Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 19 September 2014 dengan NomorPerkara 48/G/2014/PTUN.PLG sudah kadaluwarsa, karena berdasarkan Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Gugatan dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara

2014 tanggal 24April 2014 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil sejak tanggal 20 Juni 2014, maka dengan demikian bataswaktu untuk mengajukan Gugatan sebagaimana telah ditentukan olehundangundang yaitu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat, karena GugatanPenggugat baru diajukan pada tanggal 19 September 2014 atau 92(sembilan puluh dua) hari, oleh karena itu. sudah sepantasnya MajelisHakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menolak GugatanPenggugat karena telah kadaluwarsa

Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hariternyata Terdakwa dapat dihadirkan lagi kepersidanganPengadilan Militer O03 Padang, maka perkara ini dapat diproseskembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang, sebelum hakmenuntut gugur karena kadaluwarsa.6.

Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu/Kadaluwarsa;1.

Bahwa gugatan kadaluwarsa juga didukung dan sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan HubunganIndustrial antara lain:a.

Putusan Nomor 603 K/Pdt.Sus/2011, tertanggal 6 Oktober 2011yang dalam pertimbanganya Majelis Hakim Kasasi MahkamahAgung halaman 12 alinea 2 selengkapnya berbunyi: Bahwa alasanpertimbangan Judex Facti telah tepat, oleh karena gugatanPemohon Kasasi telah melampaui waktu 1 (satu ) tahun, yaituPemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 4 Februari 2010 dangugatan diajukan tanggal 4 Maret 2011, sehingga gugatanPemohon Kasasi dinyatakan kadaluwarsa berdasarkan Pasal 82UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 juncto Pasal

Dengan demikian gugatan yangdiajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial melebihi tenggangwaktu 1 tahun sejak keputusan PHK oleh pengusaha, oleh sebab ituhal ini merupakan alasan gugatan yang diajukan telah kadaluwarsasesuai ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004(bukti T7);Sesuai SK Pemutusan Hubungan Kerja dari tanggal 17 September 2014maka hak menggugat atas perkara ini telah kadaluwarsa pada tanggal16 September 2015, dan jikapun diihat dari tanggal Kuasa Khusus ParaHalaman 20 dari

Nomor 36 K/Pdt.SusPHI/2017obscuur libel, premature, kadaluwarsa, nebis in idem) Majelis Hakim yangmenyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).Bahwa mengingat hal tersebut di atas sangat penting dan sangat prinsipnamun tidak dilakukan oleh Para Penggugat, sehingga merugikan ParaPenggugat sendiri sekaligus membuat tidak jelas kedudukan ParaPenggugat di dalam perkara ini;Dalam Rekonvensi:1.Bahwa dailildalil yang Penggugat Rekonvensi uraikan dalam jawaban dalamkonvensi di

No. 154 K/Pdt.Sus/201 1Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa):Bahwa dalam gugatannya antara lain Penggugat menyatakan keberatanPHK yang dijatunkan Tergugat terhadapnya sebagaimana dalil Penggugatangka 12 yang menyatakan:Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan secara sepihak olehTergugat sebagaimana tersebut pada butir (11) di atas adalah tidakmempunyai dasar hukum dan tidak sah secara hukum sehingga patutdinyatakan batal demi hukum, dengan alasan ...

dalam tenggang waktu1 (Satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihakpengusaha,Bahwa PHK terhadap Penggugat dilakukan dengan Surat KeputusanPemutusan Hubungan Kerja No. 0146/069 tertanggal 19 Agustus 2008dengan mendasarkan pada ketentuan di atas, maka menurut hukum gugatanPenggugat paling lambat harus diajukan pada tanggal 19 Agustus 2009;Bahwa oleh karena perkara ini diajukan/didaftarkan tanggal 20 Mei 2010,maka menurut hukum gugatan Penggugat tersebut telah lewat waktu (kadaluwarsa

No. 154 K/Pdt.Sus/201 1UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 96 menyatakan:Tuntutan pembayaran upah pekerja/ouruh dan segala pembayaran yangtimbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangkawaktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak;Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dirinya diskorsingberdasarkan surat No. 125HR,SM&IT/2008 tertanggal 23 April 2008, apabilamendasarkan pada Pasal 96 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 di atas, makamenurut hukum gugatan Penggugat paling lambat harus

diajukan pada akhirbulan April 2010;Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan pada akhir bulanMei 2010, maka menurut hukum gugatan Penggugat telah lewat waktu(kadaluwarsa);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannyaNo. 138/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst, tanggal 29 Juli 2010 yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat tersebut;Dalam Putusan Sela: Menolak putusan sela tersebut;Dalam

Pendapat majelis hakim ini bertentangan dengan UndangUndangRepublik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 96 yang berbunyi"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahunsejak timbulnya hak".KEBERATAN KE3 (TIGA)Bahwa Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi dalam perkara No.13/G/2011/PHI.JBI telah salah menerapkanhukum atau

Pertimbangan majelis hakim JBI telah salah menerapkan hukumatau melanggar hukum yang berlaku karena, sebab dalam undangundangketenagakerjaan telah diatur dengan jelas tentang tenggang waktu pemberian atautuntutan hak pekerja/karyawan yaitu diatur dalam UndangUndang Republik IndonesiaNo.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 96 yang berbunyi "Tuntutanpembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungankerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun

Padahal, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan : Pasal 80 ayat (1) KUHP : Setiap tindakan penuntutan itu menghambatkadaluwarsa, asal saja tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntutatau diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan didalamperaturan umum ; Pasal 80 ayat (2) KUHP: Setelah adanya hambatan itu, mulai berlakulahsuatu tenggang waktu kadaluwarsa yang baru ; Menurut putusan Hoge Raad tanggal 11 Januari 1937 No.781 menyatakanbahwa :masalah, dimana suatu surat tuduhan itu telah menyebabkan

Dengan demikian secara hukum tidak ada alasan gugurnyahak menuntut atas diri Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tyjhing,dengan alasan Kadaluwarsa oleh Majelis Hakim Pengadilan TinggiJawa Timur ;Bahwa didalam pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriKediri dalam putusannya No. 65/Pid.B/2003/PN.

dapat disimpulkan bahwa alasanalasan yangdikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur didalamputusannya, sama sekali tidak didasarkan atas faktafakta hukum yangterungkap di sidang Pengadilan baik keterangan saksisaksi, keteranganahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan denganadanya barang bukti berupa suratsurat barang tidak bergerak dan barangbergerak, yang secara rinci sudah kami uraikan dalam tuntutan pidanatanggal 04 Desember 2003 lalu ;Sedangkan menyangkut kadaluwarsa

Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama TerdakwaSlamet Riadi als Sie Ping Tjhing tersebut lebih mempertimbangkan alasanalasan yuridis sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusanPengadilan Negeri Kediri Nomor: 65/PID.B/2003 dan Memori Banding42serta Kontra Memori Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum, makaTerdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing tidak mungkin akan lepas darisegala tuntutan hukum, hanya berdasarkan pertimbangan lewat waktu(kadaluwarsa

Kediritersebut Gadi dimulai tenggang kadaluwarsa baru Vide Pasal 80 (1) dan (2)KUHP) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timurdi Surabaya tanggal 31 Mei 2004 Nomor : 77/Pid/2004/PT.Sby, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 5 Januari 2004 Nomor :65/Pid.B/2003/PN.Kdr, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sertaMahkmah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum PengadilanNegeri

memiliki izin edar maka akanmuncul keterangan dalam aplikasi atau website tersebut; Bahwa terdapat kosmetik yang tidak ada labelisasi BPOM maka ada 2(dua) kemungkinan, yaitu kosmetik tersebut tidak lulus standart yangditentukan atau tidak didaftarkan di BPOM; Bahwa suatu produk kosmetik yang terdaftar di BPOM memiliki koderegistrasi yang diawali dengan kode misalnya NA untuk produk Asiamaupun lokal dan diikuti dengan 11 (Sebelas) angka register; Bahwa kosmetik harus mencantumkan tanggal expired (kadaluwarsa

) dikemasan, penulisan komposisi dan kode izin edar tersebut harus jelasterdapat di kemasan; Bahwa kosmetikkosmetik yang berasal dari luar negeri haruslahterdapat terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia terutama mengenalkomposisi, terdapat nomor batch, dan harus didaftarkan terlebih dahulu diBPOM; Bahwa pencantuman waktu kadaluwarsa kosmetik harus lengkap, yaituharus ada tanggal, bulan, dan tahun sebagai bentuk legalitas izin edar; Bahwa diperlihatan kepada ahli barang bukti yaitu: 37 (tiga puluh tujuh

aplikasi atauwebsite tersebut; Bahwa terdapat kosmetik yang tidak ada labelisasi BPOM maka ada 2(dua) kemungkinan, yaitu kosmetik tersebut tidak lulus standart yangditentukan atau tidak didaftarkan di BPOM;Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2020/PN Bhn Bahwa suatu produk kosmetik yang terdaftar di BPOM memiliki koderegistrasi yang diawali dengan kode misalnya NA untuk produk Asia maupunlokal dan diikuti dengan 11 (sebelas) angka register; Bahwa kosmetik harus mencantumkan tanggal expired (kadaluwarsa

) dikemasan, penulisan komposisi dan kode izin edar tersebut harus jelasterdapat di kemasan; Bahwa kosmetikkosmetik yang berasal dari luar negeri haruslahterdapat terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia terutama mengenalkomposisi, terdapat nomor batch, dan harus didaftarkan terlebin dahulu diBPOM; Bahwa pencantuman waktu kadaluwarsa kosmetik harus lengkap, yaituharus ada tanggal, bulan, dan tahun sebagai bentuk legalitas izin edar; Bahwa setelah melalukan pengecekan terhadap barang dagangan milikTerdakwa

Pengaruh Lampau Waktu Terhadap Tuntutan Hak.Hak yang oleh undangundang diberikan untuk waktu tertentu akan hapusdengan lampaunya waktu)= yang. ditetapkan oleh undangundang(decheance) hak ini berhenti atau hapus dengan sendirinya, setelah lewatwaktu yang ditentukan oleh undangundang (Pasal 1520 BW);Menurut Pasal 1967 BW, semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaanmaupun perorangan hapus (kadaluwarsa) setelah lampau 30 (tiga puluh)tahun, sedangkan siapa saja yang menunjukkan adanya kadaluwarsa

kemudian dipelihara dan dirawat oleh orang tuaTergugat III yang bernama Parinem sampai Tahun 1963;Dan dari Tahun 1963 sampai saat ini Tergugat Ill yang merawat danmemeliharanya dan pada Tahun 2010 barulah gugatan Penggugat diPengadilan Negeri Rengat, oahwa berhubungan objek sengketa tersebutdirawat, dipelinara oleh Nenek Tergugat IIl sampai kepada orang tuaTergugat III (Poniem) dan Tergugat Ill merawatnya sampai saat ini yaitu +50 tahun sudah, untuk itu apabila dinubungkan dengan lampau waktu,sudah kadaluwarsa

Bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (kadaluwarsa)berdasarkan ketentuan bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk PelaksanaanBeberapa Ketentuan Dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara;a.

Bahwa dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat sekarang initelah lampau waktu (kadaluwarsa), karena tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari dihitung sejak tanggal 13 April 2011;ATAU SETIDAKTIDAKNYA:. Bahwa Para Penggugat sebenarnya telah mengetahui adanya 2 (dua)Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (i.c.

Bahwa dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat sekarang initelah lampau waktu (kadaluwarsa), karena tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari dihitung sejak tanggal 01 Mei 2012 (i.c. tanggal 1 Mei 2012 +90 (Sembilan puluh) hari = tanggal 29 Juli 2012);g.

Bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (kadaluwarsa)berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Halaman 23 dari 48 halaman. Putusan Nomor 187 PK/TUN/2016a.

Bahwa dengan demikian, maka jelas sudah bahwa gugatan ParaPenggugat sekarang ini telah lampau waktu (kadaluwarsa) berdasarkanketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena 6 (enam) Sertifikat Hak GunaBangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo terbit padatahun 1996 (i.c. tahun 1996 + 5 (lima) tahun = Tahun 2001);5.

SPPP/155/VU/2013/Ditreskrimus dengan alasan kadaluwarsa ;9 Bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 POLDA METRO JAYA direktorat ReserseKriminal Khusus Nomor B/1184/VII/2012/DitReskrimsus menyampaikan SuratPemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atas laporan Polisi Nomor 1160/K/V/2001/SATGAS OPSC tanggal 1 Mei 2001 kepada Pemohon ;10 Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan diterbitkannya Surat PerintahPenghentian Penyidikan Perkara No.

penyidikmemaparkan hasil penyidikan dan selanjutnya untuk ditanggapi olehpeserta gelar dan meminta saran pendapat peserta gelar (Vide BuktiT 29);SP2HP ke I Nomor : B/495/IV/2013/Ditreskrimsus tanggal 3 April(Vide Bukti T34) ; SP2HP ke Il Nomor : B/1184/VII/2012/Ditreskrimum tanggal 31 Juli2013 (VideBukti T35) ; Surat telegram Direktur Reserse Polda Metro Jaya Nomor : STR/659/IM/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentang penyelesaian tunggakanperkara dan meningkatkan Selra bahwa perkara sesudah lewat 12(dua belas) kadaluwarsa

dilaporkan terjadi pada bulan April1999 sedangkan sekarang sudah tahun 2013, dengan demikian jangkawaktu sudah 13 tahun, sehingga berdasarkan amanat pasal 78 ayat (3)KUHAP serta adanya Surat telegram Direktur Reserse Polda MetroJaya Nomor : STR/659/III/2013 tanggal 22 Maret 2013 tentangpenyelesaian tunggakan perkara dan meningkatkan Selra bahwa perkarasesudah lewat 12 (dua belas) tahun bagi segala kejahatan yangterancam hukuman penjara lebih dari 3 tahun agar di hentikanpenyidikannya karena telah kadaluwarsa

PoldaMetro Jaya dengan cara penyidik memaparkan hasil penyidikan dan disimpulkanperkara dihentikan penyidikannya dengan alasan demi hukum karena ParaTerlapor Tidak Cukub Bukti dan Sudah daluwarsa (Bukti T 29) ;Surat telegram Direktur Reserse Polda Metro Jaya Nomor : STR/659/111/2013tanggal 22 Maret 2013 tentang penyelesaian tunggakan perkara danmeningkatkan Selra bahwa perkara sesudah lewat 12 (dua belas) tahun bagisegala kejahatan yang terancam hukuman penjara agar dihentikanpenyidikannya karena telah kadaluwarsa

pekerja) sudahbekerja di perusahaan Termohon Kasasi selama 20 tahun lebih tanpapernah terputus dan pada saat mengajukan permohonan karena usiapensiun telah berusia 59 tahun 7 bulan (mohon dilihat bukti P.I a dan P.I b);Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 15 alinea 1 yang menyatakanmenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan Tuntutanpembayaran upah pekerja/ouruh dan segala pembayaran yang timbul darlhubungan kerja menjadi kadaluwarsa

membuktikanbahwa sejak Penggugat tidak masuk kerja yaitu bulan Mei 2010 telahmendapat ijin tidak masuk kerja kepada Tergugat sedangkan tuntutanpembayaran upah pekerja/ourun dan segala pembayaran yang timbul darihubungan kerja menjadi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua)tahun sejak timbulnya hak begitu juga permohonan Penggugat agarTergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugatkarena Penggugat sudah memasuki usia pensiun normal yaitu 55 (limapuluh lima) tahun sehingga menjadi kadaluwarsa

;9 Halhal lain yang tidak jelas, dalam hubungan antara Posita danPetitum tersebut;e Bahwa, karena gugatan para Penggugat tidak jelas dasar hukumnya,maka demi Hukum, para Penggugat, tidak memiliki Persona Standiin Judisio, untuk mengajukan gugatan ini;e Bahwa, tanpa memeriksa pokok perkara, pengadilan akanmenyatakan gugatan para Penggugat, tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard)e Dan, atau putusan lain yang seadiladilnya (ex aequo et bono);B GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU (KADALUWARSA);1Bahwa

, Penggugat menolak dengan tegas surat gugatan Penggugat,dilakukan telah lewat waktu (kadaluwarsa), lihat Pasal 171 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 82UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial;Bahwa, pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja,dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial dalam jangka waktu paling lama tahun sejaktanggal dilakukannya pemutusan hubungan kerja (lihat

dalil poin 8, terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2010,para Penggugat tidak lagi diijinkan masuk ke dalam lingkunganperusahaan, dari pengakuan para Penggugat, dan diasumsikan paraPenggugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);4 Bahwa, dari penjelasan poin 8 tersebut, sudah nyatanyata lewat waktuyang ditentukan oleh UndangUndang, karena gugatan didaftarkan kePengadilan Hubugan Idustrial pada Pengadilan Negeri Serangtertanggal 28 November 2011;Bahwa, dikarenakan gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa

Maka gugatanPENGGUGAT a quo wajib dinyatakan kadaluwarsa atau tidak berhak lagi(kehilangan hak) secara hukum untuk mengajukan gugatan.1.4.2 Bahwa dikarenakan gugatan PENGGUGAT terhadap ParaTERGUGAT , yang obyek gugatannya adalah tanah milik TERGUGATdengan berdasarkan surat hibah, PBB, serta bangunan yang telahdibangun milik TERGUGAT, dilakukan telah lampau waktu (verjaring) makagugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidak tidaknya tidak dapatditerima.lll.1 DALAM POKOK PERKARA121.

Maka gugatanPENGGUGAT a quo wajib dinyatakan kadaluwarsa atau tidak berhak lagi(kehilangan hak) secara hukum untuk mengajukan gugatan.1.4.2 Bahwa dikarenakan gugatan PENGGUGAT terhadap ParaTERGUGAT , yang obyek gugatannya adalah tanah milik TERGUGATdengan berdasarkan surat hibah, PBB, serta bangunan yang telahdibangun milik TERGUGAT, dilakukan telah lampau waktu (verjaring)maka gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidak tidaknya tidakdapat diterima.lll.1 DALAM POKOK PERKARA1.

Tentang gugatan penggugat telah daluwarsa.Menimbang, bahwa pada angka 3 eksepsi yang dikemukakan olehtergugat dan II menyatakan bahwa pihak penggugat tidak berhak lagi untukmengajukan gugatan kepemilikan objek perkara terhadap para tergugat, olehkarena para tergugat adalah sebagai pihak yang secara sah memiliki tanaha quo selama lebih dari 20 tahun, Maka gugatan penggugat wajibdinyatakan kadaluwarsa atau telah kehilangan haknya = secara hukum,disebabkan para tergugat yang memiliki tanah objek perkara

berdasarkansurat hibah, dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) serta telah25membangun rumah, sehingga gugatan penggugat telah lampau waktu(verjaring) maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat dan II pada angka 3 inimenurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan hukum, oleh karenaberdasarkan pasal 1967 KUH Perdata menegaskan bahwa masa kadaluwarsa( lewat waktu ) untuk melakukan penuntutan atas kepemilikan suatu bidangtanah setelah

lewatnya waktu selama 30 (tiga puluh) tahun, sedangkantergugat dan II mendalilkan bahwa terhadap objek perkara telah ditempatiselama 27 tahun bersama suami tergugat atau ayah dari tergugat II bernamaPetrus Palla ( almarhum ) ;Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tergugat dan II yangmenyatakan masa kadaluwarsa tersebut berlangsung selama 20 tahun, haltersebut berlaku hanya untuk pendaftaran tanah berdasarkan penguasaanphisik tanah oleh seseorang selama lebih dari 20 tahun sebagaimana yangdimaksud

seorang muslimdan muslimah yang taat, dan keduanya tetap sebagai pasangan suamiistri yang rukun dan harmonis;Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah initujuannya untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA karena sejakdulu tidak pernah diberikan kutipan akta nikah disebabkan paraPemohon belum memenuhi persyaratan administrasi numpang nikahdi KUA, karena Pemohon tinggal di Jakarta;Bahwa para Pemohon sudah berupaya memenuhi persyaratanadministrasi namun ditolak oleh KUA karena sudah kadaluwarsa

muslimdan muslimah yang taat, dan keduanya tetap sebagai pasangan suamiistri yang rukun dan harmonis;e Bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah initujuannya untuk mendapatkan buku nikah resmi dari KUA karena sejakdulu tidak pernah diberikan kutipan akta nikah disebabkan paraPemohon belum memenuhi persyaratan administrasi numpang nikahdi KUA, karena Pemohon tinggal di Jakarta;e Bahwa para Pemohon sudah berupaya memenuhi persyaratanadministrasi namun ditolak oleh KUA karena sudah kadaluwarsa

Mengenai hal ini Terbanding/dahulu Tergugat dalamuraian eksepsinya pada angka 1 (satu) menyatakan bahwa pengajuan gugatanke pengadilan telah kadaluwarsa karena obyek sengketa telah diketahuiPembanding/ dahulu Penggugat pada bulan Juni 2016.

Akan tetapi setelahpengadilan tinggi meneliti buktibukti dan keterangan saksi yang diajukan parapihak yang bersengketa terkait dengan hal itu, tidak ditemukan adanya faktahukum yang dapat dijadikan dasar untuk membuktikan bahwa Pembanding/dahulu Penggugat telah mengetahui obyek sengketa pada bulan Juni 2016.Oleh karena itu dalil eksepsi tentang kadaluwarsa pengajuan gugatan kepengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga eksepsitersebut juga harus dinyatakan tidak diterima;Menimbang

Maret 2008 sedangkanperselisinan a ouo dicatatkan ke lembaga mediasi pada tanggal 24 Januari 2010atau setelah melewati tenggang waktu 2 (dua) tahun 24 hari dari perkara a ouodidaftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2011 atau setelahmelewati wakiu 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, maka mengacu pada ketentuanpasal 96 Undangundang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, MajelisHakim harus menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluwarsa

Bahwa pasal pasal 96 Undangundang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan pasal 96 Undangundang No.13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaanberbuny pasal 96 Undangundang No.13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaani, sebagai berikut : "Tuntutan pembayaran upahpekerja/ourun dan segala pembayaran yang timbul dan hubungan kerjamenjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahunsejak timbulnya hak";Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 183 K/Pdt.Sus/20123.

rupiah ) dan mendapatkan Pil Doubel L sebanyak 3 butir,sedangkan untuk Saksi Tomsa Tafarel adalah sebesar Rp. 30.000, ( tiga puluhribu rupiah ) dan mendapatkan Pil Doubel L sebanyak 9 ( sembilan ) Butir danteam juga berhasil menemukan uang hasil penjualan pil doubel L dari dalamdompet terdakwa sebesar 110.000 ( seratus sepuluh ribu rupiah);Bahwa pada kemasan / pembungkus pil yang telah di beli oleh saksiJoko Harianto dan saksi Tomsa Tafarel tersebut tidak tertera label yang berisiketerangan tanggal kadaluwarsa

rupiah ) dan mendapatkan Pil Doubel L sebanyak 3 butir,sedangkan untuk Saksi Tomsa Tafarel adalah sebesar Rp. 30.000, ( tiga puluhribu rupiah ) dan mendapatkan Pil Doubel L sebanyak 9 ( sembilan ) Butir danteam juga berhasil menemukan uang hasil penjualan pil doubel L dari dalamdompet terdakwa sebesar 110.000 ( seratus sepuluh ribu rupiah) ;Bahwa pada kemasan / pembungkus pil yang telah di beli oleh saksiJoko Harianto dan saksi Tomsa Tafarel tersebut tidak tertera label yang berisiketerangan tanggal kadaluwarsa

TOMSA TAFAREL.tersebut tidak tertera label yangberisi keterangan tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dll;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksatersebut adalah barang bukti yang disita;Bahwa terdakwa LUCKY DIAN ANDRIANA Bin GURITNO tidak pernahmendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian dan memiliki jin dari pejabatyang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian denganmengedarkan pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapattulisan LL secara

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut: Kompetensi Absolut; Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa; Kerugian Yang Dialami Penggugat Tidak Dapat Dibebankan atauDimintakan Ganti Rugi Kepada Orang atau Pihak Lain;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor4/G/2017/PTUNBL, tanggal

1. Menyatakan Terdakwa OKTANIUS KRISMAWAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang

Maengkomselaku penerima kuasa meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2010 ;Atas dasar uraian yuridis tersebut di atas, maka jelaslah bahwa Penggugat dalammengajukan gugatan a quo didasarkan kepada Surat Kuasa yang telah kadaluwarsa,dengan deinikian Penggugat tidak memiliki "legal standing in judicio" dalammengajukan gugatan a quo;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada Surat Kuasayang telah kadaluwarsa dan Penggugat tidak meiniliki kapasitas hukum dalammengajukan gugatan a quo, maka

Dalil gugatan Penggugat didasarkan Kepada Perjanjian Bahwa Penggugatdalam Surat Gugatannya disamping mendasarkan kepada Surat Kuasa YangTidak Jelas Objeknya dan Surat Kuasa Yang salah serta Telah Kadaluwarsa,Penggugat juga mendasarkan gugatannya a quo kepada Surat Kuasa yangdirekayasa dengan Itikad tidak balk guna kepentingannya sendiriBahwa setelah Surat Kuasa tertanggal 31 Juli 2001 habis masaberlakunya,Robert L.

yang telah Tergugat ungkap a quo sekaligus membantahseluruh dalil Penggugat yang telah mengklaim tanah inilik Tergugat sebagaimiliknya berikut dalildalil yang menyebabkan tanah in casu diklaim sebagaimiliknya (Penggugat), untuk itu sudahsepatutnya baik dalildalil gugatanPenggugat untuk ditolak;1025Terhadap dalil Penggugat pada point 14 dan 15, perlu Tergugat jelaskansekaligus tegaskan, bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dan tegaskandalam ekspsinya di atas pada point 4 (empat) tentang kadaluwarsa

Maengkom sendirilahyang membentak bentak putri Tergugat dan menjelekjelekan Tergugat;28Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalildalil Penggugatuntuk selebihnya mengingat dalildalil Penggugat tersebut merupakanpemutar balikan fakta semata dan didasarkan kepada I'tikad tidak balk sertakuasa yang kadaluwarsa dan perjanjian yang tidak halal sebagaimana ditegaskandalam pasal 1337 KUHPerdata, oleh karenanya dalildalil Penggugat in casupatutlah untuk ditolakTerhadap dalil gugatan Penggugat pada