tentang Pedoman PenyusunanLaporan Keuangan Kementerian/Lembaga.Bahwa di satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaporanpertanggungjawaban dalam pengelolaan dana di sebuah satuan kerjaadalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).Hal 291 dari 456 halaman putusan Nomor . 03/Pid.SusTPK/2015/PN.PDG.4.5.6.Bahwa dasar hukum atau acuan perjalanan dinas di suatu satuan kerjayang menggunakan APBN di tahun 2013 adalah Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalamNegeri bagi Pejabat

Negara, Pegawai negeri dan pegawai tidak TetapBahwa data pendukung' yang harus~ dilampirkan dalampertanggungjawabarn/ SPJ perjalanan dinas Menurut Pasal 34Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentangPerjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai negeridan pegawai tidak Tetap yaituSurat Tugas yang sah dari Atasan Pelaksana SPD ;SPD yang ditandatangani oleh PPK Kantor Asal dan pejabat di tempattujuan Perjalanan Dinas ;Tiket pesawat, boarding pass, dan bukti pembayaran moda

samaartinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangannegara;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UndangundangNomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruhkekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidakdipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segalaHalaman 199 dari 219 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmb.hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusandan pertanggung jawaban pejabat

negara baik ditingkat pusat maupun daerah,berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BadanUsaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum danperusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negaraadalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersamaberdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiriyang didasarkan

Unsur setiap orang mengandung pengertian yuridisbahwa yang menjadi subyek hukum dari delik / tindak pidana adalah orang atauperson, yaitu siapa saja baik perorangan, swasta maupun Pegawai Negeritermasuk Pejabat Negara yang memenuhi unsur delik dan dapatdipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan.

Hukum Pemda Dan Hukum Kebijakan PublicUntuk S1 bidang hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum tata Negara,metodologi penelitian hukum dan penulis hukum, tindak pidana khusus; Tahun2012 sebagai Kepala Pusat Bantuan Hukum Dan Ham Unsrat Manado;Bahwa ahli pernah meneliti tentang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerahdikabupaten minahasa didalam menciptakan pemerintah yang efektif,disamping itu program S3 ahli menyangkut manajemen ilmu pemerintahan;143Bahwa pengertian penyelenggaraan Negara adalah pejabat

Negara yangmenjalankan fungsi efektif, legislative, atau yudikatif dan pejabat lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,sebagaimana diatur dalam UU RI No. 28 tahun 1999 tentangpenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme pasal 1 angka 1;Bahwa pendapat ahli, apakah seorang anggota DPRD termasuk dalampengertian penyelenggaraan Negara sebagaimana pasal 12 huruf ,termasuk

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkatPusat maupun Daerah;Halaman ke 202 Putusan Perkara No. : 290/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYb.

Bahwa dalam UndangUndang No.28 Tahun 1999 tidak diatur Anak, kakakatau saudara pejabat negara tidak boleh mengajukan ProyekProyek danberusaha karena Jabatan Kakak atau Orang Tuanya sebagai PejabatNegara sebagaimana tersebut diatas tidak ada diatur dalam PerundangUndangan karena anak dan adik serta komponen keluarga lainnyaPutusan Perkara Nomor: No.60/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Halaman 97 dari 179 Halamansebagai warga Negara mempunyai hak yang dilindungi olen Hak AsasiManusia (HAM) dan UndangUndang Dasar

Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruhkekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yangtidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala kekayaan negaradan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban pejabat

negara baik di tingkat pusatmaupun di daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha milk Negara/Badan UsahaMilik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yangmenyertakan modal negara, atau perusahaan yangHalaman 195 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN.Jmbmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengannegara;Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negaraadalah kehidupan perekonomian yang diSusun sebagai usahabersama berdasarkan asas kekeluargaan

Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Halaman 175 dari 215 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2020/PN MnkMenimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab

2Halaman 175 dari 206 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsisebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat

Namun dalam Penjelasan Umum atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 disebutkan: Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibanyang timbul karena:a.berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban' pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah;b.berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badanusaha milik negara/badan

PHILIPUS HADJON, SH:keduaBahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,Ahli kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga; Bahwa seorang pejabat negara di instansipemerintah dalam menerbitkan atau mengeluarkansuatu. keputusan tata usaha negara kalau soallegalitas itu) ada 3 komponen dasar. Komponen yangpertama adalah soal kewenangan, jadi dengandemikian seorang pejabat harus meneliti apakah itutermasuk kewenangannya.

2ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsisebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Halaman 175 dari 205 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN MnkMenimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat

Hukum Fakultas HukumUniversitas Diponegoro (2012 sekarang).Bahwa Ahli berpendapat mengenai pengertian keuangan negara danperekonomian negara dengan merujuk dalam Penjelasan Undang undang RINomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :UKeuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentukapapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasukdidalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang timbul karena :a. berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat

Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah;b. berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yangmenyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakanmodal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusunsebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah

Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsisebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakHalaman 176 dari 207 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab

berkurang, sehingga demikian yangdimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinyadengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangannegara Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yangdimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalambentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasukdidalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibanyang timbul karena,berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat

negara baik ditingkat pusat maupun daerah,berada dalampenguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MllikNegara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaanyang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modalpihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara,Sedangkan yang dimaksuddengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusunsebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan

Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah;b.

Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum defnisi orang peroranganadalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat

Bahwa dalam UndangUndang No.28 Tahun 1999 tidak diatur Anak, kakakatau saudara pejabat negara tidak boleh mengajukan ProyekProyek danberusaha karena Jabatan Kakak atau Orang Tuanya sebagai PejabatNegara sebagaimana tersebut diatas tidak ada diatur dalam PerundangUndangan karena anak dan adik serta komponen keluarga lainnyasebagai warga Negara mempunyai hak yang dilindungi oleh Hak AsasiManusia (HAM) dan UndangUndang Dasar 1945.

Korupsi (KPK) menyebutkan bahwayang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasukanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksudpenyelenggara negara adalah pejabat

negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.

Rumusan ini ditegaskan kembalipada ketentuan Pasal 2 UndangUndang tersebut yang menentukan bahwaPenyelenggara Negara meliputi :1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3) Menteri;4) Gubernur;5) Hakim;6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 122 huruf UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkanbahwa menteri dan jabatan setingkat menteri termasuk pejabat negara;Menimbang, bahwa Terdakwa Andreau Misanta Pribadi danTerdakwa Il Safri telan didakwa oleh Penuntut Umum Pada KomisiPemberantasan Korupsi melakukan tindak pidana korupsi yang melakukan atauturut serta melakukan bersamasama dengan Saksi Edhy Prabowo, Saksi AmirilHalaman 1043 dari 1305 Putusan Nomor

Berada dalam pengawasan, penguasaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.b.