Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-01-2012 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 21-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 02/AC/G.TUN/2012/PTUN.MDO Tanggal 20 Februari 2012 — Penggugat: Marlin S Lamato.
Tergugat: Bupati Boalemo.
109 — 57
109 — 57
alasan berselingkuh dan menjadi istri kedua, sehingga melanggar PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan pasal 6 ayat 4 hurufd peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri sipil.Menimbang, bahwa didalam peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangperaturan disiplin Pegawai Negeri pada pasal 23 ayat ( 1 ) menyatakan Pegawai negeri Sipilyang
Register : 09-01-2012 — Putus : 20-02-2012 — Upload : 07-04-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 02/G/2012/PTUN.Mdo Tanggal 20 Februari 2012 — Penggugat:
MARLIN S. LAMATO
Tergugat:
BUPATI BOALEMO
127 — 56
MARLIN S. LAMATO
Tergugat:
BUPATI BOALEMO
127 — 56
berselingkuh dan menjadi istri kedua, sehingga melanggar Peraturan17Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan pasal 6 ayat 4 hurufd peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri sipil.Menimbang, bahwa didalam peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentangperaturan disiplin Pegawai Negeri pada pasal 23 ayat ( 1 ) menyatakan Pegawai negeri Sipilyang
Register : 26-10-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA LABUHAN BACAN Nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Lbh Tanggal 24 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 13
29 — 13
Nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : "Pegawai negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin terlebih dahulu daripejabat, dan ternyata Penggugat telah nyata memperoleh surat izin dari pejabatyang berwenang, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon dapatditerima;Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Lbh.Halaman 20 dari 37 halamanMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon selaku PegawalNegeri Sipil telah memperoleh
Register : 09-09-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 38/G/2019/PTUN.KDI Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
FIRMAN TALENGKO, SH
Tergugat:
Bupati Bombana
171 — 101
FIRMAN TALENGKO, SH
Tergugat:
Bupati Bombana
171 — 101
292 22 20 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn eeeTujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dankoordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakanhukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupapemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat PembinaKepegawaian dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yangtelah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan
Register : 02-09-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 25-09-2014
Putusan PA PALU Nomor 444/Pdt.G/2013/PA.Pal Tanggal 3 Februari 2014 — Pemohon VS Termohon
14 — 7
14 — 7
Dengan demikianPemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti sebagai suami istri yangsah sampai saat ini;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif telah pula memperoleh surat izin untuk melakukan perceraiandari atasannya selaku Pejabat yang diberi wewenang untuk itu (bukti P.2).
Register : 05-05-2009 — Putus : 23-07-2009 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN KUPANG Nomor 13/G/2009/PTUN-KPG Tanggal 23 Juli 2009 — Drs. FREDIK HENDRIK RADE, M.Si (Penggugat)
BUPATI KUPANG (Tergugat)
95 — 42
95 — 42
L3 : Foto copy Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tanggal 28 Maret 2006 TentangPerpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri SipilYang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I Dan Eselon4. L4 : Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/v.809/99 tanggal 27 Juni 2006 perihalBatas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang MendudukiJabatan Struktural Eselon I dan Eselon II ; 5.
Register : 10-10-2011 — Putus : 23-11-2011 — Upload : 06-02-2012
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 216-K/PM.II-09/AD/X/2011 Tanggal 23 Nopember 2011 — TERDAKWA D
43 — 25
43 — 25
umurnya belumlima belas tahun atau kalau umurnya tidakternyata bahwa belum mampudikawinYang dimaksud diketahui adalah bahwa si pelaku sudahmengetahui sebelumnya bahwa dalam perbuatan iniTerdakwa mengetahui bahwa seorang wanita umurnya belumlima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwabelum mampu kawin.Yang dimaksud dengan umurnya belum lima belas tahunadalah seorang belum mencapai umur lima belas tahunsejak tanggal kelahirannya berdasarkan akta kelahirandari Dinas Kependudukan dan Catatan SipilYang
Register : 18-02-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PA KAYU AGUNG Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.Kag Tanggal 15 Juni 2015 — Penggugat vs Tergugat
31 — 27
31 — 27
Hendaklah dia ridha dengan sedikit (nafkah), khususnya jikasuami berada dalam kesusahan dan kemiskinan.Menimbang, bahwa untuk dapat menilai kKemampuan Tergugatuntuk memberikan nafkah sewajarnya, majelis hakim menilai berdasarkankemampuan finansial Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai staf di kantor Camat Pemulutan Selatan, denganpenghasilan gaji bruto perbulan sebesar Rp. 2.490.300, (vide bukti PR.3),dan dari pendapatan tersebut Tergugat memiliki
Pada gilirannyadiharapkan bahwa pembebanan demikian akan memberi kemanfaatanbesar bagi jaminan perlindungan hakhak anak yang secara faktualseringkali menjadi korban dari disharmoni rumah tangga ayah dan ibunya.Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menilai kemampuanTergugat untuk memberikan nafkah sewajarnya, majelis hakim menilaiberdasarkan kemampuan finansial Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai staf di kantor Camat Pemulutan Selatan, denganpenghasilan
liar) tanpa izinTergugat sebagai isteri sebagaimana petunjuk Pasal tersebut, danTergugat dalam duplik rekonvensinya menyatakan bahwa ia telahmendapatkan surat izin perceraian dari Bupati Ogan Ilir, majelis hakimmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk meningkatkan kinerja PNS, Pemerintahtelah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-11-2016 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PA KENDARI Nomor 0656/Pdt.G/2016/PA.Kdi Tanggal 13 Maret 2017 — PENGGUGAT X TERGUGAT
22 — 16
22 — 16
merusak barang dalam rumah, selanjutnya Tergugat tidakmenginginkan perceraian;Menimbang, bahwa terlepas gugatan Penggugat disanggah/dibantah olehTergugat, Penggugat telah membuktikan dalildalil gugatannya dengan alat buktisurat (bukti P.1 s/d. bukti P.5) dan 2 (dua) orang saksi, masingmasing :Nurdianti binti Muhammad Ing, (saksi 1) dan Sadam bin Tega (saksi 2);....Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KARPEG/Kartu Pegawai Tergugat)adalah membuktikan bahwa Tergugat bekerja sebagai Pengawai Negeri Sipilyang
Register : 13-12-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN TAHUNA Nomor 234/Pdt.P/2018/PN Thn Tanggal 22 Januari 2019 — Pemohon:
TONAO PETRUS JANGKOBUS
189 — 54
TONAO PETRUS JANGKOBUS
189 — 54
membuat catatan pada Register Akta catatan sipil dan KutipanAkta catatan sipil yang diperuntukkan untuk itu tentang pencatatan pengesahanperkawinan orang tua Pemohon tersebut, oleh karenanya terhadap petitum angka3 permohonan Pemohon yang memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipilpada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KepulauanSangihe untuk melakukan pencatatan perkawinan orang tua Pemohon tersebutpada buku Register Akta catatan sipil dan menerbitkan Kutipan Akta catatan sipilyang
Putus : 23-07-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PT AMBON Nomor 31/PDT/2014/PT. AMB Tanggal 23 Juli 2014 — PASKALIS TURUTUBUN VS DIANA EFRASI SIPAHELUT/H; DONALD TITA; ANTONIUS SKLIRESSY; JERRY SILETY; FERDINAND TITA ( MANTAN KEPALA DESA RUMAH TIGA )
58 — 24
58 — 24
Tergugat II sulit memberikanjawaban yang benar dan pasti ada atas pokok perkara.GUGATAN REKONVENSI1Bahwa kebijakan Penggugat menarik Tergugat I ke dalam perkara ini tanpaalasan yang benar menurut hukum dapat menimbulkan kerugian bagiTergugat I, Tergugat berhak mengajukan gugatan Rekonvensi dan denganmengacu pada hukum acara perdata, Tergugat I ditetapkan sebagaiPenggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat ditetapkan sebagai TergugatRekonvensi.2 Bahwa berkenaan Penggugat Rekonvensi berstatus Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 25-10-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 116/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 2 Maret 2020 — Penggugat:
MUSLIMIN GUNTUR, SKM
Tergugat:
BUPATI LUWU TIMUR
131 — 60
MUSLIMIN GUNTUR, SKM
Tergugat:
BUPATI LUWU TIMUR
131 — 60
Bukti T3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Edaran Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor: 880/3713/SJ, tanggal 10 Mei2019, Tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan;4.
Register : 18-02-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 7
14 — 7
wajib memberi nafkah selama istri menjalanimasa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan nusyuwz ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak terbukti PenggugatRekonvensi sebagai istri yang nusyuz, sehingga Tergugat Rekonvensi wajibmemberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah ;Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban Tergugat Rekonvensimenyatakan tidak sanggup mebayar nafkah iddah, dengan menunjuk padakemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-11-2018 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 229/Pid.B/2018/PN Bit Tanggal 15 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.FRITS GERALD KAYUKATU,SH
2.NATALIA J P RUNKAT,.SH
Terdakwa:
MEI NOVILINA TAMPA'I
118 — 85
1.FRITS GERALD KAYUKATU,SH
2.NATALIA J P RUNKAT,.SH
Terdakwa:
MEI NOVILINA TAMPA'I
118 — 85
Dan saat itu terlebin dahulu dilakukan pemberkatan nikaholeh pastor dan setelah itu barulah dicatat oleh petugas pencatatan sipilyang datang saat itu, dan pencatatan sipil dilakukan di gereja itu jugasesaat setelah pemberkatan nikah dilakukan.Bahwa pada tahun 2013 atau tahun 2014 saat orang tua MEI datang keBitung dan mengatakan pada saksi bahwa MEI sebelumnya sudahmemiliki Suami dan telah menikah secara adat dengan suaminya tersebutnamun saat itu orang tuanya belum mengatakan nama dari suami MEI
Register : 09-11-2012 — Putus : 05-12-2012 — Upload : 26-02-2013
Putusan PT KENDARI Nomor 96/pid/2012/PT.Sultra Tanggal 5 Desember 2012 — - HUSNIATIN als HUSNI binti MUH. AMIN.L
76 — 27
76 — 27
tidak memenuhi rasa keadilan khususnyapada diri terdakwa yang berstatus sebagai seorangPegawai Negeri Sipil (Guru SD) ; 7777Hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahunterhadap diri terdakwa sangat memberatkan dan tidakmempertimbangkan kehidupan terdakwa yang berstatusPegawai Negeri Sipil dan memiliki tanggungan dan 4(empat) orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayangorang tua sebagai ibu kandungnya ; ~~~Bahwa hukuman pidana seberat itu maka tidakmungkin status terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 06-03-2013 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 K/TUN/2013 Tanggal 13 Mei 2013 — GUBERNUR JAMBI VS SUMPENO, SE., MM
120 — 721 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 721 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meskipun maksimum ancaman pidana terhadap suatutindak pidana yang telah yang ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/diputuskanoleh Hakim terhadap jenis tindak pidana itu dapat berbedabeda sehubungan denganberat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan atau besar kecilnya akibat yangditimbulkannya;11Berhubung dengan itu, maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri sipilyang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akan diberhentikan atau tidak, atauapakah akan diberhentikan dengan hormat
Register : 20-08-2015 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 19-05-2020
Putusan PA KENDARI Nomor 0424/Pdt.G/2015/PA.Kdi Tanggal 4 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
29 — 18
29 — 18
DALAM EKSEPSI Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syaratformal yuridis atau permohonan Pemohon kabur (ObscureLibel); Bahwa Pemohon sebagai karyawan pada PT Antam TbkKolaka Sultra merupakan perusahaan Badan Usaha MilikNegara yang sudah tentu sama dengan Pegawai Negeri Sipilyang mana jika ingin bercerai terlebin dahulu harus mendapatHal. 4 dari 40 halaman perkara No.0424/Pdt.G/2015/PA Kdiiin dari atasan, oleh karena Pemohon sampai saat ini belummendapat ijin cerai dari atasan maka permohonan Pemohontidak
Register : 05-08-2016 — Putus : 10-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PA TANJUNG PINANG Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA.TPI Tanggal 10 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 1
17 — 1
DALAM EKSEPSI;Pengadilan Agama Tanjungpinang belum memiliki kewenanganmengadili/ premature;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang wajiob tunduk dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPegawai Negeri Sipil Knhususnya Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 TentangPerubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun1983;Menimbang, bahwa yang mana Pemohon hingga saat ini belummemiliki Izin Perceraian dari
Register : 14-03-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 67/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
TIURMAIDA SITUMEANG, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA MEDAN
72 — 41
TIURMAIDA SITUMEANG, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA MEDAN
72 — 41
Sekolah yang berbunyi Kepala Sekolah dapatHalaman 12 dari 43 hal.Put.67/G/2019/PTUNMdn36.37.38.39.40.diberhentikan dari penugasan karena:....f. hasil penilaian prestasi kerjatidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik ;Bahwa hasil Penilai Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dilakukanoleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Medan Jangka Waktu Januaris/d Desember 2018 kepada Penggugat diperoleh Nilai Capaian SKP84.01 (BAIK) ;Bahwa berdasarkan hasil Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 23-07-2014 — Upload : 24-07-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 171-K/PM II-08/AD/VII/2014 Tanggal 23 Juli 2014 — HERI ANDRIANSYAH, PRATU
32 — 26
32 — 26
Saksi tidak mengetahui mengenai penggunaan narkotika oleh Terdakwa, baik mengenai tempat, waktudan caracaranya, namun dari keterangan Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh pimpinan,Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika bersama temantemannya dari sipilyang dilakukan di tempat hiburan malam.8.