Ditemukan 3400 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-02-2012 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 20-12-2015
Putusan PA WATAMPONE Nomor 226/Pdt.G/2012/PA.Wtp. Tanggal 2 Juli 2012 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
11 — 7
11 — 7
diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pemah datang menghadap dipersidangan namun Majelis Hakimtelah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi juga tidak berhasilkarena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikanpermasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;Menimbang, bahwa penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperingatkan oleh MajelisHakim tentang sangsi
Register : 11-06-2013 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 27-09-2013
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1494/Pdt.G/2013/PA JS. Tanggal 3 September 2013 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
10 — 0
10 — 0
Dimana hal itu justru berakibat Pemohonjatuh wibawa dan diberikan sangsi berupa dirumahkan selama satubulan (Juni 2013) oleh pimpinan dimana tempat bekerja Pemohon.Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu,Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yangberkepanjangan, Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkanketenteraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidakberhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina danmelanjutkan rumah tangga dengan TermohonHal. 3 dari
Register : 06-01-2011 — Putus : 21-03-2011 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 9/G/2011/PHI/PN.BDG Tanggal 21 Maret 2011 — RAHENDRA GUNAWAN; LAWAN; NUNUNG KARTIWA;
41 — 7
41 — 7
Bahwa TERGUGAT tidak masuk kerja secara berlurut turut selama 5 ( lima ) harikerja tanpa ada alasan yang jelas dari tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan 13Agustus 2010, pada tanggal 16 Agustus 2010 Tergugat membuat Surat Pernyataandiantara lain isinya " Jika saya melanggar saya bersedia menerima sangsi lebih beratyaitu dikeluarkan dari Perusahaan tanpa mendapakan apapun dari Perusahaan..........dst... dst ". ( Bukri P 1 dan P 2 ) ; Bahwa TERGUGAT kembali tidak masuk kerja secara berturut turut selama
Register : 22-09-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PA BLITAR Nomor 3337/Pdt.G/2014/PA.BL Tanggal 27 Oktober 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
9 — 1
9 — 1
Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun 1990 sehingga perkaraini diperiksa dengan tanpa surat ijin tersebut dan Penggugat bersediamenanggung semua sangsi dari atasnyanya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikankedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I berupa kutipan akta nikahPenggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
Register : 08-05-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 43-K/PM III-17/AD/V/2015 Tanggal 9 Juli 2015 —
132 — 80
132 — 80
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terouka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetapmelakukannya, karena sudah tidak bisa lagi menahan nafsubirahinya.15.
Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahuidan menyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalahmerupakan perobuatan yang melanggar hukum dan terhadapMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang20pelakunya dapat dikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwatetap melakukannya, karena sudah tidak bisa lagi menahan nafsubirahinya.15.
Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terouka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetapmelakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan padadiri Terdakwa.2.
Register : 04-07-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 53/G/2012/PHI. PN.BDG Tanggal 22 Oktober 2012 — SUNIDAWATI; ROSMERY SITORUS; ERNITA DEWI; MONIKA ; LIMBONG; RAINI TIERLIN; LAWAN; PT.CITRA ABADI SEJATI;
75 — 18
75 — 18
Rainy Tierlin, sebelummereka di PHK sekitar bulan Februari, dan ketika peminjaman adapersetujuannya dari kedua belah pihak dengan bunga 20% dalam jangkawaktu bulan ;Bahwa benar saksi telah meminjam sudah lima kali ;Bahwa awalnya peminjaman saksi tidak keberatan akan tetapi kalau paspembayaran sedang tidak ada uang baru keberatan ;Bahwa benar ada serikat Pekerja yang diketuai oleh Pak Martinus ;Bahwa setahu saksi dalam Pasal 160 karyawan yang melakukan renternirakan dikenakan sangsi yaitu PHK tanpa
Saksi SUNARNI ;Bahwa saksi adalah Karyawan PT.Citra Abadi Sejati di bagian kualitikontrol ;Bahwa saksi kenal degan para Penggugat karena samasama bekerja di PT.Citra Abadi Sejati tapi beda bagian ;Bahwa setahu saksi Para Penggugat dengan perusahaan ada masalahmengenai renternir ;Bahwa saksi tahu adanya renternir diPerusahaan karena saksi juga pernahmeminjam uang dan kena SP 2 juga ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sangsi dari Perusahaan karena saksitidak tahu aturannya ;Bahwa saksi sebagai anggota
Register : 18-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 69/Pdt.G/2020/PN Mtr Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
56 — 36
56 — 36
warna dimasyarakat Adat, mengharuskan dan/ ataumewajibkan dilakukan upacara keagamaan ( menurut Adat dan Agama :Skala dan Niskala ), sebagaimana orang dan/ atau keluarga yangdihormati, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan terhinadan/ atau mengotori ( istilan adat : NGELETEHIN ) kepada PenggugatRekonpensi dan Keluarga Besar Penggugat Rekonpensi,maka kepadaHalaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN MtrTergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar hukuman, sangsi
Rekonvensiadalah sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Gugatan Konvensihendaknya dimasukan pula dalam Gugatan Rekonvensi ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajarigugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang padapokoknya menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan didalam gugatanHalaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2020/PN MtrRekonvensi adalah menurut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi patutmembayar sangsi
Putus : 13-03-2007 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50PK/TUN/2005 Tanggal 13 Maret 2007 — PT. PERSADA JATI LANCAR ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
274 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
274 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 50 PK/TUN/2005Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Keputusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor : 466/148/322/X/PHK/42000 tanggal 12 April 2000 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)antara Penggugat dengan saudara Slamet Widodo dan kawankawan (24 orangyang tersebut dalam surat gugatan) ;Bahwa pada tanggal 8, 9 dan 10 Nopember 1999 telah terjadi unjuk rasamenuntut agar Manager Produksi (Saudara Jumeri dan Beni) untuk diberhentikansesuai dengan sangsi yang
Register : 27-10-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 29-05-2017
Putusan PA SEMARANG Nomor 2485/Pdt.G/2016/PA.Smg Tanggal 15 Desember 2016 — Pemohon dan Termohon
4 — 0
4 — 0
No.1945 tahun 1990, namun karena Termohon tidak hadir, maka ketentuantersebut tidak dapat diterapkan, dan Termohon yang tidak hadir dianggap tidakkeberatan apabila ada sangsi dari atasannya;Menimbang, bahwa untuk memenuhi Petitum Pemohon angka 3, makasesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakimmemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang
Register : 02-06-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 223/Pdt/2021/PT SMG Tanggal 30 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : CHARIF HIDAYAT Diwakili Oleh : M SYAMSUDIN SH M HUM
Terbanding/Tergugat : Untung suroso
Terbanding/Turut Tergugat : LUSIA (HO LIE TJIN)
39 — 22
Terbanding/Tergugat : Untung suroso
Terbanding/Turut Tergugat : LUSIA (HO LIE TJIN)
39 — 22
Bahwa agar Tergugat dan atau siapa saja yang menempati obyek sengketatanpa alas hak yang sah menurut hukum, tidak menundanunda untuksegera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat, maka perludiberikan sangsi uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratusrupiah) perhari terhitung sejak perkara ini diajukan sampai dengan Tergugatmelaksanakan isi putusan perkara ini;11.
Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 379/Pid.Sus/2012/PT.Smg Tanggal 30 Januari 2013 — H. KUSRIN bin MATRAWI
25 — 18
25 — 18
Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya padapokoknya menyatakan alasan sebagai berikut :e bahwa tujuan dari pemberian sangsi pidana adalah preventif,edukatif dan korektif ; e bahwa Terdakwa sebagai warga masyarakat yang baik dandiperlukan dalam kegiatan masyarakat dan telah menjalin hubunganselama 12 (dua belas) tahun lebih dalam rumah tangga rukunharmonis dengan saksi Hj.
Putus : 06-11-2007 — Upload : 12-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1210K/PID/2007 Tanggal 6 Nopember 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KENDAL ; HM. MUDJIB MUSTA'IN, SH.Msi bin MUSTAIN ; ABDUL AZDIM, SE, Msi bin MUH. SOLEH, Dkk
144 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipersidangan ternyata dari sejak dibukanya kelas jauh di Kendalpada tahun 2000 memang tidak ada izinnya baik dari KopertisWilayah VI Jawa Tengah maupun Dirjen Dikti Depdiknas, maka jelasterbukti melanggar Surat Edaran Dirjen Dikti DepartemenPendidikan Nasional RI No.2630 / D / T / 2000, tanggal 22September 2000, tentang larangan kelas jauh, yang dilanjutkandengan Surat Edaran Dirjen Dikti Departemen Pendidikan NasionalRI No.2814/D/T / 2004, tanggal 22 Juni 2004, tentang peringatanmengenai kelas jauh, dan sangsi
MUSTAFID,M.Eng.PHD, dari Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah diSemarang, yang samasama menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa tidak ada sangsi lain yang dapat dikenakanselain sangsi administratif kepada perguruan tinggi yang melanggarsurat Dirjen Dikti Depdiknas RI tersebut (putusan hal.85 alinea 5) ;Bahwa dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata ParaTerdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan = yaknimenyelenggaraan pendidikan kelas jauh S.1 dan S.2 di Kendal yangmengastanamakan
Putus : 06-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Slw. Tanggal 6 Juni 2016 — PENGGUGAT ; 1.ISTANTO, 2. DWI EFENDI
TERGUGAT ; PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk KCP-UMK Slawi
42 — 11
42 — 11
Menyatakan Pihak TERGUGAT dikenakan sangsi administrasi sesuai UndangUndang Republik Indonesia No.8 Th 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 60ayat 2 Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).4. Menyatakan Pihak TERGUGAT untuk menerima Pelunasan sebesar Rp25.000.000,(Dua puluh lima juta rupiah)5.
Register : 02-02-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA WATAMPONE Nomor 161/Pdt.G/2017/PA.Wtp Tanggal 2 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 7
14 — 7
Put.No. 161/Pdt.G/2016/PA Wtptidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka patutdinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalahPenggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak adakeharmonisan lagi disebabkan terjadi perselisinan terus menerus' karenaTergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Bone disebabkan Tergugatdiberi sangsi hukuman pidana karena peminum narkoba;Menimbang, bahwa berdasarkan
Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 33/PDT/2017/PT KALBAR Tanggal 14 Juni 2017 — USMAN bin IDRIS
melawan
HERMAN ADINOTO
102 — 60
102 — 60
DILARANG MEMASUKI TANAH INI TANPA IJINPEMILIK DAN BARANG SIAPA MEMASUKI TANPA IJIN DAPAT DIKENAKAN SANGSI HUKUMPIDANA SEBAGAIMANA DALAM PASAL 167 KUHPIDANA JO PASAL 385KUHPIDANA 13.Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mempunyai alas hak apapun atas obyeksengketa, maka jelaslah bahwa perbuatan Tergugat memasang PapanTanda Hak Milik atas nama dirinya di atas obyek sengketa adalah perbuatanmelawan hukum, yang dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana;14.Bahwa tergugat harus dihukum untuk segera mencabut
DILARANG MEMASUKI TANAH INI TANPA IJINPEMILIK DAN BARANG SIAPA MEMASUKI TANPA IJIN DAPAT DIKENAKAN SANGSI HUKUMPIDANA SEBAGAIMANA DALAM PASAL 167 KUHPIDANA JO PASAL 385KUHPIDANA 4.Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan Tergugatyang menyangkut obyek sengketa, dalam bentuk dan dengan cara maupunalasan apapun;DALAM POKOK PERKARA:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa Penggugat dan para ahli waris Lie Njioek Hiong adalahsah sebagai satusatunya pihak yang berhak
Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan pemasangan Papan Namadiatas tanah milik Penggugat yang bertuliskan Tanah ini milik USMAN BINIDRIS SHM 6287 seluas : 9430 M2 berdasarkan Putusan Incrah PTUNPontianak Nomor 15/PTUN.PTK/2004 Jo Penetapan Eksekusi Nomor :01/PENEKS/PTUN.PTK/2015, Dilarang memasuki tanah ini tanpa ijin dapatdikenakan sangsi Hukum Pidana sebagaimana dalam pasal 167 KUHPidanajo pasal 385 KUHPidana adalah merupakan perbuatan melawan hukum;6.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 22-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 889 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 6 September 2017 — PT. ROMINDO PRIMAVETCOM VS 1. AAN MARTA, DKK
88 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa SP 1 dan pemotongan upah sehari diberikan dengan alasan lisan,yakni:1) Akibat mogok kerja tidak sah disertai dengan cedera janji;2) Adanya surat edaran bupati Bekasi 560/SE59/DISNAKER/XI/2015 terkaitmogok nasional;3) Pemberian SP diberikan juga pekerja nonserikat yang ikut mogok;4) Ada anggota serikat yang tidak dikenakan sangsi karena tidak mengikutiaksi mogok;5) Mogok dilakukan bertepatan dengan kegiatan produksi ekspor keMyanmar sehingga menyebabkan kerugian;Halaman 6 dari 33 hal.Put.
Bahwa baik pemberian alasan tertulis dan lisan bertentangan dengankenyataan yang terjadi di lapangan, antara lain:a) Peraturan Perusahaan Pasal 33 ayat 9 butir c menekankanketidakhadiran sedangkan faktanya Para Penggugat tetap hadir danmelakukan absensi pada tanggal 24 November 2015;b) Sangsi pada Surat Edaran Bupati tersebut tidak ada memuat tentangpemberian Surat Peringatan terkait mengikuti Aksi Mogok Nasional 24November 2015.
Pemberian sangsi maksimum pada SE Bupati tersebutadalah pemotongan upah pada hari mogok;c) Pemberian SP 1 begitu diskriminatif karena tidak diberikan kepada pekerjanonserikat yang mengikuti aksi mogok nasional, bahkan upahnya puntidak dipotong;d) Tidak ada anggota serikat yang tidak ikut mogok selain sekuriti dan yangtidak masuk;e) Tidak ada kegiatan produksi ekspor pada hari Selasa tanggal 24November 2015 dan juga pada Minggu tersebut;6.
Register : 24-03-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 07-07-2014
Putusan PTA SEMARANG Nomor 81/Pdt.G/2014/PTA.Smg Tanggal 11 Juni 2014 — PEMBANDING, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Perguruan Tinggi (Sarjana), Pekerjaan Guru, Alamat Kabupaten Jepara dalam hal ini memberikan kuasa kepada HINDUN ANISAH,S.Ag., M.A.dan M.G. ETIK PRAWAHYANTI S.H. M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (LPP) SEKAR JEPARA , alamat di Jalan Ibnu Rusyd No 6-B Bukit Benggan Menganti Rt.08/02, Kedung Kabupaten Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Pebruari 2014 yang tersaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara No. 46/ SK/2014/PA Jpr Tanggal 10 Pebruari 2014, semula Termohon sekarang PEMBANDING ;---------------------------------
------------------------------- MELAWAN ---------------------------------------------
TERBANDING, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Perguruan Tinggi (Sarjana), Pekerjaan Polri, tempat tinggal Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR YULIADI,SH.,S.Ag.,Advokat dan Penasehat hukum, alamat di Jl RMP. Sosrokartono Kelurahan Saripan Tengger Rt.05 Rw.06, Gang Masjid, Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2014 yang tersaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 108/ SK/2014/PA Jpr Tanggal 21 Maret 2014 semula Pemohon sekarang TERBANDING;-----------------------------------------------
29 — 21
29 — 21
SmgHalaman. 3 dari 8 HalamanMenimbang, bahwa perihal tidak adanya ijin untuk bercerai bagi Terbanding dariinstansi tempat Terbanding bekerja, Majelis Hakim telah menegurnya dan memberikesempatan kepada Terbanding untuk mengurusnya dengan surat Ketua PengadilanAgama Jepara kepada Kepala Kepolisian Resort di Jepara, tanggal 19 Juni 2013,dan Terbanding pada sidang tertanggal 30 Oktober 2013 telah menyampaikan suratpernyataan yg menegaskan bahwa ia bersedia menerima sangsi apapun sehubunganTerbanding
Register : 23-06-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 07-09-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 4730/Pdt.G/2014/PA.Jr Tanggal 12 Nopember 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
13 — 0
13 — 0
diurungkan oleh Penggugatkarena Tergugat meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan danberjanji tidak akan mengulanginya lagi , Penggugat berharap rumahtangganya akan kembali utuh dan bahagia sebagaimana yangdiamanatkan oleh Lembaga Perkawinan membentuk keluarga yangsakinah;e Bahwa dengan adanya perilaku tergugat yang memunyai wil teman satukantornya, maka Penggugat pernah melaporkan hal tersebut kepadapimpinannya yaitu kantor imigrasi jember, namun sampai dengan saat initidak ada tanggapan dan atau sangsi
Register : 05-01-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 01-12-2017
Putusan PA BLORA Nomor 0038/Pdt.G/2015/PA.Bla Tanggal 25 Juni 2015 — Pemohon dan Termohon
9 — 0
9 — 0
Surat Pernyataan Termhon siap menerima sangsi kepegawaiansehubungan belum turunnya surat Ketarangan ijin perceraian dari Bupati,yang telah dinasegelen dan telah pula dicocokkan dengan aslinya (buktiP.3);Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon jugamenghadirkan saksi masing masing bernama :Hal. 4 dari 11 hal. Pts. No. 0038/Pat.G/2015/PA. Bla.1.
Register : 11-03-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 15-04-2016
Putusan PT BENGKULU Nomor 4/PDT/2016/PT.BGL Tanggal 7 April 2016 — ABASRI X DIREKTUR PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE JAKARTA
77 — 23
77 — 23
Pemohon ( Penggugat / Pembanding) dikualifikasi sebagai perbuatan wanperetasi bukan perbuatan melawan hukum.Halaman 5 dari 9 hal putusan NO 4/Pdt.G/2016/PT.BG1Bahwa walaupun peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/ 2012mengatur jangka waktu untuk pendaftaran jaminan fiducia namun pendaftarantersebut telah serta merta mengakibatkan sertifikat fiducia menjadi batal ataudalam kualifikasi perbuatan melawan hukum akan tetapi Pemohon (Penggugat/Pembanding) tidak pernah membuktikan bahwa Termohon mendapat sangsi