Ditemukan 9040 data
155 — 42
perusahaan peserta lelangPekerjaan Pembangunan Kebun Raya Batam di Batam TA. 2014 untuk dapatmelanjutkan proses lelang berikutnya adalah:1Form isian kualifikasi ditandatangani oleh direktur utamaatau pimpinan perusahaan.Memiliki izin usaha sesuai peraturan perundangundangan.Izin jasa konstruksi, Sertifikat Badan Usaha (SBU).Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajakterakhir.Menyampaikan pernyataan tertulis bahwa perusahaan yangbersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasanpengadilan, tidak pailit
Sisa Kemampuan Paket(SKP) sebagai berikut :SKP = KPPKP =nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:a untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukansebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; danb~ untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.P= jumlah paket yang sedang dikerjakan.N= jumlah = paket pekerjaan terbanyak yang dapatditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima)tahun terakhir.a tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
93 — 38
Perusahaan yang bersangkutan danmenegementnya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sangsi pidana serta semuapengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam; Bahwa persyaratan yang Saksi sebutkan diatas, berdasarkan data yang di uploaddisistem dan juga berdasarkan data asli yang diserahkan oleh Mega Puspitasarikepada saksi selaku pihak ULP memang
Sinar Cemerlang yaitu Surat pernyataandukungan alat dan bahan, Surat penawaran harga, BQ (bill off quantity), Daftarharga bahan bangunan dan upah kerja, Surat pernyataan tunduk pada ketentuanyang ditentukan oleh Pokja, Surat pernyataan mengikuti Astek/ Jamsostek, Suratpernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil, Surat pernyataan perusahaan danManagementnya tidak dalam pengawasan Pengadilan/Tidak Pailit, kegiatanusahanya tidak sedang dihentikan dan atau Direksi yang bertindak untuk danatas nama perusahaan
62 — 18
Hal ini terjadi,karena untuk sawah yang disiapkan sebagai pengganti bengkoklurah telah dijual oleh ASFARI untuk biaya pengobatan kecelakaanlalulintas dan mengalami kerugian dalam usaha sebagaipemborong bangunan di Ciamis Jawa Barat, sehingga kamimengalami pailit keuangan.Bahwa data yang tertera di dalam Buku C Desa setahu saksiadalah tidak benar, karena saksi tidak pernah merasa membelitanah dari pak SUWARDI, karena pada tahun 1996 saksi belumlama tinggal di Desa Borowetan dan seingat saksi waktu
358 — 156
Yayasan atau lembaga tersebut sudah pailit ;3.
528 — 215
mengabulkanpermohonanpemohonuntukseluruhnyakecuali masalah penahanan karena sudah dilepaskan dariRutan";: Sebagai Ahli Hukum Perbankan, didengar keterangannya dipemeriksaan persidangan perkara tindak pidana perbankanregister No. 755/Pid.Sus/2014/PN.Srg Pengadilan NegeriSerang, Jawa Barat dengan terdakwa a/n Muhammad Kikidengan putusan lepas dari segala tuntutan;: Sebagai Ahli Hukum Perbankan untuk "transaksi derivatif",didengar keterangannya di persidangan perlawanan atasPenetapan Penyegelan gugatan kepailitan perkara reg. no.08/Pailit
156 — 102
Pailit/Usahanya dihentikan.. Direksi dalam sanksi pidana/ Black List.456. Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir.7. Bukti Laporan Pajak 3 bulan terakhir Pasal 21.8. Bukti Laporan Pajak 3 bulan terakhir pasal 25/29.9. Bukti laporan pajak 3 bulan terakhir PPN.10.Surat keterangan Fiskal.11.Pengalaman 4 tahun terakhir, data pekerjaan yang sedang dilaksanakan.e Adapun hasil dari Evaluasi Kualifikasi tersebut adalah : yang memenuhisyarat /lulus adalah 2 penawaran yaitu :1 PT.
yang dinyatakan lulus evaluasi administrasi, teknis, danharga tersebut.Panitia melakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawaran dari ketiga perusahaantersebut pada tanggal 17 s/d 20 November 2012 dengan cara memeriksa kelengkapansyarat kualifikasi yang terdapat pada dikumen penawaran masingmasing perusahaanapakah sudah lengkap sebagaimana syarat kualifikasi yang dicantumkan oleh panitiadidalam dokumen pengadaan/ dokumen pemilihan, yaitu:1 Surat Izin Usaha Perdagan gan (SIUP);Pengawasan pengadilan;Pailit
151 — 90
Pemberian kuasa dari Tergugat Il kepada Turut Tergugat dan/atau TurutTergugat ll sesungguhnya dipersyaratkan oleh Pasal 1 angka 4Permenkumham 2011.Berikut kutipan ketentuan Pasal 1 angka 4 Permenkumham 2011:"Pemohon adalah calon pendiri bersamasama atau Direksi Perseroan yangtelah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubaratau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris".Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat di atas,maka jelas dan terbukti
49 — 9
menunjukan kualitas kelompok peminjamBahwa laporan tersebut dilaporkan atau disampaikan UPK kepada BKAN, PJOK(Kecamatan) baru selanjutnya disampaikan kepada Fasilitator Kabupaten (Faskab) ;Bahwa apabila ada permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PNPMMP tersebut,maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan pola penanganan masalah yangterdapat dalam SOP Permasalahan atau PTO ;Behwa terhadap permasalahan di PNPMMP khusus kepada SPP yaitu:Kelembagaan (Kelompok SPP tidak abadi)Microfinance (Kelompok Usaha Pailit
73 — 36
Syarat dan Ketentuan Umum PemberianFasilitas Kredit yang merupakan lampiran yang tidak dapatdipisahkan dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati, dibuat danditandatangani oleh dan antara TERGUGAT Il selaku debitur danPemberi Hak Tanggungan dengan TERGUGAT IV selaku krediturdan Penerima Hak Tanggungan, mengatur ketentuan sebagaiberikut :"DEBITUR menyatakan dan menjamin kepada BANK bahwaDEBITUR : i) tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketaapapun juga ; li) tidak berada dalam keadaan pailit
97 — 36
Tidak dalam pengavasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahannyasedang tidak dihentikan, dan / atau direksi yang bertindak untuk danatas sebagai nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana.d. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.e.
konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000. ( lima puluh juta rupiah );Bahwa sesuai dengan ketentuan persyaratan penyedia barang jasaberdasarkan kerppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasapemerintah dan perubahannya pasal 11 yang menyebutkan : Memenuhiketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan usaha/kegiatansebagai penyedia barang/jasa; Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuanteknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; Tidak dalampengawasan pengadilan, tidak pailit
794 — 913 — Berkekuatan Hukum Tetap
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau karena pailit dapat juga disita untuk kepentinganPenyidikan, Penuntutan dan Mengadili perkara pidanasepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) ;Selanjutnya, karena barang sitaan a quo hanya berfungsi sebagai"BORG" maka tindakan penyitaan terhadap barang sitaan a quoadalah tindakan SITA JAMINAN yang selama ini tidak dikenaldalam KUHAP dan hanya dikenal dalam Hukum Acara Perdata.Sedangkan untuk dapat dilakukan tindakan SITA JAMINAN224diperlukan adanya
Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdataatau karena pailit dapat juga disita untuk kepentinganpenyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana,sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1) ;Bahwa selanjutnya dalam hal perkara sudah diputus, Pasal 46 ayat(2) KUHAP mengatur sebagai berikut :Apabila perkara sudah diputus, maka benda yangdikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang ataukepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut,kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampasuntuk
306 — 652
Rapat UmumPemegang Saham kedua tersebut adalah sah inilah yang menurut hukum harusdinilai sebagai keterangan palsu, karena mengenai sahnya Rapat UmumPemegang Saham dengan agenda pengambilalihan saham seharusnyadilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan pasal 89 ayat 1UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 yang secara expressis verbismenyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui penggabungan,peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pengajuan permohonan agarperseroan dinyatakan pailit
84 — 24
Hardlent pailit dan diganti dengan PT. Cahaya ; bahwa ketika PT Hardlent berdiri tahun 1994 saksi sudah menikahdengan terdakwa yaitu saksi menikah pada tanggal 20 Juli 1994 danPT berdiri November 1994 dari G and G dan pada saat pendirian PTTerdakwa tidak pernah memberi modal.
39 — 7
Mlge Bahwa dalam petitumnya PENGGUGAT meminta hak untuk mengelola secarakeseluruhan proyek BTC dan bukannya meminta lelang atau pailit, sehinggajelasjelas tidak dibutuhkan adanya team audit ataupunappraisal.e Bahwa dalam petitumnya dalam provisi poin ke tiga PENGGUGATmendalilkan agar dinyatakan hukum berhak melakukan pengelolaan atas BTCyang mana hal ini jelasjelas tidak ada hubungannya dengan gugatanpemenuhan kewajiban atas kerjasama yang diajukan oleh PENGGUGAT yangdidasarkan atas tidak terpenuhinya
JUSDI Alias OH YIU PENG
Tergugat:
1.RAFLIS Alias TAN KIAN PANG
2.SUPENDI Alias KHE TING CUA
3.BENJAMIN Alias NG IK BING
4.YUSSALATUN Alias NYIU HAU TECK
5.MUSTAFA ISMET Alias LIE BUN KIONG
6.TE LIE
7.TJUAN AN, SH
8.SYAFRIL LUBUK, SH
9.JOHARI, SH
130 — 31
Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan;d. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan yang berlaku;e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusanpengadilan yang diancam dengan hukuman kurungan penjarapaling sedikit 5 (lima) tahun;g. Dilarang untuk menjadi anggota pembina karena peraturanperundangundangan.16.6.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mega Tbk Kantor Cabang Medan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c/q Menteri Keuangan RI c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) c/q Kanwil DJKN Sumatera Utara c/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah RI c/q Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) c/q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara c/q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat
Terbanding/Turut Tergugat II : Dr. Poniman
56 — 26
Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, dan LelangEksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai Limit palingsedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);c.
465 — 180
ELGARY RESOURCES INDONESIA .Bahwa sejatinya perusahaan atau persero selalu berorientasi padakeuntungan yang sebesarbesarnya, apabila tidak dikelola dengan baik makaakan berakibat pailit atau kebangkrutan, prinsip dasar dalam suatu perusahaanadalah Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu prinsip yangmengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbanganantara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikanpertanggungjawabannya kepada para shareholder khususnya, dan stakeholderspada
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
145 — 61
Mmemiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket(SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kKegiatan usahanya tidaksedang dihentikan dan/atau direksi yang
JOHN DENNIS TRIMBLE
Tergugat:
1.NICHOLE ANN JENNINGS
2.ASIAH KUDRIYANTI
3.SEAN FITRAH GARLIC
4.JOE SATRIA RAMDHANI
5.ANDRE JORDAN
6.CAHYO KARYADI P
7.TONI ADRIYANSYAH
8.MALCOLM JOHN CANNING
237 — 147
kuasa.Bahwa dari ketentuan Pasal 103 UU No. 40 tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas tersebut di atas dapat difahami adalahmerupakan hak dan wewenang direktur untuk menunjuk karyawanperseroan atau orang lain/ pihak ketiga untuk dan atas namaPerseroan melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditandaidengan pemberian surat kuasa.Bahwa perlu Tergugat 1 tegaskan dalam perkara ini, PerusahanMETROPOLIS CITY PROMOTIONS PTY LTD dan DAILY PLANETAUSTRALIA, PTY LTD yang berkedudukan di Australia telahdinyatakan pailit
244 — 146
; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 119Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan MineralDan Batubara, menyebutkan bahwa:TUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atauBupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabilaPemegang IUP atau JIUPK tidak memenuhi kewajiban yangditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundangundangan,Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud dalam undang undang ini, ataupemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit