M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Henni Apriani alias Henni Anak Lim Kwang Hie telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Henni Apriani alias Henni Anak Lim Kwang Hie oleh karena itu dengan

Menyatakan terdakwa HENNI APRIANI Alias HENNI anak dari LIMKWANG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedarsebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan pasal 106ayat (1) jo pasal 197 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.2.

Purnama Komplek PurnamaAgung VII Blok PQ Kecamatan Pontianak Selatan atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Pontianak,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak tidak memiliki ijin edar yaitu berupa kosmetika berbagaijenis dan merk, perbutan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bermula, pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 saksi ARDIANSYAH yangmerupakan anggota Dit Reskrimsus Polda

Purnama Komplek Purnama Agung VII Blok PQ KecamatanPontianak Selatan, kemudian saksi ARDIANSYAH menindaklanjuti informasitersebut dengan melakukan penyelidikan dan ternyata benar bahwa dirumahtersebut digunakan oleh terdakwa untuk mengedarkan kosmetik tanpa izin edar /tidak terdaftar dan ketika saksi ARDIANSYAH melakukan penggeledahandirumah tersebut ditemukan sediaan farmasi dalam bentuk kosmetika sebanyak75 (tujuh puluh lima) pcs dengan berbagai jenis dan merk yang disimpanterdakwa di ruang tamu

Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan SediaanFarmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa yang berhak mengedarkan atau mengadakan obatdan bahan yang berkhasiat obat hanyalah orang yang memiliki kKeahlian khusus,keahlian mana diperoleh dari pendidikan khusus;Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 menentukan Sediaan farmasi

Menyatakan Terdakwa Henni Apriani alias Henni Anak Lim Kwang Hietelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki IzinEdar;2.

1.Menyatakan terdakwa DEDI SUHARTO Alias DEDI Bin MUKRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;-----2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;----------------------

Menyatakan terdakwa Dedi Suharto Alias Dedi Bin Mukrinbersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 JoPasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ; nnn nner nnn enn2.

Kutai Barat atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa DEDISUHARTO Als DEDI Bin MUKRIN dengan caracara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2017 sekitarjam 09.00 wita terdakwa DEDI SUHARTO Als DEDI Bin MUKRINmembeli obat

Kutai Barat atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenangmemeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standard darfatau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwaHalaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN SdwDEDI SUHARTO Als DEDI Bin MUKRIN dengan caracara sebagaiberikut: anno

Dan yang dimaksudsediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 UndangUndang RINomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahanobat, obat tradisional dan kosmetika;Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN SdwMenimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan LaporanPengujian Badan POM RI Samarinda NomorPM.01.05.1001.01.17.0008 tanggal 16 Januari 2017 yang dibuat danditandatangani oleh AMALIA.S.Si.Apt selaku an.

Menyatakan terdakwa DEDI SUHARTO Alias DEDI Bin MUKRINtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana '"mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dandenda sejumlah Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;.

1. Menyatakan Terdakwa Debi Kuncoro Bin Agus Susilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan

Menyatakan Terdakwa DEBI KUNCORO Bin AGUS SUSILO bersalahmelakukan TINDAK PIDANA TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGANDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMILIKI IZIN EDAR. Sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat DakwaanKesatu. ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEBI KUNCORO Bin AGUSSUSILO berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan dikurang!

Bahwa Pil Doubel L / tabletberlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagangARTANE yang diproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras ataudaftar G sejak Tahun 2011 PT Leaderle tidak memperpanjang ijin edar di BadanBPOM berarti tablet doubel L yang diedarkan terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa jjin edar/obat palsusedangkan terdakwa tidak memiliki kKeahlian dan kewenangan untukmengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Doubel L

Ahli Masduki, S.E., M.Kes, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Ahli dimintai pendapat sehubungan dengan adanya peredaransediaan farmasi tanpa ijin edar;Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2019/PN TIg Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungankeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja denganTerdakwa; Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Farmasi Puskesmas Tunggangritahun 1992 sampai dengan tahun 1996, sebagai Kepala FarmasiPuskesmas

Menyatakan Terdakwa Debi Kuncoro Bin Agus Susilo telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1 (Satu jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.

IBRAHIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan primair; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan; 3.

AES Nasution No. 3 Marabahan KecamatanMarabahan, Kabupaten Barito Kuala, atau setidaktidaknya di suatu tempatyang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi ADERIAN NOORdan saksi M.

ADI HIDAYAT, Apt, yang pada pokoknya dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut ;0Bahwa sediaan farmasi menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan adalah meliputi obat, obat tradisional, kosmetik, rontgendan perbekalan kesehatan;Bahwa sediaan farmasi berupa obat, obat tradisional, dan kosmetikayang diedarkan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edarsedangkan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar milikterdakwa tersebut diatas adalah termasuk sediaan farmasi yang tidakmemiliki

Terdakwa melakukannya tanpa adapaksaan dan kelalaian (culpa) . 27222222222 2 ==wonnnnnn Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, makamenurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi.Ad.3 Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1): wonnnnnn Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalahunsur yang bersifat alternatif.

Oleh karena itu termasuk dalam jeniskategori sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4UndangUndang No. 36 Tahun 2009.wonnnnnn Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, makamenurut Majelis Hakim unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar telah terpenuhi.wonnnnnn Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UndangUndang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

IBRAHIM (Alm) terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGANSENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKIIZIN EDAR sebagaimana dalam dakwaan primair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 3 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,(Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidakdibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;3.

352/Pid.Sus/2017/PN Blb.Bahwa ia terdakwa AGUS PRIATNA Alias KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwaktu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

KUYA Bin MAMATMULYANA, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 18.30WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau pada suatuwakiu dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.02 Rw.04 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan sengaja memproduksi atauHalaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017/PN Blb.mengedarkan sediaan farmasi

danterdakwa juga tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansi terkaitlainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEX YMER;3.Saksi JAJAT SETIA PERMANA, Apt, M.Si, yang dicabakan di persidanganpada pokoknya sebagai Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Penyidikan di Balai Besar PengawasanObat dan Makanan Republik Indonesia di Bandung;Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2017

/PN Blb.Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah melaksanakanpemeriksaan dan penyidikan terhadap sarana produksi dan distribusiobat, obat tradisional, kosmetik, pangan dan produk komplimen diwilayah Propinsi Jawa Barat;bahwa tablet kuning bertuliskan mf tersebut termasuk ke dalamproduk sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar karenaberdasarkan Permenkes No. 1010 Tahun 2008 tentang RegsitrasiObat menyatakan bahwa obat yang memiliki izin edar harus memilikipenandaan pada label kemasan yang jelas

dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan instansiterkait lainnya, sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untukmenyimpan dan mengedarkan obat keras jenis HEXYMER sedangkanTerdakwa mengetahui mengedarkan obat keras jenis Hexymer tanpa adakeahlian di bidang farmasi dan tanpa ada izin dari Pemerintah atau instansiterkait lainnya adalah merupakan hal yang dilarang oleh hukum dan hasilkeuntungan yang didapat digunakan oleh Terdakwa membli pulsa;Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim

termasuk NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untuk jualbeli Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwa setiap peredaran narkotikawajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalam undang undang No.35 Tahun2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapatdisalurkan oleh Industry Farmasi

, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan21sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang, dan ayat 2 nyamenyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan penyimpana sediaanfarmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebutmerupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika GolonganI bukan tanama;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak dan melawan

NarkotikaGolongan I nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 ;Menimbang bahwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin untukmemiliki dan menyediakan Narkotika (sabu sabu) tersebut sebagaimana yang dimaksuddalam pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan bahwasetiap peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dalamundang undang No.35 Tahun 2009 yang didalam pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwanarkotika hanya dapat disalurkan oleh Industry Farmasi

, pedagang besar farmasi dansarana penyimpanan sediaan farmasi sesuai dengaan ketentuan dalam undangundang,dan ayat 2 nya menyebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi danpenyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri, dan oleh karena itu perbuatanterdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki,Narkotika Golongan I bukan tanaman;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADNAN Alias ANNAN Bin SAINON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan

Menyatakan terdakwa ADNAN Alias ANNAN bin SAINON terbuktibersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud Pasal 106 Ayat (1) UU Kesehatan sebagaimana diatur Pasal197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan(Dakwaan Primair);2.

Majene atau setidaktidaknya padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106Ayat (1) UU Kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara danperbuatan antara lain sebagai berikut: Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap telan 8 (delapan) kalimengedarkan dan memperoleh obatobat jenis trihexyphenidy! (bojek) dariPr.

Nur Ekawati, S.Si., Apt. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang farmasi dan apoteker dansekarang ini sebagai Kepala Instalasi Farmasi di Dinas KesehatanKabupaten Majene; Bahwa Ahli menjelaskan obat jenis boje atau TRIHEXYPHENIDYLtermasuk obat keras; Bahwa TRIHEXYPHENIDYL diperuntukkan untuk obat parkinson danuntuk mengurangi efek obat lain yang dikonsumsi oleh orang yang menderitasakit jiwa; Bahwa pembelian boje atau TRIHEXYPHENIDYL harus disertai

yang tidak memiliki jin edar dan Terdakwa juga mengedarkanobat boje atau TRIHEXYPHENIDYL tanpa memiliki ijin edar dari pihak yangberwenang dan tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi, dengan demikianMajelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengedarkan sediaanfarmasi yang tidak memiliki iin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106ayat (1) telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo.

Menyatakan Terdakwa ADNAN Alias ANNAN Bin SAINON telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki IjinEdar sebagaimana dalam dakwaan primar;2.

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Yanti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Yanti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam

Magelang Km.13 Murangan VII Sleman atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 Undangundang No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan carasebagai berikut : Bahwa ia terdakwa Dwi Yanti adalah pemilik Toko Dwi dengan alamat Jl.Magelamg Km.13 Murangan VII Sleman

di jual seharga Rp.12.000, per dus;Bahwa berdasarkan Permenkes No. 246/Menkes/Per/V/1990 yangdimaksud dengan mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan, memilikiatau menguasai persediaan di tempat penjualan dalam industri obattradisional atau tempat lain termasuk di kendaraan dengan tujuan untukdijual kecuali jika persediaan di tempat tersebut patut di duga untukdipergunakan sendiri;Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undangundang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi

Magelang Km.13 Murangan VII Sleman atausetidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhiHalaman 5 Putusan Nomor 507/Pid.Sus/2018/PN.Smnstandar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undangundang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan

Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut diatas akan di uraikanpenjelasannya sebagaimana di bawah ini.Ad.1.

Menyatakan Terdakwa Dwi Yanti telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan SengajaMengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dwi Yanti dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000, (Satujuta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidanakurungan selama 1 (Satu) Bulan;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rival Rizki Akbar Afrizal als Akbar Bin Mochtar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan kedua ; ----------------------------------------------------
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sejumlah Rp.

Menyatakan Terdakwa RIVAL RIZKI AKBAR AFRIZAL AlsAKBAR Bin MOCHTAR terbukti bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar yang diatur dan diancam pidana menurut Kedua Pasal 197 Jo 106UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum ;2.

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: KESATUweeee Bahwa ia Terdakwa RIVAL RIZKI AKBAR AFRIZAL Als AKBAR BinMOCHTAR pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 00.30 Wib atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat didepan Hotel Karangsari di Jalan Citepus Kecamatan Palabuhanratu KabupatenSukabumi atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

ODING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Cbde Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaransediaan farmasi / obat tanpa jin edar yang dilakukan olehterdakwa ; 22 nnn on nnn nn nnn nnn nn nnne Bahwa saksi kenal dengan terdakwa :e Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa.;e Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor Honda Beat warnaOrange No.Pol : F6760VB kepada terdakwa..

Peredaran adalah setiap kegiatan penyaluran atauHalaman 10 dari 20 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2020/PN Cbdpenyerahan sediaan farmasi dalam rangka perdagangan, bukanperdagangan atau pemindah tanganan..; Bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologiyang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiolog!

Menyatakan Terdakwa Rival Rizki Akbar Afrizal als Akbar Bin Mochtartersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dalam dakwaan kedua :2.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bastomi Alfian Alias Alfin Bin Wahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD BASTOMI ALFIAN ALIAS ALFINBIN WAHYUDI terbukti bersalan melakukan tindak pidana dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratankeamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dakwaan kesatu kamiPasal 196 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan.2.

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATUBahwa ia Terdakwa MUHAMMAD BASTOMI ALFIAN ALIAS ALFIN BINWAHYUDI pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2019 sekira pukul 02.00WIB atau setidaktidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempatdi Jalan KH Hasyim Ashari Gang Kenanga Nomor 15 RT.01 RW.08Kelurahan Banjarmlati Kecamatan Mojoroto Kota Kediri atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

Candra Hermawan, S.H. di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi hadir di persidangan karena adanya perkara peredaransediaan farmasi obat keras yang tidak memenuhi persyaratan keamananyang mana Terdakwa tidak dalam melakukan peredaran sediaan farmasiobat keras tersebut tanpa keahlian dan kewenangan; Bahwa sepengetahuan saksi, pihak yang melakukan peredaran sediaanfarmasi obat keras yang tidak memenuhi persyaratan keamanan tersebutadalah Terdakwa atas nama Muhammad Bastomi

dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN KDRMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalahobat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat Alternatif, sehinggadengan terpenuhinya salah satu sub unsur atau kriteria maka telah terpenuhiunsur tersebut;Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan,Terdakwa memperoleh

Menyatakan Terdakwa Muhammad Bastomi Alfian Alias Alfin BinWahyudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dakwaan alternatifkesatu;2.

perkara ini ;Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana: PDM59/Ep.1/BATUS/Ep.3/07/2012oleh Penuntut Umum pada tanggal 01 Agustus 2012 yang pada pokoknya memohon supayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan:1 Menyatakan terdakwa MUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalianmutu sedian farmasi

Tanah Datar atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yangberwenang mengadili,terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktekkefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sedian farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan olehtenaga kesehatan

yaitu Pasal 198 jo Pasal108 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka pengaturan tentang pelaksanaannyaselanjutnya diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian.Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 angka 1 PP No.51 Tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian menyebutkan yang dimaksud Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasukpengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi ataupenyaluranan obat, pengelolaan obat,

pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat,serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 PP No 51 Tahun 2009 tentang Kefarmasianmenyebutkan (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur Pekerjaan Kefarmasian dalam pengadaan,produksi, distribusi atau penyaluran, dan pelayanan sediaan farmasi. (2) Pekerjaan Kefarmasiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyaikeahlian dan kewenangan untuk itu.Menimbang

, bahwa di dalam pasal 1 angka 3, angka 5 dan 6 PP No.51 tahun 2009 yangdimaksud Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiriatas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, dimana Apoteker adalah sarjana farmasi yang telahlulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.Sedangkan Tenaga TeknisKefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian,yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi