Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-10-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 30-06-2019
Putusan PA KENDARI Nomor 0561/Pdt.G/2016/PA.Kdi Tanggal 8 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 7
16 — 7
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2016;Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, makapemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohondalam sidang tertutup untuk umum yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon,(Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-10-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 6/G/2019/PT.TUN.JKT Tanggal 27 Februari 2020 — M. TRI PUTRA MEI SUKMA; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
103 — 53
103 — 53
nama Penggugat tanggal 2 Juli 2019, dengan amarPUUSANNYa ~ === n= nn nn nan nnn nnn nn ne nn en nee ne en nnnMenetapkan :KESATUKEDUAMEMUTUSKANMenolak banding administratif M.TRI PUTRA MEISUKMA, sebagaimana dinyatakan dalam suratnyatanggal 31 Oktober 2018 ; Memperkuat hukuman disiplin sebagaimanatercantum dalam keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1428 Tahun2018 tanggal 1 Oktober 2018 berupapemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pengawai Negeri Sipilyang
Register : 23-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PA RAHA Nomor 0050/Pdt.G/2020/PA.Rh Tanggal 14 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 6
21 — 6
tidak terbukti ada indikasi nusyuznya Penggugat,maka majelis hakim menilai Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz;Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tahapan jawabmenjawab, baik Tergugat maupun Penggugat menyatakan bahwa pada saatmasih tinggal bersama, Tergugat setiap bulannya memberikan nafkahkepada Penggugat sejumlah Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) hinggaRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) disebabkan adanya pinjaman yangharus dibayarkan meskipun Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA MANNA Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mna Tanggal 22 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 13
13 — 13
200.000, (dua ratusribu rupiah) setiap bulan, keseluruhan sejumlah Rp 3.600.000, (tiga jutaenam ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan nafkah lampau ini,Majelis Hakim berdasarkan pertimbanganpertimbangan dan fakta yangterjadi di persidangan serta berdasar asas kelayakan, kepatutan nafkahuntuk kehidupan seorang isteri dan mempertimbangkan penghasilanTergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-12-2016 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1273/Pdt.G/2016/PA.Pdg Tanggal 8 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
18 — 3
Namun demikian melepaskan tanggung jawab sebagai saumi justrudinilai tidak adil dan memberikan beban yang tidak mungkin dipikul olehseseorang (Suami) juga tidak memungkinkan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang semestinya memberikan contoh dan perlindungan terhadap wanita yangnotabenenya merupakan isteri kedua, mempunyai penghasilan tetap dantergolong berekonomi relatif mapan, menurut Majelis adalah cukup terobati jikakepada Tergugat dibebani mutah untuk Penggugat
Register : 11-08-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 18-01-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 61/G/2017/PTUN.Mks Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat:
H. Mustafa Kamal Karim
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
122 — 57
H. Mustafa Kamal Karim
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
122 — 57
Sehingga merujukpada aturan dimaksud maka sangat jelas dan terangbenderang bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan jabatandan telah diputus oleh pengadilan serta telah memilikikekuatan hukum yang tetap maka pemberhentiannyaterhitung sejak akhir bulan putusan;c.
Register : 07-01-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOYOLALI Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 14
110 — 14
Setiap atasan yang menerima permintaan izindari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukanperceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajid memberikanpertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarkidalam jangka waktu selambatlambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal lamenerima permintaan izin dimaksud";Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan sebagaimana yangtelah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan banhwa Pegawai Negeri Sipilyang
Upload : 13-11-2017
Putusan PA DEPOK Nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.Dpk 84 — 55
NAMAANAK (anak perempuan kedua) lahir di ALAMAT tanggal 09 Februari 2002sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Pencatatan Sipilyang dikeluarkan oleh INSTANSI dengan Nomor Akta Kelahiran yangditandatangani oleh NAMA (Bukti P4.B); 3.
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 39/G/2019/PTUN.GTO Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
STEVEN DJOU ST
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
222 — 121
STEVEN DJOU ST
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
222 — 121
penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihalPenangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan
Register : 31-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
YUSMANIDAR
Tergugat:
BUPATI PESISIR SELATAN
269 — 285
YUSMANIDAR
Tergugat:
BUPATI PESISIR SELATAN
269 — 285
Izin untuk melakukanperceraian baru Penggugat terima tanggal 29 Maret 2018 atau2 (dua) tahun setelah pengajuan izin.Hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) PP No 45 tahun1990 tentang Perubahan Atas PP No 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berbuny!:Halaman 10 dari 60 Halaman.
Bahwa dalil gugatan penggugat diatas adalah dalil gugatanyang keliru, tidak berdasar secara hukum dan disertai denganketidakbenaran karena Keputusan Bupati Pesisir SelatanNo.862.3/389/BKPSDM2018 Tanggal 07 Mei 2018 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah Selama 3 (tiga) Tahun seperti dalam dalil gugatan a quoadalah konsekuensi dari pelanggaran sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh penggugat sendiri.4.
Register : 19-10-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 060/G/2016/PTUN.SMG Tanggal 7 Desember 2016 — NOVIAN EKO PRASETYO Melawan BUPATI BATANG
126 — 66
126 — 66
Dalam hal ini sungguh tidak patut dan tidaklayak apabila PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak adabeban kerja seharihari mengajukan tuntutan untukmendapatkan tambahan penghasilan ;Bahwa demikian pula dalam TERGUGAT menolak PositaPENGGUGAT Angka 3 huruf a sampai dengan i yangmenyatakan sebagai berikutVide Posita Angka 4 huruf b berbunyi : b.
Putus : 23-06-2011 — Upload : 31-03-2012
Putusan PA AMBON Nomor 58/Pdt.G/2011/PA. Ab Tanggal 23 Juni 2011 — Penggugat
Tergugat
70 — 27
70 — 27
Penggugat dimana Tergugat telah memperpanjangkontrakan rumah bersama mereka tanpa sepengetahuan Penggugatdan juga berselingkuh dan bahkan telah = menikah~ denganperempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kasus initelah diadakan mediasi oleh Mediator Dra.UMMI KALSUM HS.LESTALUHU, MH. ( Hakim Pengadilan Agama Ambon ) = agarPenggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tanggabersama tetapi tidak berhasil ;Menimbang, Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 08-05-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 72 / Pid.B / 2013 / PN-PMS Tanggal 8 Mei 2013 — ASNI ARNI MANURUNG ALS ASNI ALS MAK SAMUEL
118 — 12
118 — 12
dinas masingmasing, kemudian terdakwa juga membuat surat keterangan untukmendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4) dengan cara membeli format KP4 untukmasingmasing ke dua belas orang tersebut kemudian mengisinya dan menyuruh kedua belasorang tersebut untuk menandatanganinya, selanjutnya terdakwa juga mempersiapkan Suratperpindahan dari Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dengan cara mengambil contohsurat perpindahan dari provinsi Sumatera Utara kemudian mengganti nama Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 17/G/2016/PTUN.BJM Tanggal 9 Nopember 2016 — ZAIMUDDIN, S.Ag
BUPATI TABALONG
212 — 130
212 — 130
Bahwa adapun Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat denganhormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat, hal ini berdasarkanhasil rapat Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yangmempertimbangkan/mengingat usia Penggugat masih muda danmemberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapatHalaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN.BJM.diterima bekerja
SuratKeputusan Nomor 821.2/142KEP.SVBKD, tanggal 30 November 2012Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN.BJM.10.tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Guru, hal ini sudah sesuaidengan Pasal 85 huruf i Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Pemilu, dan ketika Penggugat menjabat sebagaiKomisioner Panwaslu Kabupaten Tabalong status Pegawai NegeriSipilnya masih melekat pada Penggugat, hal ini dibuktikan bahwayang bersangkutan masih menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 01-03-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 33/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 16 Juli 2013 — EDY WALUYO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA
81 — 28
81 — 28
Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil12Yang Menjalani Masa Percobaan Lebih Dari 2 (dua) Tahun, Dan FormulirKeputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Serta Pemberhentian DanPemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun,Cacat Karena Dinas, Meninggal Dunia, Atau Tewas Dan Pemberian PensiunJanda/Dudanya; e Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa a quo, diputuskan antara lain halhal sebagaiberikut :Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipilyang
sebagaipegawai negeri sipil berdasar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor:32 tahun 1979 akan pensiun pada usia 56 tahun, sehingga Penggugat akan pensiun daripegawai negeri sipil pada bulan Juni 2012; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun BagiPegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian,Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-03-2012 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 08-07-2012
Putusan PA PALU Nomor 162/Pdt.G/2012/PA.PAL Tanggal 20 Juni 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
16 — 4
16 — 4
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil, pada Pasal 3 ayat (1) menyebutkan : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin lebih dahulu daripejabat , dari Peraturan tersebut Penggugat telah memenuhi kewajibandengan diterbitkannya Surat Keputusan No. /0/RO.HP/2011Tertanggal 21 November 2011 yang diterbitkan oleh Kepala BagianProtokol dan Perjalanan Provinsi Sulawesi Tengah
Register : 23-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 05-06-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 55/Pdt.G/2016/PN Tpg Tanggal 12 Januari 2017 — Friska Hutahaean (Pengugat)
Dukjen Saragih atau Jenhaidi Saragih ( Tergugat)
85 — 28
85 — 28
/PN.TPGPetunjuk Pelaksanan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang di dalam pasal3 PP No 45 Tahun 1999 ayat 1 telah merumuskan yaitu Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajio memperoleh ijin atau surat keteranganlebih dulu dari pejabat.
Register : 02-03-2021 — Putus : 14-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 13-K/PMT.I/BDG/AD/III/2021 Tanggal 14 April 2021 — Pembanding/Terdakwa : Nanang Sukmana
Terbanding/Oditur : Zarkasi, S.H.
132 — 47
Terbanding/Oditur : Zarkasi, S.H.
132 — 47
Bahwa Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan halhalyang menyebabkan Terdakwa terjerumus kedalam tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika golongan bagi diri sendiri bukankeinginan pribadi melainkan korban bujukan/rayuan oleh orang sipilyang memberikan sabusabu kepada Terdakwa yakni ditawari olehSdr.
Register : 02-03-2011 — Putus : 13-05-2011 — Upload : 27-06-2011
Putusan PA METRO Nomor 0209/Pdt.G/2011/PA.Mt Tanggal 13 Mei 2011 — PEMOHON para TERMOHON
75 — 16
75 — 16
Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagaiDosen. ++ errr eee ee2. Bahwa Pemohon menikah dengan TERMOHON I, padatahun 1997 sebagaimana termaktub dalam Kutipan AktaNikah Nomor ; 479/24/1/1997 tertanggal 22 Januari 1997yang dikeluarkan oleh KUA . 3. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan TERMOHONI dikarunia 2 (dua) orang anak.4.
Register : 07-03-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN BANTUL Nomor 38/Pid.B/2016/PN.Btl Tanggal 26 Mei 2016 — 1. HENDRI SETIAWAN Bin SULISTYONO
2. HENDI ARIYONO Bin SULISTYONO
118 — 62
118 — 62
Putusan No.38/Pid.B/2016/PN.BtlPRATIWI dengan menyatakan apabila pembayaran sudah lunas makaakan mendapat Surat Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipilyang ada di Hologram/ Barcode sambil menunjukkan tiga lembar NotaDinas Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada di Hologram/ Barcode, selainitu terdakwa menunjukkan kepada saksi RINAWATI PRATIWI dokumenberupa 1 (satu) bundel Nota Dinas KEMENPANRB DENGANPANSELNAS perihal Jadwal Keberangkatan Kerja KemenpanRB yangditerbitkan di Jakarta tanggal 07
CPNS) janji terdakwa tidak kunjung terealisasisehingga saksi merasa curiga maka kemudian ibu saksi yang bernamasaksi RUSMINI mencoba menanyakan hal tersebut kepada terdakwa laludijawab oleh terdakwa silahkan saja cek ke Pusat kalau mau nanti adapegawai pusat yang dipindahkan garagara ibu, dan kemudian terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi, saksi AFIDATUL UMMAH dan saksiRUSMINI dengan menyatakan apabila pembayaran sudah lunas makaakan mendapat Surat Pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipilyang
mencoba menanyakan hal tersebut kepada terdakwa laludijawab oleh terdakwa dengan nada menekan silahkan saja cek kePusat kalau mau nanti ada pegawai pusat yang dipindahkan garagaraibu, dan kemudian terdakwa kembali berusaha meyakinkan saksi, saksiAFIDATUL UMMAH dan saksi RINAWATI PRATIWI dengan menyatakanapabila pembayaran sudah lunas maka akan mendapat Surat PengantarNota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil yang ada di Hologram/ Barcodesambil menunjukkan tiga lembar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipilyang