6,42 gram, paket bijiNarkotika jenis ganja dengan berat 274,66 gram, paket daun, dan biji Narkotikajenis ganja dengan berat 15,34 gram, dan setelah dilakukan penyisihan (sampel)dengan berat 18 gram, maka total berat adalah 296,42 gram, selanjutnya yangdiduga Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman jenis ganja terdakwa tanpahak atau) melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol dalam bentuk tanaman tidakmemiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat

Negara yang berwenang.Kemudian dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medandengan Nomor : Lab. 11840 / NNF / 2016 tertanggal 31 bulan Oktober 2016Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus /2017/PN Strdikeluarkan oleh AKBP Dra.

.60044/2016 tertanggal 04 Oktober 2016 yang dikeluarkan Pengadaian(Persero) Kantor Cabang Takengon Syariah dan ditandatangani oleh Reza Fahlevi: Tangkai, daun, dan biji Narkotika jenis ganja dengan berat 6,42 gram, paket bijiNarkotika jenis ganja dengan berat 274,66 gram, paket daun, dan biji Narkotikajenis ganja dengan berat 15,34 gram, dan setelah dilakukan penyisihan (sampel)dengan berat 18 gram, maka total berat adalah 296,42 gram, yang dikuasai tanpamemiliki Izin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat

Negara yang berwenang.Kemudian dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medan denganNomor : Lab. 11840 / NNF / 2016 tertanggal 31 bulan Oktober 2016 dikeluarkanoleh AKBP Dra.

Para Permohon mengenai penetapanperubahan biodata (nama) tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat(2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon; Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara; Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Akta Kelahiran anakanaknya; Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan; Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan

Baratdengan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon,kemudian dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan, makadiperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan tempatdan tanggal lahir Pemohon , yang sepatutnya haruslah sama, mengingatalat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran danKartu Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkanoleh Aparatur Pemerintah/Pejabat

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumendokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumberdata tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalahPejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undangundang danKutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah data tentang identitas Penetapan Nomor 447/Padt.P/2019/PA.Bpp 6 dari 9seseorang (nama, tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu) yangjuga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

SE09/BC/2006.Jadi kesalahankesalahan tersebut terletak kepada Pejabat Negara bukan kesalahankami, masakan akibat dari kesalahan tersebut dibebankan kepada kami, hal inilahrasanya kurang memenuhi keadilan yang hakiki.Yang kami persoalkan yatiu : Bagaimana kalau barangbarang import tersebut sudahteryjual dimana Bea Masuk Tindakan Pengamanan tidak terhitungkan dalam hargapokok barang ?

Timurdengan Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran atas namaPemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, kemudiandihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan, maka diperolehfakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan nama ayahPemohon, yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti suratberupa Kutipan Akta Nikah, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan AktaKelahiran semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan olehAparatur Pemerintah/Pejabat

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumendokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumberdata tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalahPejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undangundang danSurat Tanda Tamat Belajar dan Kutipan Akta Kelahiran adalah data tentangidentitas seseorang (nama, tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu)yang juga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa oleh karena nama

sertamempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan dapat diterimasebagai bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas ternyata ada perbedaan data / bulan lahirPemohon II dan nama ayah Pemohon Il yang sebenarnya haruslah samadengan apa yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yangtercatat dalam bukti P2 dan P3 tersebut, karena bukti tersebut samasama dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh aparaturpemerintah/pejabat

negara yang berwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalahpejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 adalah Fotokopi kartukeluarga dan surat keterangan Kepala Sekolah

dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas namaPemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon,kemudian dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan, makadiperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan tempatdan tanggal lahir Pemohon I, yang sepatutnya haruslah sama, mengingatalat bukti Surat berupa Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran danKartu Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkanoleh Aparatur Pemerintah/Pejabat

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumendokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumberdata tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalahPejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undangundang danKutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah data tentang identitasseseorang (nama, tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu) yangjuga dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa oleh karena tempat dan tanggal

Mukri bin Nurindengan dibantu oleh TERGUGAT IV yang menerbitkan Akta Jual Beli danTERGUGAT V yang membuat surat keterangan untuk diterbitkan SPPT; Bahwa perbuatan TERGUGAT , TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill,TERGUGAT IV dan TERGUGAT V merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) dan khusus yang dilakukan oleh TERGUGAT III danTERGUGAT IV dan TERGUGAT V merupakan perbuatan melawanhukum oleh pejabat negara (onrechtmatige overhed daad) ; Berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepatutnya PENGGUGAT mohonagar

Landasan Sosiologis:1)Bahwa bertolak belakang dengan semangat dan tujuanPancasila dan UUD 1945 serta tuntutan reformasisebagaimana digambarkan dalam landasanfilosofishuruf a, pada kenyataannya telah terjadi dalampenyelenggaraan negara, praktikpraktik usaha yanglebih menguntungkan sekelompok tertentu. yangmenyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yangmelibatkan para pejabat negara sehingga merusaksendisendi penyelenggaraan negara dalam berbagaiaspek kehidupan nasional;Bahwa tujuan dan semangat KPU

Putusan Nomor 49 P/HUM/2018perbuatanperbuatan sebagaimana dimaksud dalamrumusan Pasal 169 huruf d UU Pemilu di atas:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan BebasDari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, PenyelenggaraNegara meliputi:a) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;Ccde) Hakim:)) Menteri;) Gubernur;)f) Pejabat negara yang lain sesuai denganketentuan peraturan perundangundanganyang

Juga pejabat negara yang lainseperti misalnya Kepala Perwakilan RepublikIndonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagaiDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, WakilGubernur, dan Bupati/Walikotamadya, jugatermasuk pula pejabat Pemerintanhan Daerah (DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota);Halaman 36 dari 61 halaman.

Negara yang berwenang yaitu :Rufina Indrawati Tenggono, SH, Notaris di Tangerang pada tanggal 15Oktober 2010.Bahwa pada saat PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Ilmembuat dan menandatangani kedua akta tersebut yaitu Akta PJB No.4 dan Akta PJB No. 6 pada tanggal 15 Oktober 2010 dihadapan PejabatNegara yang berwenang yaitu Rufina Indrawati Tenggono, SH,.

PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Il pada saatmelakukan perbuatan hukum yaitu membuat dan menandatanganiAkta PJB No. 4 dan Akta PUB No. 6 dihadapan Pejabat Negara yangberwenang yaitu Rufina Indrawati Tenggono, SH,. Notaris diTangerang pada tanggal 15 Oktober 2010, PENGGUGAT,TERGUGAT dan TERGUGAT II telah dewasa.b.

PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Il pada saatmelakukan perbuatan hukum yaitu membuat dan menandatanganiAkta PJB No. 4 dan Akta PUB No. 6 dihadapan Pejabat Negara yangberwenang yaitu Rufina Indrawati Tenggono, SH,. Notaris diTangerang pada tanggal 15 Oktober 2010, PENGGUGAT,TERGUGAT dan TERGUGAT Il tidak berada dalampengampuan/perwalian berdasarkan putusan/penetapan daripengadilan.3.3.

Bahwa pengikatan jual beli antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dituangkan ke dalam Akta PJB No. 4 dan Akta PJB No. 6 tidakbertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dan Akta PJBNo. 4 serta Akta PJB No. 6 tersebut dibuat atas dasar kesepakatan danpersetujuan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan persetujuanTERGUGAT Il yang ditandatangani dihadapan Pejabat Negara yangberwenang yaitu. Rufina Indrawati Tenggono, SH., Notaris diTangerang.4.

Bahwa dengan Akta PJB No. 4 dan Akta PJB No 6 yang dibuat danditandatangani oleh PENGGUGAT, TERGUGAT dan TERGUGAT Illdihadapan Pejabat Negara yang berwenang yaitu Rufina Indrawati Tenggono,SH., Notaris di Tangerang, maka berakibat hukumnya Akta PJB No. 4 danAkta PJB No. 6 menjadi akta otentik, yaitu akta yang tandatangan dari parapihaknya tidak diragukan lagi keabsahannya, karena Akta PJB No. 4 dan AktaPJB No. 6 adalah akta otentik sehingga isi dan ketentuan yang tertuangdalam Akita PJB No. 4 dan

TandaPenduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas DanAdministrasi Pengadilan ditentukan bahwa Contoh permohonan yang dapatdiajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri adalah..dst...nuruf hPermohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil (pasal 49 danpasal 50 Ordonantie Penduduk Jawa dan Madura);Menimbang, bahwa yang dimaksud Akta Catatan Sipil adalah surat ataucatatan resmi yang dibuat oleh pejabat

Negara, yakni pejabat catatan sipilHalaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PN.Wsbmengenai peristiwa yang menyangkut manusia, yang terjadi dalam keluarga dandidaftarkan pada kantor catatan sipil, seperti peristiwa perkawinan, kelahiran,pengakuan dan pengesahan anak;Menimbang, bahwa mengacu pada dasardasar peraturan tersebut, makaHakim menilai Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untukmenetapkan bahwa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Fajar Annisa yangtercantum dalam dokumen

Dengan tidak ada hubungan hukum antara Pelawan dengan Sertifikat HakMilik Nomor 2666/Desa Ciwaruga, maka dimana letak kejujuran dan iktikatbaik Pelawan;Demikian pula dalil Pelawan pada dalil perlawanan Nomor 3:melainkan dilaksanakan sendiri oleh Turut Terlawan sebagai Penjualberdasarkan ketentuan Pasal 6 UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996;Turut Terlawan adalah: Pejabat Negara (Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang) yang melaksanakan Permintaan Turut Terlawan II berdasarkanketentuan Pasal 6 UndangUndang

Milik Nomor 2666/Desa Ciwaruga atas nama lwanSetiawan (Terlawan);Sertifikat Hak Milik Nomor 2666/Desa Ciwaruga adalah merupakan hartalwan Setiawan (Terlawan) yang dibeli melalui lelang yang diadakan olehKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung (Turut TerlawanI) yang kemudian diterbitkan Sertifikatnya dan atau dibalik keatas namaTerlawan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat tanggal25 April 2012 dengan Daftar Isian Nomor 4535;Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah Pejabat

Negara,sehingga Risalah Lelang yang diterbitkan oleh Turut Terlawan adalahmerupakan Keputusan Tata Usaha Negara, demikian pula peralihanSertifikat kKeatas nama Terlawan oleh Badan Pertanahan juga merupakanKeputusan Tata Usaha Negara;Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksaperkara a quo mengingat: Pelawan sudah tidak mempunyai hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor2666/Desa Ciwaruga sejak dibalik namakan Sertifikat tersebut kepadaTerlawan oleh Badan Pertanahan; Perbuatan

;Turut Terlawan adalah: Pejabat Negara (Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang) yang melaksanakan Permintaan Turut Terlawan II berdasarkanHal. 11 dari 27 Hal.

Gaji, gaji kehormatan, tunjangantunjangan lain yang terkaitdengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidaktetap yang diterima oleh pejabat negara, Pegawai Negeri SipilHalaman 11 dari 56 halaman.

atau jaminan hari tua, uangpesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja;e.Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan namadan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lainsebagai imbalan sehubungandengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WajibPajak orang pribadi dalam negeri;Gaji, gaji kehormatan, tunjangantunjangan lain yang terkaitdengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidaktetap yang diterima oleh pejabat

negara, Pegawai Negeri Sipilserta uang pensiun dan tunjangantunjangan lain yang sifatnyaterkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunantermasuk janda atau duda dan atau anakanaknya;Penjelasan angka 3:Ketentuan Pasal 7 diubah dengan menyatukan ketentuan Pasal 7huruf b dan d, serta menghapus ketentuan Pasal 7 huruf e, sehinggaPasal 7 menjadi sebagai berikut:Pasal 7:Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPhPasal 21 adalah:a Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan

tua atau jaminan haritua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungandengan Pemutusan Hubungan Kerja;Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan namadan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lainsebagai imbalan sehubungandengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WajibPajak orang pribadi dalam negeri;Gaji, gaji kehormatan, tunjangantunjangan lain yang terkaitdengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidaktetap yang diterima oleh pejabat

negara, Pegawai Negeri Sipilserta uang pensiun dan tunjangantunjangan lain yang sifatnyaterkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunantermasuk janda atau duda dan atau anakanaknya;Penjelasan angka 3:Halaman 27 dari 56 halaman.

Terhadap peraturanperaturan berlaku secara umum berbedadengan suatu keputusan Pejabat Negara ;9.2.

Keputusan Pejabat Negara hanya berlaku kepada seorangsebagai Pejabat Negara sehingga keputusannya harus adapembatasannya yaitu 90 hari sejak diketemukannya suratkeputusan tersebut ;Pembatasan tenggang waktu untuk mengajukan Permohonankeberatan/Hak Uji Materiil tidak ada diatur terhadap peraturan yangberlaku secara umum dalam undangundang ;Namun Peraturan Mahkamah Agung RI yaitu PERMA Nomor 1 Tahun2004 Pasal 2 ayat (4) mengatur tentang pembatasan waktu pengajuanHak Uji Materiil, padahal tidak ada

bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terdapat di dalamalat bukti surat tersebut di atas ternyata ada perbedaan data / namaPemohon yang sebenarnya haruslah sama dengan apa yang tercatatdalam Kutipan Akta Nikah dengan apa yang tercatat dalam Surat TandaTamat Belajar / ljazah, karena bukti tersebut Samasama dokumen resmi(akta) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah/pejabat

negara yangberwenang.Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsinya, dimanabukti / dokumen tersebut memang berbeda, yaitu dokumen Kutipan AktaNikah para Pemohon (bukti P1) substansi fungsinya sebagai sumber dataperbuatan hukum tentang pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II dan yang berwenang mengeluarkannya adalahpejabat pencatat nikah sebagaimana yang ditunjuk oleh undangundang.Menimbang, bahwa bukti P2, adalah dokumen Surat Tanda TamatBelajar / ljazah Madrasah Aliyah Pemohon

Permohon mengenai penetapan perubahanbiodata tahun lahir tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf(a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama (PERMENAG) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa akibat kelalaian Pegawai Pencatat Nikah tersebut sangatmerugikan hak keperdataan bagi Para Pemohon;Menimbang, bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat, oleh karena itu kelalaian pejabat

Negara tersebut harusdiberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan kepastianakan perubahan biodata untuk mengurus Akta Kelahiran anakanak para Pemohon;Maka berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, ParaPemohon telah memenuhi persyaratan permohonan baik administratif maupunhukum (yaminul isthidhar), sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini menurut

pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya telah sependapatatau bersesuaian dengan apa yang telah kami kemukakan dalam SuratTuntutan, akan tetapi dalam penjatuhan hukuman (pidana) terhadap paraterdakwa ternyata terlalu ringan ; Bahwa hukuman yang dijatunkan kepada para terdakwa selain untukmembuat jera dan membina para terdakwa juga untuk mencegah agarorang lain tidak melakukan perbuatan pidana pemilu seperti yang dilakukanoleh para terdakwa dan memberikan pendidikan berpolitik kepadamasyarakat khususnya Pejabat

Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara,dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;Halaman 5 dari 8 halamanPutusan Nomor 95/Pid.Sus/2015/PT PAL Bahwa menurut kami penjatuhan hukuman terhadap para terdakwa akancukup adil jika hukuman yang dijatuhkan seperti tersebut dalam SuratTuntan kami ; Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkaratidak mempertimbangkan Surat Tuntan kami khususnya terhadap halhalyang memberatkan dan meringankan seharusnya Majelis Hakimmempertimbangkan halhal yang

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan YangBaik ;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan objeksengketa jelasjelas bertentangan dengan ketentuanperundangundangan tentang tata cara pendaftaran tanah,sehingga mengandung cacat prosedural substansi maupunmateri yang tercantum didalam objek sengketa sehinggaperbuatan Tergugat menerbitkan HGU tersebut adalahmerupakan Keputusan Pejabat Negara yang termasuk ruanglingkup pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tindak Pidana Korupsi padaTingkat Banding akanmenghubungkan unsur unsur tersebut denganfakta fakta yang diperoleh dalam dipersidangan ;Unsur ke1 yaitu : Pegawai Negeri / Pejabat Negara :26Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negerisebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

dimaksud dengan Pegawai Negeriadalah ....adalah: setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhisyarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dandiserahi tugas dalam suatu jabatan negeri,atau diserahi tugas negaralainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan PenyelenggaraNegara menurut pasal 2 Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang27Penyelenggara Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme,adalah :Pejabat

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,Menteri,Gubernur,Hakim,An fF wo NP PpPejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku,de Pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannyadengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku,Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagaisubyek hukumnya adalah terdakwa ABD.

negara dalam hal iniKantor Kepala xxxx XXXXXXXxX XXxXxx yang secara hukum dipandang sahkarena teregister dan terdapat pengesahan dari kepala desa xxxxxxxxHalaman 12Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2021/PA.GMBarat.Selanjutnya, kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagaiberikut:a.

Untuk diketahui dan dicermati oleh para penggugat bahwasurat keterangan hibah tersebut merupakan surat yang diterbitkanoleh pejabat negara yaitu kepala desa sekotong barat denganregister nomor : 21/7./1981 tertanggal 15 oktober 1981 dan haltersebut mengandung arti bahwa surat keterangan hibah tersebutmemiliki nilai pembuktian yang jelas bahwa benar telah terjadi jualbeli antara tergugat dengan amaq rumijan (orang tua penggugat 1dan 2), inaq rumenah (penggugat 3), lok naim (orang tua daripenggugat

negara mengeluarkansurat keterangan hibah yang teregister di pbembukuan kantor desa.Selanjutnya, dalil tergugat yang menyatakan bahwa teLah terjadikesepakatan LISAN dari tergugat pada tanggal 16 juni 2020 akanmemberikan tanah seluas 20 are untuk ahli waris yang berhak dari AmaqRuminep dan kemudian tanggal 20 juni kKesepakatan dirubah menjadiRp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) adalah pernyataan yangdipaksakan, karena hal tersebut hanya merupakan keinginan ataupermintaan dari para penggugat yang

negara yang diberikan wewenangoleh undangundang untuk melakukan hal tersebut, untukpertanyaan penggugat yang menanyakan bukti autentik dan ijabkabul tersebut pada dasarnya telah terjawab dan diakui secarabersamasama keberadaannya oleh penggugat dan tergugatadalah surat keterangan No:21/7/1981.

Bahwa uraian pada replik penggugat pada poin 5 merupakanuraian yang tidak benar dan keliru. terkait dengan surat keteranganNo.21 tahun 1981 tersebut merupakan surat yang disusun dandisahkan oleh kantor desa/kepala desa sekotong barat sebagaipejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu dan sangatlahtidak mungkin seorang pejabat negara/aparatur negara melakukantindakan membuat surat keterangan yang bertentangan denganaturan hukum dan dengan adanya surat keterangan itu menimbulkanHalaman 39Putusan