Landasan Sosiologis;1.Bahwa dengan semangat dan tujuan Pancasila dan UUD1945 serta tuntutan reformasi sebagaimana digambarkandalam landasan filosofis huruf a, pada kenyataannya telahterjadi dalam penyelenggaraan negara, praktikpraktikusaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentuyang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yangmelibatkan para pejabat negara sehingga merusaksendisendi penyelenggaraan negara dalam berbagaiaspek kehidupan nasional;Bahwa tujuan dan semangat Termohon dalam rangkamewujudkan

harus dijadikan acuan (Utrecht,1983);Bahwa selain penafsiran sistematis, pembacaan secarayuridis juga tidak terlepas dari penafsiran gramatikal yangkhas dan selalu) ada dalam membaca aturanperundangundangan, dan kemudian disempurnakandengan penafsiran ekstensif yang merupakan bentuk lebihlanjut dari penafsiran gramatikal;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 28 Tahun1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih DanBebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, PenyelenggaraNegara meliputi:a) Pejabat

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;c) Menteri;Halaman 50 dari 69 halaman.

Putusan Nomor 36 P/HUM/2018d) Gubernur;e) Hakim;f) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku; dang) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalamkaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan sebagaimanaangka 5, maka yang dimaksud dengan PenyelenggaraNegara termasuk didalamnya pejabat negara pada lembagatinggi negara yang salah satunya adalah anggota DPD RI

Justru kemudian, Komisi Pemilihan Umumtelah melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan UUPemilu. yang inkonsisten dalam mengatur pelaranganterhadap mantan terpidana korupsi yang akan mencalonkandiri sebagai pejabat negara yang akan nantinya akan dipilihdalam penyelenggaraan Pemilu, di mana syarat calonpresiden dan wakil presiden sebagaimana tertuang dalamPasal 169 huruf d UU No. 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmum mengatur mengenai larangan untuk mencalonkandiri sebagai presiden dan wakil presiden

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Akta KelahiranMaka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;n Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Akta Kelahiran; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal

., juga status saksi sebagai seorang dosen,sebagai ASN dan pejabat negara yakni Rektor Unima yang berdampak secara langsungpada kerugian secara institusi, dimana terganggunya konsentrasi dalam pengambilankeputusan dan pelayanan kepada stakeholder, yaitu mahasiswa, pegawai, dosen sertaseluruh civitas Unima yang terkait di dalamnya.

RUNTUWENEdan berakibat harkat, martabat, nama baik dan kehormatannya menjadi tercemar danbahkan keluarga akan menjadi tercemar., juga status saksi sebagai seorang dosen,sebagai ASN dan pejabat negara yakni Rektor Unima yang berdampak secara langsungpada kerugian secara institusi, dimana terganggunya konsentrasi dalam pengambilankeputusan dan pelayanan kepada stakeholder, yaitu mahasiswa, pegawai, dosen sertaseluruh civitas Unima yang terkait di dalamnya.

Jimy adalah untuk para Terdakwa pakaiatau konsumsi.Bahwa para Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal membeli, menerima 1 (Satu) kantongplastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenisMethamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor:LP.21.107.99.20.05.0131.K tanggal 9 Februari 2021 yang dibuat danditandatangani oleh Titis Khulyatun P.SF, Apt. selaku Koordinator KelompokSubstansi Pengujian

Jimy seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sertamemiliki semua barangbarang yang ditemukan tersebut, selanjutnya paraTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proseslebih lanjut.Bahwa para Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat negara atau instansinegara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danmenggunakan 01 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukurankecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin (shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil

permohonan Permohon mengenai penetapan perubahan namatersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peretauran Menteri Agama (PERMENAG)Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalai Pegawai Pencatat Nikah Jember (setempat)sangat merugikan hak keperdataan bagi Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperubahan namanya untuk kelengkapan administrasi pengurusan pensiun janda dari suamiPemohon almarhum SSS;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Pemohontelah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum (yaminulisthidhar). sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa

bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan UmbulsariKabupaten Jember diperintahkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan atasidentitas tersebut sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Pemohonpatut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, padaangka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal89

Hal ini sesungguhnya telah biasa dalam praktekrekruitmen Pejabat Negara, dimana praktek seperti ini sering terjadidalam Proses Seleksi Calon Hakim Agung oleh Komisi Yudisial;Bahwa telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa sejaklahirnya UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia lumpernah an Komisioner Komnas HAM RImencapai jumlah 35 (tiga puluh lima) orang. bahkan KomisionerKomnas HAM Periode 200720012 jumlah Anggota Komisionerhanya berjumlah 11 (sebelas orang) termasuk PENGGUGAT

PN.JKT.PST Tgl. 2 Oktober 2012dalam menyelenggarakan urusan KOMNAS HAM yang diperoleh ataspenetapan sidang Paripurna Komnas Ham, yang dibiayai dari dana APBN,dan diberi tugas dan wewenang oleh Komnas HAM sesuai Peraturan KomisiNasional Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak AzasiManusia untuk memilin dan menetapkan Calon Anggota Komnas HAM gunaselanjutnya dilaporkan dan diserahkan ke sidang Paripurna Komnas HAM ; Menimbang, bahwa kedudukan Ketua dan Sekjen Komnas HAM adalahsebagai Pejabat

negara karena Komnas HAM adalah Lembaga Mandiri yangkedudukannya setingkat dengan lembaga Negara Lainnya sebagaimana diaturdalam pasal 1 Peraturan Komnas HAM tentang Tata Tertib Komnas HAMNo.11/KOMNAS HAM/IV/2008 jo UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dengandemikian Ketua Komnas HAM dan Sekjen Komnas HAM adalah penyelenggaranegara yang mempunyai tugas dan wewenang yang diperoleh secara atribusi(karena undangundang) yang dibiayai dari dana APBN dan berwenangmenerbitkan Surat Keputusan(Beschikking)

perorangan atau individutErtENtU 5n non nnn nnn nnn nnn nnn ncn nnn nnn cnn ncn ncn ne nen nnn nnnMenimbang, bahwa Tergugat VIII dan Turut Tergugat sebagai PejabatNegara pada lembaga yang menyelenggarakan fungsi urusan atau administrasipemerintahan, maka perbuatan melawan hukum yang didalilkan olehPenggugat bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukanoleh orang perseorangan ( onrechtsmatigedaad ) melainkan merupakanperbuatan melanggar hukum (PMH) yang diduga dilakukan oleh Komnas HAMatau Pejabat

Negara pada suatu lembaga mandiri yang kedudukannyasetingkat dengan lembaga negara lainnya dalam mengambil kebijakan publikdan berdampak pula terhadap publik ;Halaman 39 dari 40 halaman Putusan No. 297/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST Tgl. 2 Oktober 2012Menimbang, bahwa karena perbuatan melawan hukum gugatanPenggugat adalah perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Negara atau Badanpublik yang menyangkut kebijakan publik maka objek perkara ini tidaklahtermasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri; Menimbang, bahwa

bukti apapun.Sebaliknya Pemohon Kasasi dihadapan sidang telah menyampaikan dalildalil(didalam Memori Banding Pembanding) dan buktibukti yang sama sekali tidakmendapat pertimbangan dari Judex Facti, yaitu :1.Foto copy Surat Keterangan Hak Milik Nomor 372/61/1990 tertanggal 5Agustus 1990 (T1), Bahwa dari bukti ini dapat dilinat banwa Tergugatadalah benar sebagai pemilik atau yang berhak atas tanah objek perkara,dan telah dikuasai secara turun temurun dari orang tua Tergugat, Bukti iniditerbitkan oleh Pejabat

Negara yang terendah, yaitu Kepala Desa NageriKec.

Nomor 1656 K/Pdt/2014dengan Tergugat, dan Bukti ini diterbitkan oleh Pejabat Negara yangterendah, yaitu Kepala Desa Nageri Kecamatan Juhar PemerintahKabupaten Karo yaitu Bawar Ginting Oleh karena itu bukti ini sah secarahukum.3.

hermawantelah menyuruh terdakwa membeli sabu ke Lhokseumawe dan 1(satu) paket lagi terdakwa membeli dari saksi Rizki hermawan akantetapi uangnya belum terdakwa berikan kepada saksi rizkihermawan;Halaman 7 dari 19 Nomor 44/Pid.Sus /2016/PN Str.Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawaTerdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres BenerMeriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat

Negara yang berwenang;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;.

rizki hermawan sebagai upah karena saksi rizki hermawantelah menyuruh terdakwa membeli sabu ke Lhokseumawe dan 1(satu) paket lagi terdakwa membeli dari saksi Rizki hermawan akantetapi uangnya belum terdakwa berikan kepada saksi rizkihermawan;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawaTerdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres BenerMeriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat

Tindakantersebut sebagai bentuk kesemenamenaan dan kesewenangwenangan dari Terdakwa kepada seorang isteri.Bahwa tindakan Terdakwa begitu mudah menceraikanSaksi1 dengan menggunakan syariat islam dijadikan sebagaialat mempermudah melakukan perceraian yang dilakukansecara sepihak untuk kepentingan pribadi Terdakwa padahalmenurut agama islam untuk bisa perceraian harus ada alasandan dasar yang kuat serta pertimbangan yang bisadipertanggungjawabkan dan itu harus dilakukan dihadapanpejabat agama dan dihadapan pejabat

negara yang berwenang(pengadilan agama).Bahwa dengan cara menceraikan yang demikian ituTerdakwa menganggap seakan dibenarkan dan dibolehkanuntuk tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batinkepada Saksi1 dan beranggapan bisa menggugurkankewajiban hukum bagi terhadap Saksi1 karena Terdakwamerasa telah menceraikan Saksi1, yaitu. kewajiban tidakmemberikan perhatian berupa kasih sayang layaknya hubungansuami isteri maupun hak perlindungan, pengayoman,penghidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada

PMT.III/BDG/AD/V/20 17Menimbangdengan Saksi1 diantaranya harus ada ijin tertulis dari satuan(Ankum) dan harus dilakukan di hadapan pejabat agama danpejabat negara yang berwenang tetapi yang dilakukan olehTerdakwa pada saat menceraikan Saksi1 justeru sebaliknyayaitu hanya tindakan sepihak dari Terdakwa yang denganbegitu mudah Terdakwa menyatakan cerai terhadap Saksi1tanpa ada alasan dan dasar yang kuat serta pertimbangan yangbisa dipertanggungjawabkan yang dilakukan tidak di hadapanpejabat agama dan pejabat

negara yang berwenang(pengadilan agama).

HASNIL AK, MM, dengan carasebagai berikut:e Bahwa Terdakwa Drs HASNIL, AK, MM mengetahui adanya kelebihansetoran Pajak Pasal PPh 21 Dilingkungan Pemerintah KabupatenSimalungun untuk tahun 2001 dan 2002 akibat diberlakukannya UndangUndang No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif PPh 21 yangHal 2 dari 136 hal Putusan No.255/Pid.B/2009/PN.Simditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri Sipil danPensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah dan Surat

Menyusun perubahan tarif PPh pasal 21yang telah dibayarkan oleh PEMDAsebesar 10 % bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunanuntuk tahun fiskal 2001 dan 2002disesuaikan tarif baru.b.

PIHAK PERTAMA dengan ini menugaskan kepada PIHAK KEDUA;dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima tugas tersebut yaitupekerjaan dalam penyusunan dan penyampaian perubahan SPT ataspajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2001 dan 2002 yang telahdibayarkan oleh PEMDA sebesar 10 % bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil dan para pensiunan untuk tahun fiskal 2001 dan 2002disesuaikan dengan tarif baru, berdasarkan Surat Edaran DirektoratJenderal Anggaran No. SE 49/A/2002 tanggal 5 April 2002.B. Drs. H.

HASNIL AK, MM, dengan carasebagai berikut:e Bahwa Terdakwa Drs HASNIL, AK, MM mengetahui adanya kelebihansetoran Pajak Pasal PPh 21 Dilingkungan Pemerintah KabupatenSimalungun untuk tahun 2001 dan 2002 akibat diberlakukannya UndangUndang No 17 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif PPh 21 yangditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri Sipil danPensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah dan Surat Edaran Direktorat Jenderal AnggaranNo.

Yasin &Rekan) dan Pihak IT menerima tugas tersebut untuk melakukan pekerjaaandalam penyusunan dan pengumpulan perubahan SPT atas pajak penghasilanPasal 21 untuk tahun 2001 dan 2002 yang telah dibayarkan oleh Pemdasebesar 10 % bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunanuntuk tahun fiscal 2001 dan 2002 yang disesuaikan dengan tarif baruberdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran No.

Pejabat Negara atau Janda/Duda Pejabat NegaraDari ketentuan yang disebutkan diatas, bahwa Rumah Negara GolonganII dapat dialinkan haknya hanya kepada Penghuni bukan kepada oranglain. Penghuni Rumah Dinas dimaksud mencakup Pegawai Negeri,Pensiunan Pegawai Negeri, Janda/Duda Pegawai Negeri, PejabatNegara/Duda Pejabat Negara;7. Bahwa dari dan berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas Penggugatadalah penghuni Rumah Dinas Pemprovsu.

Pegawai Negeri, Pensiunan PegawaiNegeri, Janda/Duda Pegawai NegeriJanda/Duda, Pahlawan, Pejabat Negaraatau janda/duda pejabat Negara. Dalamhal penghuni telah meninggal dunia, suratizin penghunian diberikan kepada anak sahyang ditetapkan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Pasal 17 ayat(1) : Persyaratan Penghuni yang dapatmengajukan permohonan pengalihan hakHalaman 10 dari 26 halaman. Putusan Nomor 443 K/TUN/2016rumah Negara Golongan Ill sebagaiberikut :b.

Pejabat Negara/Daerah atau Janda/Duda Pejabat Negara atau Daerah;28.Bahwa Para Penggugat juga sudah membuat surat pernyataan kesediaanmembeli rumah dan tanah yang dibuat di hadapan Kepala kantor UrusanPerumahan Kotamadya Daerah TingkatIl Malang pada sekitar tahun 1980;29.Bahwa Para Penggugat mengetahui terbitnya Keputusan sebagai obyeksengketa dalam perkara ini pada tanggal 16 Desember 2014, maka dari itugugatan ini belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) dan 30(tiga puluh) hari seperti

Penghunian yang sah;e Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan atau tanahdari Negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;Pasal 11 huruf A Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran,Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, Pengalinan Hak AtasTanah, berbunyi : Persyaratan penghunian Rumah Negara Golongan IIlsebagai berikut: Pegawai Negeri; Pensiunan Pegawai Negeri; Janda/Duda Pegawai Negeri; Janda/Duda Pahlawan, Pejabat

Negara atau Janda/Duda PejabatNegara;Dalam hal penghuni telah meninggal dunia, surat izin penghunian diberikankepada anak sah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundanganyang berlaku;Dari ketiga pasal tersebut di atas, pasal 7 yang dijadikan landasan JudexJuris untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali telahternilai tidak tepat mengartikan dasar penolakan tersebut tanpa melihatperaturan perundangan yang secara komprehensif, sehingga terlihat JudexJuris memihak;Kenyataannya

Timurdengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran atas namaPemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, kemudiandihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan, maka diperolehfakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama ayahPemohon, yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti suratberupa Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan AktaKelahiran semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan olehAparatur Pemerintah/Pejabat

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumendokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumberdata tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalahPejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undangundang danSurat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran adalah data tentangidentitas Seseorang (nama, tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu)yang juga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa oleh karena nama

Pengertian penyelenggaraNegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 adalahmeliputi :a Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara ;bPejabat Negara pada lembaga tinggi Negara ;c Menteri ;d Gubernur ;e Hakim;f Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku ; dang Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.Menimbang bahwa

unit HP Nokia 105warna hitam berikut simcard dari Saksi YULI RAHAYU, setelah ditanyakanTerdakwa dan Saksi YULI RAHAYU mengakui memiliki semua barangbarangtersebut, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi YULI RAHAYU dan barang buktidiamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa maksud Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotikajenis Methamfetamin (shabu) milik Saksi YULI RAHAYU adalah untukmemperoleh keuntungan berupa uang dan narkotika gratis.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli,menerima atau menyerahkan 2 (dua) kantong plastik berklip berwarna beningyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP20.107.99.20.05.0462.K tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatanganiHalaman 4 dari 16 halaman Put.

SUS/2020/PT PTKmengakui memiliki Semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwabeserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan2 (dua) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisinarkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RINomor : LP20.107.99.20.05.0462.

TandaPenduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas DanAdministrasi Pengadilan ditentukan bahwa Contoh permohonan yang dapatdiajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri adalah..dst...nuruf hPermohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil (pasal 49 danpasal 50 Ordonantie Penduduk Jawa dan Madura);Menimbang, bahwa yang dimaksud Akta Catatan Sipil adalah surat ataucatatan resmi yang dibuat oleh pejabat

Negara, yakni pejabat catatan sipilHalaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PN.Wsbmengenai peristiwa yang menyangkut manusia, yang terjadi dalam keluarga dandidaftarkan pada kantor catatan sipil, seperti peristiwa perkawinan, kelahiran,pengakuan dan pengesahan anak;Menimbang, bahwa mengacu pada dasardasar peraturan tersebut, makaHakim menilai Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untukmenetapkan bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Fajar Annisa yangtercantum dalam dokumen

mengenai penetapan perbaikan biodatatersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peretauran Menteri Agama (PERMENAG)Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kandat(setempat) sangat merugikan hak keperdataan bagiPemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akanperbaikan biodatanya untuk pengurusan pendaftaran pergi haji Pemohon bersama istrinya;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Pemohontelah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupun hukum (yaminulisthidhar). sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut

. ; Bahwa dari bukti bukti surat yang dimiliki oleh Tergugat sangat kuatdan telah melalui proses dan ketentuan hukum yang berlaku yangditandatangani secara sah oleh saksi saksi, Pejabat Negara (KepalaDesa) Penfui Timur, Camat Kupang Tengah dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kupang adalah Pejabat Tata Usaha Negarayang melaksanakan tugastugas pemerintahan yang bersifat atributif.Putusan Nomor 156/Pdt/2016/PT.KPG Halaman 7 dari 28Oleh karena, Penggugat meminta agar membatalkan PERNYATAANPELEPASAN