Ditemukan 4979 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 174/Pid.B/2016/PN Sda
Tanggal 7 Juni 2016 — I Slamet Riyadi alias Bambang II Achmad Munir
499
  • 159,160) ;Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana terurai dalam faktadiatas bahwa surat KTP dan KK yang dibuat oleh saksi Tjuk Biantoro, S.Sos.yang bahan bakunya berupa blangko KTP dan KK yang tertulis diterbitkan olehInstansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan KotaSurabaya yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi tersebut jelasmenimbulkan kerugian bagi instansi yang diberi kKewenangan oleh undangundang untuk menerbitkan dokumen tersebut in casu Kantor Pencatatan Sipilyang
Register : 19-11-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PT MANADO Nomor 195/PDT/2020/PT MND
Tanggal 21 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat I : JURIKE PASEKI Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat II : ALBERT PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat III : STEFI TH. PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Pembanding/Tergugat IV : MARTHEN PINANGKAAN Diwakili Oleh : JANTJE RUMIMPUNU, SH
Terbanding/Penggugat I : REFLY M. RORINGPANDEY
Terbanding/Penggugat II : KENEDY E. RORIMPANDEY
Terbanding/Penggugat III : ORBY RORINGPANDEY
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
Turut Terbanding/Tergugat VI : Kepala kantor ATR BPN Kabupaten Minahasa
Turut Terbanding/Tergugat VII : Pemerintah Republik Indonesia Cq Gubernur Propinsi Sulawesi utara Cq bupati Minahasa Utara cq hukum tua Desa Mapanget Kabupaten Minahasa Utara
172106
  • bukti P10) tersebut memang tidak ada makaseharusnya SHM No.31/Mapanget harus dikesampingkan dalam perkaraaquo;Bahwa Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkatpertama yang tidak memberi pertimbangan hukum yang benar tentang buktiT TUN, ,IV10 yaitu salinan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No.47/Pdt.G/2019/PN.Arm yang menyatakan kesaksian saksi DJEFRI NICCOGERUNGAN Pengailan Negeri Airmadidi Nomor:Bahwa begitu juga sesualdengan keterangan saksi DJEFRI NICCO GERUNGAN Pegawai Neteri sipilyang
Register : 06-07-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 06-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 389/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 30 Agustus 2017 — ANANG BASUNI, S.H.,M.H >< SABRI ZAKARIA bin H.ZAKARIA CS
5449
  • No.389/ Pdt/2017/PT.DKIPengadilan Agama Jakarta Timur teregister denganNo.1005/Pdt.G/2015/PA.JT Terhadap Tergugat dan Turut Tergugat ;16.Bahwa perlu diketahui, Tergugat adalah seorang mantan Pegawai Negeri Sipilyang sudah sangat lama pensiun, saat ini umur Tergugat 73 tahun, memilikikondisi kesehatan yang sangat rapuh, menderita berbagai macampenyakit bahkan sering mengalami lupa akan sesuatu. Namun dalamkondisi seperti itu pada kenyataannya setelah mendiang istri Tergugatterdahulu.
Register : 01-04-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 49 - K / PM-I-03 / AD / IV / 2014
Tanggal 13 Oktober 2014 — Praka Hengki
7429
  • Bahwa benar Terdakwa telah3 (tiga) kali melakukanpenyalah guna Narkotika jenisabu yang pertama jyaitupada saat Terdakwa masihberdinas di Yonif131/Brsbersama Serda Opik (saat iniTerdakwa tidak mengetahuiSerda Opik berdinas dimana)kemudian yang keduakalinya pada bulan Maret2012 dilakukan di TerminalAur = Kuning BukittinggiSumbar, Sabu tersebutTerdakwa beli dari orang sipilyang Terdakwa kenal dariSerda Opik bernama Sdr.
Register : 03-08-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 24-05-2019
Putusan PA KETAPANG Nomor 0372/Pdt.G/2015/PA.Ktp
Tanggal 19 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
257
  • Bahwa, Tergugat Rekonpensi keberatan atas tuntutan nafkahiddah yang jumlahnya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima jutarupiah) dan bersedia memberikan nafkah iddah tersebut sesuai dengankemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi, PenggugatRekonpensi telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknyasebagai berikut:eSBahwa, Tergugat Rekonpensi adalah ayah
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 172/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD RIZAL, S.H.
Tergugat:
Bupati Batu Bara
17270
  • Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182/6597/SJ Nomor 15 tahun 2018 dan NomorHalaman 17 Putusan Nomor : 172/G/2019/PTUNMDN.9.10.11.153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan
Register : 31-07-2019 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor Nomor : 67/Pid.Sus-TPK / 2018/PN.Bdg
Tanggal 22 Oktober 2018 —
5819
  • Pada tanggal 25 April 2018 saksi menyerahkan uangtunaisebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) kepada NURULAINI selaku Bidan Puskesmas Tarogong untuk diserahkan kepadaterdakwa RUDY RUDIANTO, SE selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertempat di Kantor Puskesmas tarogong tanpa dibuatkantanda bukti penyerahannya.3.
    Pada tanggal 03 Mei 2018 saksi menyerahkan uang tunai sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) kepada saudari NURUL AINIselaku Bidan Puskesmas Tarogong untuk diserahkan kepadaTerdakwa RUDY RUDIANTO, SE selaku Pegawai Negeri Sipilyang bertempat di Kantor Puskesmas Tarogong tanpa dibuatkantanda bukti penyerahannya.Bahwa jumlah uang yang pernah saksi serahkan secara bertahapseluruhnya kepada Terdakwa RUDY RUDIANTO, SE selaku PegawaiNegeri Sipil di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garutsebesar
    saksi menyerahkan uang tunai sebesarRp. 5.000.000, (lima juta rupiah) kepada Terdakwa RUDYRUDIANTO, SE selaku Pegawai Negeri Sipil dengan caraditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening0058323594100 an RUDI RUDIANTO, dengan tanda bukti SlipTransfer Bank Mandiri;e Pada tanggal 03 Mei 2018 saksi menyerahkan uang tunai sebesarRp. 2.000.000, (dua juta rupiah) kepada saudari NURUL AINIselaku Bidan Puskesmas Tarogong untuk diserahkan kepadaTerdakwa RUDY RUDIANTO, SE selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-09-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 52/G/2018/PTUN.MTR
Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat:
Drs. LALU MARWAN, MM.Pd.
Tergugat:
WALIKOTA MATARAM
156111
  • Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN Mtr3.T3 : Keputusan Walikota Mataram Nomor821/1741/BKPSDM/IX/2018 tanggal 4 September 2018tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil;4.T4 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/ KEP/2018tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Telah dijatuhi Hukuman Berdasrkan Putusan Pengadilanyang
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 3/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
SURYA DHARMA, S.Kep.,
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
10745
  • PendayagunaanAparatur Negara Selaku Ketua Badan PertimbanganKepegawaian, tanggal 09 Juli 1998, (Fotokopi sesuaidengan fotokop)i);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirikrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153KEP/2018Halaman 28dari 40 HalamanPutusan Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.BNA14.15.16.17.18.19.20.21.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiTentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1052/Pdt.G/2017/PA.Pbr
Tanggal 6 Nopember 2017 — Pemohon, Termohon
137
  • Bahwa Pemohon tidak memiliki kepedulian kepada Termohon dananak Pemohon dan Termohon, pada saat anak Termohon danPemohon sakit saja Pemohon tidak peduli dan hanya Termohon danorang tua Termohon yang menjaga dan membawa pergiberobat,padahal Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpendidikan S2 (Strata 2),dan sedang menempuhpendidikan S3 (Strata 3) yang tetulah sudah memiliki intelektualitasyang tinggi;9.
Putus : 18-11-2013 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN STABAT Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.STB
Tanggal 18 Nopember 2013 — RINI SIHOTANG, AMK Melawan DIAN KURNIAWAN SURBAKTI, SKM
8943
  • sebelumnyaadalah sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran/perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehinggaPenggugat mohon agar perkawinan mereka dinyatakan putus karenaperceraian ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan (1) Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 PK/TUN/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — ANWAR KENNEDY SIMANUNGKALIT, S.Pd VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
4724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Secara adat Batak Ellys InnovaTambunan yang dijemput ke rumah orangtuanya di Medan dan EllysInnova Tambunan tidak menurut/tunduk kepada Penggugat sejakNovember 2007 dan pada tanggal 5 Juni 2009 serta Ellys InnovaTambunan telah melahirkan seorang anak tanpa hubungan suami istridengan Penggugat (anak haram) sehingga sesuai hukum adat Batakharus diceraikan atau sudah dianggap bercerai.Bahwa Penggugat tidak dapat menerima Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 14/G/2018/PTUN.BKL
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
MARISA TRI JAYANTI, Am.Kep.
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
72777
  • setingkat lebih rendah,pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat danpembebasan dari jabatan dilakukan;Bahwa sudah pasti menurut Hukum Penjatuhan SanksiPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai negeri Sipil Tidak Tepat Dan MerupakanPerbuatan SewenangWenang;Bahwa berdasarkan uraian Pasal di atas mengenaiPelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Penggugat yangdinyatakan melanggar Pasal 3 angka 6 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 14-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 49/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
IWAN ISWANDI
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bandung
213111
  • Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungBahwa, Keputusan Bupati Bandung Nomor : 881/Kep.19BKPPD/2018Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri SipilYang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki KekuatanHukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanpada tanggal 31 #Desember 2018, atas nama IWANISWANDI/Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata UsahaNegara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara
Register : 03-01-2017 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 29-03-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 01/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 14 Maret 2017 — Ir. FREE VYNOU, M.T Melawan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
17385
  • UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembar Negara RepublikIndonesia tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembar Negara RepublikIndonesia nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum diganti berdasarkan UndangUndang ini ;Bahwa berdasarkan aturan dari Pasal 87 ayat 4 huruf dUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 69/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
SUMIYATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
5335
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/097/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/336/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSumiyati.3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/097/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.2/336/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaSumiyati.4.
Putus : 27-04-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 277 K/PID.SUS/2010
Tanggal 27 April 2011 — FRANSISCO PEA DJONE, SE
4237 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ratus delapan puluh satu rupiah) = Rp.142.905.751,56 (seratusempat puluh dua juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh satuRupiah, lima puluh enam sen) atau sekitar jumlah itu;Bahwa perbuatan Terdakwa Fransisco Pea Djone, SE diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 Jo Undangundang No.20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Fransisco Pea Djone, SE seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 03-12-2015 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor : 251/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 6 April 2016 — RIFIANTI ; PELAKSANA TUGAS ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN APARATUR PADA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
4932
  • Adapun diktum petikan18surat keputusan Badan Kepegawaian Negara tersebut berbunyisebagai berikut : MEMUTUSKANMenetapkanPERTAMA Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut dibawah ini sebagaiberikut:No.
Register : 29-08-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 164/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 10 Januari 2018 — Penggugat:
I NENGAH SUMARTHA
Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MATARAM
13477
  • Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Dinas Catatan Sipilyang diterbitkan oleh Tergugat No. Tujuh Ratus Dua, tahun Seribu SembilanRatus Delapan Puluh Tujuh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor CatatanSipil / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Lombok Barat Mataram pada tanggal28 April 1987, Tentang kutipan Akta Kelahiran atas nama NI WAYANSUARTINI.3. Mewajibkan Kepada Tergugat, untuk mencabut Surat Keputusan yangditerbitkan oleh Tergugat No.
Register : 27-02-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 8/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat:
Firnawan Hendrayanto, S.T., M.T.
Tergugat:
Bupati Pemalang
309120
  • mendapatkan PutusanPengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap/inkracht Ssesual dengan peraturan perundangundangan yangberlaku; 222 22 non ono nn nn nnn n nnn nee2) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danHalaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor : 8/G/2019/PTUN.SMGKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/Sj, Nomor15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tertanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang