Kode etik pegawai negeri sipil dan ketentuan Bagian Butir E Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi: "Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagaiberikut:1. Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuankelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuaikeadaan yang sesungguhnya.2.

Bahwa adapun Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Percerain Bagi Pegawai Negeri Sipiltersebut adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bertujuan agar Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara danabdi masyarakat menjadikan contoh bagi masyarakat padaumumnya; agar Pegawai Negeri Sipil atau pejabat dapat mentaatinormanorma atau aturanaturan perkawinan dan perceraian;4.

Bupati/Walikota dikabupaten/kota ;Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kewenangan sebagaimanadimaksud Pasal 53 huruf e UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 diatur lebihlanjut dalam Pasal 1 Angka 17, 18, dan 20, serta Pasal 292 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan sebagai berikut :Pasal1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :Angka17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPKadalah pejabat yang mempunyai kewenangan

pemula.Menimbang, bahwa merujuk objek sengketa a quo, Penggugat adalahPegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara denganPangkat/Gol.Ruang Penata (IlIl/c), Jabatan Fungsional Umum, Unit Kerja DinasPerumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas Utara (videBukti P1 = Bukti T18) ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 11 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Kemang Dalam X/D.98 RT.005RW.002, Kelurahan Bangka, KecamatanMampang Prapatan, Jakarta Selatan di bawah72sumpahnya memberikan keterangan sebagaiberikut ;Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon kenal dengan almarhum Satriasebagai suami dari Pemohon ;Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon dengan almarhum Satriayang diadakan dirumah kakak saksi yang bernama Leo ;Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum Satria dilakukan di Catatan Sipilyang dihadiri keluarga Pemohon dan kakak dari almarhum Satria

;Bahwa prosesi pernikahan Pemohon dengan almarhum Satria di Catatan Sipilyang dipandu oleh Ibuibu ;Bahwa almarhum Satria meninggal dunia pada bulan Agustus 2009 karena sakitjantung dan disemayamkan di KantornyaBahwa semasa hidupnya almarhum Satria dengan Pemohon ada mengangkatseorang anak di tahun 1995 dan pada waktu itu almarhum masih tinggal saturumah dengan Pemohon, akan tetapi pada tahun 2000 almarhum Satria denganPemohon telah pisah rumah dimana almarhum Satria tinggal di kantornya ;Bahwa saksi

Foto copy Akta Nikah atas No. 1082 tanggal 18 Desember 2000 atas nama IrSatria Rifai dengan Ir Peni Larasati yang ytelah dinazegeling dan diperlihatkanaslinya TII.3;Bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi ahli dari catatan Sipilyang bernama Drs.

Ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara.4) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS;5) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danHalaman 22 dari 68 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2019/PTUN.PGPKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

IndonesiaNomor : B1213/KSP.00/1016/03/2018 tanggal 1 Maret 2018Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan danPengendalian Kepegawaian yang ditujukan kepada Deputi BidangPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BadanKepegawaian Negara;Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018 dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Rangkapan JayaBaru Kec.Pancoran Mas Kota Depok , sewaktu Terdakwa sedang berjalankaki tibatiba Terdakwa ditangkap oleh Saksi Windu Wahyudin,SH, SaksiHarsono, Saksi Aka Muttaqin,SH dan beberapa orang berpakaian sipilyang mengaku dari Polresta Depok yang sedang melaksanakan observasidi Wilayah Pancoran Mas menerima informasi bahwa di JI.

Allahkelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.untuk itu diperlukan data kongkrit penghasilan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pensiunan Pegawai Negeri sipilyang berdasarkan bukti P.5. gaji pensiun setiap bulannya sebesar Rp.3.584.300,00 ( tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini kehendak Tergugat makasecara hukum Tergugat tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban untukmemberikan sesuatu sebagai akibat dari perceraiannya

222222 nnn n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn ne enn nce n nn nnnneCD) re Sennen nnn nnn nce enn nmnnnnmannnnmananmnmnnmmnmmranmmeimnnimnimm eater(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut pada lajur 1 (Yusri) pada akhir bulantersebut pada lajur 9 (Juli 2018), keputusan ini disertai ucapanterima kasih selama bekerja pada Pemerintah Republik Indone(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10 (1 Agustus 2018)padanya diberikan pensiun pokok sebulan

Majelis Hakim Pengadilan NegeriTabananuntuk menyatakan hukum anak tersebut diatas tunduk danmengikuti sistem kekeluargaan pihak Purusa yaitu Penggugat selakuayah kandungnya.Bahwa dikarenakan Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dan tunduk pada Peraturan Pemerintah No.10 TahunHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Tab12.1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai NegeriSipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan LembaranNegara Nomor 3250 ), Penggugat

1979,khususnya diatur dalam Pasal 9 huruf a yang pada pokoknya menyatakan :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeriSipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan, dan didalam Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 tidak diatur adanya kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipilyang

, T5,T3 dan terakhir adanya pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 23300000045 tanggal 1 September 2016 (vide bukti T2), dan selanjutnyaberdasarkan pada Pasal 139 UU ASN yang pada pokoknya menyatakan bahwaSemua Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 masih tetap berlakusepanjang belum diadakan peraturan yang baru berdasar UU ASN (vide buktiT17), oleh karenanya mengenai mekanisme Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

50tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1)dan (2 ) PP No. 9 Tahun 1975, telah terpenuhi; Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RepulikIndonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, terhadap perkara ini telahdilakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, mediasidinyatakan tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

terlebih dahulu terhadap Penggugat dan sama sekalitidak ada hubungannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;161718Bahwa penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo (keputusanpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadapPenggugat) jelasjelas bukan merupakan suatu hukuman disiplin sebagaimanayang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, akan tetapimerupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Putusan Nomor 135 K/TUN/20132222berlaku, yang bersifatkonkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Berdasarkan Petunjuk PengisianLampiran II Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara,Nomor 0)2/SE/1980, tanggal11 Februari 1980, halaman 51, NomorUrut 13, Lajur Angka 7, jelasjelasterdapat uraian sebagai berikut: Apabilaada keberatan dari Pegawai Negeri Sipilyang dinilai, maka Atasan Pejabat Penilaimengukuhkan nilai yang sudah dibuatoleh

kesimpulanyasecara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban serta tuntutantuntutannya danmohon adanya putusan;Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka selengkapnya ditunjukkepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMNYADalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

yang ditandatangani oleh Pejabat PembinaKepegawaian dan Gubernur; Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil tersebut adalah tindakan administratif yang ditujukan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang melakukanpelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Perundangundangan di bidangKepegawaian, bukan tindakan administratif yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang

dalam prosesPemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman terhadap PeraturanPemerintah ...Halaman 54 dari63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLKPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( VideBukti T 13) tidak diatur mengenai Pemberian Surat Peringatan dan Surat Teguranterlebin dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Pemberhentian karenamelakukan pelanggaran atau tindak penyelewengan; Menimbang bahwa, oleh karena proses Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

Dalam Keputusan Gubernur Jawa TengahNo.888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 tidakada klausul Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yaitu :bagian memutuskan menetapkan, tidak ada point yangmenyatakan apabila tidak ada keberatan, makakeputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belasterhitung mulai tanggal (TMT) Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan menerima surat keputusan ini .Bahwa jika SK tersebut mendasarkan pada PP No.30tahun 1980 maka seharusnya bagian memutuskanmenetapkan, terdapat point yang menyatakan

Syarifuddin terjatuh ke arah kiri jalan tertimpa sepeda motornya.5 Bahwa benar setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menghentikanmobilnya ke arah kiri jalan dan langsung turun dari kendaraan dan langsungmengangkat sepeda motor dan memindahkannya dekat rumah penduduk,selanjutnya melakukan pertolongan dengan menghentikan kendaraan orang sipilyang lewat di TKP kemudian memerintahkan Prada Darwan Syahputra (Saksi1)dan Prada Prima ikut membawanya ke RSUD Aceh Tamiang selanjutnya Terdakwamengamankan

Pasal 8 ayat(1) Apabila perceraian terjadi atas Kehendak PegawaiNegeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkanHalaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/PDT/2021/PT KPGsebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dananakanaknya; (Vide Putusan halaman 11 dari 38halaman)(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) alah sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertigauntuk anak atau anakanaknya; (Vide ptsan him 11. )(6) Apabila bekas Istri Pegawai Negeri = Sipilyang bersangkutan kawin

OBYEK GUGATAN:22222n nnn nnnnnnn ene eeeBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) berupa: Keputusan Bupati Dompu 814.2/101/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/340/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Idrus;Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009

6bulan kepada Pemohon untuk meminta ijin perceraian melalui atasannyasesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1983, akan tetapi atasan Pemohon tidakada memberikan jawaban terhadap permohonan ijin perceraian dari Pemohondan Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung resikoakibat bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohonseorang Pegawai Negeri Sipil yang menurut Pasal 3 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan Bagi Pegawai Negeri Sipilyang