mau dipertukarkan harus tidaktersangkut dalam suatu sengketa, dan apabila ternyata di kKemudianhari kawasan hutan yang dipertukarkan itu tersangkut sengketa makayang bertanggungjawab adalah Pemohon.Bahwa terjadinya tukar menukar suatu kawasan hutan ditentukandengan terbitnya surat keputusan dari Menteri Kehutanan yang isinyamenyatakan bahwa suatu kawasan sudah ditukar dengan kawasanhutan lainnya.Bahwa kawasan hutan yang bisa ditukarguling adalah hutan produksi,hutan produksi terbatas dan hutan lindung

, sedangkan hutankonservasi tidak bisa dilakukan tukar menukar.Bahwa yang dimaksud dengan hutan konservasi adalah dimanadidalamnya terkait perlindungan satwa, hutan lindung adalah hutanyang dikhususkan untuk menjaga keseimbangan dan kelesatarian tatakelola air, dan hutan produksi adalah hutan yang bisa memproduksihasil hutan.Bahwa ahli tidak tahu tentang tanah adat rakyat dalam kaitannyadengan tukar menukartanah.Bahwa secara struktural, hubungan antara Kementerian Kehutanandengan Perum Perhutani

Selaras Bumi Banua tahun 2012 diantaranya adalah topografidan fotografi ;Bahwa syarat dari izin tersebut adalah Surat Permohonan, kemudian nama pemilikPT dan dengan mencantumkan akta perusahaan tersebut ;Bahwa ada wilayah yang tidak bisa diberikan izin untuk usaha pertambangan, yaituwilayah yang menjadi hutan / wilayah suaka dan hutan lindung ;Bahwa saksi ada melihat buktibukti yang diajukan dalam persidangan ini saatmenjadi kepala dinas Koperindagpastam yakni bukti P 1,P2,P3,P4,P5,P7,P8,P9,P10,

Judul Izin dan judul tersebut dikabulkan dicantumkkan izin tersebutselama 2 tahun dan pelaksanaannya sudah dilakukan oleh Penggugat;Bahwa setahu saksi Undangundang Nomor 4 tahun 2009 terhadap izin maksimaldilakukan selama 8 (delapan) tahun;Bahwa setelah tahun 2014 saksi tidak tahu ada atau tidaknya dikeluarkan lainnya;Bahwa pada saat mengajukan izin usaha, Penggugat juga memasukkan izinperusahaan;Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN.Bsk24Bahwa terhadap izin usaha tidak dapat dikeluarkan pada suaka/hutan lindung

Bahwa Salu Lindu dan Pinolemasuk wilayah Pincara ;Bahwa di Pincara ada wilayah hutan lindung yaitu diatas Salusebayang jaraknya 20 Km dari kota ;Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Lahan Miliksaksi Luppa yang mana pada saat itu yang membawa SuratKeterangan tersebut adalah saksi Marsuki ;Bahwa SPPT milik saksi Luppa yaitu SPPT di Salu Lindu seluas 100 M2dan SPPT di Pinole seluas 1.500 M2 hanya untuk perumahan Saja;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan saksi Luppa sesuaidengan SPPT

s/d 2003.e Staf Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan (BSPHH) WilayahXV Makassar dari tahun 2003 s/d 2005.e Staf Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi(BP2HP) Wilayah XV Makassar dari tahun 2005 s/dsekarang.Dan Ahli sering ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai Ahlidalam perkara tindak pidana kehutanan khususnya di bidangPeredaran Hasil Hutan.Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu sebagai Penelaahdan Pengolah Data pada Seksi Evaluasi dan Pemantauan ;Bahwa Hutan dibagi dalam Hutan Lindung

Bahwa Salu Lindu dan Pinolemasuk wilayah Pincara ;Bahwa di Pincara ada wilayah hutan lindung yaitu diatas Salusebayang jaraknya 20 Km dari kota ;Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Lahan miliksaksi Luppa yang mana pada saat itu yang membawa SuratKeterangan tersebut adalah saksi Marsuki/Terdakwa ;Bahwa SPPT milik saksi Luppa yaitu SPPT di Salu Lindu seluas 100 M2dan SPPT di Pinole seluas 1.500 M2 hanya untuk perumahan Saja;Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lahan saksi Luppa sesuaidengan

2003.e Staf Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan (BSPHH) WilayahXV Makassar dari tahun 2003 s/d 2005.e Staf Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi(BP2HP) Wilayah XV Makassar dari tahun 2005 s/dsekarang.Dan Ahli sering ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai Ahlidalam perkara tindak pidana kehutanan khususnya di bidangPeredaran Hasil Hutan.e Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu sebagai Penelaahdan Pengolah Data pada Seksi Evaluasi dan Pemantauan ;e Bahwa Hutan dibagi dalam Hutan Lindung

SMP dari Lembaga OSS yang dikeluarkan tanggal 13 September 2018

dengan perubahan ke-3 tanggal 30 April 2020

Sarana Lindung Upaya (SARULINA) Khusus untuk penutupan Asuransi PA Plus untuk Kredit Multiguna Nomor: 058/SP/DIR/KRD dan No: 262/SLU_SBY.AS/IX/2008 tanggal 16 September 2008;

Jamkrida/V/2018 pada Kamis, 31 Mei 2018;

Terhadap lahanyang terbuka terjadi kerusakan berupa pengurangan luasdan/atau volume tutupan lahan (tegakan pohon) di EkosistemGambut dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan.

tentang kearifanlokal tadi;Bahwa, oleh pejabat yang hadir tidak melarang dengan catatan harusmembuat sekat bakar:;Bahwa, Termohon ataupun perwakilan tidak pernah hadir;Bahwa, Saksi tidak tahu fungsi Termohon sebagai apa;Bahwa, peristiwa kebakaran pada tanggal 3 Oktober 2019;Bahwa, titik api awal berada di lahan masyarakat;Halaman 83 dari 132, Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mpw.Bahwa, di Dusun Saksi selain ada areal masyarakat, areal milik Pemohonberbentuk perkebunan sawit dan Hutan HPT dan Hutan Lindung

diatur dalam undangundang ini untuk mencari sertamengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidanayang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya;Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan buktibuktiyang diajukan para pihak;Halaman 121 dari 132, Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mpw.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan bukti T.9 bahwa Termohon padatanggal 5 Desember 2019 menugaskan tim dalam rangka Penanganan PengaduanPerusakan Hutan di kawasan Hutan Lindung

Batang Hari, lokasi yang dicadangkan untuk HTI PT.Wirakarya Sakti berada dalam kawasan budidayamasyarakat dan hutan lindung;4) Bukti T5/Bukti TT.I3, berupa Laporan Hasil PeninjauanLapangan Calon Areal Pembangunan Hutan TanamanIndustri PT.

Wirakarya Sakti (WKS) diKabupaten Batang Hari berada dalam Kawasan Lindung Tahara SultanThaha yang terletak di Kecamatan Muara Belian dan pada KawasanBudidaya Pertanian yang sebagian telah diusahakan masyarakatsetempat yang terletak di Kecamatan Kumpeh dan Kumpeh Ulu;3. Sehubungan dengan halhal tersebut di atas kami sarankan kepadabapak agar pembangunan HTI PT.

Wirakarya Sakti Di Propinsi Jambitertanggal 7 Oktober 1998, yang pada pokoknya menyebutkan:e Lokasi yang dicadangkan oleh Menteri Kehutanan RI melaluisuratnya Nomor 1198/MenhutIV/1997 tertanggal 7 Oktober 1997,berada dalam Kawasan Lindung Tahura Sultan Thaha;e Agar HTI PT.

Wirakarya Sakti berada dalam kawasanbudidaya masyarakat dan hutan lindung; Bahwa Bupati Kepala Daerah Tingkat II Batang Harimeminta agar Penambahan areal HTI PT.

Wirakarya Sakti diPropinsi Jambi tanggal 7 Oktober 1997, isinya antara lain:Bahwa berdasarkan RTRW Propinsi Jambi dan RTRW DaerahTingkat Il Batang Hari, lokasi yang dicadangkan untuk HTI PT.Wirakarya Sakti berada dalam kawasan budidaya masyarakatdan hutan lindung;16) Bukti T5/Bukti TT.I3, berupa Laporan Hasil PeninjauanLapangan Calon Areal Pembangunan Hutan Tanaman IndustriPT.

hutan terdiri dari Hutan Negara dan HutanHak, Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidakdibebani hak atas tanah, selain itu pemerintah menetapkan hutanberdasarkan fungsi pokoknya, yaitu Hutan Konservasi, Hutan Lindungdan Hutan Produksi, Hutan Konservasi adalah kawasan hutan denganciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetankeanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, HutanProduksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokokmemproduksi hasil hutan, Hutan Lindung

tempat yang dibersihkan oleh alatberat tersebut ;Bahwa peta berdasarkan bukti P7 bisa memenuhi syarat dan dijadikanpeta karena fungsi geografisnya, letaknya dan risalahnya, yang tidakmemiliki keabsahannya yakni tidak adanya legalitas peta tersebut ;Bahwa taman tesonilo dikatakan sebagai kawasan hutan;Bahwa dasarnya taman Tesso Nilo dikatakan sebagai kawasan hutanyakni SK mentri nomor 12 ;Bahwa hutan dan kawasan hutan berbeda, kawasan hutan bisa berupahutan konservasi, hutan produksi, bisa hutan lindung

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidakberpotensi mengganggu kawasan lindung;b. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutanmendukung KEK;Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 37 P/HUM/2015c. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdaganganinternasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasionaldi Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber dayaunggulan; dand.

terhadap keterangan saksi tersebut, agar ditanggapi Termohon dalamkesimpulannya;2 Saksi SUHAIMI MD, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;Bahwa Sekitar bulan Maret saksi di telepon Pemohon diminta untukmenemani Pemohon ke Tapaktuan menemui pihak anggota Termohon diHotel Dianrana;Bahwa yang dibicarakan Pemohon dengan anggota Termohon tentangmasalah kayu, bahwa Pemohon disuruh mengaku bahwa kayu milikPemohon berasal dari taman nasional atau hutan lindung

kabupaten adalah BalaiPemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Propinsi Sumsel dan bukan kewenanganTergugat II.5 Bahwa sesuai Pasal 37 dan Pasal 38 PERDA Kabupaten Lahat No. 16 tahun2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas dalamKabupaten Lahat, bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugasmelaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan perkebunanberdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang mempunyai tugas danfungsi, sebagai berikut :a Penyelenggaraan pengamanan hutan lindung

.Nova Herbert Sitorus2.Rizal Simamora3.Maruli Silaban4.Tarapul Simamora5.Maruba Purba6.Raplin Manalu7.Alexander Marpaung8.Jhon Efendi Sinaga9.Ramses Manalu10.Liston Marojahan Simanullang11.Heman Royal Simatupang12.Awet Azadi Sihotang13.Lindung Marbun14.Sabryik Simanjuntak15.Manahara Simamora16.Jelius Nainggolan17.Budi Erni Lumban Gaol18.Manahan Manullang19.Maridon Situmorang20.Ignasilo Munthe21.Maruba Purba22.Halomoan Manalu23.Jefry Sihotang24.Jhon Gendi Sinaga25.Pikka Marbun

AsuransiSarana Lindung Upaya, PT. (Persero) Asuransi KreditHalaman 52 dari 240 halaman Perkara Tipikor Nomor : 20/TIPIKOR/2018/PT.BDG25.26.27.28.29.Indonesia, PT. Asuransi JaSa Raharja Putera danPerusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesiatentang Program Penutupan Asuransi dan PenjaminanKredit Guna Bhakti (KGB) PT. Bank PembangunanDaerah Jawa Barat dan Banten (Tbk)1 (satu) eksemplar copy sesuai asli dokumen Addendumke3 (tiga) perjanjian kerjasama antara PT Proteksi AntarNusa dengan PT.

AsuransiSarana Lindung Upaya, PT. (Persero) Asuransi KreditIndonesia, PT. Asuransi JaSa Raharja Putera danPerusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesiatentang Program Penutupan Asuransi dan PenjaminanKredit Guna Bhakti (KGB) PT. Bank PembangunanDaerah Jawa Barat dan Banten (Tbk)1 (satu) eksemplar copy sesuai asli dokumen Addendumke4 (empat) perjanjian kerjasama antara PT ProteksiAntar Nusa dengan PT. Asuransi bangun Askrida, PT.Asuransi Sarana Lindung Upaya, PT.

Asuransi bangun Askrida, PT.Asuransi Sarana Lindung Upaya, PT. (Persero) AsuransiKredit Indonesia, PT. Asuransi JaSa Raharja Putera danPerusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesiatentang Program Penutupan Asuransi dan PenjaminanKredit Guna Bhakti (KGB) PT.

Asuransi Sarana Lindung Upaya, PT (Persero)Asuransi Kredit Indonesia, Perusahaan Umum (Perum) JaminanKredit Indonesia, PT. Asuransi Jasa Raharja Putra tentangKonsorsium program penutupan asuransi dan penjaminan KreditGuna Bhakti (KGB) PT.

Aneka Tambang, Tbk sengaja menyembunyikan masalahtidak lengkapnya izin dari masalah ganti rugi atas lahan masyarakatmaupun izin pinjam pakai kawasan hutan lindung, sehingga merugikanPihak Tergugat Rekonvensi (PT. Dian Nikel Mining);Sangkaan buruk/buruk sangka kepada Pihak Penggugat Rekonvensi (PT.Minerina Bhakti) dan PT.

Aneka Tambang, Tbk;Kejadian adanya demo dari masyarakat dan ditemukan izin pinjam pakaikawasan hutang lindung itu yang belum lengkap baru diketahui setelah 2,5tahun pelaksanaan penambangan, lalu. timbul demonstrasi darimasyarakat setempat;Kalau seandainya Pihak Penggugat Rekonvensi (PT. Minerina Bhakti)mengetahui ada kekurangan persyaratan izin penambangan, tentu PihakPenggugat Rekonvensi (PT.

Atas penetapan itu, Pemohon menjaditidak dapat memanfaatkan lahan Pemohon sebagaimana mestinyasebab lahan yang ditetapkan menjadi kawasan lindung tidak dapatdikelola untuk kegiatan budidaya sebagaimana diatur oleh Pasal 37 ayat(1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang PengelolaanKawasan Lindung yang menyatakan Di dalam kawasan lindungdilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggufungsi lindung.

Bin LINDUNG SIMBOLON, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengetahui ada seorang lakilaki yaitu Panut Tri Widodo yangdengan sengaja telah membawa dan menyimpan pecahan uang Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) palsu di pinggir jalan tepatnya di Jalan Banjarmangu,Kabupaten Banjarnegara dan di Desa Sempol Kec. Sukoharjo Kab.

ribu rupiah) setiap bulannya, dan pengakuan Tergugat tersebutjuga ditunjang dengan keterangan saksi Tergugat sehingga majelisberpendapat hal tersebut harus dinyatakan sebagai fakta tetap;Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat maupun Tergugatsamasama mempertahankan dalilnya masingmasing dan menyerahkankepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;Menimbang, bahwa untuk menjamin kesetabilan kebutuhan anakdimaksud dalam suasana ekonomi Indonesia yang belum stabil, maka .perlumemberikan lindung

SuratTugas Nomor : 522/274/SPT/DINHUT2016 Tanggal 30 September 2016sebagai ahli dalam perkara ini ;Bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersama sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SGKSHHk) ;Bahwa untuk membawa atau mengangkut kayu olahan harus ada SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan untuksemua jenis kayu ;Bahwa hutan yang ada di Pegambiran termasuk hutan Areal Penggunaan Laindan hutan lindung