OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/014/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/88/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMustakim.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang

Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalan pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Bukan merupakan sengketa Hukum Kepegawaian sebagaimanadiatur dalam UU No.43/1999 karena Tergugat maupunPenggugat tidak termasuk dalam golongan Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada UU No.43/1999;b. Sengketa antara Tergugat dan Penggugat merupakanperselisinan hubungan industrial;c. Perselisihan hubungan industrial antara Tergugat selaku SMEmployee Services PT.

Pasal 82 ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danHalaman 24 dari 40 halaman putusan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Rgtterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 31 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi HukumIslam dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan ketentuan Administrasi Pegawai

Tergugat dinilai telah melakukan manipulasi hukumdalam melakukan pemberhentian Penggugat, maka SuratKeputusan Tergugat Nomor : 2795/A4.2/KP/2011, tanggal 14Pebruari 2011, telah tidak sesuai dengan PeraturanPerundang Undangan yang berlaku dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik :Bahwa Tergugat tidak memahami Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 secara utuh, komprehensip karena jikadiamati di dalam penjelasan Pasal 9 Peraturan PemerintahNomor : 32 Tahun 1979 menjelaskan Pegawai Negeri Sipilyang

Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeriatau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalamsuatu. korporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkapdimuka persidangan terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipilyang menjabat selaku Kepala Dinas Pertanian PropinsiSulawesi Tenggara, pada tahun 2008 terdakwa telahmenandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor027/1121.a/2008 tanggal 26 Agustus 2008 mengenai pekerjaanPengadaan Sapi Bali 20 ekor sapi jantan dan 100 ekor sapibetina

dengan hormat atas nama Penggugat,bukan hanya dengan PP No. 11 tahun 2017 akan tetapi adabeberapa ketentuan peraturan perundangundangan yaitu UUNo.5 tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, UU No.30 tahun2014 dan Keputusan Bersama (SKB) Meteri Dalam Negeri,Halaman 27 dari 101, Putusan No. 8/G/2019/PTUN.PDG.Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegeawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Tinggal Perumahan SalasahIndah Blok J/10 Jorong Batang, Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung,Provinsi Sumatera Barat ;Menimbang, bahwa setelah saksi bersumpah menurut agamanya danakan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yangsebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnyatermuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagaiberikut ;Bahwa saksi sebagai Kasubdit pada BKPSDM Kabupaten Sijunjung;Bahwa saksi bertugas melakukan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa benar sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa mendapat kabar telepon dari temannya orang sipilyang bernama Sdr. Pujianto alias Puting Saksi6 yang mengabarkan bila telah terjadi perkelahian antaraanggota TNI dengan Polisi di tempat perudian di Desa Tlogo Kanigoro Blitar.2211.

Bahwa benar sekira pukul 21.50 Wib Terdakwa mendapat kabar telepon dari temannya orang sipilyang bernama Sdr. Pujianto alias Puting Saksi6 yang mengabarkan bila telah terjadi perkelahian antaraanggota TNI dengan Polisi di tempatperjudian di Desa Tlogo Kanigoro Blitar.8.

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/016/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/090/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSudirman, SP.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009

39/G/2017/PTUN.MTR 40menginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016; Bahwa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

PTUNMTR20.21.Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.3/028/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.3/125/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/028/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/125/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Guntur, SE;3.

Hasan Basri S, S.H, M.Si. sebagaimana bunyi Diktumkedua keputusan a quo yakni :Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut di bawah ini:Nama : Rd. Hasan Basri S, S.H, M.Si.NIP : 19630614 198403 1 001Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 14 Juni 1963Halaman 5 dari 104 HalamanPutusan Perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.JBI.Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IV/aJabatan : Fungsional UmumUnit Kerja : Biro Umum Setda Provinsi Jambic.

pemberhentian karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan (objek sengketa) dikeluarkan telahmengabaikan azas ketidak berpihakan.Hal mana : azas ketidak berpihakan adalah azas yang mewajibkanBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/ataumelakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkankepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.Hal ini : dapat penggugat buktikan bahwa ada Pegawai Negeri Sipilyang

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/061/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/244/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Sarifuddin.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun

Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalah pencabutan SK Calon PegawalNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Aparatur SipilNegara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi,tanggal 10 September 2018; Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,Halaman 19 dari 34 halaman Putusan No. 69/G/2019/PTUN.Mks.6.7.10.11.12.13.Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10Bukti T 11Bukti T 12Bukti T 13Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 TentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Pemerintahdiantaranya :Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya juga memuat tentangsanksi Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil;Menimbang, bahwa penerapan dari masingmasing PeraturanPemerintah tersebut tergantung dan harus disesuaikan dengan tingkatkesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipilyang

perbuatan yangHIm. 29 dari 36 hlm Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.ABN.tidak tepat (keliru) sebab objek sengketa yang diterbitkan Tergugattersebut berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil dan bukanlah berdasarkan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

09 Mei 2012, MajelisHakim telah membaca sungguhsungguh dan seksama, maka penetapan tersebut dalammempertimbangkan suatu permohon tidak ada dasar hukumnya yang dikemukan akantetapi dalam amar permohonan tersebut mucul tergugat berhak mendapatkan % dari hakpensiun Penggugat ;Menimbang bahwa, menurut majelis Hakim munculnya Tergugat mendapatkanuang % hak dari pensiunnya Penggugat berdasarkan pasal 8 Peraturan PemerintahNomor 10 tahun 1983 tentang Izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang

dan 2) ketentuan ketentuan yang bersifat materli/substansi.Bahwa memperhatikan pula pertimbangan Majelis Hakim dalamputusannya pada halaman 51, ad.2) Kewenangan dari BadanPertimbangan Kepegawaian (Bapek) dan prosedur upaya BandingAdministrasi terhadap penerbitan obyek sengketa sebagaimana tersebutdalam alinea 1 (pertama) , alinea 2 (Kedua) dan alinea 3 (Ketiga) sampaidengan pertimbangan halaman 52 pada alinea 1 (Pertama) disebutkan :"Menimbang, bahwa ketentuan diatas mengikat bagi Pegawai Negeri Sipilyang

ratus delapan puluh satu rupiah) = Rp.142.905.751,56 (seratusempat puluh dua juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh satuRupiah, lima puluh enam sen) atau sekitar jumlah itu;Bahwa perbuatan Terdakwa Fransisco Pea Djone, SE diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Jo Undangundang No.20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Fransisco Pea Djone, SE seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PrimairBahwa ia terdakwa AZMI OLIVIN, ST Bin MUNIR selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Wilayah III BidangTata Bangunan dan Konstruksi Dinas Cipta Karya Aceh yang diangkat berdasarkanKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

langsung menangkap Terdakwa dan barangbukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.Perbuatan ia Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SubsidairBahwa ia terdakwa AZMI OLIVIN, ST Bin MUNIR selaku Pegawai Negeri Sipilyang

OBYEK GUGATAN:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/123/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.3/419/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaMuhammad Husni.Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009

Eksekutif LP2DPN yaitu LSM yangmenginvestigasi terhadap masalan pencabutan SK Calon PegawaiNegeri Sipil sebanyak 134 Orang pada bulan September 2016;wa saksi menyatakan yang diketahui tentang masalah pencabutan SKCalon Pegawai Negeri Sipil Kategori Il adalah pada awal bulan September2016 timbul keresahan dari 134 orang Calon Pegawai Negeri Sipil diKabupaten Dompu yang sebelumnya sudah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil dan sudah mendapatkan NIP; Bahwa saksi menyatakan 134 Calon Pegawai Negeri Sipilyang

PTUNMTR20.21.Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/071/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/279/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/071/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/279/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama LilyMaryati, A.Ma;3.