Ditemukan 51511 data
Urut Berdasarkan
Register : 11-12-2012 — Putus : 07-03-2013 — Upload : 27-05-2013
Putusan PA TARAKAN Nomor 486/Pdt.G/2012/PA.Trk Tanggal 7 Maret 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
44 — 5
44 — 5
tidak begitu saja dapat mengabulkangugatan Penggugat tanpa suatu pembuktian yang cukup dariPenggugat akan kebenaran dalildalil gugatannya akan tetapiPenggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalildalilgugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Rbg yangberbunyi :setiap orang yang mendalilkan bahwa iamempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknyasendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk padasuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atauperistiwa tersebut;Menimbang, bahwa yang mendasari
Putus : 19-02-2013 — Upload : 03-03-2013
Putusan PT DENPASAR Nomor 146/Pdt/2012/PT.Dps Tanggal 19 Februari 2013 —
69 — 58
69 — 58
dilanjutkan dengan pemeriksaan materipokok perkara dengan mengajukan alat bukti dari Penggugat danTergugat :e Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusanwon Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dengan memoribandingnya tertanggal 25 Oktober 2012 khususnya yang menyangkutPutusan Sela Pengadilan Negeri di atas, pada pokoknya berkeberatankarenanya menolak pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri yangmenjadi dasar Putusan Sela tersebut dengan alasan antara lain :e Bahwa hubungan hukum yang mendasari
Register : 02-12-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 06-03-2014
Putusan PA TANGERANG Nomor 1948/Pdt.G/2013/PA.Tng Tanggal 22 Januari 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
10 — 0
10 — 0
harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskandengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ituMajelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daildalilgugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
Register : 21-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 14-08-2019
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0541/Pdt.P/2017/PA.TL Tanggal 13 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
13 — 2
13 — 2
Bukti surat tersebut telahdinatzegelen dan diligalisir oleh Panitera serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.5;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjukberita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan
Putus : 30-08-2012 — Upload : 30-10-2012
Putusan PT SAMARINDA Nomor 93 / PID / 2012 / PT.KT.SMDA Tanggal 30 Agustus 2012 — MULYADI bin SUMADI
67 — 48
67 — 48
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari beritaacara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang PengadilanNegeri Balikpapan beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan denganperkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 21 Juni2012 No. 211/Pid.Sus/2012/PN.Bpp Pengadilan Tinggi berpendapat bahwapertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari
Register : 24-06-2021 — Putus : 16-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PASURUAN Nomor 0445/Pdt.P/2021/PA.Pas Tanggal 16 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
37 — 2
37 — 2
Penetapan Nomor 0445/Pdt.P/2021//PA.Pas.Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama SITI KURNIAWATI lahir pada tanggal 13 Nopember 2002dengan seorang lakilaki
Register : 03-11-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 788/PID/2017/PT-MDN Tanggal 7 Desember 2017 — ARDIANTO GINTING ALIAS TONGSENG
47 — 26
47 — 26
PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat yang timbul dipersidanganberhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 788/PID/2017/PT MDNStabat tanggal 26 September 2017 Nomor 615/Pid.B/2017/PN.Stb, serta memoribanding dari Terdakwa pada prinsipnya tidak ada halhal baru yang dapatmembatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertamayang mendasari
Register : 20-08-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PTA PALEMBANG Nomor 30/Pdt.G/2018/PTA.Plg Tanggal 23 Oktober 2018 — Pembanding
Terbanding
94 — 49
94 — 49
139, selanjutnya diambilalih sebagai pertimbangan majelis menyatakan sebagai berikut :ale Liga gucet Uy GLa pete bias Y yi AisArtinya : Sesungguhnya kewajiban memberi nafkah seorang suami (kepadaisteri) tidak gugur karena lewatnya waktu, bahkan menjadi hutangyang harus dilunasi.Menimbang, bahwa tentang berapa besar nominal yang harus dibayaroleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding terhadap nafkah lampau selama 22(dua puluh dua) bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, MajelisHakim Tingkat Banding mendasari
Register : 06-10-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PA PONOROGO Nomor 460/Pdt.P/2017/PA.Po Tanggal 20 Nopember 2017 — PEMOHON
11 — 1
11 — 1
UndangundangNomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,yang berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata isteri, isteri ataupun valliharus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wlayah yangbersangkutan, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenanganuntuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari
Register : 01-11-2011 — Putus : 23-11-2011 — Upload : 27-12-2011
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 379/Pdt.G/2011/PA.Prob Tanggal 23 Nopember 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
51 — 2
51 — 2
berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
Register : 22-10-2012 — Putus : 16-01-2012 — Upload : 07-01-2014
Putusan PA TANGERANG Nomor 1619/Pdt.G/2012/PA.Tng Tanggal 16 Januari 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
28 — 1
28 — 1
harus dinyatakan tidakhadir dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkansepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebankankepada Penggugat untuk membuktikan daildalil gugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
Register : 23-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PASURUAN Nomor 0435/Pdt.P/2021/PA.Pas Tanggal 12 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
13 — 2
13 — 2
Puskesmas AmbalAmbil KabupatenPasuruan tanggal 21062021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya(bukti P.6);Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak hendak akanmengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan
Register : 21-09-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 851/PID/2018/PT MDN Tanggal 29 Oktober 2018 — ALI IRSAN HARAHAP
44 — 25
44 — 25
ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebutsecara formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum , yangterdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 5 September 2018Nomor 193/Pid.B//2018/PN Psp, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwapertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
Register : 09-04-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PA TUBAN Nomor 313/Pdt.P/2019/PA.Tbn Tanggal 22 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 8
11 — 8
PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan,maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon dan PemohonIl mengajukan permohonan perubahan biodata Pemohon dan Pemohon Iltersebut
Register : 20-06-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN PASURUAN Nomor 69/Pdt.P/2019/PN Psr Tanggal 27 Juni 2019 — Pemohon:
HARDI SOELISTIJO
21 — 3
HARDI SOELISTIJO
21 — 3
diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksi saksi dipersidangan;TENTANG DUDUK PERMOHONANMenimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan tertanggal 20 Juni 2019dengan Register Nomor 69/Pdt.P/2019/PN.Psr telah mengemukakan halhalyang pada pokoknya sebagai berikut :Dengan ini pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan namaPemohon pada kutipan Akte Perkawainan milik pemohon;Adapun alasanalasan yang mendasari
Register : 20-03-2014 — Putus : 28-04-2014 — Upload : 09-08-2014
Putusan PT KENDARI Nomor 27/Pid/2014/PT.Sultra Tanggal 28 April 2014 — - AMRAN, SH
23 — 21
23 — 21
tuntutannya.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriKendari tanggal 04 Februari 2014 Nomor : 331/Pid.Sus/2013/PN Kdi serta memoribanding dari Jaksa Penuntut Umum temyata tidak ada halhal baru yang perludipertimbangkan dan halhal sebagaimana terurai dalam memori banding tersebutternyata semua telah diperimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim TingkatPertama dan ternyata pertimbanganpertimbangan yang mendasari
Putus : 03-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/TUN/2015 Tanggal 3 September 2015 — ROBERT CENEDY, SP vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA BARAT, DK
81 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari pengujian Pasal 112 ayat (12)Undangundang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara PemilihanUmum di atas juga diperkuat dengan pertimbangan yang telah disampaikanMahkamah Konstitusi dalam memutus Sengketa Perselisinan HasilPemilihan Umum (PHPU) Kota Tanggerang, di mana dalam putusanMahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.DXII/2013, dinyatakan:DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembagaperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945 yang
MembatalkanKeputusan KPU Provinsi Sumatera Barat tanpa membatalkan PutusanDKPP yang mendasari dikeluarkannya Keputusan tersebut justru akanmenimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sendiri ;.Bahwa berdasarkan Pasal 53 dihubungkan dengan Pasal 1 butir 12 danPasal 1 butir 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubahterakhir kali dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, adalah sah menurut hukum untuk menarikDKPP sebagai Tergugat II dalam perkara a quo
Bahwa ketidakjelasan dasar hukum diterbitkannya objek perkara a quooleh Tergugat juga dapat dibuktikan dengan tidak adanyapertimbangan hukum yang jelas yang dimuat dalam objek perkara.Setidaktidaknya, Tergugat tidak pernah memberitahukan secara resmiHalaman 27 dari 75 halaman Putusan Nomor 374 K/TUN/2015alasan apa yang mendasari diterbitkannya objek perkara kepadaPenggugat.
Setidaktidaknya, Tergugat tidak pernah memberitahukansecara resmi alasan apa yang mendasari diterbitkannya objek perkarakepada Penggugat.
Sebab, alasan hukumyang utama yang mendasari pembatalan PSU adalah rekomendasiPanwaslu.
Putus : 27-03-2012 — Upload : 24-05-2014
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 243/PDT.G/2011/PN.JKT.BAR Tanggal 27 Maret 2012 — LANI RUSLI, cs; lawan; NY. TETTY HERTIKA; W I B I S O N O; ARIE LESMANA; ARIE LESMANA; YAYASAN UNION MAKES STRENGTH (UMS)
63 — 33
63 — 33
Bahwa karena adanya cacatcacat hukum yang melekat atas Sertifikat HakMilik No. 535/Mangga Besar seluas + 12.265 M2 berdasarkan tinjauan aspekkeperdataan dan aspek keagrariaan dan peraturanperaturan lainnya dantermasuk Peraturan Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri, Keppres dll,maka konstruksi hukum yang mendasari Keputusan ...dst...harus dinyatakantidak berkekuatan hukum lagi; Dan oleh karenanya Penetapan No. 23/2010 EksJo.
Cetak tebal difungsikan Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III, dan Terbantah IV sebagai penegasan 15 Bahwa Bantahan dari Pembantah selaku pihak ketiga seharusnyamenguraikan secara tegas perihal alas hak yang mendasari perlawananyaguna menunjukkan kualitas hukumnya (legal standing) yang dapatditerima dalam perkara a quo, namun faktanya Pembantah hanyamenguraikannya secara sepintas, tidak tegas dan bahkan menunjukkankeraguan atasnya ;Keraguan yang pada pokoknya hanya mengandalkan alas haknya berdasarkankepemilikan
Merry & Co yang diperoleh dari Terbantah V, dimana terlebihdahulu Terbantah V memperoleh hak kepemilikan dari Tuan Abdul Manaf (videbutir 2 paragraf kedua dan butir 3 Posita dari Bantahan) ;16 Lebih lanjut, perlu terlebih dahulu diutarakan ketentuanketantuanhukum yang dapat membantu Pembantah perihal alas hak kepemilikanyang mendasari Bantahan sebagaimana diamanatkan hukum acaraperdata melalui H.I.R. sebagai berikut :Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentanq Penunjukkan Badanbadan Hukum
Mengenai dalil Pembantah perihal hak milik Terbantah V yang mendasari jualbell kepada CV. Merry & Co.
Register : 24-06-2019 — Putus : 31-12-2019 — Upload : 17-02-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 640/Pdt.G/2019/PN Dps Tanggal 31 Desember 2019 — Penggugat:
PT Dayton Borneo Sukses
Tergugat:
PT Mulia Bhakti Kahuripan
346 — 289
PT Dayton Borneo Sukses
Tergugat:
PT Mulia Bhakti Kahuripan
346 — 289
hal ini tentunya sesuai yang telah PENGGUGAT sampaikan dalam Posita5 yang merujuk pada Perjanjian Pasal 1 angka 2, namun demikian padaposita 8 in) PENGGUGAT mendasari Pasal 11 angka 1 huruf C dengankewajiban sebagaimana Posita 6 hal ini tentunya apa yang uraikandalam Posita 5, 6 dan 8 sangatlah tidak mendasar dan tidak adanyalandasan pijakan yang sinkron, disatu sisih dalam Gugatan PENGGUGATselalu merujuk pada apa yang tetuang dalam Perjanjian Pekerjaan LandClearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor
PENGGUGATkepada TERGUGAT ~ sebagaimana telah disampaikan dalamJawaban TERGUGAT pada 4.5.1, 4.5.2. dan 4.5.5 hanyamenyampaikan tuntutan terhadap Land Clrearing dan Sewa Alat Bera;11.4.Bahwa secara narasi sebagaimana Pasal 11 angka 1 huruf c secarajuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas apa yang disepakati,untuk hal ini tidak dijelaskan secara jelas apa yang menjadipersoalan berkaitan dengan hubungan hukum antara PENGGUGATdan TERGUGAT, karena dari kesimpulan dalam seluruh bagianposita PENGGUGAT yang mendasari
Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya menyatakan gugatanPenggugat kabur, karena didalam gugatan yang diajukan Penggugat bertentanganantara posita dan petitum hal ini dapat dilihat apa yang telah diuraikan dalamposita yang mendasari perjanjian ini adalah pasal 1 angka 2 dan kemudian pasal 8ayat 1 angka 13 artinya untuk 2 (dua) unit sedangkan dalam posita 6 berjumlah 9(sembilan) unit yang diuraikan dalam posita 16 hal ini tentunya permintaan
senyatanya Tergugat tidak mengembalikan alatalat berat milikPenggugat selama kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sejak berakhirnya masakontrak terhitung sejak 30 juni 2016 s/d didaftarkannya gugatan ini di PengadilanNegeri Denpasar pada bulan Juni 2019;Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara ini mengacu padaperjanjian Pekerjaan Land Clering (LC) dan Sewa Alat Berat dengan NomorPerjanjian : 143B/SPJJ/MBK.DBS/VII/2015 dan di dalam perjanjian tersebutMajelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mendasari
Register : 24-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 32-K/PM.I-02/AL/VI/2020 Tanggal 13 Agustus 2020 — Oditur:
TEGUH SUPRIJANTO,SH,MH
Terdakwa:
Zulkifli Malik
148 — 91
TEGUH SUPRIJANTO,SH,MH
Terdakwa:
Zulkifli Malik
148 — 91
.: Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalammenilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antaraketerangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai
dipersidangan telah bersesuaiansatu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatdalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupaketerangan Saksi.: Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialahketerangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentangperbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yangia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari
Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh OditurMiliter di persidangan adalah sah karena 2 (dua) lembar Visum etRepertum Nomor VER/59/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yangdikeluarkan dari RS. TNI AL dr.
Bahwa mendasari ketentuan perundangundanganPasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapaadalah setiap orang yang tunduk dan dapatdipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidanadi Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinyadapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secarahukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orangsebagai warga negara Indonesia, termasuk yangberstatus sebagai prajurit TNI.