Ditemukan 11433 data
13 — 13
., Pemohonwajib membuktikan dalildalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon danTermohon pun wajiod membuktikan dalildalil bantahannya sebagaimana telahterungkap di persidangan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai,dibuat oleh atau
54 — 31
Kegiatan menjadi anggota partai politik9.2. Kegiatan politik praktis9.3. Kegiatan bisnis9.4.
173 — 80
.; Bantuan sosial kepada Partai Politik sebesar Rp. 400.000.000.2. Dana untuk Tunjangan bendahara sekabupaten halmahera Timur sebesar Rp.232.200.000,3. Uang Persedian yang merupakan saldo awal kas tahun 2010 sebesar Rp. 843.000.000;Bahwa terdakwa selaku pengguna anggaran selalin mengelola danadana yangbersumber dari APBD juga mengelola danadana yang bersumber dari penerimaan daerahantara lain berupa pajakpajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.
385 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muladi, SH. selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan diterima oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April2011 tertanda Suci;1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperinal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi dan Nomor B110/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Dukungan Kembali dengantujuan Jaksa Agung RI yang diterima oleh Risty;1
BALADHIKA SURENGPATI. SE.,SH.,MH
Terdakwa:
SUGITO Bin PAIMIN
453 — 65
pidana jugadiharuskan dijatuhi pidana denda, oleh sebab itu selain pidana penjara yang akandijatunkan, maka terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidanadenda yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam putusan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika dalam perkara ini motif utamaterdakwa hanyalah mencari keuntungan dengan cara menjual kembali BahanBakar Minya Oplosan dengan sedikit keuntungnan dan dalam melakukanperniagaan tersebut dilakukan terdakwa secara eceran (tidak dalam partai
84 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat RekonvensiI/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah karena PenggugatRekonvensi /Tergugat Konvensi tidak dapat melakukan tindakan hukumapapun atas 2 (dua) bidang tanah tersebut;Bahwa ternyata, tanopa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi selaku pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi pernah beberapa kali menyewakandan/atau mengontrakkan beberapa bagian atas tanah dan bangunantersebut kepada pihak ketiga lainnya seperti pada Partai
JOHNI MULYONO SASTRAH, dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang
Intervensi:
Tahman Rauf Bin Abd. Rauf
93 — 73
yang dapat digunakan dalam pengajuangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai penggarisanPasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 JunctoUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TataUsaha Negara, tetapi dalildalil/posita gugatan Penggugattersebut adalah masuk Materiale Sphere kewenanganPeradilan Umum In Casu Pengadilan Negeri untukmemeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa penuntutanhak/ perselisihanSurat Gugatan Penggugat salah alat (tidak memenuhi syaratformil karena partai
ERZAN ABDILAH
Tergugat:
1.ERENG MAULANA
2.PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Sentra Kredit Kecil Pekalongan
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
123 — 32
Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07071971 yangmensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum;Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 10/Pdt.G/ 2018/ PN PklBahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak sesuaidengan prinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata sebagaimanatercantum dalam buku M.
111 — 71
Bahwa menghubungkan dengan Pasal 1875KUHPerdata bahwa nilai kekuatan pembuktian untuk akta di bawah tanganmenurut Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 546Hal 41 dari 45 Putusan Nomor 39/Padt.G/2017/PN Armharus memenuhi syarat formil dan materiil yaitu dibuat secara sepihak atauberbentuk partai (Sekurangkurangnya dua pihak) tanoa campur tangan pejabatyang berwenang, ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnyadan isi dan tanda tangan diakui sehingga jika syarat tersebut
234 — 69
Andri Padang Putun, SH, KetiganyaAdvokat dan Pengacara serta Asisten Pengacara padaKantor Advokat & Pengacara Hamdani Laturua & Rekan yang beralamat dan berkantor di Jalan Melati Nomor 34RT.001/RW.001, Kelurahan Honipopu (Belakang TokoEnam, Kantor DPW Partai Nasdem Provinsi Maluku),Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari 2016, PARAPEMBANDING semula PARA PELAWAN ;MelawanYAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU, yangberkedudukan di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu
45 — 4
Sesuai informasi orang yang amat sangat dekat dengan Penggugatmemberi syarat dan waktu sebelum perkawinan ini dilangsungkankepada saya sebagai tergugat untuk membuktikan bahwa orang Tuasaya bukan PKI (Partai Komunis Indonesia);d. Apabila kami telah melangsungkan pernikahan menurut Agama dannegara maka Motto kami adalah : Setiap melangsungkan kegiatan dalammenjalankan mahligai rumah tangga harus Patuhtaat sesuai ajaran danperintah Agama dan Orang Tua;e.
83 — 14
No.5680/Padt.G/2019/PAJTMenimbang, bahwa dalam Pasal 132 a ayat (1) ke 3 HIR, padaprinsipnya undangundang melarang Terlawan mengajukan gugatanRekonpensi terhadap gugatan perlawanan eksekusi, baik hal itu dalam bentukperlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) atau perlawanan pihak partai (PartyVerzet).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatanRekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard).DALAM KONPENSI!
BRIPTU BAKRI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
259 — 110
Kepolisian Negara Republik Indonesiadiberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia apabila: a. meninggalkan tugasnya secara tidaksahdalamwaktulebih dari 30 (tiga puluh) harikerjasecaraberturutturut; b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapatmerugikan dinas Kepolisian; c. melakukan bunuh diri dengan maksudmenghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal duniasebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau d. menjadianggota dan/atau pengurus partai
465 — 157
Tindakan Penggugat bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yangmenyebutkan : Persetujuan hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya.Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidakdapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yangditentukan dalam pasal 1317.Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalamperkara aquo untuk menerima eksepsi Tergugat s.d IV danmenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3.MUSTAIN
4.RUDI HARTANTO SANDRO
Tergugat:
KEPALA DESA SIALANG AGUNG
129 — 37
Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negerisipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
41 — 7
PartaiBulan Bintang dimana Terdakwa sebagai pendukung dan Terdakwakemudian mengajak saksi sebagai Tim Suksesnya dan pembicaraan ituberlangsung hingga lepas magrib.e Bahwa sekitar pukul 20.00 wib lalu Jumadi menghubungi Terdakwa danmenanyakan posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang beradadi rumah Gondrong (yang dimaksud adalah saksi), lalu Jumadi mengatakanakan bertemu Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Jumadi datang ke rumahsaksi.e Bahwa kemudian Terdakwa bercerita dengan Jumadi mengenai Partai
66 — 7
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Juli2012 s/d tanggal 24 Agustus 2012;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ERIZAL EFFENDI, SH,MH,DKK Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Badan Advokasi Partai Nas Dem diJalan Jhoni Anwar No. 13 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.11/pid/SK/2012/PN.SWL, yang terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahluntotertanggal 10 Mei 2012;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara
136 — 85
Bahwa ternyata kelompok orangorang yang berasal dariDesa/Kelurahan Dendengan Dalam yang sebelumnyasudah mengolahtanah kebun di wilayah Kepolisian Desa Sawangan termasuk tanahobjek sengketa milik para Penggugat, mereka ternyata ditahan dan adawajib lapor di kantor dahulu PUTERPRA (Pusat Teritorial PertahananRakyat), sekarang KORAMIL hal ini ternyata mereka bermasalah dimanamereka pengikut salah satu Ormas terlarang, yaitu : Barisan TaniIndonesia (BTl) asuhan dari Partai Komunis Indonesia mereka ditahansebagai
Yanida Zebua
Tergugat:
KEPALA DESA HILIALAWA
178 — 105
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 20 Putusan Nomor : 13/G/2021/PTUNMDN.i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundanganundangan;j.
39 — 24
Asep Rahmat ;e Bahwa saksi mengenal terdakwa ketika pemilihan Presiden Tahun 2014 karenasamasama meliput hasil suara untuk partai yang sama ;e Bahwa penipuan tersebut berawal pada saat itu terdakwa mendatangi saksi danberkata bahwa terdakwa memiliki akses untuk pengadaan DO LPG dari salahHalaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Grt18satu SPPBE yang ada di Leuwigoong yaitu PT.