Ditemukan 9040 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-10-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 34/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Tjk
Tanggal 16 Oktober 2014 — Drs.Suwondo
156 — 102
  • Pailit/Usahanya dihentikan.. Direksi dalam sanksi pidana/ Black List.456. Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir.7. Bukti Laporan Pajak 3 bulan terakhir Pasal 21.8. Bukti Laporan Pajak 3 bulan terakhir pasal 25/29.9. Bukti laporan pajak 3 bulan terakhir PPN.10.Surat keterangan Fiskal.11.Pengalaman 4 tahun terakhir, data pekerjaan yang sedang dilaksanakan.e Adapun hasil dari Evaluasi Kualifikasi tersebut adalah : yang memenuhisyarat /lulus adalah 2 penawaran yaitu :1 PT.
    yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, danharga tersebut.Panitia melakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawaran dari ketiga perusahaantersebut pada tanggal 17 s/d 20 November 2012 dengan cara memeriksa kelengkapansyarat kualifikasi yang terdapat pada dikumen penawaran masingmasing perusahaanapakah sudah lengkap sebagaimana syarat kualifikasi yang dicantumkan oleh panitiadidalam dokumen pengadaan/ dokumen pemilihan, yaitu:1 Surat Izin Usaha Perdagan gan (SIUP);Pengawasan pengadilan;Pailit
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — Yusirwan (Terdakwa)
155 — 42
  • perusahaan peserta lelangPekerjaan Pembangunan Kebun Raya Batam di Batam TA. 2014 untuk dapatmelanjutkan proses lelang berikutnya adalah:1Form isian kualifikasi ditandatangani oleh direktur utamaatau pimpinan perusahaan.Memiliki izin usaha sesuai peraturan perundangundangan.Izin jasa konstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU).Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajakterakhir.Menyampaikan pernyataan tertulis bahwa perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit
    Sisa Kemampuan Paket(SKP) sebagai berikut :SKP = KPPKP =nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:a untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; danb~ untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.P= jumlah paket yang sedang dikerjakan.N= jumlah = paket pekerjaan terbanyak yang dapatditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima)tahun terakhir.a tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN PACITAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-08-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan PN PACITAN Nomor 8 / Pdt.G / 2016 / PN Pct
Tanggal 26 Januari 2017 — 1. SURATNO, 2. SUWARSI melawan 1. ANANG TRIWIBOWO, 2. TITIK HARJANTI, 3. MANAGER UNIT PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO) – KANTOR UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (UlaMM) PACITAN ARJOSARI, 4. WAHYUNI ANDHARUKMI, SH., M.Kn., 5. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PACITAN.
78 — 9
  • hukum ;Menimbang, bahwa mengenai posisi Tergugat Ill yakni sebagai Kreditur, yangmana Tergugat Ill adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas,maka segala bentuk perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh Tergugat lllharuslah diwakili oleh salah satu Direksinya, dan oleh karena dalam pengikatanPerjanjian dengan Tergugat dan Il, Tergugat Ill telah diwakili oleh Manager Unit, dandalam pemeriksaan di pengadilan juga tidak pernah ternyata Tergugat Ill sebagaiBadan Hukum telah dinyatakan pailit
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 646/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 11 Desember 2017 — Hj.CHAERONI >< INDRA GUNAWAN ALIAS ANDY LAU
73 — 37
  • Syarat dan Ketentuan Umum PemberianFasilitas Kredit yang merupakan lampiran yang tidak dapatdipisahkan dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati, dibuat danditandatangani oleh dan antara TERGUGAT Il selaku debitur danPemberi Hak Tanggungan dengan TERGUGAT IV selaku krediturdan Penerima Hak Tanggungan, mengatur ketentuan sebagaiberikut :"DEBITUR menyatakan dan menjamin kepada BANK bahwaDEBITUR : i) tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketaapapun juga ; li) tidak berada dalam keadaan pailit
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-06-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 17/Pid.B/TPK/2013/PN PDG
Tanggal 2 Oktober 2013 — FITRIZAL HIDAYANI, SE
50 — 9
  • menunjukan kualitas kelompok peminjamBahwa laporan tersebut dilaporkan atau disampaikan UPK kepada BKAN, PJOK(Kecamatan) baru selanjutnya disampaikan kepada Fasilitator Kabupaten (Faskab) ;Bahwa apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PNPMMP tersebut,maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan pola penanganan masalah yangterdapat dalam SOP Permasalahan atau PTO ;Behwa terhadap permasalahan di PNPMMP khusus kepada SPP yaitu:Kelembagaan (Kelompok SPP tidak abadi)Microfinance (Kelompok Usaha Pailit
Pengadilan PN BOGOR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-07-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN BOGOR Nomor 123/Pdt.G/2019/PN.Bgr
Tanggal 19 Februari 2020 — PENGGUGAT Didit Wijayanto Wijaya SH MH SE Ak CA MBA d/a Taman Pegangsaan Indah Blok D No.27, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara TERGUGAT
528 — 215
  • mengabulkanpermohonanpemohonuntukseluruhnyakecuali masalah penahanan karena sudah dilepaskan dariRutan";: Sebagai Ahli Hukum Perbankan, didengar keterangannya dipemeriksaan persidangan perkara tindak pidana perbankanregister No. 755/Pid.Sus/2014/PN.Srg Pengadilan NegeriSerang, Jawa Barat dengan terdakwa a/n Muhammad Kikidengan putusan lepas dari segala tuntutan;: Sebagai Ahli Hukum Perbankan untuk "transaksi derivatif",didengar keterangannya di persidangan perlawanan atasPenetapan Penyegelan gugatan kepailitan perkara reg. no.08/Pailit
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 24-02-2011 — Putus : 07-02-2012 — Upload : 24-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 7 Februari 2012 —
151 — 90
  • Pemberian kuasa dari Tergugat Il kepada Turut Tergugat dan/atau TurutTergugat ll sesungguhnya dipersyaratkan oleh Pasal 1 angka 4Permenkumham 2011.Berikut kutipan ketentuan Pasal 1 angka 4 Permenkumham 2011:"Pemohon adalah calon pendiri bersamasama atau Direksi Perseroan yangtelah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubaratau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris".Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat di atas,maka jelas dan terbukti
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 6 Agustus 2018 — Kejaksaan Negeri Sidoarjo Ir. HADI PUTRANTO DENI HERDIAN
93 — 38
  • Perusahaan yang bersangkutan danmenegementnya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sangsi pidana serta semuapengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; Bahwa persyaratan yang Saksi sebutkan diatas, berdasarkan data yang di uploaddisistem dan juga berdasarkan data asli yang diserahkan oleh Mega Puspitasarikepada saksi selaku pihak ULP memang
    Sinar Cemerlang yaitu Surat pernyataandukungan alat dan bahan, Surat penawaran harga, BQ (bill off quantity), Daftarharga bahan bangunan dan upah kerja, Surat pernyataan tunduk pada ketentuanyang ditentukan oleh Pokja, Surat pernyataan mengikuti Astek/ Jamsostek, Suratpernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil, Surat pernyataan perusahaan danManagementnya tidak dalam pengawasan Pengadilan/Tidak Pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 14-04-2015 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PN MALANG Nomor 82/Pdt.G/2014/PN.MLG
Tanggal 15 April 2015 — HANIF THALIB VS ABDUL LATIF CHALID,DKK
39 — 7
  • Mlge Bahwa dalam petitumnya PENGGUGAT meminta hak untuk mengelola secarakeseluruhan proyek BTC dan bukannya meminta lelang atau pailit, sehinggajelasjelas tidak dibutuhkan adanya team audit ataupunappraisal.e Bahwa dalam petitumnya dalam provisi poin ke tiga PENGGUGATmendalilkan agar dinyatakan hukum berhak melakukan pengelolaan atas BTCyang mana hal ini jelasjelas tidak ada hubungannya dengan gugatanpemenuhan kewajiban atas kerjasama yang diajukan oleh PENGGUGAT yangdidasarkan atas tidak terpenuhinya
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-12-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN MALANG Nomor 142/Pid.B/2013/PN.Mlg.
Tanggal 23 Desember 2013 — dr.HARDI SOETANTO,MM
84 — 24
  • Hardlent pailit dan diganti dengan PT. Cahaya ; bahwa ketika PT Hardlent berdiri tahun 1994 saksi sudah menikahdengan terdakwa yaitu saksi menikah pada tanggal 20 Juli 1994 danPT berdiri November 1994 dari G and G dan pada saat pendirian PTTerdakwa tidak pernah memberi modal.
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Pemalsuan
Upload : 18-09-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 547/Pid.B/2019/PN Cbi
KOSTRA BALADHIKA, S.E., MBA.
306 — 652
  • Rapat UmumPemegang Saham kedua tersebut adalah sah inilah yang menurut hukum harusdinilai sebagai keterangan palsu, karena mengenai sahnya Rapat UmumPemegang Saham dengan agenda pengambilalihan saham seharusnyadilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan pasal 89 ayat 1UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 yang secara expressis verbismenyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui penggabungan,peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agarperseroan dinyatakan pailit
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 21-11-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 19/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA
Tanggal 9 Januari 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SYAHRIAL,SE,Msi Bin ZULKIFLI Diwakili Oleh : SYAHRIAL,SE,Msi Bin ZULKIFLI
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Lena Rosdiana Aji, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Cut Henny Usmayanti, SH
96 — 67
  • Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:SKP = KP PKP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak5 (lima) paket pekerjaan; danb) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 6 (enam) atau 1,2 (Satu koma dua) N.P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saatbersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/Pdt.Sus.HKI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT SANTOS JAYA ABADI VS 1. SOEDOMO MERGONOTO, DKK
325 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khususyang berada di bawah pengadilan umum yang diberi kewenangan untukmemeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaankewajiban pembayaran utang.
Pengadilan PA KRUI Perdata Agama
Register : 02-11-2015 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 29-08-2019
Putusan PA KRUI Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kr
Tanggal 9 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
48 — 5
  • Padatahun 2009 usahanya pailit, oleh karena Mukhtar mempunyai hutangkepada Dudeng Diana, maka toko tersebut diberikan oleh Muktar kepadaDudeng Diana sebagai pembayaran hutang. Sejak tahun 2009 toko tersebutmenjadi milik Dudeng Diana, jadi toko tersebut bukan milik Tergugat dalamRekonvensi.Halaman 37 dari 154 halaman Putusan Nomor 0305/Pdt.G/2015/PA.Kr5.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 4/Pid.Sus/2014/PN.Tip.Smg
Tanggal 29 April 2014 — HARYOKO SEPUTRO bin HARJO SEPUTRO
62 — 18
  • Hal ini terjadi,karena untuk sawah yang disiapkan sebagai pengganti bengkoklurah telah dijual oleh ASFARI untuk biaya pengobatan kecelakaanlalulintas dan mengalami kerugian dalam usaha sebagaipemborong bangunan di Ciamis Jawa Barat, sehingga kamimengalami pailit keuangan.Bahwa data yang tertera di dalam Buku C Desa setahu saksiadalah tidak benar, karena saksi tidak pernah merasa membelitanah dari pak SUWARDI, karena pada tahun 1996 saksi belumlama tinggal di Desa Borowetan dan seingat saksi waktu
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 12-12-2017 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 1440/Pid.B/2017/PN Bdg
Tanggal 21 Agustus 2018 — Drs. DAUD SETIAWAN, SH
358 — 156
  • Yayasan atau lembaga tersebut sudah pailit ;3.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 78/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 3 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : Mariadi
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mega Tbk Kantor Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI c/q Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat
Terbanding/Turut Tergugat II : Dr. Poniman
56 — 26
  • Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan LelangEksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit palingsedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);c.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-03-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 1/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 30 April 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ALI ARIFIN, ST Bin SUKOYO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
145 — 61
  • Mmemiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanya tidaksedang dihentikan dan/atau direksi yang
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 14-12-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 09-03-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm
Tanggal 4 Februari 2016 — - DANIEL CASTILLIO sebagai TERDAKWA
466 — 180
  • ELGARY RESOURCES INDONESIA .Bahwa sejatinya perusahaan atau persero selalu berorientasi padakeuntungan yang sebesarbesarnya, apabila tidak dikelola dengan baik makaakan berakibat pailit atau kebangkrutan, prinsip dasar dalam suatu perusahaanadalah Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu prinsip yangmengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbanganantara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikanpertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholderspada
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-04-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 728/B/PK/PJK/2011
Tanggal 16 April 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMBER INDAH PERKASA
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 728/B/PK/PJK/2011telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000,menyebutkan sebagai berikut:Pasal 32 ayat (1):"(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurutketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajakdiwakili, dalam hal:a. badan oleh pengurus;b. badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yangdibebani untuk melakukan pemberesan;c. sSuatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya,pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta