Ditemukan 11604 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-12-2014 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 272/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 21 April 2015 — PT. DAYATUNAS MEKARWANGI;KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
164 — 76
164 — 76
Penggugat meyakini dengan seyakinyakinnya mampumenyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu sebagaimana hasilkoordinasi dan diskusi Penggugat dengan para Pemasok Barang padamasa tunggu dan setelah berakhirnya masa sanggah sebagaimanaPenggugat uraikan di atas ; Bahwa akan halnya penggunan kalimat menurut hemat saya pekerjaantidak dapat dilaksanakan (batal) adalah berbanding lurus dengankalimat sekiranya pelaksanaan kontrak paling lambat 15 Desembet2015 dalam Surat Pembatalan Tergugat yang penekanan
Register : 01-10-2014 — Putus : 04-12-2014 — Upload : 12-01-2015
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 160/Pid.B/2014/PN Mkd Tanggal 4 Desember 2014 — HERI PUJI KURNIAWAN Bin EDY SUNARYO
62 — 9
62 — 9
Unsur Barangsiapa :Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 160 /Pid.B/2014/PN Mkd9Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon) dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengandemikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak dari kemampuan dan pribadiseseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa
Register : 08-01-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 1/Pdt.G/2014/PN Unr Tanggal 28 Oktober 2014 — PENGGUGAT : SARIYAH Binti SANHARI
TERGUGAT : SUMPENO, DKK
68 — 10
68 — 10
diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;b Harus pula memuat identitas Tergugat, dengan memperjelas apakahsecara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;c Harus diuraikan posita/ duduk masalah yang dipersengketakandengan menggambarkan kejadian materiil (materieel gebeuren) sertahubungan hukum yang ada dalam kejadian dimaksud (fundamentumpetendi);d Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutantuntutan apasaja yang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan(petitum);Menimbang, bahwa penekanan
Register : 27-05-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Plk Tanggal 16 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.WAGIMAN, SH
2.EEN HOSANA BABOE ,S.H
3.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
Terdakwa:
DONNY IRMAWAN Alias DONNY Bin HAMDANI
33 — 4
1.WAGIMAN, SH
2.EEN HOSANA BABOE ,S.H
3.MELANIE ANGGRAINI,SH.,MH
Terdakwa:
DONNY IRMAWAN Alias DONNY Bin HAMDANI
33 — 4
Unsur Setiap Orang:Menimbang, bahwa unsur Setiap Orangadalah orang atau manusiasebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksadan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuanpasal 1 angka 15 KUHAP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yangdidakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalamsurat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiranTerdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan suratdakwaan
Register : 27-01-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 02-02-2015
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 15 - K/PM-I-03/AD/I/2014 Tanggal 30 April 2014 — Serda Oktaviandi
59 — 27
59 — 27
Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melaluipimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNIterlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika.
Register : 08-01-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 19-08-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Klk Tanggal 20 Juni 2019 — PERDATA
- JUSIAH Binti BAHRUS, Dk
- RIDA Bin RUSLAN, Dk
195 — 42
195 — 42
Jahrah bin Taberi dengan Ruslan;Bahwa yang menjadi perhatian knhusus Penggugat dan Penggugat II darisurat law office "M & S" tanggal 19 Desember 2018 Nomor : 05/A/SMMS/X1I/2018 adalah adanya penekanan terhadap syarat sahnya suatuperjanjian, dimana berdasarkan Pasal 1320 BW, menurut Tergugat melaluikuasa hukumnya itu, Perjanjian tanggal 09 Juli 2016 Nomor : 001/DShalaman 5 dari 35 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Klk13.14.15.TBM/VII/2016 adalah melanggar syarat kausa yang halal, sehingga Perjanjianitu
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1539 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 September 2017 — PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
199 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
199 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
semulaPemohon Banding) :(1) Bahwa ilustrasi Majelis, PPN sebagai Pajak Objektifsebagaimana contoh Pengusaha Kena Pajak yangmelakukan penyerahan beras kepada orang lain diPulau Batam, tidak akan memungut PPN Keluaran.tidak adanya PPN Keluaran disebabkan karenaHalaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 1539/B/PK/PJK/201 7objeknya yaitu penyerahan beras (nonBKP) bukansubjeknya (orang lain di Pulau Batam).(2) Bahwailustrasi tersebut sangat tepat untukmenunjukkan bahwa PPN adalah sebagai pajakObjektif karena penekanan
Register : 10-08-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN SUBANG Nomor 188/PID.B/2015/PNSNG Tanggal 1 Desember 2015 — UJANG TOHA Alias JOPRAK Bin DAYING
218 — 53
218 — 53
Saksi Bambang Sulistiyono, pada pokoknya menerangkan:e Bahwa saksi yang memeriksa Ratim als Opay dan saksi menceritakansebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;e Bahwa saat melakukan pemeriksaan saksi Ratim terdapat luka bekas tembakandan didampingi oleh Penasehat hukum Ida Widaningsih, SH;e Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidik tidak dilakukan penekanan danpenyidik dan tetap sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;e Bahwa pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan secara bersamaan
Putus : 03-05-2011 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3320 K/Pdt/2010 Tanggal 3 Mei 2011 — Tuan H. ABU BAKAR bin H. ISMAIL, dkk
Melawan
H. A.M JAFARI bin A.M. SAHIDIN, dkk
63 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam dalildalil yang diungkapkan para Penggugat penekanan danfakta hukumnya lebih kepada Bupati Sintang dan tidak nampak apaperanan Camat Sintang selaku TergugatXXIll dan Lurah Kapuas KananHulu selaku TergugatXXIV, seharusnya gugatan ditujukan kepada BupatiSintang dengan demikian gugatan menjadi tidak jelas dan kabur sehinggaharus ditolak;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sintang telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 05/Pdt.G/2009/PN.STG. tanggal 17Desember 2009 yang amarnya
Putus : 22-09-2016 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 313/PID.SUS/2016/PN.SDA Tanggal 22 September 2016 — Fandi Ahmat Pambudi
424 — 340
424 — 340
ISLAKHUDIN dengan penekanan supaya datang ke rumah,bahwayang dimaksud dengan Gatel dari kalimat jadi gatel km adalahkalimat cemoohan yang kasar sebagai ungkapan kekesalan. Saksimenjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Apa km main2 sm saya,km Punya kluarga dalam kalimat Percuma km lari ttep aq Kejar, km inikerja macam Apa km main2 sm saya, km Punya kluarga adalahkalimat tersebut dimaksud bahwa meskipun saksi M.
Register : 16-04-2010 — Putus : 10-06-2010 — Upload : 18-08-2011
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 7-K/PM I-06/AD/IV/2010 Tanggal 10 Juni 2010 — Serma Parningotan Nainggolan Parhusip,S.Sos
476 — 409
476 — 409
Usia tidak kurang dari 18 Tahun dan tidaklebih dari 22TH,Berijazah SLTAWNISurat Keterangan Catatan KepolisianBebas NarkobaTinggi Badan 163 CmTidak dilato dan Tindik pada anggota badan.NOOR WO PDBahwa saksi mengetahui untuk saksi Krosbi MeyerSibuea tidak lulus seleksi administrasi karenatinggi badannya hanya 162,6 kurang dari 163 Cmdan saksi' Roni Parulian Lumban Raja akhirnyatidak lulus kesehatan karena buta warna.Bahwa saksi sering mendapat Penekanan dariKomando atas yaitu) sebagaimana dalam STPangdamVi
Register : 26-06-2013 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 2790/Pdt.G/2013/PA.Sby Tanggal 11 Maret 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT I, II, III, IV
65 — 16
65 — 16
laut (KH) Imam Syafi'i, S.Ag. dan Lettu Kris, laluMayor laut (KH)Imam Syafi'i, S.Ag. menyarankan kepada Penggugat untuk tidakmemintawarisan karena warisan akhirnya akan terjual, atas dasar apa Mayor laut(KH)lmam Syafi'i, S.Ag. mengatakan itu padahal di Alqur'an sudah adahukum yang mengaturmawaris dan disahkan oleh agama dan hukumNegara, kemudian Lettu Kris mengancamPenggugat dengan arogannya"kalau masalah ini diteruskan ke Pengadilan maka akanberhadapandengan saya", disini jelas sudah ada skenario penekanan
Register : 11-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN Pasarwajo Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Psw Tanggal 23 Mei 2019 — DAENG SETTA Bin WAHIBE
100 — 26
100 — 26
/PN.Psw.Menimbang, bahwa dipersidangan juga Jaksa Penuntut Umum telahmenghadirkan Saksi Verbalism yaitu Saksi SALIM ABIDIN yang memberikanketerangan sebagai berikut:Bahwa Saksi saat ini dalam kedaan sehat jasmani dan rohani serta siapuntuk diperiksa dipersidangan hari ini;Bahwa yang Saksi tahu pada saat tahap 2 karena pada saat itu Terdakwatidak pandai menulis maka Saksi yang menuliskan di berita acarapenerimaan dan penelitian Terdakwa atas persetujuan Terdakwa;Bahwa Pada saat tahap 2 tidak ada penekanan
Register : 09-02-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 B/PK/PJK/2016 Tanggal 10 Maret 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.
sengketa gugatan dalam lingkungan peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara (budgetair function
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 775/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
77 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
sengketagugatan dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakan dalamUU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelasdan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumberhttp://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Disamping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal13 ayat (5) dan 15 ayat (4) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebutmerupakan
Disamping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect) dandalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect), sehingga tujuan utama dari hukuman pidana pajakadalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidak meninggalkan ataumengesampingkan mengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhakdan kewajiban hukum dibidang perpajak dalam menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function)
Register : 10-10-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1883 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.
Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndangPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang Pengadilan Pajakyang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (Deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonHalaman 124 dari 127 halaman Putusan Nomor 1883/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penunaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.
Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndangPengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function
Register : 12-11-2012 — Putus : 26-11-2012 — Upload : 26-12-2012
Putusan PN MAGETAN Nomor 01/PRA/2012/PN.Mgt Tanggal 26 Nopember 2012 — EKO MURYANTO,S.IP,M.Si., Drs. VENLY TOMI NICOLAS, SH.MM., AWANG ARIFAINI RUDIN A.S,ST melawan - Kepala Kejaksaan Negeri Magetan.
231 — 393
231 — 393
mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana gunamenentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yangdiatur dalam undangundang ini.Pasal 1 angka 14 KUHAPTersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannyaberdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidanaPenjelasan Pasal 17 KUHAPYang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaanuntuk menduga adanya tindak pidana sesuai pasal butir 14 KUHAPBahwa, penekanan
Register : 23-06-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 130/Pid. B/2016/PN Mkd Tanggal 10 Agustus 2016 — BAMBANG SURYONO JATI PAMUNGKAS Als BEMBI Bin WIDODO, DKK
39 — 5
39 — 5
BarangsiapaMenimbang penekanan unsur Barangsiapa dalam perkara ini adalahbertitik tolak dari Kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukumuntuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum pembenaranpara terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertamasebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini yaitupembenaran identitas para terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenarandari para saksi yang dihadapkan di
Register : 18-08-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PN SINTANG Nomor 186/Pid.B/2020/PN Stg Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ANDI TRI SAPUTRO, SH, MH
Terdakwa:
1.HASANUDDIN Als HASAN Bin NERDIN
2.SOLIKIN Bin SUKARDI
82 — 5
ANDI TRI SAPUTRO, SH, MH
Terdakwa:
1.HASANUDDIN Als HASAN Bin NERDIN
2.SOLIKIN Bin SUKARDI
82 — 5
Jadi, penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebutsebagai orang yang tepat diajukan sebagai Para Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa (error inpersona), tetapi tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidakHalaman 23 dari 38 Putusan Nomor 186/Pid.B/2020/PN Stgmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan bergantung padapembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2(dua