka

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan sebagai berikutPasal 3 Ayat 1Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari pejabat ;40Pasal 5 Ayat 1Permintaan izin sebagaimana dimaksud' dalamPasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabatmelalui saluran tertulis ;Pasal 5 Ayat 2Setiap atasan yang menerima permintaan izindari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya,

mengajukan kesimpulan secara lisan yang padapokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkanTergugat tidak hadir di persidangan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halhalsebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimanaterurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Pegawai Negeri Sipil meliputiselain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang UndangNomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian termasuk jugaPegawai Bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, PegawaiBadan Usaha milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan KepalaDesa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di desa.Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2017/PN GinMenimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

., menjadi mediator dalam proses mediasi ini;Pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim membacakan laporanmediator yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon dan TermohonHal. 3 dari 19 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.gagal mencapai kesepakatan damai, laporan mediator tersebut dibenarkanoleh Pemohon dan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang ingin melakukan perceraian sangat terikat dengan peraturan disiplinPegawai

diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Tanah Laut nomor 6301LT260220140045 dimana namaPemohon yang semula tertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi CandraAriani, Bulan Lahir Pemohon yang semula tertulis Maret diperbaiki menjadi17September serta Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301LU280720170001 atas nama Natsha Agnia Nama Pemohon yang semulatertulis Candra Ariyani diperbaiki menjadi Candra Ariani kepada Catatan Sipilyang

mendapatkan ijinuntuk mengangkat anak dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah, denganKeputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Tengah Nomor : 460/275,tanggal 18 Juli 2013 ;Bahwa maksud dan tujuan pengangkatan anak yang dilakukan oleh ParaPemohon tersebut demi masa depan anak angkat Para Pemohon dan untukmendapatkan kehidupan yang lebih baik dan layak di kemudian hari ;Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan layak karenabaik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Barru No. 21tahun 2001 tentang Minuman Keras.KEBERATAN KETIGABahwa, dalam Memori Banding Terdakwa pada halaman 3 Angka5yang menguraikan alasannya pada pokoknya menjelaskan Bahwapenyidikan terhadap perkara terdakwa hanya dilakukan olehPenyidik Kepolisian tanpa melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipilyang bertentangan dengan Pasal 14 ayat (1) PERDA No. 21 tahun 2001tentang Minuman Keras yang berbunyi Penyidikan terhadappelanggaran ketentuan peraturan daerah tentang Minuman Kerasadilakukan oleh Penyidik

penetapan sehingga menjadimenetapkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada KutipanAkta Kelahiran Nomor: 1218LT051120180008 tanggal 26 Juni 2020 darinama anak Pemohon semula Petrus Adianto Sitinjak menjadi Petrus Sitinjak;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonanPemohon, yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenaiperubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipilyang

berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksisaksi yang dihadirkan di persidangan, maka terbukti bahwa dalam perkawinanantara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;Menimbang, bahwa dalam pasal 80 ayat 4 huruf b dan c menjelaskansuami menanggung biaya pengobatan serta biaya pendidikan anak, hal ini puladikuatkan dalam pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwabiaya pemeliharan anak ditanggung oleh ayahnya;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

akibat hukumnya, maka sesuaiketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 40 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, harus diperintahkankepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pejabat lain yang ditunjuk untukitu. agar mengirim salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perihalperceraian tersebut kepada Pejabat/Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang

seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannyaoleh Tergugat;Bahwa Tergugat mohon segala hal yang dinyatakan dalam bagian eksepsidiatas dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai alasan bantahandalam pokok perkara ini serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat Point III Tergugat jelaskan bahwaupaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, keberataanadalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipilyang

dari Peraturan Perundangundangan yang mengatur mengenaipenyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminanpension, jaminan hari tua dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlakusepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuandalam Peraturan Pemerintah ini;Bahwa Ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, Pasal 250 huruf b yang menyatakan Dipidana dengan pidanapenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;Menimbang, bahwa terhadap ketentuanketentuan tersebut, diperoleh faktahukum bahwa norma pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipilyang

perlawanan terhadap atas berwenang atau tidaknya pengadilanmengadili para pihak berdasar domisilitempat tinggalnya, dan kewenanganKompetensi/absolut yaitu suatu. perlawanan terhadap berwenang atau tidaknyapengadilan dalam memeriksa dan mengadili macam/pokok perkara yangdiajukan kepadanya;Menimbang, bahwa eksespi yang diajukan oleh Termohon tidaklahtermasuk dari salah satu eksepsi tersebut,dan lagi pula eksepsi mengenai izinuntuk bercerai dan untuk beristeri lebih dari seorang bagi Pegawai Negeri Sipilyang

izin dari pejabat yang berwenang,akan tetapi pemohon telah menempuh prosedur perceraian yang benar yaknimemohon izin sesuai ketentuan peraturan perundangundangan = yakniPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, adapun mengenai keputusan12dari Pejabat yang berwenang menolak permohonan pemohon, pemohonmenyatakan sikap tetap pada keinginannya untuk bercerai dan bahkanbersedia membuat surat pernyataan dan siap menanggung segala resikonya;Menimbang, bahwa prosedur izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Hairin Jariyah (Saksi5) sedang berjalan mondarmandir.Bahwa kemudian Saksi melihat 1 (Satu) buah ruangandengan pintu tertutup, karena merasa curiga maka Saksimencoba melihat isi ruangan, kemudian Saksi melihatmelalui celah bagian atas dari pintu dan melihat ada 2(dua) warga sipil berada di dalam ruangan sehingga haltersebut Saksi beritahukan kepada rekanrekan Saksikemudian rekanrekan Saksi menuju keruangandimaksud dan menemukan 3 (tiga) orang warga sipilyang kemudian diketahui namanya Sdr.

(Saksi2) langsung menuju kearah gudang tersebut dan melihat ada Serma AronLingga (Saksi1), Pabandya Pam Mayor Inf BudiHamdani Damanik (Saksi10) dan 2 (dua) orang anggotaIntel, sedang mengamankan 3 (tiga) orang warga sipilyang sedang duduk di sudut gudang tersebut sambilmerokok, saat itu juga Saksi melihat Saksi1 memegangsebuah tas yang berisi alat untuk menggunakannarkotika jenis sabusabu dan menurut pengakuan dariketiga orang sipil tersebut saat ditanya bahwa merekabaru selesai mengkonsumsi narkotika

Setelah selesai dilakukan pemeriksaan,pada malam harinya, Saksi, Terdakwa dan ketiga orangSipil tersebut disuruh pulang ke rumah masingmasing.Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ketiga warga sipilyang bernama Sdri. Rumansyah, Sdr. Legiono (Saksi7)dan Sdr.

telahmemberikan kesimpulanya secara lisan yang pada pokoknyatetap pada jawabannyadan tidak mau bercerai dengan Pemohon;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjukkepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensiadalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Pemohon danTermohon ;e Bahwa pemohon dan termohon seringkali bertengkar disebabkantermohon berselingkuh dengan perempuan lain ;e Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nafkah ;e Bahwa saksi pernah menasehati namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga saksi yang diajukan Termohonkonpensi/Penggugat rekonpensi tersebut, Termohon konpensi/Penggugat rekonpensidan Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi membenarkannya ;Bahwa Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

siapapenyebab percekcokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akantetap yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapatdipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/ 1996tanggal 18 Juli 1996 );Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang