Bahwa pada Pasal (6) Angka (2) Addendum dan PenyempurnaanSurat Perjanjian Kerjasama tertanggal 12 Oktober 2018, juga telah disepakatibahwa jika Tergugat tidak memenuhi spesifikasi pada setiap unsur fasilitas yangdisepakati/diperjanjikan seperti tiket, hotel, transportasi bus, makan dan minumHalaman 6 dari 107 Putusan Nomor 126/PDT/2019/PT YYKbaik sebagian atau selurunhnya, maka Tergugat berkewajiban mengembalikanuang pada setiap unsur fasilitas tersebut kepada Penggugat sebanyak 50%.13.

dalam laci meja kerjanya; Beberapa saat setelah JAROT BUDI PRABOWOkeluar dari ruangan ALI SADLI,Petugas KPK melakukan pengamanan terhadap JAROT BUDIPRABOWOselanjutnya bersamasama mendatangi ALI SADLI di ruang kerjanyamenanyakan sejumlah uang yang telah diterima dari JAROT BUDIPRABOWO,kemudian ALI SADLI mengambil tas kertas berwarna coklatyangberisi sejumlah uang dari laci meja kerja lalu meletakkan di atas mejaselanjutnya dihitung dihadapan JAROT BUDI PRABOWO dan ALI SADLIsehingga diketahui jumlah selurunhnya

;Bahwa benar kedua terdakwa NI PUTU SUGIASTINIA dan NOVI YANTI tidakada memiliki ijin atas memiliki, menyimpan , mMembawa, menguasai berupa 53paket sabu dengan berat bersih selurunhnya 289,38 gram dan 47 paket Exctacydengan berat bersih seluruhnya 165,94 gram atau 504 butir tablet tersebut;Bahwa benar awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwadiseputaran wilayah hukum Polresta Denpasar di JIn. inMahendradata Denpasar,sering terjadi transaksi Narkoba, dengan informasi tersebut dilakukanpenyelidikan

sesuaipermintaan terdakwa bersama saksi RADEN KERTAWALA, dan terdakwabersama dengan saksi RADEN KERTAWALA pernah mendatangi saksi AMAQHANI sebagai pemilik UD.Sinar Selatan menyampaikan agar dibuatkan Notapembelian sesuai dengan laporan yang ada.e Terdapat pengurangan volume barang/bahan/material.Bahwa berdasarkan pemeriksaan buktibukti pengeluaran dan konfirmasikepada pihak ketiga yaitu saksi AMAQ HANI selaku rekanan (pemilik UD.SinarSelatan), jumlah pengeluaran riil pembelian bahan/material tahap dan tahapIl selurunhnya

Bersama antara Para Penggugatdengan Tergugat tahun 2005 terkait dengan klaim Para Penggugat atasadanya PHK sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat,Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokokperkara, hal mana masih membutuhkan pembuktian secara komprehensifterkait kebenaran dalil tersebut di dalam pokok perkara, untuk menentukanapakah perjanjian bersama yang dimaksud Tergugat tersebut sah menuruthukum dan pelaksanaanya telah sesuai dengan ketentuan hukum,selurunhnya

dalam laci meja kerjanya; Beberapa saat setelah JAROT BUDI PRABOWOkeluar dari ruangan ALI SADLI,Petugas KPK melakukan pengamanan terhadap JAROT BUDIPRABOWOselanjutnya bersamasama mendatangi ALI SADLI di ruang kerjanyamenanyakan sejumlah uang yang telah diterima dari JAROT BUDIPRABOWO,kemudian ALI SADLI mengambil tas kertas berwarna coklatyangberisi sejumlah uang dari laci meja kerja lalu meletakkan di atas mejaselanjutnya dihitung dihadapan JAROT BUDI PRABOWO dan ALI SADLIsehingga diketahui jumlah selurunhnya

Pada tanggal 03 Mei 2018 menerima uang tunai sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dari saudari ITA KURNIA selakuPerwakilan dari Bidan pada Dinas Kesehatan kabupaten Garutyang dititipnkan melalui NURUL AINI selaku istri tanpa dibuatkantanda bukti penerimaanya.Bahwa dari penerimaan diatas seluruhnya jumlah uang yang pernahterdakwa RUDI RUDIANTO, SE yang diterima secara bertahap dari ITAKURNIA selaku Perwakilan dari Bidan pada Dinas Kesehatan kabupatenGarut selurunhnya sebesar Rp. 43.800.000, (empat

YULLYUS OCTAVIANUSMARTIEN dengan suatu kesadaran bahwa barang itu adalah sebagianatau selurunhnya kepunyaan orang lain, menyadari bahwa barang itu adapadanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namuntelah memperlakukan barang tersebut seolaholah miliknya sendiri. Darisejumlah uang pajak tersebut, Tersangka sdr.

Memerintahkan agar barang bukti pada angka Nomor 910 uang sejumlahRp1.119.640.000,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta enam ratusempat puluh ribu rupiah), yang disita dan telah disetorkan ke kas Negarauntuk dikembalikan selurunhnya kepada terdakwa GUST AYU ARDANI:;7.

2010 dengan menggunakancheque bilyet giro Nomor BP 174588sebesar Rp155.000.000,00, semuanyasebesar Rp170.000.000,000 pembayaran100,49% tersebut ditransfer Terdakwakepada Saksi Lukas Bayo Tupen melaluirekening Bank BNI Cabang JembatanMerah Nomor 0140636943;Bahwa benar uang pembayaran terakhiryang dibayarkan kepada Terdakwaadalah sebesar Rp169.324.273,00 tetapiyang ditransfer Terdakwa kepada SaksiLukas Bayo Tupen adalah sebesarRp170.000.000,00, Terdakwa dirugikansebesar Rp675.727,00;Bahwa = jumlah selurunhnya

Termyn Il (kedua) 25 % : jumlah selurunhnya Rp1.030.640.000, kemudiansetelah dipotong pajak PPH Rp. 14.702.836, dan PPn Rp. 51.315.781,jumlah yang dibayarkan Rp. 964.621.383, berdasarkan buktipencairan: Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor00061/LS/686395/ 2014 tanggal 07 Juli 2014; Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00061/LS/686395/2014 tanggal 07 Juli 2014; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 664453F/043/110/2014, tanggal 07 Juli 2014.c.

menerimapembayaran atas Kegiatan Sewa Kendaraan Operasional PanwasluKabupaten/Kota pada Sekretariat Bawaslu Propinsi Kalimantan Tengahsejumlah Rp. 4.281.120.000,(empat milyar dua ratus delapan puluh satu jutaseratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian tiga tahapan yaitu :ang Muka 50% untuk 14 Kabupaten/Kota, jumlah seluruhnya Rp.2.219.840.000, dipotong Pajak PPH Rp. 44.396.800, dan PPN Rp.244.182.400, sehingga jumlah yang dibayarkan Rp. 1.931.260.800,ahap Il untuk 25% untuk 13 Kabupaten/Kota, jumlah selurunhnya

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerjaperangkat daerah yang dipimpinnya;Pasal 16 ayat (2) menyatakan: Penerimaan harus disetor selurunhnya keKas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalamPeraturan Pemerintah;Pasal 16 ayat (3) menyatakan: Penerimaan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak boleh digunakan langsung untukmembiayai pengeluaran;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah, sebagai berikut:Pasal 57 ayat

PutusanPengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 16 Januari 2018 Nomor674/Pdt/2017/PT.SBY (bukti TIVI25) dan Putusan Mahkamah Agung RI 16Januari 2019 Nomor 3498 K/Pdt/2018 (bukti TIVI29), telah ditentukankedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa dalam bentukmenolak gugatan penggugat selurunhnya dan dengan putusan tersebut telahberkekuatan hukum yang tetap maka berarti kKedudukan dan status para pihakterhadap objek sengketa sudah jelas dan pasti.

NANA SUPRIATNA sebagai PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan pembahasan rancangan PeraturanDaerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi terdapat selisihatau kelebihan pembayaran fiktif yang menjadi kerugian Negara sebesar Rp.299.858.300, (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluhdelapan ribu tiga ratus rupiah), dengan total selurunhnya sebesar Rp.1.032.140.065(Satu milyar tiga puluh dua juta seratus empat puluh ribu enam puluh lima rupiah).Bahwa perbuatan

Menghukum Tergugat I, Il, Ill, IV, V dan VI untuk membayar semua biaya biaya yang timbul didalam perkara ini selurunhnya baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama (renteng);SUBSIDERApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadiladilnya (Exaequo et bono)Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, masingmasing para Tergugat telah memberikan jawaban dan Eksepsi sebagai berikut:JAWABAN TERGUGAT . DALAM KONPENA. DALAM EKSEPSIA.

dengan mereknya).Faktur dari Toko Usaha Baru dengan total kerugian keseluruhansebesar Rp. 8.650.500, (delapan juta enam ratus lima puluh ribulima ratus rupiah) adalah fiktif dan tulisan yang ada pada fakturtersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa (tidak diakui seluruhnya).Faktur dari Toko Karya Sejahtera Abadi dengan total kerugiankeseluruhan sebesar Rp.4.120.000, (empat juta seratus dua puluhribu rupiah) adalah fiktif dan tulisan yang ada pada faktur tersebutdibuat sendiri oleh Terdakwa (tidak diakui selurunhnya

sesuai perhitungankonsultan pengawas, namun dengan alasan untuk menyelamatkan anggaran agartidak ditarik kembali ke pusat / Kas Negara, Terdakwa ABDURAHMAN SANGbersamasama dengan MELKISEDEK MAGANG, dan ALEXANDER LEO selakupelaksana pekerjaan pada akhir tahun anggaran 2014 kemudian menyiapkan danPUTUSAN Nomor: 53/PID.SUSTPK/2017/PN.KPG Halaman 100mengajukan dokumen pencairan anggaran hingga 100 % termasuk anggaranpemeliharaan / retensi, sehingga anggaran pembangunan Jembatan Jettykemudian dicairkan selurunhnya

Menolak untuk selurunhnya Jawaban dan para Tergugat I, Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV, danTergugat V;2. Menyatakan tetap pada Gugatannya;2.1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat secarakeseluruhan;2.2 Menetapkan Ahli Waris dan Almarhum R.H.NASRUDIN LUKNANTANUDJIWA dan Almarhumah HJ.WIWI RATNA WIANA DEWI SARAHadalah:a. RADEN IWAN NASRUDDIN TANUDJIWA ATAU R.H. IWANMULYAWAN N.RO.SH BIN R.li. NASRUDIN LUKNANTANUDJIWA, anak kandung laki lakib.

pribadi,yang mana di dalam aturan SOP (Standar Operasional Perosedur) UPK padaBAB IX angka Romawi Il tentang Sanksi Pelanggaran Kode Etik Nomor 1yang berbunyi Pengurus UPK menggunakan uang UPK untuk kepentinganpribadi* yang artinya Pengurus UPK dilarang memiliki dan menggunakanuang UPK untuk kepentingan pribadi, yang mana Terdakwa ISNADI RASYIDtelah memiliki Dana SPP dari kelompok fiktif dan dana setoran kelompokyang tidak disetorkannya ke rekening UPK serta memiliki pencairan danaSPP dengan jumlah selurunhnya

sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah diatur dalam ketentuan Pasal 63 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan yang diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas sebab salah satu fungsi lembaga Peradilan Tata Usaha Negara adalahsebagai lembaga control yuridis terhadap tindakan pemerintahan juga berfungsisebagai lembaga korektif terhadap tindakan yang dilakukan oleh badan ataupejabat tata usaha negara ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolakuntuk selurunhnya