Sementara unsur mengakusebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain dapat diartikan bahwa setiap tindakan yang mewujudkan suatukehendak untuk melakukan penguasaan yang nyata dan mutlak atas sesuatubarang (terkesan sebagai pemilik barang) padahal lanya mengetahui kalaubarang itu baik selur'uhnya maupun sebahagian sesungguhnya kepunyaan oranglain;Menimbang, bahwa dari kerangka pengertian unsur a quo secara implisitdan korelatif adanya sebuah penekanan yang

Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barangdisebabkan karena adanya hubungan kerja atau karenapencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu.Unsur ini lebih pada penekanan bahwa ketika pelaku delik menguasaisesuatu barang dimaksud, karena adanya hubungan pekerjaan yang merupakanbahagian dari system yang dibenarkan untuk hal itu;Menimbang, bahwa manakala memperhatikan dan menelaah keteranganpara saksi dan terdakwa sesungguhnya telah cukup tergambar dan terbuktidimana terdakwa

No. 780 K/Pdt.Sus/20101.2.1.3.1.4.No. 3 Tahun 2005") dalam Pasal 2 butir 1 yang dapat kami kutipsebagai berikut :Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh PelakuUsaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukanhukum usaha Pelaku Usaha tersebut"(catatan: penebalan dilakukan oleh Termohon untuk penekanan).Bahwa definisi "Terlapor" menurut Peraturan Komisi No. 1 Tahun 6tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (selanjutnyadisebut "Perkom No.1 Tahun 2006") dalam Pasal 1 butir 25

No. 780 K/Padt.Sus/20105.3.Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya dapat diajukanoleh Pelaku Usaha Terlapor;Bahwa ternyata para Pemohon Intervensi sampai dengan IVbukanlah. pelaku usaha Terlapor sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) tersebut;"(catatan: penebalan dilakukan oleh Termohon Keberatan untuk penekanan).Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Pemohon Keberatansama sekali tidak memiliki legal standing atau legitima personastandi in judicio dalam perkara a quo, sehingga sudah

Tunjukkan kesetiaan terhadap perusahaan denganmentaati peraturan yang dibuat oleh pemilik perusahaansecara disiplin menggunakan tindakan yang beralasan danhanya Jika ada otorisas/(cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat Rekonvensi)Dengan adanya Reservasi Fiktif, maka Tergugat Rekonvensi telahmelakukan tindakan di luar otorisasi dari Penggugat Rekonvensi.

(cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat Rekonvensi)Berdasarkan Laporan Investigasi 21 November 2019, diketahui bahwaReservasi Fiktif tersebutlah yang kemudian dilampirkan oleh TergugatRekonvensi sebagai back up/ dokumen pelengkap yang mendasariinvoiceinvoice pekerjaan atas barak enggano yang telah ditagihkan dantelah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi sejak Januari 2018 sampaidengan bulan April 2018 kepada Penggugat Rekonvensi.Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat MRekonvensi telahwanprestasi

Bahwa dari penekanan Pihak (Ayah) dan Pihak Il (Anak) dapat dimaknai dan diartikanbahwa Penggugat menginginkan pengusaan atas Warisandari Almarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO untukdikuasai secara Sepihak oleh PENGGUGAT seorang diri;3.21.2. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pernyataanselanjutnya yaitu, Dan sejak Pihak kel (Ayah)menyerahkan tanah tersebut, selanjutnya tanah itu menjadihak milik sepenuhnya si Pihak keIl (Anak) terhitung mulaitanggal penyerahan sampai seterusnya.

Bahwa dari penekanan Pihak (Ayah) dan Pihak II (Anak) dapat dimaknai dan diartikan bahwaPenggugat menginginkan pengusaan atas Warisan dariAlmarhum KARJOSEMITO/ KARYO SETIKO untuk dikuasaisecara Sepihak oleh PENGGUGAT seorang diri;15.2.Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pernyataan selanjutnyayaitu, Dan sejak Pihak kel (Ayah) menyerahkan tanahtersebut, selanjutnya tanah itu menjadi hak milik sepenuhnya si Pihak keIl (Anak) terhitung mulai tanggal penyerahan sampaiseterusnya.

Verbalisan sebagai berikut :1.Sri Ana, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa Saksi sebagai Penyidik BNN pernah melakukan pemeriksaanterhadap Terdakwa ;Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh2 (dua) orang Penasehat Hukum ;Bahwa Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa adalah : SandroPintoro dan Togar ;Bahwa Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;Bahwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak adapemaksaan, penekanan

Angkatan Laut,BNN dan Bea Cukai dan pada pukul 18.00 WIB ditemukan barang bukti berupanarkotika jenis Shabu sebanyak 41 karung plastic yang berisi 1.019 (seribuSembilan belas) kantong plastic bening ;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Ana selaku saksi verbalisanmelakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, bahwa saksi melakukanpemeriksaan terdakwa didampingi oleh 2 (dua) orang Penasehat Hukumbernama Sandro Pintoro dan Togar, bahwa dalam melakukan pemeriksaanterhadap terdakwa tidak ada pemaksaan, penekanan

urine di BNNKSingkawang hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung zatMethamphetamine (MET) dan positif (+) mengandung ZatAmphetamine (AMP) Kemudian Terdakwa dilimpahkan keSubdenpom XIlI/11 Skw untuk diproses sesuai ketentuan hukumyang berlaku.Bahwa menurut Saksi6di satuan Brigif 19/Kh sudah seringdilakukan P4GN Penyuluhan, Penanggulangan, Pemberantasan,Penyalahgunaan Narkoba, bahkan Danbrig, Kasbrig, Dandenma,Wadandenma dan Perwira Staf lainnya telah berulang kalimemerintahkan dan memberi penekanan

disaksikan Terdakwa, anggota Denpom XiIl/11Skw dan salah satu anggota Provost Brigif 19/Kh yang ikut padasaat itu, dan hasil test urine Terdakwa Positif (+) mengandung zatMethamphetamine (MET) dan positif (+) Amphethamine (AMP).Bahwa disatuan Terdakwa Brigif 19/Kh sudah sering dilakukanPenyuluhan, Penanggulangan, Pemberantasan, PenyalahgunaanNarkoba, bahkan sudah berulang kali pada saat jam Komandanoleh Danbrig 19/Kh, Kasbrig dan Perwira Staf lainnya telahberulang kali memerintahkan dan memberi penekanan

menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora Megah Sejahteradengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratussembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) ;Bahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan

menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora MegahSejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyarempat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribuempat ratus lima puluh lima rupiah);Bahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan

menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora MegahSejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyarempat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribuempat ratus lima puluh lima rupiah) ;eBahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan

menerbitkan Nomor :425.1/1542/SP2/Disdikpora/2012 tanggal 4 Juni 2012, Perihal PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa yang ditujukan kepada PT.Gelora MegahSejahtera dengan harga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyarempat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribuempat ratus lima puluh lima rupiah);Bahwa Terdakwa ANDI SYAMSUL BAHRI RASYID,SH BIN RASYIDmelakukan beberapa kali pertemuan dengan saksi Suwandi selaku DurekturUtama PT.Gelora Megah Sejahtera yang intinya melakukan penekanan

Gelora MegahSejahtera yang intinya melakukan penekanan dan meminta agar SaksiSuwandi selaku Direktur PT.Gelora Megah Sejahtera, memberikan kuasakepada saksi Jamal Muinzi, selaku direktur CV.Dwi Mutiara F.M, yangdidukung oleh Terdakwa, karena perusahaan yang didukungnya (CV.DwiMutiara FM kalah dalam pelelangan) untuk dapat melaksanakan kegiatanpengadaan Interactive Whiteboard tersebut.Selanjutnya, atas tekanan Saksi Andi Syamsul Bahri Rasyid dan tidakadanya pilinan lain, maka Saksi Suwandi selaku

Bahwa kemudian hakhak Pemohon ketika dilakukanpemeriksaan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk Pemohon atasnama ZAKARIA TAMBUNAN,SH, diperiksa dalam keadaan bebas dantidak ada penekanan, setelah penetapan tersangka segera mendapatpemeriksaan pada tanggal 27 April 2020, diberikan hak mendapatkunjungan dari Penasehat Hukum maupun keluarga Pemohon, tembusanSurat perintah penangkapan dan penahanan telah diberikan kepadakeluarga Pemohon yang diserahkan melalui Penasehat Hukum yangditunjuk Pemohon

Bahwa kemudian hakhak Pemohon ketika dilakukanpemeriksaan didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk Pemohonatas nama ZAKARIA TAMBUNAN,SH, diperiksa dalam keadaan bebasdan tidak ada penekanan, setelan penetapan tersangka segeramendapat pemeriksaan pada tanggal 27 April 2020, diberikan hakmendapat kunjungan dari Penasehat Hukum maupun keluargaPemohon, tembusan surat perintah penangkapan dan penahanantelah diberikan kepada keluarga Pemohon yang diserahkan melaluiPenasehat Hukum yang ditunjuk Pemohon

sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) UndangUndang KUP menjadi tidak relevan dalam hal inikarena Putusan MA tersebut merupakan putusan atas tindak pidana,

Disampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspecf), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

(Garis Bawah untuk memberikan penekanan)Maka sudah menjadi amanah dari UUPT agar TERGUGAT melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasarnya (AD2)agar diubah dengan menyesuaikan pada ketentuan baru dalamUUPT.

(garis bawah danpenebatan oleh TERGUGAT II sebagai penekanan).Dengan demikian PENGGUGAT tidak dapat meminta devidenkepada TERGUGAT karena hingga kini tidak memiliki buktisetor sebagai pemegang saham. Maka berdasarkan asas pointdinterest point daction, dimana kedudukan PENGGUGATHal. 73 dari 91 hal. Put.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);.

Putusan Nomor. 1027/B/PK/PJK/2016Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan Pajak dibentuk untukmemutus sengketa perpajakan, sedangkan Pengadilan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

,Lebih lanjut dalambukunya halaman 48 Yahya Harahap menyatakan:...penekanan rumusan pasal 378 RV dititikberatkan padakerugian.

Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahanataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannyatentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika, termasuk diantaranya mengkonsumsi sabusabu ataupunganja, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibatdalam masalah narkotika.

Barang siapa:Menimbang, unsur pertama barangsiapa, yang dimaksud barang siapaadalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan,yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yangterhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengandemikian penekanan unsur ini adalah adanya kehadiran orang tersebut, tentangapakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana itu akan dibuktikandalam pertimbangan unsur materil dakwaan;Menimbang, bahwa selanjutnya

Hal ini terindikasi dengan cara hakim menanyakan saksi daripihak Penggugat, hakim nampak ramah baik hati sementara kalaumenanyakan saksi dari pihak Tergugat dengan keras dan nada marah sinis,masam, kecut penuh dengan penekanan. Ketika hakim memerintahkan sayauntuk memasukkan semua data dari mulai eksepsi sampai denganHal. 21 dari 39 hal. Put. Nomor 28 K/Ag/2014kesimpulan kedalam CD. Lalu saya laksanakan pada waktu itu pengacarayang hadir adalah bukan pengacara utamanya.

Untukketerangan Terdakwa di persidangan adalah sangat bertentangan dengan berita acarayang dibuat oleh Penyidik yang didampingi oleh tim Penasehat Hukum Terdakwa dimanadalam keterangannya MENYATAKAN TERDAKWA BENAR MENERIMA SK No. 1120/J.12/KP/2004 TANGGAL 22 MARET 2004 DARI BIRO KEPEGAWAIAN UNSRATPADA BULAN MARET 2004 DAN BERITA ACARA TERSEBUT DITANDATANGANIOLEH TIM PENASEHAT HUKUM TERDAKWA, HAL INI MENANDAKAN BAHWATERDAKWA MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM PEMERIKSAAN PENYIDIKTIDAK ADA UNSUR PEMAKSAAN / PENEKANAN

ISTIANBahwa saksi diajukan dipersidangan sehubungan dengan gugatan melawanhukum mengenai pembagian waris yaitu karena ada yang tidak dapat waris danadanya penekanan dan pihak Tergugat; Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung denganayah bemama Subarkah Gondoputro; hal 28 dari 39 Putusan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN PwtBahwa Subarkah Gondoputro menikah pertama dengan Junarii Ekorahardjodan menghasilkan 8 (delapan) orang anak yaitu : e Yang pertama sudah almarhum (Saksi tidak tahu namanya

prestasinya,sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 606 Rv huruf (a dan b), danberdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2012bahwa dalam melaksanakan putusan perkara hadhanah harus memperhatikankepentingan dan psikologis anak, sehingga untuk menghindari kesulitanpelaksanaan eksekusi dan putusan menjadi i//lusoir (hampa), Hakim menghukumTergugat (yang kalah) untuk membayar dwangsom;Menimbang, bahwa sifat dan prinsip hukuman dwangsom (uang paksa)adalah accessoir, subsidair dan penekanan