MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/183/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 18 April 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/183/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 18 April 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sesuai dengan Kontrak

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/183/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 18 April 2018 sebesar Rp15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/437/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 21 Agustus 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/437/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 21 Agustus 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sesuai dengan Kontrak

Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/437/PPK/SMP/SPK-2018 tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

I Irian Jaya Nomor SK.813.2-1172, tanggal 27 Maret 1989 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk dipekerjakan sebagai guru kelas atas nama Abas Kuda;

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakfak Nomor 900/PPK-DAK/DISPORA-FF/2015, tanggal 12 Maret 2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Jabatan Pembuat Komitmen DAK dan OTSUS Kontruksipada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Fakfak Tahun 2015;

Pembuat Komitmen (PPK), sehingga yang paling bertanggung Halaman 35 Putusan Perkara No.63/Pid.Sus/2015/PN.Mksjawab dalam pekerjaan Anjungan Pantai Lamangkia Desa LamangkiaKec.

Yang dimulai dengan konsultan pengawas melaporkan kepadaTerdakwa selaku PPK bahwa pekerjaan telah selesai 100 %. KemudianTerdakwa menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaankembali pekerjaan di lapangan. Setelah ada laporan dari Tim pemeriksahasil pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100% kemudian PPK membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No.957/BAPP/PUDSDA/XV2014 tanggal O03 November 2014 yangditandatangani oleh PPK, Bahar lItung selaku Direktur CV.

pekerjaan, para pihak (PPK,Penyedia, Konsultan Pengawas, tim teknis PPK), melakukan surveylapangan bersama (mutual Check) dalam rangka mencocokkan volumedan item/jenis pekerjaan didalam kontrak dan gambar rencana dengankondisi riil lapangan.

dan Tim PHO namun ternyatavolume pekerjaan berbeda dengan kontrak, maka untuk menentukansiapa yang bertanggungjawab terhadap kondisi tersebut, Peran PPK,Wakil PPK (Direksi Teknis/PPTK) dan Konsultan Pengawas.

Selaku PPK bersama terdakwaSyahruddin, Tiar, ST. maupun Bahar litung (rekanan) selakupemilik/Direktur CV.

PPK 3b: Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1997,tertanggal 23 Juli 1997 dengan Nomor SPPT32.19.050.004.0010127.0, atas nama Tjoe TekKhiong, sebesar Rp816.000,00;5. PPK 4a: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1997, tanggal 09 Juli 1997, denganNomor SPPT : 32.19.050.004.0010126.0, seluas 1.060M2, atas nama Tjoe Tek Khiong;Hal.10 dari 26 hal. Putusan Nomor 193 PK/PDT/20146. PPK4b:7. PPK 5a:8. PPK 5b:9.

PPK 6a:10.PPK 6b:11.PPK 7a:12.PPK 7b:13.PPK 8a:14.PPK 8b:Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1997,tertanggal 23 Juli 1997, dengan Nomor SPPT32.19.050.004.0010126.0, atas nama Tjoe TekKhiong, sebesar Rp212.000,00;Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1998, tanggal 02 Maret 1998, denganNomor SPPT 32.19.050.004.0010126.0, seluas 1.060M?

Putusan Nomor 193 PK/PDT/201415.PPK Ya:16.PPK 9b:17.PPK 10a:18.PPK 10b:19.PPK 11a:20.PPK 11b:21.PPK 12a:22.PPK 12b:23.PPK 13a:Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2000, tanggal 1 Februari 2000,dengan Nomor SPPT : 32.19.050.004.0010127.0,seluas 4.080 M?

Putusan Nomor 193 PK/PDT/201424.PPK 18b:dengan Nomor SPPT : 32.19.050.026.0010126.0,seluas 1.060 M2, atas nama Tjoe Tek Khiong;Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2002,tertanggal 6 Juni 2003, dengan Nomor SPPT32.19.050.026.0010126.0, atas nama Tjoe TekKhiong, sebesar Rp 302.100,00;25.PPK 14a: Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi26.PPK 14b:27.PPK 15a:28.PPK 15b:29.PPK 16a:30.PPK 16b:31.PPK 17a:32.PPK 17b:dan Bangunan Tahun 2002, tanggal 03 Januari 2002,dengan Nomor SPPT: 36.19.051.012.0010127.0

Putusan Nomor 193 PK/PDT/201433.PPK 18a:34.PPK 18b:35.PPK 19a:36.PPK 19b:37.PPK 20a:38.PPK 20b:39.PPK 21a:40.PPK 21btanggal 2 Desember 2004, dengan No SPPT36.19.051.012.0010 127.0, atas nama Tjoe TekKhiong, sebesar Rp2.974.320,00;Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2004, tanggal 02 Januari 2004,dengan Nomor SPPT : 36.19.051.012.0010126.0,seluas 1.060 Matas nama Tjoe Tek Khiong;Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004, tertanggal2 Desember 2004, dengan No SPPT36.19.051.012.0010126.0

Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.6. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-0007.

Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.12. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-00013. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013, kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,17-12-2014.14. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok.

:KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014.16. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN 2014.tanggal 18 Desember 2014.17. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04, NO : KU.003 / 2004.A / XII / PPK/BDN 2014 tanggal 16 september 2014.

Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg : 0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014 tanggal 16 September 2014.20. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,17-12-2014.21. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok.

DIPA 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05-12-2013.22. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak, No : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014.23. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN 2014.tanggal 18 Desember 2014.24. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi NO: KU.003/2004.C/XII/PPK/BDN 2014, tanggal 16 September 2014 Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira.25. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP

(SPPJB) NomorKU.003/893/IX/PPK/BDN2014 tanggal 08 September Kepada Direktris PT.Parama Andhika Raya;Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2014 dilakukanpenandatanganan Surat Perjanjian dengan NomorHalaman 5 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMBKU.003/904.C/IX/PPK/BDN2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)yaitu saksi Petrus Marina, ST yang bertindak atas nama SatuanKerjaBandar Udara Bandanaira dan terdakwa Sijane Nanlohy sebagaiDirektris yang bertindak untuk dan atas nama PT.

Bank Maluku Cabang Utama Ambon dengan No reg :0101007618 sesuai kontrak No:KO.003/904.C/IX/PPK/BDN2014tanggal 16 September 2014.6. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02996 33949410007.

:KU.003/904.C/IX/PPK/BDN2014,tanggal 16092014.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN 2014.tanggal 18 Desember 2014.1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04,NO : KU.003 / 2004.A / XIl/ PPK/BDN 2014 tanggal 16 september2014.

DIPA 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05122013.15.1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak ,NO.KU.003/904.C/IX/PPK/BDN2014,tanggal 16092014.16.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN 2014.tanggal 18 Desember 2014.Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 7/PID.TPK/2016/PT AMB17.1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04,NO : KU.003 / 2004.A / XII / PPK/BDN 2014 tanggal 16 september2014.

tindak pidana PENIPUAN;

Kewajiban Penggugat Untuk Menyelesaikan Paket Pekerjaan PeningkatanStruktur Jalan Balai Karangan Entikong Bts.Serawak SesuaiKontrakNo.06/PPK/BM/PJNWIL.III/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli 2014.1 Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat IV lahir dari KontrakPaket Pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Balai Karangan Entikong Bts.Serawak No. 06/PPK/BM/PJNWIL.111/KB/APBN/2014 tanggal Juli 2014(selanjutnya disebut sebagai Kontrak No. 06/PPK/BM/PJNWIL.111/KB/APBN/2014, tanggal 1 Juli2014).2 Bahwa Pasal

Khusus Kontrak danDokumen Koniraklainnya.4 Bahwa ketentuan Pasal 5 huruf b angka 5), 6) dan 8) Kontrak No.06/PPK/BM/PJNWIL.III/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli 2014,menyatakan :Pasal 5HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAKHak dan kewajiban timbalbalik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrakyang meliputi kKhususnya :b.

Serawak No. 06/PPK/BM/PJNWIL.111/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat IV.5. Bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan semua perjanjian yangdibuatsecara sah (ic. Kontrak No. 06/PPK/BM/PJNWIL.III/KB/APBN/2014tanggal 1Juli 2014) berlaku sebagai undangundang bagi mereka yangmembuatnya yaitu Penggugat dan Tergugat IV;6.

Serawak No. 06/PPK/BM/PJNWIL.111/KB/APBN/2014 tanggal 1Juli 2014 (untuk selanjutnya disebut Kontrak No. 06/PPK/BM/ PJNWIL.111/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli2014).Bahwa berdasarkanasas hukum Pacta Sunt Servanda sebagaimana terkandungdalam Pasal 1338 KUHPerdata, maka demi hukum Kontrak No.06/PPK/BM/PJNWIL.III/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli 2014 berlakusebagaiUndangUndang yang mengikat Penggugat dan Tergugat IV.6 Bahwa ketentuan SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakansatukesatuan dan bagian yang tak

terpisahkan dari Kontrak No.06/PPK/BM/ PJNWILL.III/KB/APBN/2014 tanggal 1 Juli 2014, pada hurufH.angka 75 menyatakan"G.

Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. 29.B/PPK/LLG/PKJLJT//DBB/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang peningkatan jalan menujuperkantoran Pemerintah Kab. Simalungun di Sondi Raya Kec.

Kerugian Negara atas Surat PerjanjianRp.1.756.4Pemborongan (Kontrak) Nomor : 37.C/PPK/LLG/ 34.566./6PKJLJT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009 Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rp.2.249.4Nomor : 38.D/PPK/LLG//PKJLJT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009 56.999.70 Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Rp.Nomor : 29.B/PPK/LLG/PKJLJT//DBB/2009 tanggal 7 Juli 2009 357.092.950,51Jumlah Kerugian Negara Rp.4.362.984.516,37 (empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan

Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)Nomor : 37.C/PPK/LLG/PKJLJT/DBM/2009 tanggal 17 Juli 2009Re Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 38.D/PPK/LLG//PKJLJT/DBM/2009 tanggal 21 Juli 2009Re Kerugian Negara atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 29.B/PPK/LLG/PKJLJT//DBB/2009 tanggal 7 Juli 2009Re Jumlah Kerugian Negara Re (empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluhempat ribu lima ratus enam belas rupiah tiga

Ujung padang untuk kontrakNo :37.C/PPK/LLG/PKJLJT/DBM/2009 tanggal 17 juli 2009.86. Asli Surat dari Pejabat Pembuat Komitmen atas KegiatanPenanganan Jalan menuju Perkantoran Pemerintah KabupatenSimalungun di Sondi Raya Kec. Raya Kabupaten Simalungunperihal Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Selesai Fisik 100 %Nomor 154.1/PPK/LLG/PKJLJT/DBM/2009 tanggal 9 Desember200987.

C / IX / PPK / BDN 2014 tanggal 16 September 2014.6. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO NPWP : 02-996- 339-4-941-0007. Ringkasan kontrak DIPA 022.05.2.414010/2014 ,05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131.tgl,10-10-2014.8. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO.

C / IX / PPK / BDN - 2014 tanggal 16 September 2014.12. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO. NPWP : 02 996 339 4 - 941- 00013. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA 022.05.2.414010/2014, 05-12-2013, kode kegiatan : 1961 014 534131. tgl,17-12-2014.14. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok.

C / IX / PPK / BDN - 2014, tanggal 16-09-2014.16. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO : KU.006/BDN 2014.tanggal 18 Desember 2014.17. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04, NO : KU.003 / 2004.A / XII / PPK/BDN 2014 tanggal 16 september 2014.

KO. 003 / 904.C / IX / PPK / BDN - 2014 tanggal 16 September 2014.20. 1 (satu) Rangkap Ringkasan kontrak DIPA 022.05.2.414010 / 2014 , 05-12-2013 , kode kegiatan : 1961 014 534131. tgl, 17-12-2014.21. 1 (satu) Rangkap Kartu Pengawasan Kontrak tanggal 16-09-2014. No dok. DIPA 022.05.2.414010/2014, tgl. dok, 05-12-2013.22. 1 (satu) Rangkap Register Data Realisasi Kontrak, No.

KU.003/904.C/IX/PPK/BDN-2014,tanggal 16-09-2014.23. 1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggung jawab NO. KU . 006 / BDN 2014. tanggal 18 Desember 2014.24. 1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Retensi NO: KU.003/2004.C/XII/PPK/BDN 2014, tanggal 16 September 2014 Pemenuhan Standar Runway Strip Di Bandar Udara Banda Neira.25. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak NO.

Perkara No. 6/PID.TPK/2016/PT.AMB.Bahwa kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Bandar UdaraBandanaira yaitu saksi Petrus Marina, ST mengeluarkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPJB) Nomor : KU.003/893/IX/PPK/BDN2014 tanggal 08 SeptemberKepada Direktris PT.

C / XIl/ PPK / BDN 2014 pada Hari Senin tanggal15 Desember 2014 dengan Nilai sebesar Rp. 138.774.500, yang dibayarkanke rekening No. 0101007618 atas nama PT.

KU.003/904.C/IX/PPK/BDN2014,tanggal 16092014.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NO:KU.006/BDN22014.tanggal 18 Desember 2014.1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat Bulanan MC.04,NO. KU.003 / 2004.A / XIl / PPK/BDN ?

Udara Bandanaira Nomor : KU.003/904.C/IX/PPK/BDN2014.3 (tiga) lembar aktivitas rekening Nomor : 01011007618 Atas namaPT.

C / X / PPK/ BDN 2014, tanggal 16092014.1 (satu) Rangkap Surat Pernyataan Tanggungjawab NOKU.006/BDN 2014.tanggal 18 Desember 2014.1 (satu) Rangkap Berita Acara Pembayaran Sertifikat BulananMC.04, NO : KU.003 / 2004.A / XIl/ PPK/BDN 2014 tanggal 16september 2014.

Kemudian agar berkas tersebutkeseluruhan lengkap, terdakwa menandatangani perjanjian pembiayaankredit (PPK) dimana pada kolom pasangan konsumen DinarTampubolon selaku isteri terdakwa belum menandatangani. Lalu saksiBENNI PONTRI PANJAITAN kembali mendandatangani perjanjianpembiayaan kredit (PPK) an.

Saksi selakuKepala Cabang;Bahwa yang membawa surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen(PPK) atas nama terdakwa kepada Saksi adalah Benni PontriPanjaitan;Bahwa Pada saat terdakwa membawa surat PerjanjianPembiayaan Konsumen (PPK) kepada Saksi, tidak ada Saksitanyakan apakah benar atau tidak tandatangan Dinar Tambubolonselaku isteri terdakwa yang ada pada surat PerjanjianPembiayaan Konsumen (PPK) tersebut karena mengenaikebenarannya itu adalah sudah dipercayakan dan tanggung jawabBenni Pontri Panjaitan

);Bahwa yang menandatangani surat Perjanjian PembiayaanKonsumen (PPK) adalah Konsumen, Isteri atau Suami Konsumendan pihak PT.Mega Auto Finance;Bahwa nama dan tandatangan atas nama Dinar Tampubolonselaku isteri terdakwa ada tercantum pada surat PerjanjianPembiayaan Konsumen (PPK) akan tetapi yang menandatanganiadalah Benni Pontri Panjaitan ;Bahwa maksud dan tujuan Benni Pontri Panjaitanmenandatangani tandatangan Dinar Tampubolon selaku isteriterdakwa pada surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK

PPK) adalahKonsumen, Isteri atau Suami Konsumen dan pihak PT.Mega Auto Finance.dengan kata lain dalam permohonan kredit yang diajukan Terdakwatandatangan isteri ada tercantum pada surat Perjanjian PembiayaanKonsumen (PPK).

Bahwa Saksi keberata terdakwa mengkredit sepeda motorkarena untuk mengkredit sepeda motor tersebut ada surat PerjanjianPembiayaan Konsumen (PPK) dan pada surat perjanjian PembiayaanKonsumen (PPK) tersebut ada tercantum nama dan tanda tangan Saksi selakuisteri terdakwa menyetujui mengkredit sepeda motor tersebut, padahal Saksitidak pernah menyetujui dan tidak pernah menandatangani PerjanjianPembiayaan Konsumen (PPk) tersebut dan tanda tangan Saksi tersebut adalahdirekayasa atau dipalsukan.

Majalengkayang memiliki tupoksi yaitu. : memimpin, mengkoordinasikan danmengendalikan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program PengembanganKecamatan (PPK) pada Kecamatan Dawuan.e Bahwa pada Tahun 2003, Tahun 2004 dan Tahun 2005 Unit PengelolaKegiatan (UPK) Program Pengembangan Kecamatan (PPK) padaHal. 2 dari 21 hal. Put.

Dawuan Kab.Majalengka;Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pendanaan (SP2) No.07/SPPD/PPK/VIIV2005 tanggal 1 Agustus 2005;Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Penggunaan dana Kolektif (BAPDK)No.07/BAPDK/PPK/VII/2005 tanggal 1 Agustus 2005;Copy 2 (dua) lembar rekening Bank BRI Unit Dawuan No. Rek.33216202 tanggal 1 desember 2004 dengan saldo sebesar Rp.73.498.286.,dan Rp.10.000.277,;Copy 1 (satu) bundel Kwitansi Angsuran SPP An. Kelompok M.

Majalengka tanggal 4 Agustus 2004;e Copy 1 (satu) bundel Surat Penetapan Camat (SKC) Dawuan untukBantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) hari Jumat tanggal17 Juni 2005;Terlampir dalam berkas perkara ;8.

No. 788 K/Pid.Sus/201 1Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 64 ayat (1) KUHP).Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan alasan perbuatan TerdakwaMOCHAMAD RIFA'l, S.Ag. yang telah menyalahgunakan keuangan danabergulir yang ada di UPK PPK Kec. Dawuan tersebut dilakukan secaraberulangulang dalam kedudukannya sebagai Ketua UPK PPK Kec.

pada pertimbangan putusan halaman 37 s/d 38, yangmenyatakan bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian pegawai negeri,karena Terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai Ketua UPK PPK Kec.Dawuan mendapatkan gaji dari UPK PPK Kec.

Pembuat Komitmen (PPK)Mahyaruddin Dalimunthe,ST menerbitkan Surat Penunjuk Penyedia Jasa(SPPJ) dengan nomor : 003.16/PKLBS/PPK/DPUPE/2009 yang ditujukankepada CV.

) karena Polis diberikan kepada PPK sebagai jaminan atas CV.

CahayaGemilang dengan PPK dan saksi pernah lihat kontrak tersebut ;1.

tersebutmaka PPK membuar Berita Acara Pembayaran yang diketahui Kepala Dinas.

Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015BUKTI PPK 13SERBAGUNA DAN JALAN KOMPLEK PLTU IlBANTEN LABUHAN;FC KONTRAK PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALANLINGKAR SELATAN KOTA SALATIGA STA 1+850sampai dengan STA 8+350 TAHUN ANGGARAN 2008;HAL PEMBAYARAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PERTIMBANGANHAKIM ADALAH SALAH, HAL INI DIBUKTIKAN OLEH PEMOHON PKDENGAN BUKTI PPK 14 SAMPAI DENGAN BUKTI PPK 18BUKTI PPK 14BUKTI PPK 15BUKTI PPK 16BUKTI PPK 17BUKTI PPK 18FC SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN KERJASAMA(KSO) PT KUNTJUP PT KADI INTERNATIONALDAN STEMPEL

KSO;FC KONTRAK PERJANJIAN PEMBORONGAN PASAL5 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN;FC SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN;FC BERITA ACARA PERNYATAAN PRESTASIPEKERJAAN;FC BERITA ACARA PEMBAYARAN;UNSUR PERSEKONGKOLAN DALAM PROSES PELELANGAN YANGDIJADIKAN PERTIMBANGAN DALAM MEMUTUSKAN OLEH HAKIMADALAH TIDAK BENAR, HAL INI DIBUKTIKAN DALAM BUKTI PPK19sampai dengan BUKTI PPK 24 YAITU SEBAGAI BERIKUT:BUKTI PPK 19BUKTI PPK 20BUKTI PPK 21BUKTI PPK 22BUKTI PPK 23BUKTI PPK 24SURAT JAWABAN DARI PEMERINTAH KOTASALATIGA MENGENAI

Nomor 166 PK/Pid.Sus/20151+850sampai dengan STA 8+350 TAHUN ANGGARAN 2008 SUDAHSESUAI DENGAN PERATURAN YANG ADA, HAL INI DIBUKTIKANDENGAN BUKTI PPK 25 sampai dengan BUKTI PPK 29 YAITU SEBAGAIBERIKUT :BUKTIPPK 25 : FC KEPPRES No 80 TAHUN 2003 BAB II LAMP 1;BUKTI PPK 26 : SURAT PERNYATAAN JOHN M MANOPPO;BUKTIPPK 27 : FC PERATURAN MENTERI KEUANGAN 81/PMK.07/2008;BUKTI PPK 28 : LAPORAN DARI KEPALA DISHUB KOMBUDPAR;BUKTI PPK 29 : LAPORAN AKHIR TAHUN 2014 LURAH CEBONGAN,RANDUACIR, KUMPULREJO, KECANDRAN

Nomor 166 PK/Pid.Sus/2015Diajukannya bukti PPK 22 dan bukti PPK 23 menguatkan bukti PPK19sampai dengan bukti PPK 21 dan ini menunjukkan kebenaran adanyapemalsuan data lokasi pembuangan tanah oleh PT Bali Pasific Pragamayang diketahui oleh Panitia Lelang, oleh Koordinator ULP, oleh TimAdvisor, oleh PPKom dan oleh Walikota;Pemalsuan ini jelas melanggar Pakta Integritas, melakukan tindak pidana,dalam pelelangan PT Bali Pasific Pragama secara otomatis gugur;Bukti PPK 22 dan bukti PPK 23 ini semakin menguatkan

30 : FC PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 1296 K/Pid.Sus/2013 TANGGAL3 FEBRUARI 2014;BUKTI PPK 31 : FC PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TIPIKORSEMARANG NOMOR 03/Pid.Sus/2013/PT TPK SmgTANGGAL 06 FEBRUARI 2013;BUKTI PPK 32 : FC PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PENGADILANNEGERI SEMARANG NOMOR 56/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG TANGGAL 22 OKTOBER 2012;Bahwa bukti PPK 30 sampai dengan bukti PPK 32 membuktikan secarayuridis bahwa keputusan Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi danMahkamah Agung (Kasasi)

,M.Pd. selaku PPK dengan nilai kontraksebesar Rp. 4.925.000.000,Bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak)tersebut, MURNIATI Direktris PT.

Dalam proses penetapan HPS oleh PPK tidak melihat prosesnya, PPKmenyusun HPS berdasarkan catalog yang ada di ruang kerjanya;3.

untuk kegiatan PPK yangdilaksanakan tahun 2015 dilakukan oleh PPK yang menggantikanTerdakwa yaitu ASTO WAHYONO;Halaman 51 dari 89 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2018/PN Mtr6.

kedua atas Perpres No 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, selaku PPK terdakwa mempunyai tugaspokok dan kewenangan sebagai berikut :a.

/ Jasa Pemerintah, selaku PPK terdakwa mempunyai tugaspokok dan kewenangan sebagai berikut :a.

PPK
Pembanding/Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PERKERJAAN UMUM
Terbanding/Penggugat : PT. HASTOMULYO ADIPRIMA

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dalam hal ini KASRIANSYAHselaku Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KutaKartanegara selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan LanjutanPeningkatan Jalan Muara Kaman Ulu ke Simpang Sabintulung Kecamatan MuaraKaman, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.01 Tenggarong, didampingioleh kuasanya bernama Harman, S.H. dan Alfince Yoel Lufung, S.H.

/POKJA06/ULP/FISIK.LPIMKS.ULANG/IX/2016 tanggal30 September 2016 dan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :004/PPK/MK.ULUSDS/DBM /X/2016 tanggal 07 Oktober 2016;Halaman 6 dari 40 Put.

PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;Halaman 13 dari 40 Put.

Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :1)2)3)4)5)i)8)Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai denganharga yang telah ditentukan dalam kontrak;Meminta fasilitasfasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPKuntuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDNsecara periodik kepada PPK;Menlaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwalpelaksanaan

Hal tersebut sebagaimana tertuang didalam syaratsyarat umum kontrak pada angka 62.2 sub bab Prestasi Pekerjaan huruf a angkake 1 dan angka 62.3 sub bab Denda dan ganti rugi huruf g, yang menyebutkan : 62.2 Prestasi Pekerjaan huruf a angka ke 1;Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK,dengan ketentuan : 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporankemajuan hasil pekerjaanY 62.3 Denda dan ganti rugi huruf g;Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK

CAHAYA TUNGGAL ABADI / DIREKTUR UTAMA KASRIEL RUSLIM
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 2.2 PROVINSI SUMATERA BARAT SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT

SOS
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung II Direktorat Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

SOSMELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN JALAN TOLCIMANGGISCIBITUNG II DIREKTORAT JALAN BEBASHAMBATAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAPUTUSANNomor 143/PDT.G/2021/PNCkrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatunkan putusan dalam perkaragugatan antara :SUGENG RIYANTO, S. SOS, bertempat tinggal di Kp.

., CHARLES SITUMORANG, S.H.Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat YASINHASAN BHAYANGKARA & PARTNERS, berkantor di TamanPondok Gede Blok B2 Nomor 9, Jati Rahayu, Pondok GedeKota Bekasi, Jawa Barat, 17414, Indonesia. berdasarkan suratkuasa khusus Nomor : I/SKYHB Law/VI/Bks 2021 tanggal 09Juni 2021, untuk selanjutnya sebagai PenggugatMELAWANPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Jalan Tol CimanggisCibitung II Direktorat Jalan Bebas Hambatan KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RepublikIndonesia

Menjadikan Pemerintahn Republik Indonesia qq KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat qq Direktur Jenderal BinaMarga qq Direktorat Jalan Bebas Hambatan qq, qq Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TolCimanggisCibitung Il selaku Tergugat yang notabene adalah InstansiPemerintah yang memerlukan tanah, yang dimasukan dalam gugatanperbuatan melawan hukum;b.

suratNomor : 70/PPK/SEKRE/VI2017 tanggal 5 Juni 2017 yang meminta agarCV.Suci Karya segera melakukan perbaikan atau penggantian bahanpakaian yang sesuai dengan spesifikasi kontrak mengingat masapelaksanaan kontrak tinggal 5 hari lagi.

Suci Karyatidak mau melaksanakan, kemudian 2 (dua) hari setelah berakhirnya masapelaksanaan kontrak yakni pada tanggal 10 Juni 2017, Drs.H.AH Agustionselaku PPK melayangkan surat Nomor : 72/PPK/SEKRE/VI2017 tanggal12 Juni 2017 yang memberitahukan telah terjadi wanprestasi olen CV.SuciKarya karena tidak dapat menyediakan bahan pakaian sesuai denganspesifikasi kontrak dan akan dikenakan sanksi sebagaimana yangdiperjanjikan dalam kontrak No.33/PPKSEKRE/IV2017 point F tentangPembayaran Denda angka 72.3

/SEKRE/VI2017kepada CV.Suci Karya yang meminta agar CV.Suci Karyasegera melakukan perbaikan atau penggantian bahan pakaian yangsesuai dengan spesifikasi kontrak sebagaimana yang tertuang dalamkontrak point 30.4, akan tetapi surat ini tidak ditindaklanjuti olehCV.Suci Karya sampai batas kontrak tanggal 10 Juni 2017, sehinggapada tanggal 12 Juni 2017 dengan Surat Nomor72/PPK/SEKRE/VI2017 perihal Pemberitahuan, PPK telahmemberitahukan kepada CV.Suci Karya bahwa telah berakhirnyamasa pemesanan barang

Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat yang mengatakan padatanggal 25 April 2017 telah mengajukan permintaan pembayaran100% kepada PPK (Tergugat) akan tetapi surat tersebut telah ditarikkembali oleh pihak Penggugat karena terdapatnya persoalanterhadap hasil uji bahan pakaian yang diadakan oleh Penggugat.2. Bahwa berkenaan dengan surat dari pihak Tergugat tersebut,samasekali tidak benar karena kode surat keluar dari PPK adalah..../PPK/SEKRE/....

tidak mempunyaidasar hukum karena PPK mengeluarkan surat No. 70/PPK/SEKRE/VI2017tanggal 5 Juni 2017 adalah menindaklanjuti hasil uji Dinas Perindustrian danEnergi DK!

dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik /Kecamatan ( PPD / PPK ) Manokwari Barat Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPD / PPK.; Bahwa yang menunjuk dan mengangkat Terdakwa sebagai Ketua Panitia PemilihanKecamatan (PPK) Manokwari Barat bersama Terdakwa ISHAK MARAN, Terdakwa FILEMONJACOB S.

ARIKS AnggotaPanitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Manokwari Barat dan sdr.

Pemilihan Distrik / Kecamatan ( PPD / PPK ) ManokwariBarat Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugasPPD / PPK.

KPU Kab./ / 2019, tanggal 12 Januari 2019, tentang Penetapan dan PengangkatanAnggota Panitia Pemilihan Distrik / Kecamatan ( PPD / PPK ) Manokwari Barat KabupatenManokwari untuk Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPD / PPK..

Pemilihan Umum 2019 dan Perpanjangan Masa tugas PPK Manokwari Barat.