Ditemukan 4636 data
Urut Berdasarkan
Register : 30-08-2012 — Putus : 02-12-2013 — Upload : 06-01-2014
Putusan PN KOTABARU Nomor 173/Pid.Sus/2012/PN.Ktb Tanggal 2 Desember 2013 — ASMAWATI Binti alm. H. UDIN PADUALAM
47 — 2
47 — 2
Putus : 27-07-2011 — Upload : 30-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 80/PID.B/2011/PN.Tbk Tanggal 27 Juli 2011 — RONALD Bin ABAS RIZAL
133 — 48
133 — 48
Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1160 K/PID.SUS/2014 Tanggal 10 Februari 2015 — ALNOVENDRA Pgl. AL
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 23-05-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 48/PID.SUS/2016/PN.TML Tanggal 14 Juni 2016 — -Selamet Tatok Indriyanto Bin Paito
26 — 11
26 — 11
Sehingga terdakwa dan barangbukti dibawa ke Polres Barito Timur untuk diproses lebih lanjut.Bahwa menurut ahli Parlagutan Tambunan, SH yang menerangkan bahwa untukmelakukan pengangkutan BBM harus memiliki yin usaha pengangkutan dari menteriatau terdaftar/terikat kontrak sebagai traspotir/penyalur dengan badan usaha pemegangiz usaha niaga umum (BUPIUNU) dari menteri ESDM melalui BPH Migas, atausetiap orang sebagai pengecer yang mendapatkan surat rekomendasi dari satuan kerjaperangkat daerah untuk
pembelian BBM jenis tertentu berdasarkan peraturan kepalaBPH Migas Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 7 September 2012 dengan terlebih dahuludilakukan verifikasi oleh BUPIUNU terhadap rekomendasi tersebut dan apabiladilanggar diancam dengan pidana.Perbuaatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 53huruf b UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.Bahwa terdakwa telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidakmengajukan keberatan atau eksepsi.Menimbang bahwa untuk membuktikan
Putus : 26-08-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1708 K/PID.SUS/2010 Tanggal 26 Agustus 2010 — PITOJO TANAMAN als. APING, DK.
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mar,saksi SLAMET URIP dan anggota KP Baladewa 521 melakukanpemeriksaan dokumen perizinan usaha niaga namun mereka Terdakwatidak dilengkapi izin usaha niaga;Perbuatan Terdakwa PITOJO TANAMAN als APING dan TerdakwaSURAMIN Bin PARJO SUKARTO, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang MIGAS sic) Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;ATAUKEDUA:Bahwa Terdakwa PITOJO TANAMAN als APING bersama TerdakwaSURAMIN Bin PARJO SUKARTO dan ARDJANA Bin SANEN (dilakukanpenuntutan
Putus : 20-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1703 K/PID.SUS/2016 Tanggal 20 Maret 2017 — AMIRUDDIN bin LAMI
93 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 10-12-2015 — Putus : 12-01-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN RANTAU Nomor 373/Pid.Sus/2015/PN.Rta Tanggal 12 Januari 2016 — -RUDIANSYAH Bin H. ABDUL WAHAB
55 — 4
55 — 4
Badan Usaha Swasta (BUS);Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2015/PN.Rtadengan persyaratan sebagaimana pada penjelasan pasal 15 PP No 36tahun 2004 tentang usaha hilir Migas syaratsyarat yang harus dipenuhiadalah :e Akte Pendirian perusahaan / perubahannya yang ada mendapatpengesahan dari Instansi berwenang;e Profil perusahaan;e NPWP;e TDP;e Surat keterangan domisili Perusahaan;e Surat informasi sumber pendanaan;e Surat pernyataan tertulis kKesanggupan memenuhi aspek keselamatanoperasi dan
Kemudian, harga bahan bakar minyak khusus penugasan (BBMSubsidi) untuk jenis minyak solar (Gas Oil), sesuai penjelasan saya padanomor 12 (dua belas) tersebut diatas, yakni sebesar Rp. 6.900,00 (enamribu sembilan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Bahwa sesuai penjelasan pasal 55 Undang Undang Republik IndonesiaNomor 22 tahun 2001 tentang Migas, bahwa yang dimaksud denganmenyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperolehkeuntungan
Putus : 15-09-2016 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 K/PID.SUS/2016 Tanggal 15 September 2016 — Arifin Mashur bin Mashur
65 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 405 K/Pid.Sus/2016dan Gas Bumi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentangPeraturan Pelaksanaan Hilir Migas;ATAU:KEDUA:Bahwa ia Terdakwa Arifin Mashur bin Mashur, pada hari Senin waktu dantempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, berdasarkan Pasal 84ayat (2) KUHAP, yang menyatakan Terdakwa bertempat tinggal apabila tempattinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenangmengadili pekara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yangdipanggil
Register : 15-09-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 176/PID.SUS/2015/PN.SKW Tanggal 22 Oktober 2015 — PHIONG CHONG TET Als ATET
48 — 18
48 — 18
pengumpulan, penampungan,dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersil.Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa PHIONG CHONG TET AliasATET dalam menyimpan, mengangkut dan meniagakan BBM bersubsdipemerintah tersebut dengan maksud hendak mendapat keuntungan tanpamemiliki dokumen resmi sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan Pasal 32 UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas
serta Pasal 69 Peraturan Pemerintah nomor 36tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah merupakan kegiatan yangmelanggar ketentuan undangundang sebagaimana dimaksud dalam pasal 53huruf c jo pasal 23 ayat (2) huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 sekitar jam 21.00 Wib disebuahgudang Jl.Pasqua Pasar Sempalit Kelurahan Sijangkung KecamatanSingkawang
Register : 17-11-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 850/Pid.B/2014/PN. Sgl Tanggal 19 Januari 2015 — JAKFAR bin DUMED
98 — 5
98 — 5
., M.T Bin Syafril yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut:bahwa setiap kegiatan pengangkutan dan niaga (membeli, menjual) BBMharus memiliki izin usaha pengangkutan dan niaga dari Pemerintahsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001tentang Migas dan setiap kegiatan pengangkutan dan niaga (menjual,membeli) BBM tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dan niaga dariPemerintah adalah tindak pidana, seperti yang dilakukan oleh sdr. JakfarBin Dumed dan Sdr.
yang berwenang, dimana setiapHalaman 6 dari 14 Putusan Nomor 850/Pid.B/2014/PN Sql.kegiatan pengangkutan dan niaga (membeli, menjual) BBM dengan tujuanuntuk mendapatkan keuntungan atau laba harus memiliki izi usahapengangkutan dan niaga dari Pemerintah, sehingga kegiatan yangdilakukan oleh para terdakwa patut diduga merupakan tindak pidanakegiatan pengangkutan tanoa memiliki izin usaha pengangkutan dariPemerintah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 huruf b UU RINomor 22 Tahun 2001 tentang Migas
Register : 11-04-2012 — Putus : 23-05-2012 — Upload : 07-12-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 204/Pid/B/2012/PN.SGL Tanggal 23 Mei 2012 — ALIMIN bin MASWAR
106 — 6
106 — 6
Putus : 29-11-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1681 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 29 Nopember 2010 — PARNO bin KARTO DARMIN
12 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 10-04-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 36/Pid.Sus/2014/PN BS Tanggal 5 Juni 2014 — JUNARDI EFENDI Pgl.EDI Bin AJAR BAGINDO RAJO, CS
43 — 6
43 — 6
Drs GUSTI AMOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2014/PN BSBahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan DaerahKabupaten Tanah Datar di Dinas perindustrian dan perdagangankoperasi, pasar, pertambangan, migas dan mineral Kabupaten TanahDatar (Disperindagkopastam Kabupaten Tanah Datar) pada bagianperlindungan konsumen.Bahwa ahli menerangkan adanya surat permintaan keterangan Ahli dariKapolres Tanah Datar terhadap minyak yang
Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2009 tentang KegiatanUsaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagai Peraturan Pelaksana dari UU No.22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sehingga yang dimaksud KegiatanUsaha Hilir berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 5 angka 2 UU No 22Tahun 2001 tentang Migas adalah kegiatan usaha yang berintikan ataubertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur penyalahgunaan disini terkaiterat dengan
Putus : 02-02-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1437 K/PID.SUS/2015 Tanggal 2 Februari 2016 — Ir.Freddy Edward Maringan Hutapea
85 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 05-08-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN BANGKO Nomor 69/Pid.B/2015/PN Bko Tanggal 5 Agustus 2015 —
27 — 4
27 — 4
Premium Minyak Solar), SPBN (Stasiun Bahan BakarNelayan), SPDN (Stasiun PaketDealer Nelayan), SPBB (Stasiun PengisianBahan Bakar Bunker) dan PSPD (Premiun Solar Paket Dealer);e Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentangkegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, penyalur harus memiliki kontrakkerjasama dengan badan usaha yang disebut pemegang izin usaha niaga umumsehingga apabila tidak memenuhi kriteria tersebut maka dapat dikatakanmelanggar pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas
;e Bahwa berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 5 tahun 2012 bahwa untukkegiatan pengangkutan dan atau perniagaan bahan bakar minyak yang disubsidipemerintah harus memiliki izin pengangkutan atau perniagaan yang dikeluarkanoleh Dirjen Migas atau rekomendasi SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah).e Bahwa untuk alat transportasi yang digunakan untuk pengangkutan BBMsubsidi harus menggunakan mobil tangki milik Badan Usaha Niaga Umum yangmendapat penugasan penyediaan pendistribusian jenis BBM tertentu
Putus : 09-03-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Klb Tanggal 9 Maret 2015 — - LAMBERTUS RUPIDAKA
25 — 21
25 — 21
Alor yangmenjabat sebagai Kepala Seksi Minyak dan Gas Bumi ; Bahwa Kabupaten Alor mendapatkan jatah BBM bersubsidi dari pemerintah yangjumlahnya telah ditentukan kuota tertentu berdasarkan surat Keputusan Badan Pengaturhilir Minyak dan Gas bumi Nomor: 06/PSO/BPH MIGAS/KOM/2014, tanggal 04 April2014 tentang Kuota Volume bahan bakar minyak jenis tertentu per Kabupaten/KotaTahun 2014.
Unsur Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ISAK MALAISOMA, S.SosKabupaten Alor mendapatkan jatah BBM bersubsidi dari pemerintah yang jumlahnya telah17ditentukan kuota tertentu surat Keputusan Badan Pengatur hilir Minyak dan Gas bumi Nomor:06/PSO/BPH MIGAS/KOM/2014, tanggal 04 April 2014 tentang Kuota Volume bahan bakarminyak jenis tertentu per Kabupaten/Kota Tahun 2014.
Putus : 15-11-2018 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1690 K/PID.SUS-LH/2018 Tanggal 15 Nopember 2018 — DANY SUHARDI alias DANY
226 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
226 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-11-2021 — Upload : 12-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3457 K/Pid.Sus-LH/2021 Tanggal 10 Nopember 2021 — Terdakwa VOKING ALIYANTO bin SUROSO;
124 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 14-07-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN RANTAU Nomor 179/Pid.Sus/2014/PN.Rta Tanggal 17 September 2014 — -MUHAMMAD LUTFI FAHMI Bin T.W AJMOJO
56 — 6
56 — 6
Putus : 09-07-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 209/Pid.Sus/2015/PN Pal Tanggal 9 Juli 2015 — FARID RAUF Alias FARID dan IKSAN MADAALI Alias IKSAN
41 — 5
41 — 5