terdakwa maka Pengadilan terlebihdahulu) akan memperhatikan Hasil Laporan Penelitian dariPembimbing Kemasyarakatan yang telah melakukan penelitianmulai dari masalah terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pandanganmasa depan terdakwa, tanggapan terdakwa atas masalah yangdialaminya, keadaan keluarga terdakwa, keadaanlingkunganmasyarakat, tanggapan pihak keluarga, korban, masyarakat danpemerintah setempat serta kesimpulan dan saran yang diperolehPembimbing Kemasyarakatan yakni menyarankan agar TERDAKWAdi pidana

anak sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf a UU RI No. 3tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapatbahwa dengan memperhatikan tujuan dari UU No. 23 tahun 2002tentang Perlindungan Anak sebagaimana termuat dalam Pasal 3yang menyatakan bahwa, Perlindungan anak bertujuan untukmenjamin terpenuhinya hakhak anak agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai denganharkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungandari

terdakwa setelanh menjalani pidana yang dijatuhkan sertapembelajaran bagi orang lain, disamping itu juga kiranya diupayakan dalampenjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa haruslah pula memenuhi rasakeadilan bagi masyarakat ;Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 197/Pid.B/2020/PN DpsMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka iaharus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP);Mengingat, Pasal 351 ayat (3) KUHP, UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI :1.

perbuatan tidakberperikemanusiaan;Halhal yang meringankan :e Anak masih berusia sangat muda sehingga belum mampu secaramaksimal untuk memikirkan tentang benar atau salahnya serta akibatdari suatu perbuatan yang dilakukan;e Kesalahan Anak Ferlando Sondonpato disebabkan juga oleh kelalaiankedua orang tuanya dalam membina Anak tersebut;Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU Nomor: 23 Tahun 2002 joUU Nomor: 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor: 11Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana

Anak, UU Nomor: 8 Tahun1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADILI:59.

karena sampai sekarang ini Anak masih beradadalam tahanan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan; Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan harusdipidana, maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar dibawah int;n Mengingat, pasal 81 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 35Tahun 2014 dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana

Anak serta UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 8Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor:3/Hal. 40 dari 40 hal.

adalah merusak barang yang agak besarsehingga menyebabkan barang rusak atau putus, misalnyamembongkar tembok dan pintu jendela ;Memecah adalah merusak barang agak kecil, misalnyamemecah peti kecil, memecah kaca jendela dan sebagainya ;Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang ada,tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melaluilubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melaluiselokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman( Pasal 99 Kitab UndangUndang Hukum Pidana

) ;Anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanyatidak untuk pembuka kunci itu ( Pasal 100 Kitab UndangUndangHukum Pidana ) ;Perintah Palsu adalah perintah yang kelihatannya sepertisurat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib ,tetapi sebenarnya bukan ;Pakaian Jabatan Palsu adalah costuum yang dipakai olehorang sedang Ia tidak berhak untuk itu ;Bahwa, berdasarkan keterangan saksisaksi yang melihat tempatkejadian perkara diketahui pelaku pencurian masuk kedalam rumah dengancara

orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama,maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada para Anaksebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil,baik untuk kepentingan para Anak, kepentingan masyarakat maupun untukpenerapan hukum pada umumn ya. 5Memperhatikan ketentuan undangundang dan peraturan hukum lainnyayang berkaitan dengan perkara ini, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981Tentang KUHAP, Undangundang Nomor 11 tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Pidana

Anak serta Undangundang khususnya Pasal 76 D Jo Pasal81 Ayat (1) UU.

. :964 /Pid.B/2020 /PNJkt.TimDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Timur yang memeriksa danmengadili perkara pidana anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaanbiasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara paraterdakwa1.Nama lengkapJeanie xelaliinKanarigoaaa) lahirJenis kelaminRewaigensarraanTempat tinggalKewarganegaraanAAD tinggalPekerjaanPeAMaikanRakwaaykaprenga tanirNaALSG4an anirJemeRelariinKenaigaaaey lahirJenis

Anak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalamkandungan;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan yang ada di dalamPasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak dan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 TentangPenetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwasanya anakyang berkonflik dengan hukum

Pasal 20 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung AnakRE Clapat menjawab semua pertanyaan yang diajukankepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani,sehingga Hakim memandang bahwa Anak tergolong sebagai orang yang cakapdan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telahterpenuhi;Ad.2.

Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa JHONS BRIAL WAELE Alias ONGEN tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;2. Membebaskan Terdakwa JHONS BRIAL WAELE Alias ONGENdari dakwaan Primer tersebut;3.

untukkepentingan ekonomis maupun pada kesenangan seksual;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi subjek dalam objek seksualadalah anak yang dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 23Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN CrpTahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah melalui UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 1 angka 2 UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak menyebutkan bahwaAnak Berhadapan dengan Hukum sebagai Anak Korban yakni anak yang belumberumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan cabul atas anak tersebutdilakukan yang didahului atau didasari dengan tindak kekerasan atau ancamankekerasan dan bersifat memaksa.

Bahwa mengingat TERMOHON telah selesai melakukan penyidikan,maka berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, Dalam hal penyidiktelah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajidb segeramenyerahkan berkas' perkara itu. kepada penuntut umum,TERMOHON menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan NegeriJakarta Selatan pada tanggal 12 Agustus 2021 dan pada tanggal 6September 2021 penuntut umum menyatakan hasil penyidikanperkara pidana anak PEMOHON atas nama Gabriella Yosephinealias Gebi dan Anastasia Michelle

atas diri Anak tersebutdiyakini oleh Hakim sudah tepat dan benar berdasarkan rasa keadilan dansetimpal dengan kesalahan Anak;Menimbang, bahwa Anak Mohammad Ridwan Bin Listiyono (Alm) yangberkonflik dengan Hukum telah dikenakan Pasal 114 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Norkotika oleh karena ancamanpidananya bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan denda makapidana denda sebagaimana dalam pasal 71 ayat (3) UURI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistim Paradilan Pidana

Anak diganti dengan Pelatihan kerja;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;0 2 (dua) paket / plastik kecil transparan berisi shabu dengan berat bersihkeseluruhan 1,05503 gram0 1 (Satu) buah bungkus permen0 sobekan lakban hitam0 1 (Satu) buah bungkus rokok Gudang garam0 seperangkat alat hisap shabu (bong)0 1 (Satu) unit HP merk Vivo warna biru No. 081392874687Terhadap barang bukti

Sudah ada Surat Perjanjian Perdamaian antara Saksi Korban Parno BinWadi dengan Orangtua Anak Anggi Firdaus;Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah dan kepada Anakharus dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Anak;Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke4Kitab Undangundang Hukum Pidana, Undangundang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 Ayat (1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

demikiantersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinyaunsurunsur di atas, dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsurunsurdakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentangpermohonan keringanan hukuman = akan Hakim pertimbangkan dalampertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2019/PN KIkMenimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, maka perlu dipertimbangkanLaporan Penelitian Kemasyarakatan No.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen (stbl. 1948 No. 17) dan UU RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana

PUTUSANNomor 60/Pid.B/2014/PN.SegtDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana anak dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Para Terdakwa:Terdakwa I1 Nama Lengkap : MUSLIMIN Bin MUSTOPAH;2 Tempat Lahir : Nyogan (Mestong) Kabupaten Muaro Jambi;3 Umur/ Tanggal Lahir : 16 tahun /11 September 1998;4 Jenis Kelamin : Lakilaki;5 Kebangsaan : Indonesia;6 Tempat Tinggal : Rt. 02 Desa Nyogan

berdasarkan Pasal70 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaHalaman 32 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN WmnAnak yang mengatur bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, ataukeadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapatdijadikan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakandengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, kemudianberdasarkan Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana

Anak yang mengatur bahwa Pidana pembatasankebebasan diberlakukan pada Anak yang melakukan tindak pidana berat atautindak pidana disertal kekerasan, selanjutnya apabila dikaitkan dengan faktafakta hukum di persidangan, perbuatan Anak yang membawa motor SaksiWerelekma Elopere Alias Pena Elopere untuk melakukan pencurian di 3 (tiga)tempat kejadian tersebut dan berhasil mengambil HP milik Saksi 4 dan Motormilik Saksi 2, dimana peristiwa tersebut menurut Hakim berdampak pula padapsikis korban yang dalam

dari orang tuanya, meskipun pada saatmemberikan keterangan tersebut, Saksi di damping oleh orang tuanyayaitu saksi UNIYATI ALAMSYAH Binti SAYA ALAMSYAH;Menimbang bahwa mengenai pendampingan terhadap Saksi FAIZAH AZZAHRA Als NANA Binti MUH YASIN MAULUDIN oleh orang tuanyaselama memberikan keterangan di persidangan, hal ini tidak diatur didalam KUHAP, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa dapatmengikuti ketentuan di dalam Pasal 23 Ayat (2) Undangundang Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, dimanadinyatakan bahwa Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atauAnak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yangdipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial,dimana hal tersebut dilakukan guna memberikan rasa aman bagi SaksiFAIZAH AZ ZAHRA Als NANA Binti MUH YASIN MAULUDIN selamamemberikan keterangannya dipersidangan;Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaketerangan Saksi FAIZAH AZ ZAHRA Als NANA Binti MUH YASINMAULUDIN tidaklah

PUTU SANNomor 19/Pid.SusAnak/2018/PN Liw.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadiliperkara pidana anak, dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :1. Nama : M.ABU BAKAR Bin NASRUDDIN2. Tempat Lahir : Bandar Lampung3. Umur/ Tanggal Lahir : 17 Tahun / 18 September 20004. Jenis Kelamin > Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6.