Di Kota Tanjungpinang Riau Nomor: 03-SK/ PANITIA SEMINAR DIALOG BERSAMA / IX / 2019 tanggal 03 September 2019 tentang SUSUNAN PANITIA DIALOG BERSAMA DENGAN TOKOH PEMUDA TENTANG WAWASAN KEBANGSAAN DI KOTA TANJUNGPINANG, 1 (satu) lembar fotokopi Domisili Organisasi Nomor: 147 / Ket-Dom / VIII / 2019 tanggal 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Batu IX, dan 1 (satu) lembar fotokopi NPWP: 70.662.339.4-214.000 atas nama Panitia Dialog Bersama Dengan Tokoh Pemuda Tentang Wawasan Kebangsaan Di Kota

15. 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (AR-02) atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI tanggal 24 November 2020, yang meliputi 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nomor Rekening 5568-01-028626

-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI tanggal 24 November 2020, 1 (satu) lembar fotokopy KTP atas nama RIANI, 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RAMLAH, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarkat Di Kota Tanjungpinang Nomor: 01/PANLOG-MSK-KDB-TPI/XI/2020 tanggal 24 November 2020, Perihal Permohonan Pembukaan Buku Rekening, 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman

atas nama Panitia Dialog Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Ketentraman Dalam Masyarkat Di Kota Tanjungpinang.

16. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi rekening PANITIA DIALOG MENJAGA STABILITAS KEAMANAN DAN KETENTRAMAN DALAM MASYARKAT DI KOTA TANJUNGPINANG dengan Nomor rekening: 5568-01-028626-53-0 atas nama PANITIA DIALOG MSKDKDB KOTA TPI Periode 1 Novemeber 2020 s/d 31 Desember 2020.

Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, danmenambahkan kejelasan adanya pertengkaran secara teruS menerusantara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga menuliskan kalimatkalimat yang kasar saat dialog tertulis dalam SMSannya dengan kalimatHal. 4 dari 16 hal.seperti: najis tidak akan telephon sama kamu anjing (alin bahasa daritulisan bahasa jawa:ora garepan tlp ning rai ira anjing), katakata itumuncul dalam pertengkaran soal harta yang ada dan Tergugat memintauangnya yang diakuinya turut membiayai

kemudian terdakwa menyiku dengan siku sebelahkanan ke punggung saksi Sri Hadiyah Mulia (mantan istri terdakwa) sebanyaksatu kali; 2 n nnn nn nnnBahwa karena saksi Sri Hadiyah Mulia (mantan istri terdakwa) terus merontaakhirnya jaket dan helm yang dipakai lepas, tetapi terdakwa terus memegangikarena saksi Sri Hadiyah Mulia (mantan istri terdakwa) berusa mengambilhelm untuk memukul terdakwa ; Bahwa kemudian terdakwa meminta tolong orang untuk memanggilkan orangtuanya dan setelah ibunya datang menhajak dialog

Bahwa seharusnya pemerintahmelakukan proses dialog. Misalnya, pemerintah telahmenetapkan formula pengupahan sebagaimana diatur dalam PPNomor 78 Tahun 2015. Namun, kalangan buruh menolak formulaitu dan pengusaha juga punya formula sendiri untuk menaikanupah. Menurutnya, para pihak yang berkepentingan dibidangketenagakerjaan tidak bisa berjalan sendirisendiri dalammerumuskan kebijakan.

Lewat dialog itu masingmasing pihakbisa mengusulkan variabel apa yang perlu dimasukkan dalamformula pengupahan;Sejalan dengan itu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan PP Nomor 8 Tahun 2005 tentang LKSHalaman 20 dari 72 halaman. Putusan Nomor 67 P/HUM/2015Tripartit mengamanatkan Presiden untuk membentuk LKSTripartit. Nasional. Lembaga itu) harus dilibatkan dalammembentuk peraturan terkait kKetenagakerjaan.

Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena Termohon dalammembentuk Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015tentang Pengupahan telah melakukan proses dialog pengupahandan dialog hubungan industrial dengan melibatkan SerikatPekerja/Serikat Buruh dan pengusaha melalui DewanPengupahan Nasional (Bukti T1 s/d 115);b.

Sampai di rumah PENGGUGAT penasehathukum langsung melakukan dialog dengan sekelompokorang yang hendak menangkap PENGGUGAT, pada saatitulah diketahui bahwa sekelompok orang tersebut adalahpetugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dialog yangdilakukan penasehat hukum PENGGUGAT dengan petugasBNN pada intinya meminta petugas BNN untuk menunjukkansuratsurat kelengkapan sebagaimana prosedurpemeriksaan seorang Kepala Daerah.Bahwa, sampai dengan pukul 22.00 wib dialog denganpetugas tidak membuahkan hasil dan pihak petugas tidakpernah memperlihatkan surat apapun kepada penasehathukum, sehingga penasehat hukum menolak untukmenyerahkan PENGGUGAT.Bahwa, pada pukul 22.30 petugas yang mengatasnamakanBNN tersebut mendobrak masuk secara

upayapaksa, lalu lampu mati, akhirnya pak Bupati posisinya ada di mertuanyaPak Murdani, lalu Penggugat masuk kamar mandi pakai baju kaossinglet dan celana panjang dan disuruh masuk ke mobil, akhirnya dibawake Kantor BNN Palembang, Saksi satu mobil dengan Penggugat danKuasanya, lalu di tes urin hasilnya positip;Bahwa, tanggal kejadian lupa, kalau tidak salah tanggal 13;Bahwa, harinya hari minggu ;Bahwa, bulannya lupa ;Bahwa, yang memeriksa Penggugat, Laboratorium NarkotikaPalembang;Bahwa, Saksi ada dialog

yaitu pada hari Jumat tgl 28 April2017 sekira pukul 12.15 WITA Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY bertanyamelalui sms di nomor Handphone 0819 1719 9968) kepada Saksi AgusSuriadi Suriadi dengan nomor handphone 0878 6024 3840 apakah paketkiriman dengan Nomor Resi 02 020 961 8660 sudah sampai apa belum.Halaman 5dari57 Putusan Nomor 496/Pid.Sus /201 7/PN.MtrKemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 08.26 WITAsaksi WIDYO WENDY ALS WENDY kembali mengirimkan sms kepada saksiAGUS SURIADI dengan dialog

paket kiriman NomorResi 02 020 961 8660 dan dijawab ada yaitu pada hari Jumat tgl 28 April2017 sekira pukul 12.15 WITA Saksi WIDYO WENDY ALS WENDY bertanyamelalui sms di nomor Handphone 0819 1719 9968) kepada Saksi AgusSuriadi Suriadi dengan nomor handphone 0878 6024 3840 apakah paketkiriman dengan Nomor Resi 02 020 961 8660 sudah sampai apa belum.Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 08.26 WITAsaksi WIDYO WENDY ALS WENDY kembali mengirimkan sms kepada saksiAGUS SURIADI dengan dialog

mengirim sms dari No HP 08191719 9968 (nomor HP WENDY ) kepada AGUS (nomor HP 0878 60243840) yang berisi pesan apakah paket kiriman dengan No Resi 02 020 9618660 sudah sampai apa belum namun tidak dijawab karena AGUS sudahlepas dinas dan tidak berada dikantor sehingga tidak bisa mengecek statuspaket barang tersebut,Halaman 15dari57 Putusan Nomor 496/Pid.Sus /2017/PN.MtrBahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 08.26WITA, WENDY kembali mengirimkan sms kepada AGUS dengan dialog

sekitarpukul 12.15 WITAm seseorang yang bernama WENDY bertanya dengancara mengirim sms dari No HP 0819 1719 9968 (nomor HP WENDY)kepada AGUS (nomor HP 0878 6024 3840) yang berisi pesan apakahpaket kiriman dengan No Resi 02 020 961 8660 sudah sampai apa belumnamun tidak dijawab karena AGUS sudah lepas dinas dan tidak beradadikantor sehingga tidak bisa mengecek status paket barang tersebut;Bahwa pada hari Sabtu tgl 29 April 2017 sekitar pukul 08.26 WITA,WENDY kembali mengirimkan sms kepada AGUS dengan dialog

Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran2008 tanggal 02 Januari 2008 terdapat 8 (delapan) kegiatan ProgramPeningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari:1.Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan nilai anggaransebesar Rp2.070.220.000,00 (dua miliar tujuh puluh juta dua ratus duapuluh ribu rupiah);Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah,Tokoh Masyarakat/Tokoh

Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah,Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama dengan nilai anggaran belanja biayaperjalanan dinas sebesar Rp207.600.000,00 (dua ratus tujuh juta enamratus ribu rupiah);3. Rapatrapat Alat Kelengkapan Dewan dengan nilai belanja anggaranbiaya perjalanan dinas sebesar Rp2.531.200.000,00. (dua miliar limaratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);4.

Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah.Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama dengan nilai anggaran sebesarHal. 18 dari 90 hal. Put.

lima belas ribu lima puluh rupiah);Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dengan nilai anggaran sebesarRp225.600.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).Bahwa dari 8 program kegiatan tersebut di atas diantaranya ada 6 programkegiatan yang terdapat belanja biaya perjalanan dinas yakni :1.Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan nilai anggaranbelanja biaya perjalanan dinas sebesar Rp681.270.000,00 (enam ratusdelapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);Hearing / Dialog

sebesar Rp12.804.388.325.00 dimana danaini bersumber dari APBD Propinsi Gorontalo;Bahwa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran2008 tanggal 02 Januari 2008 terdapat 8 kegiatan Program PeningkatanKapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari :1.Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan nilai anggaransebesar Rp2.070.220.000.00 (dua miliar tujuh puluh juta dua ratus duapuluh ribu rupiah);Hearing/ Dialog

Pencarian tergugat terhadappenggugat selama 44 Hari keseluruh kota Jakarta dan bam diketemukan dirumahwonennnn== , pertemuan yang sangat mengejutkan tapi karena istri yang merasa bersalahmenimbulkan salah tingkah sehingga teljadilah peristiwa itu, tarik menarik agar supayadia mau di ajak pulang, bayangkan pak hakim seorang suami tidak ketemu istri sudah 44Hari.Sedikit dialog dengan Pagipagi sekali tergugat menemui meranyakan dengan baikbaikdengan salam yang sangat sopan dimana keberadaan penggugat

Sukanto, pertemuan yang sangat mengejutkan tapikarena istri yang merasa bersalah menimbulkan salah tingkah sehingga terjadilahperistiwa itu, tarik menarik agar supaya dia mau di ajak pulang, bayangkan pakhakim seorang suami tidak ketemu istri sudah 44 Hari.Sedikit dialog dengan Pagipagi sekali tergugat menemui meranyakan dengan baikbaik dengan salam yang sangat sopan dimana keberadaan penggugat, jawabnya diasudah lama juga tidak ketemu dengan penggugat.

Padahal diketahui sampaisaat ini TERGUGAT belum pernah melakukan Audiensi,dialog danKejelasan tentang Bukti Kepimilikan area pertambakan yang dikelola olehPENGGUGAT kurang lebih 26 tahun tersebut;Bahwa PENGGUGAT sangat menyayangkan EKSEKUSI PAKSA yangdilakukan oleh TERGUGAT, karena TERGUGAT yang seharusnyamemberikan perlindungan, menjamin kesejahteraan masyarakat,menyelenggarakan tata kelola pemerintahhan yang baik denganmendasarkan pada asasasas umum pemerintahan yang baik danperaturan perundangundangan

Tanah; danb. memperoleh informasi mengenai Pengadaan Tanah.e Pasal 57 hurufadan b Undangundang no 2 tahun 2012, yang berbunyi:Dalam penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum,masyarakat dapat berperan serta, antara lain:a. memberikan masukan secara lisan atau tertulis mengenaiPengadaan Tanah; danb. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan PengadaanTanah.Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan EKSEKUSI terhadap lahanTambak PENGGUGAT, sebelumnya PENGGUGAT tidak pernah di ajakmusyawarah atau dialog

diatur dalam pasal 151 ayat 1, 2 dan 3 UndangundangKetenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat;Bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat secara kekeluargaanuntuk maksud mengklarifikasi keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud di atasdengan tujuan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, Penggugat pun cukupmemberikan tenggang waktu karena memperhatikan kesibukan Tergugat, namunkesempatan itu disiasiakan oleh Tergugat bahkan dalam beberapa kali dialog

Causa atau maksud diadakannya perikatan ini adalah merupakan suatucausa yang halal atau tidak melawan hukum, dimana Penggugatmenyediakan atau menyewakan kendaraan kepada Tergugat denganbayaran tertentu;Dengan demikian seluruh unsur dalam Pasal 1320 Kitab Undang UndangHukum Perdata telah terpenuhi dan perikatan hukum dimaksud tidak dapatdipungkiri;Tergugat Telah Dengan Itikad Buruk Memaksa Penggugat Tanpa MemberikanRuang Untuk Dialog Agar Menyetujui Draft Perjanjian Lanjutan Yang TelahDirubah Secara

Putusan Nomor 3129 K/Pdit/2013tanpa memberi ruang bagi Penggugat untuk dialog sehubungan denganmateri kontrak kerja;12.Bahwa tindakan Tergugat yang di satu pihak telah menerima Penggugatsebagai pemenang tender dan telah menggunakan jasa Penggugat namundi lain pihak malah menambah nambah ketentuan yang tidak pernahdijelaskan sebelumnya adalah cerminan nyata itikad buruk untuk tidakmenghormati perikatan yang telah ada antara Penggugat dan Tergugat;13.Bahwa faktanya tindakan Tergugat menambahkan point

bagi seseorang yangterbukti bersalah adalah bukan untuk sarana balas dendam akan tetapi sebagaisarana edukasi/pembelajaran agar yang bersalah tidak mengulangi perobuatannyalagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan Negarakhususnya dalam perkara ini bagi keluarga yang kebetulan terdakwa mempunyaianak yang mana terdakwa harus bertanggung jawab akan anakanaknya ;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pemulihan hakhak korban danpelaku yang tentu saja hanya dapat dicapai dengan jalan dialog

melanjutkan perbuatan pengusiran paksa;Bahwa PARA PENGGUGAT/WAKIL KELOMPOK tidak dapat menerimarespon TERGUGAT IV tersebut, karena TERGUGAT IV tetap padarencananya semula sebagaimana telah diuraikan diatas, sedangkan PARAPENGGUGAT/WAKIL KELOMPOK membutuhkan alternatif serta jangkawaktu yang cukup, baik menyangkut kios, rumah, maupun pekerjaan mereka;Bahwa perbuatan TERGUGAT IV yang melakukan pengusiran paksa yangtidak terlebin dahulu memberikan alternatif pemindahan bangunan dan tidakmau membuka ruang dialog

PersatuanPegiat Usaha Stasiun Sejabodetabek (Perpustabek) dari13 stasiun dan ANGGOTA KELOMPOK II yang di sekitarstasiun Duri yang juga sebagai korban pengusiran paksadari tempat tinggalnya;Bahwa PARA PENGGUGAT/WAKIL KELOMPOK yangberada di wilayah stasiun DKI Jakarta juga mengajukanpengaduan kepada Gubernur DKI Jakarta,Joko Widodopada hari Kamis 21 Februari 2013 untuk memfasilitasidialog komprehensif antara ANGGOTA KELOMPOK danIl yang tergabung dalam Perpustabek, tetapi TERGUGATIV tidak mau membuka ruang dialog

Dalam butir 2 surat tersebut dinyatakan agarVi67.68.TERGUGAT IV melaksanakan dialog dengan PARAPENGGUGAT/WAKIL KELOMPOK l untukmengidentifikasi solusi yang memberikan alternatif tempatusahanya;Bahwa PARA PENGGUGAT/WAKIL KELOMPOK padahari Rabu, 14 April 2013 melakukan pengaduan kepadaOmbudsman RI, dimana lembaga negara tersebutmempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraanpelayanan publik baik yang diselenggarakan olehpenyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yangdiselenggarakan oleh Badan Usaha

Bahwa segala upaya yang dilakukan oleh PARAPENGGUGAT/WAKIL KELOMPOK bersama denganAnggota Kelompoknya yang melakukan pengaduankepada Komnas HAM, Ombudsman RI, Gubernur DKIJakarta, dan Kementerian Kordinator KesejahteraanRakyat sebagai wujud dari upaya menjembatani antaraPARA PENGGUGAT/WAKIL KELOMPOK denganTERGUGAT IV untuk membuka dialog yang membahasalternatif solusinya.

pemilukada adalah : dilanjutkan dalam huruf f :Menyelenggarakan Paripurna untuk mendengarkan visi misi dan programpasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;Selanjutnya berdasarkan peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentangPedoman Teknis Kampanye Pemilukada Pasal 31 huruf "a" menyebutkanHari Pertama Kampanye dilakukan dalam Rapat Paripuma DPRD Provinsiatau DPRD Kabupaten Kota dengancara penyampaian visimisi dan program pasangan calon secaraberurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog

Karena katakatatersebut tergantung pada intonasinya, bisa saja kata tanya dan bisasaja kata dalam dialog. Lagi pula kata Bayar biasanya ditafsirkandalam pengertian positif, sedangkan kata Suap jelas bernuansanegatif (melanggar hukum);c. Menurut ahli bahasa Drs. H.

PtkPenggugat ada masalah cuma karena Tergugat tidak memberikannafkah, terlebihlebin ketika saksi tiba di Pengadilan Agama inisaksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi,ketika duduk berdekatan pun Penggugat dengan Tergugat tidakada dialog diantara mereka berdua;Bahwa saksi pernah sekali menelepon Tergugat, tepatnya kapansaksi lupa, Tergugat mengatakan sedang makan malam bersamaPenggugat dan anaknya;Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, saksibelum pernah menasihati

Saksi mengetahui dalam rumah tanggaTergugat dan Penggugat ada masalah setelah Tergugat menceritakankeadaan rumah tangganya pada saksi, dengan mengatakan Tergugat danPenggugat ada masalah cuma karena Tergugat tidak memberikan nafkah,terlebihlebih ketika saksi tiba di Pengadilan Agama ini saksi melihat antaraPenggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, ketika duduk berdekatanpun Penggugat dengan Tergugat tidak ada dialog diantara merekaberdua, meskipun demikian saksi pernah sekali menelepon Tergugat

Sampai di rumahPenggugat penasehat hukum langsung melakukan dialogdengan sekelompok orang yang hendak menangkapPenggugat, pada saat itulah diketahui bahwa sekelompok orangtersebut adalah petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN).Dialog yang dilakukan penasehat hukum Penggugat denganpetugas BNN pada intinya meminta petugas BNN untukHalaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 128 K/TUN/20174.3.4.4.4.5.4.6.4.7.menunjukkan suratsurat kelengkapan sebagaimana prosedurpemeriksaan seorang Kepala Daerah;Bahwa

, sampai dengan pukul 22.00 wib dialog dengan petugastidak membuahkan hasil dan pihak petugas tidak pernahmemperlihatkan surat apapun kepada penasehat hukum,sehingga penasehat hukum menolak untuk menyerahkanPenggugat;Bahwa, pada pukul 22.30 petugas yang mengatasnamakanBNN tersebut mendobrak masuk secara paksa ke rumahPenggugat sambil menembakkan senjata ke atas menangkapsetiap orang yang berada di rumah Penggugat termasuk paratamu, serta meminta keluarga menyerahkan Penggugat;Bahwa, atas izin keluarga

Ilham sudah ada kontaksebelumnya dengan Syahrial (DPO), pengirim barang dari Malaysia ataubelum, tetapi dalam dialog in casu, sudah terlihnat bahwa semua pelakusudah mengetahui tugasnya masingmasing sehingga tidak diperlukandialog untuk masalah barang kiriman tersebut;Bahwa dalam keadaan normal seharusnya pasti ada dialog walau sedikit,tentang barang apa yang dikirim, berapa banyak, bagaimana biaya, kepadasiapa dikirim, bagaimana kalau tidak di tempat, dan lainlain, yangsemuanya tidak ada dibicarakan

Putusan Nomor 44/PID/2018/PT TTE.Bahwa selanjutnya terdakwa ingin masuk menerobos ke rumah Bupatisehingga dihalangi oleh saksi, maka terjadi keributan, sampai kemudianterdakwa dipukul oleh salah seorang anggota Koramil, sehinggaterjadilah keributan adu mulut antara terdakwa dengan beberapa orangpetugas penjaga keamanan;Bahwa pada saat terjadi pertengkaran mulut ini terdengar oleh saksikorban Ir.Frans Manery dari dalam rumah, akhirnya saksi korban keluarmendatangi tempat kejadian dan disana terjadi dialog

Bahwa apabila dalam rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadiperselisihan, maka dapat diselesaikan secara baikbaik antara PENGGUGAT denganTERGUGAT dengan cara melakukan diskusi dan dialog sehingga perselisihantersebut tidak menimbulkan halhal yang tidak diinginkan;7.