Perlawanan (verzet) para Pelawan kadaluwarsa/veryaard (exceptiotemporis);a.

Nomor 20/Pdt.Eks/2010/PN KIt., adalah tidak syah;Dengan demikian Para Pelawan telah mengakui bahwa eksekusiterhadap perkara yang diajukan perlawanan (verzet) tersebut telahdilaksanakan tanggal 16 Maret 2011 oleh Pengadilan Negeri Klaten,maka perlawanan (verset) yang diajukan Para Pelawan denganNomor 20/Pdt.Plw/2011/PN Skh telah lewat waktu (Kadaluwarsa)untuk itu mohon ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;a.

tersebut diajukan secara terlambatatau kadaluwarsa (veryaard), maka mohon untuk ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;3. Perlawanan Pelawan kurang atau tidak lengkap subyek hukumnya(exceptio in persona dalam bentuk exeptio plurium litis consortioum);a. Bahwa berdasarkan posita 10.1, 10.2, 10.3 pada intinya bahwa paraPelawan mengajukan perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaaneksekusi perkara Nomor 57/Pdt.G/1996/PN Kit., Jo. Nomor 16/PDT/1998/ PT SMG, Jo.

1. Menyatakan terdakwa PRAYOGA ALIB SUBEKTI Bin WAHONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memperdagangkan barang dan/ jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang menurut ketentuan harus dipasang /dibuat sebagaimana dakwaan kesatu jaksa penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan

;9 Halhal lain yang tidak jelas, dalam hubungan antara Posita danPetitum tersebut;e Bahwa, karena gugatan para Penggugat tidak jelas dasar hukumnya,maka demi Hukum, para Penggugat, tidak memiliki Persona Standiin Judisio, untuk mengajukan gugatan ini;e Bahwa, tanpa memeriksa pokok perkara, pengadilan akanmenyatakan gugatan para Penggugat, tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard)e Dan, atau putusan lain yang seadiladilnya (ex aequo et bono);B GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (KADALUWARSA);1Bahwa

, Penggugat menolak dengan tegas surat gugatan Penggugat,dilakukan telah lewat waktu (kadaluwarsa), lihat Pasal 171 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial;Bahwa, pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja,dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial dalam jangka waktu paling lama tahun sejaktanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja (lihat

dalil poin 8, terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2010,para Penggugat tidak lagi diijinkan masuk ke dalam lingkunganperusahaan, dari pengakuan para Penggugat, dan diasumsikan paraPenggugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);4 Bahwa, dari penjelasan poin 8 tersebut, sudah nyatanyata lewat waktuyang ditentukan oleh UndangUndang, karena gugatan didaftarkan kePengadilan Hubugan Idustrial pada Pengadilan Negeri Serangtertanggal 28 November 2011;Bahwa, dikarenakan gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa

Putusan No.700/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.28Bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat terhadap Tergugat pada dasarnya secarahukum telah kadaluwarsa berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:4,1.Berdasarkan ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan TuntutanPembayaran Upah/Gaji Kadaluwarsa Setelah Melampaui Jangka Waktu2 (dua) Tahun Sejak Timbulnya Hak;Pasal196 UU Ketenagakerjaan menentukan bahwa:"Tuntutan Pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yangtimbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah

Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka salahsatu pihak atau para pihak dapat mengajukan gugatannya ke PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat denganmengirimkan tembusannya ke Mediator Hubungan Industrial DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta";Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 96 UU Ketenagakerjaan, hakmenuntut Penggugat pada dasarnya secara hukum telah kadaluwarsa

perbuatanitu oleh si Penggugat":Dari fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1380 KUHPedatamaka dengan dilakukannya perbuatan dan diketahui perbuatan oleh Penggugatpada 27 April 2006 dan Penggugat baru mengajukan gugatan ke PengadilanNegeri Jakarta Selatan pada 2 Desember 2010 terbukti secara hukum dapatdisimpulkan bahwa tuntutan Penggugat secara hukum telah kadaluwarsa.Berdasarkan dalildalil ekspesi di atas, terbukti gugatan Penggugat mengandungcacat formil, kabur, kurang fihak dan sekaligus kadaluwarsa

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu(kadaluwarsa) karena Tergugat telah memiliki dan menggarap tanahpertanian tersebut sejak tahun 1977 sampai sekarang sudah 39 tahun,tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga termasuk dari pihakPenggugat, tetapi akhirakhir ini Penggugat baru mempermasalahkannya(Pasal 1963 B W dan Pasal 1967 B W), sehingga menurut hukum gugatanyang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) dan sudahseharusnya menurut hukum gugatan yang diajukan

n nn nene seesBahwa Tergugat I menolak seluruh dalildalil yang dikemukakan olehPenggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap halhal yang diakui secaraBahwa Penggugat memakai Advokkat/Penasehat Hukum yang belum jelasstatusnya dan belum terakomodir sebagai seorang Penasehat hukum baik ituBerita Acara Sumpah sebagai Advokasi/Penasehat Hukum yaitu PenasehatHukum atas nama CHRISTIAN KAMEO, SH, dengan demikian kaminyatakan menolaknya dan tidak dapat diterima ;Bahwa Gugatan Penggugat sudah lewat waktu/Kadaluwarsa

Rp.61.000, (Enam puluh satu ribu rupiah) ; Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah lampau waktu yaitu dihitungsejak Penggugat Mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kupang tanggal23 Juni 2008, kemudian ke Pengadilan Tinggi Kupang pada Tanggal 5 Maret2009 sampai pada saat Penggugat Mengajukan Gugatan ke Peradilan TataUsaha Negara Kupang pada tanggal 22 Juni 2011, maka waktunya sudahmencapai 1 (satu) tahun sama dengan : 365 hari x 4 tahun = 1460 hari,dengan demikian gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa

DALAM POKOK PERKARA : Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya ; Menyatakan gugatan Penggugat Lampau Waktu / Kadaluwarsa sesuai tenggangWaktu yang diatur dalam Undangundang Nomor : 5 Tahun 1986 JuntoUndangundang Nomor : 9 Tahun 2004 pasal 55 tentang Peradilan Tata UsahaMenyatakan gugatan Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ; Menyatakan Hukum bahwa Proses Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor38/ Kel.

No.146/B/2011/PT.TUN.JKTketentuan ketentuan hukum yang terkait dengan perkaraint, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara dalam musyawarahnya dengan sungguhsungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagaiberikut : Dalam EksepsiMenimbang, bahwa Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsiyang diajukan Tergugat/ Penmbanding dan Tergugat IlIntervensi 1, 2, 3/Pembanding yakni eksepsi tentangtenggang waktu) pengajuan gugatan telah Kadaluwarsa,eksepsi tentang

Intervensi 1, 2,3/Pembanding tentang tenggang waktu pengajuan gugatantelah kadaluwarsa terbukti dan cukup beralasan hukumdan sepantasnya dinyatakan diterima menurut hukum, dandengan demikian terhadap eksepsi lainnya tidak perludipertimbangkan lagi pembuktiannya; Dalam Pokok sengketaMenimbang, bahwa sebagai konsekwensi logisditerimanya eksepsi yang diajukan olehTergugat/Pembanding dan Tergugat I!

Intervensi 1, 2,3/Pembanding tentang tenggang waktu pengajuan gugatantelah kadaluwarsa tersebut maka terhadap pokok sengketadalam perkara ini tidak perlu~ dipertimbangkan lagipembuktiannya dan terhadap gugatan ParaPenggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapatditerima; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukumtersebut maka terhadap putusan Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Bandung Nomor : 79/G/2010/PTUN.BDGtanggal 2 Mei 2011 tersebut haruslah dibatalkan, denganmengadil i sendiri

Membatal kan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor : 79/G/2010/PTUN.BDGtanggal 2 Mei = 2011 yang dimohon banding;denganMengadili sendiriDalam Eksepsi Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat IlIntervensi 1, 2, 3/Pembanding tentang tenggang waktupengajuan gugatan telah kadaluwarsa;Dalam Pokok Sengketa1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidakdapat diterima;2.

Putusan Mahkamah Agung No. 312/K/AG/1997, tanggal 29 Juni 1999,Ketentuan veryaring atau kadaluwarsa yang diatur di dalam Pasal 835jo.Pasal 1967 BW/KUH Perdata, tidak dapat diberlakukan terhadap orangBumiputera, khususnya Bumiputera yang memeluk agama Islam . Di dalamHukum Waris Islam tidak dianut Asas Kadaluwarsa dalam gugatanterhadap harta warisan, yang belum dilakukan pembagian kepada ahliwarisnya;2.

Putusan Mahkamah Agung No.932 K/ Sip/1971, tanggal 12 Januari 1972,Lewat waktu atau kadaluwarsa tidak merupakan alasan hilangnya hak paraPenggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari harta warisan orangtuanya almarhum;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Para Tergugat/ParaPembanding baik Eksepsi tentang kewenangan maupun non kewenangan,Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat danbenar, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan itu,Him. 12 dari 21

berlogo LL sehingga dengandemikian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalammengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogoLL tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabiladikemasannya wajib diberi tanda atau lebel yang berisi Nama Produk, Daftarbahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihakyang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

Nomor 389/Pid.Sus/2019/PN Gprdemikian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalammengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogoLL tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabiladikemasannya wajib diberi tanda atau lebel yang berisi Nama Produk, Daftarbahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihakyang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

berlogo LL sehingga dengandemikian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalammengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LLtersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabiladikemasannya wajib diberi tanda atau lebel yang berisi Nama Produk, Daftarbahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihakyang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

Tuntutan terhadap Terdakwa telah kadaluwarsa 14sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 718KUHP :Bahwa oleh karena PT Putrasindo Mechinetama didirikan padatanggal 13 Oktober 1987, maka dakwaana Jaksa Penuntut Umumkepada Terdakwa, sesuai pasal 78 KUHP telah melewati waktuatau kadaluwarsa untuk menuntut sebab telah melewati waktu 14(empat belas) tahun ;2.

PerkPDM344/II/Bks/04/2009 telah lewat waktu atau kadaluwarsa ;3. Menyatakan kewenangan menuntut Jaksa Penuntut Umum terhadapperkara Terdakwa Teddy Sukimto Tjondro Alias Teddy Sukimto Miauhapus atau gugr j;4.

saksi saksi dan keterangan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :Hal dari 16, Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2014/PN.Kdr1 Menyatakan terdakwa PURWANTO Bin WAKIRIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barangberupa minuman yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dengantidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

Tuban dan langsung bertransaksi dengan membayar kontan dengan hargaRp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Pak Jito danmendapatkan miras arak jowo sebanyak 240 botol 1500 ml yang dikemasmenjadi 20 dos dan dimasukkan lagi ke dalam dos karton coklat;Bahwa, arak Jowo yang dijual terdakwa tidak memenuhi atau tidak sesuaidengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang

Tuban dan langsung bertransaksi dengan membayar kontandengan harga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) kepadaPak Jito dan mendapatkan miras arak jowo sebanyak 240 botol 1500 ml yangdikemas menjadi 20 dos dan dimasukkan lagi ke dalam dos karton coklat;Bahwa, benar arak Jowo yang dijual terdakwa tidak memenuhi atau tidak sesuaidengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan

Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hariternyata Terdakwa dapat dihadirkan lagi kepersidanganPengadilan Militer O03 Padang, maka perkara ini dapat diproseskembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang, sebelum hakmenuntut gugur karena kadaluwarsa.6.

Eksepsi tentang gugatan kadaluwarsa;Dalam Eksepsi Tergugat IV:1. Eksepsi tentang kewenangan kompetensi absolut;2. Gugatan Penggugat kabur;Dalam Eksepsi Tergugat V:1. Mengenai kewenangan absolut;2. Gugatan Penggugat kurang pihak;3.

Gugatan lampau waktu (kadaluwarsa);Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Negeri Bandung dengan putusan Nomor 193/Pdt.G/2016/PNBdg., tanggal 1 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV danTergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;3.

bening dengan volume 600ml (enam ratus)ml:Dari hasil pemeriksaan diatas doperoleh hasil sebagai berikut : PemeriksaanKadar metanol Kadar Etanol Barang Bukti252/2017/KTF Tt Positif Etanol Dengan kadar36,82 % Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalahuntuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan seharihari dan dijual kepada siapa saja yang datang untuk membeli kepadaterdakwa ;Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label,tanggal kadaluwarsa

sebenarnya, tidak sesuai dengankondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakandalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuaidengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, ataupenggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keteranganbarang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalamlabel, etiket,keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasatersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

bening dengan volume 600ml (enam ratus)mi:Dari hasil pemeriksaan diatas doperoleh hasil sebagai berikut : PemeriksaanKadar metanol Kadar Etanol Barang Bukti252/2017/KTF Tt Positif Etanol Dengan kadar36,82 % Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalahuntuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan seharihari dan dijual kepada siapa saja yang datang untuk membeli kepadaterdakwa ;Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label,tanggal kadaluwarsa

Denganmerujuk pula pada ketentuan Pasal 171 UndangUndang Ketenagakerjaan danPasal 82 UndangUndang PPHI, maka dasar hak Penggugat untuk mengajukangugatan maupun mengklaim atas segala pembayaran adalah kadaluwarsa;Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ("PKWT) antara Penggugat dan Tergugatberakhir demi hukum dengan berakhirnya masa kerja yang diperjanjikan.

Metaepsi Engineers and Constructor");e Pasal 96 UndangUndang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut :Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbuldari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2(dua) tahun sejak timbulnya hak";Dengan menghitung pengakhiran hubungan kerja atas dasar berakhirnya masakerja pada masingmasing PKWT, dan/atau berakhirnya masa kerja Penggugatkarena telah bekerja pada perusahaan lain yaitu PT.

Facti Salah Menerapkan Hukum Ketentuan Pasal 171UndangUndang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UndangUndang No.13 Tahun 2003") dan Pasal 82 UndangUndang No.2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("UndangUndang No.2 Tahun 2004") Mengenai Batas Waktu Pengajuan GugatanAtas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") :1 Bahwa Paragraph 2 halaman 36 pertimbangan hukum Judex Facti menolakKeberatan (Eksepsi) Tergugat (Pemohon Kasasi) mengenai gugatan perkaraa quo kadaluwarsa

Padahal Termohon Kasasi mengakui dengan tidak sama sekalimembantah, dan tidak pula Termohon Kasasi mengajukan bukti bantahanatas pengunduran diri tersebut;2 Bahwa Pasal 96 UndangUndang No.13 Tahun 2003 menyatakan :Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbuldari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2(dua) tahun sejak timbulnya hak;Oleh karenanya, gugatan perkara a quo yang menuntut hak pengakhiranhubungan kerja atas masa kerja hingga 2011 (

termasuk atas masa kerja sebelum2002 setelah adanya pengunduran diri Termohon Kasasi) adalah tuntutan yangtidak mendasar dan kadaluwarsa menurut hukum;IV Putusan Judex Facti Salah Menerapkan Hukum Pasal 193 UndangUndang No.13 Tahun 2003 Karena Menjadikan Ketentuan Pasal 59ayat (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Dan Kepmenakertrans RINomor KEP.100/MEN/VI/2004 Sebagai Ketentuan Hukum YangBerlaku Surut;1 Bahwa Paragraf 4 halaman 56 hingga Paragraf 2 halaman 57 pertimbanganhukum Judex Facti menyatakan

(dua)bulan;Bahwa benar saksi SUYANTO Alias YANTO berperan membantu pembuatan danpenjualan minuman keras jenis sopi;Bahwa benar Terdakwa juga telah beberapa kali menjual minuman keras jenis sopitersebut kepada masyarakat umum, bahwa penjualan dilakukan dirumah Terdakwa danbertujuan agar Terdakwa mendapatkan penghasilan tambahan;Bahwa benar minuman jenis sopi tersebut dijual kepada masyarakat umum dalamkemasan jerigen ukuran 5 (lima) liter dan dikemasan tersebut Terdakwa tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa

mempertimbangkandakwaan mana yang paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa didasarkan pada faktafaktayang terungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan MajelisHakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu yang paling tepat yang dikenakan kepadaTerdakwa yaitu melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo.Pasal 8 ayat (1) huruf (g) dan (i) UndangUndang Republik Indonesia No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang unsurunsurnya sebagai berikut:1 Pelaku usaha;2 Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

bulan;e Bahwa benar saksi SUYANTO Alias YANTO berperan membantu pembuatan danpenjualan minuman keras jenis sopi;e Bahwa benar Terdakwa juga telah beberapa kali menjual minuman keras jenis sopitersebut kepada masyarakat umum, bahwa penjualan dilakukan dirumah Terdakwa danbertujuan agar Terdakwa mendapatkan penghasilan tambahan;e Bahwa benar minuman jenis sopi tersebut dijual kepada masyarakat umum dalamkemasan jerigen ukuran 5 (lima) liter dan dikemasan tersebut Terdakwa tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa

atau jangka waktu penggunaan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terungkap bahwaTerdakwa menjual minuman jenis sopi dan dikemas didalam jerigen ukuran 5 (lima) literserta pada kemasan tersebut Terdakwa tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ataujangka waktu penggunaan;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapatterhadap unsur ini telah terbukti;3 Unsur Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isibersih

Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergeraksuatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus di bayar atas tunjuk,dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnyadengan jalan kadaluwarsa ;Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahunmemperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.Dan Pasal 1967 KUH perdata berbunyi :"Semua tuntutan hukum yang bersifat kebendahan maupun bersifat peroranganhapus

karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkanorang yang menunjuk adanya kadaluwarsa itu tidak usah menunjukkan suatualas hak dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkanpada itikad buruk".Dan Yurisprudensi No. 1409 K/Pdt/1996, tanggal 21 Oktober 1997 berbunyi:"Bila seseorang secara terusmenerus menguasai, menggarap tanah dan tidakpernah memindahtangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain denganmenerima pembayaran uang muka, ia adalah penggarap

Demikian pula hak atau gugatan dapat kadaluwarsa atau dapat hapuskarena lampaunya waktu;Menurut Pasal 1967 BW, semua tuntutan hak, baik yang bersifatkebendaan maupun perorangan, terhapus (kedaluwarsa) setelah lampauwaktu 30 tahun.,...dst;KemudianLebih lanjut disebutkan menurut ketentuan yang berlaku di dalamBW, suatu gugatan menjadi kedaluwarsa dalam waktu 30 tahun (Pasal 835BW: MA 19 April 1972 No.26 K/Sip/1972, Yurisprudensi Jawa Barat 1969 1972, hal 76);6.

Gugatan Penggugat Lampau Waktu (Kadaluwarsa) dengan alasan Tergugatbahwa apabila dalam gugatan Penggugat mendalilkan memiliki tanahsebagaimana gugatannya, maka Gugatan Penggugat adalah telah lampau waktu(Kadaluwarsa) karena telah lampau waktu 30 tahun, dimana Penggugat dalamgugatannya mendalilkan pada halaman 2 (dua) poin 2 menyebutkan bahwa padaTanggal 13 Februari 1968 sudah terjadi jual beli tanah yang dibeli H.

Jual belinya terjadi 13 Februari 1968 yang pada saat gugatan iniHalaman 19 dari 25 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Padt.G/2021/PN Dumdiajukan adalah sudah 53 tahun lamanya dan tanah tersebut tidak diurus danatau dipermasalahkan oleh Penggugat, sehingga gugatan Penggugat adalahtelah lampau waktu 30 tahun (Kadaluwarsa);Menimbang, bahwa Turut Tergugat dan Turut Tergugat II telah jugamengajukan eksepsi yang materi eksepsinya adalah sama, dimana setelah MajelisHakim membaca dan mencermati eksepsi

Mundam Sejahtera (Tergugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalileksepsi ini belum dapat digunakan untuk dapat menyatakan bahwa gugatanPenggugat disebut sebagai gugatan Error In Persona;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada poin 2 yang menyatakanbahwa gugatan Penggugat adalah telah Lampau Waktu (Kadaluwarsa) karena telahlampau waktu 30 tahun, dimana Penggugat dalam gugatannya mendalilkan padahalaman 2 (dua) poin 2 menyebutkan bahwa pada Tanggal 13 Februari 1968 sudahterjadi jual beli tanah

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi gugatan telah kadaluwarsa, eksepsi kewenangan mengadili(kompetensi absolut), dan eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor131/G/2017/PTUN.BDG., tanggal 14 Februari 2018, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dibatalkan dan selanjutnya

Pendapat majelis hakim ini bertentangan dengan UndangUndangRepublik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 96 yang berbunyi"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahunsejak timbulnya hak".KEBERATAN KE3 (TIGA)Bahwa Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi dalam perkara No.13/G/2011/PHI.JBI telah salah menerapkanhukum atau

Pertimbangan majelis hakim JBI telah salah menerapkan hukumatau melanggar hukum yang berlaku karena, sebab dalam undangundangketenagakerjaan telah diatur dengan jelas tentang tenggang waktu pemberian atautuntutan hak pekerja/karyawan yaitu diatur dalam UndangUndang Republik IndonesiaNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 96 yang berbunyi "Tuntutanpembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungankerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun