2014Terdakwa berangkat ke Lampung dengan mengunakan pesawat terbangyang kemudian dijemput saksi SYARIF CA HA alias NYONG dan menginapdi kamar nomor 113 Hotel Bandara Branti Lampung Selatan dan padamalam harinya sekira pukul 22.00 WIB saksi INDRA SAPUAN menemuiTerdakwa di kamar penginapannya dan dalam pertemuan tersebut saksiINDRA SAPUAN menegaskan kepada Terdakwa dengan mengatakanKalau mau suara bapak aman...bapak siapkan uang Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), karena saya menguasai semua PPK

Hendra Fadillah bin Dirwansyah apakah KPU KabupatenLampung Tengah netral dalam pemilu legislatif 2014 ini danhasil perhitungan suara tingkat PPS, PPK, dan di Kab. LampungTengah akan tetap aman (tidak berubah), kemudian dijawaboleh saksi alm. Hendra Fadilllah bin Dirwansyah, bahwa dalampemilu legislatif 2014 KPU Kab.

Lampung Tengah bersikap danbertindak netral dan menjalankan tugas sebagaimana peraturanperundangundangan yang berlaku, kemudian saksi menjaminhasil perhitungan suara di tingkat PPS, PPK, dan di Kab.Lampung Tengah akan tetap aman;Halaman 28 dari 34 hal Put. Nomor 2133 K/Pid.Sus/2015Selanjutnya, Pemohon Kasasi menegaskan kembalibahwa tidak ada komitmen apaapa dengan saksi alm.

; 77 == ===PaSal 25 = 222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumanyadimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Timpemeriksaan , n= 222 ono enn nnn nnn nnn nnn enn nnn2) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dariatasan langsung, unsure pengawasan, dan unsure kepegawaianatau pejabat lain yang ditunjuk ; 3) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentukoleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK

dijatuhi sanksi pemberhentian tidakdengan hormat sebagai PNS hal ini terbukti bahwa objek sengketadikeluarkan setelah adanya Surat keputusan Bersama tiga Menteriyaitu tanggal 13 September 2018 dan adanya desakan dari MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH olehPPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman BerdasarkanPutusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap yang padaangka 5 (lima) menyatakan Terhadap PPK

belum pasti kebenarannya dan tidaksesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilokasi tanah tersebut, jelaskiranya bahwa Gambar Situasi tanggal 911980 No.1 / 40 / 1980yang menjadi lampiran Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1 /Kembangan, telah menyalahi instruksi yang dikeluarkan oleh Direktorat..............16Direktorat Jenderal Agraria tertanggal 30 April 1969 No.Instr.1 /Ditjen / 69 tentang kewajiban melengkapi semua permohonan hakatas tanah dengan gambar situasi Kadastral (vide bukti AdInformandum PPK

Pemohon Peninjauankembali (vide bukti Ad informandumPPK.2a) dan dari Berita Acara Pengukuran / Penelitian Warkah /Berkas Tanah Hak Milik No.1353 / kembangan, Hak Milik No.474 /Kembangan dan Hak Guna Bangunan No.1 / Kembangan yangdibuat oleh Tim Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala KantorPertanahan Jakarta Barat, yang merupakan lampiran yang tidakterpisahkan dengan surat Inspektorat Jenderal Departemen DalamNegeri yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi DKI Jakartatersebut (vide bukti Ad Informandum PPK

Tahun 2010 beserta semua perubahannyatentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditekankan bahwa PPK (PejabatPembuat Komitmen) dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila: 1).kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;2). berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampumenyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampaidengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untukmenyelesaikan pekerjaan; 3). setelah

Bahwa terdakwa MURSYD Bin KLIWON pada hari Kamis tanggal 10 April2014 sekitar pukul 03.00 Wib (Dini Hari), atau setidaktidaknya pada suatuwaktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2014, bertempat diTPS 8 Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung atausetidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Anggota KPU, KPU Propinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK

., selaku KepalaBidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai sekaligusPejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk meminta pekerjaan tersebut,selanjutnya Terdakwa bersama MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT.,bersepakat untuk memberikan pekerjaan normalisasi Sungai Lobu kepadaTerdakwa;Hal. 2 dari 139 hal. Put. No. 683 K/PID.SUS/2017Bahwa setelah Terdakwa menghubungi MOH. DALLE SUTOMO, ST.,MT., Terdakwa diminta oleh MOH.

., untukmempersiapkan perusahaan untuk digunakan mengerjakan pekerjaantersebut, yang mana sebelumnya pekerjaan tersebut oleh PPK telahdibuat menjadi pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat PerintahKerja (SPK) sebanyak 6 (enam) pekerjaan agar tidak perlu dilakukantender;Bahwa pada saat melakukan pemecahan paket tersebut Saksi MOH.DALLE SUTOMO, ST., MT., juga membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)dengan harga yang tinggi dengan cara Saksi MOH.

DALLE SUTOMO, ST., MT., selaku KepalaBidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai sekaligusPejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk meminta pekerjaan tersebut,selanjutnya Terdakwa bersama MOH. DALLE SUTOMO, ST., MT.,bersepakat untuk memberikan pekerjaan normalisasi Sungai Lobu kepadaTerdakwa; Bahwa setelah Terdakwa menghubungi MOH. DALLE SUTOMO, ST.,MT., Terdakwa diminta oleh MOH.

., MT. untukmempersiapkan perusahaan untuk digunakan mengerjakan pekerjaantersebut, yang mana sebelumnya pekerjaan tersebut oleh PPK telahdibuat menjadi pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat PerintahKerja (SPK) sebanyak 6 (enam) pekerjaan agar tidak perlu dilakukantender; Bahwa pada saat melakukan pemecahan paket tersebut Saksi MOH.DALLE SUTOMO, ST., MT., juga membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)dengan harga yang tinggi dengan cara Saksi MOH.

DALLE SUTOMO, ST., MT., selaku KepalaBidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai sekaligusPejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk meminta pekerjaan tersebut,selanjutnya Terdakwa bersama PPK bersepakat untuk memberikanpekerjaan normalisasi Sungai Lobu kepada Terdakwa;Bahwa setelah Terdakwa menghubungi PPK Terdakwa diminta oleh PPKuntuk mempersiapkan perusahaan untuk digunakan mengerjakanpekerjaan tersebut, yang mana sebelumnya pekerjaan tersebut oleh PPKtelah dibuat menjadi pekerjaan yang

Bireuen TA. 2013; Bahwa hubungan Saksi dengan dana honorarium petugas siaga bencanagampong pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah KabupatenBireuen tahun anggaran 2013 adalah Saksi selaku PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) sesuai dengan Keputusan KepalaPelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupeten Bireuen,Nomor : 233 tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013; Bahwa Tugas saya selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)adalah sebagai berikut :1.

MT. bin AbdulRasyidselaku Pengguna anggaran, Muzapharsyah, ST. binNasruddinselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Terdakwaselakubendahara pengeluran;Bahwa tugas Saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)hanyalah melakukan Verifikasi / penelitian kelengkapan dokumen SuratPermintaan Pembayaran (SPP) beserta lampirannya yang diajukan olehbendahara pengeluaran, dan setelah dokumen SPP dimaksud lengkapSaksi menandatangani Check List kelengkapan dokumen SPP,selanjutnya Saksi menyiapkan Surat

Menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembanyaran Uangpersediaan (SPPUP), surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang(SPPGU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS)untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran / kuasapengguna anggaran melalui pejabat penata usahaan keuangansatuan kerja perangkat Kabupaten (PPK KPK) dalam rangkapengisian uang persediaan/ganti uang persediaan dan pembayaranlangsung.3. Membuat register penerbitan SPP untuk mencatan SPP yangditerbitkannya.4.

Wajid mempertanggungjawabkan secara administratif penggunaanuang persediaan/ ganti uang persediaan kepada kepala satuan kerjaperangkat kabupaten melalui pejabat penata usahaan keuangansatuan kerja perangkat kabupaten (PPK SKPK) paling lambattanggal 10 bulan berikutnya.6.

) untuk di lakukan verifikasikelengkapan/keabsahan dokumen dan ketersediaan dana, kemudianjika dokumen tersebut belum lengkap maka PPK mengembalikandokumen tersebut kepada Saksi untuk dilengkapi dan jika dokumenyang Saksi ajukan dimaksud telah lengkap maka PPK menerbitkanSurat Perintah Membayar (SPM), kemudian SPP dan SPM Saksi ajukankepada pengguna Anggaran untuk di teliti kelengkapannya, jikapengguna anggaran menyatakan SPP dan SPM yang Saksi ajukantelah lengkap maka pengguna anggaran menandatangi

ASMADI SYAM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) danAPLIZWARDI, SH sebagai bendahara pengeluaran;1 (satu) Lembar Foto Copy Surat keputusan (SK) yang sudah diLegalisir dari Kepala BPBA Nomor : 25.1/10/SK/BPBA/2012,Tanggal 13 Februari 2012 tentang pengangkatan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK);1 (satu) Lembar Print Out rekening Koran dari Bank Aceh denganNomor Rekening : 010.01.02.6000254;Perkiraan Kebutuhan dari Kantor Dinas BMCK Kab.Aceh TenggaraTanggal 23 Agustus 2012;Surat Pernyataan Bencana

ASMADI SYAM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) danAPLIZW ARDI, SH sebagai bendahara pengeluaran;1 (satu) Lembar Foto Copy Surat keputusan (SK) yang sudah diLegalisir dari Kepala BPBA Nomor : 25.1/10/SK/BPBA/2012,Tanggal 13 Februari 2012 tentang pengangkatan PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK);1 (satu) Lembar Print Out rekening Koran dari Bank Aceh denganNomor Rekening : 010.01.02.6000254;Perkiraan Kebutuhan dari Kantor Dinas BMCK Kab.Aceh TenggaraTanggal 23 Agustus 2012;Surat Pernyataan Bencana

Pidie Jaya dengan nilai Rp.110.230.080, (seratus sepuluh jutadua ratus tiga puluh ribu delapan puluh rupiah); Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/866/2008 tanggal 10April 2008 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ProvinsiNanggroe Aceh

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas PendudukProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : Ku.954/1556/2008 tanggal11 September 2008 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga49Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Nanggroe Aceh DarussalamNomor : Ku.954/866/2008 Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu PejabatPenatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran diLingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

DKI JakartaNo. 145 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebersihan Prop.DKI Jakarta, setelah perubahan anggaran 2009 sebagaiberikut :e Menyusun dan mengusulkan DPASKPD ;e Menyiapkan PPK ;e Melaksanakan sebagian kewenangan penggunaanggaran dalm melaksanakan sebagaian tugas danfungsi (SKPD) ;e Membuat surat perintah membayar (SPM) untukmenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)atas beban pengeluaran DPASKPD;Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaipengguna

LUBIS LATIEF, M.Si Kepala Bidang Sarana dan Prasarana selakuKPA merangkap sebagai PPK dengan nilai Rp.4.420.000.000, (empat milyarempat ratus dua puluh juta rupiah) belum termasuk PPn, yang hanyamengakomidir penilaian harga kewajaran yang di buat oleh PT. SekeparBilikon dan Panitia Pengadaan sama sekali tidak menyusun Harga PerkiraanSendiri (HPS) ;Bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2009 terdakwa Ir. H.

bahwa sebagai akibat terjadinya penyimpangan dalampelaksanaan pengadaan mobil toilet VVIP Besar dan Kecil dalam perkara a quotelah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp1.788.239.700,00;Menimbang, bahwa terjadinya kerugian keuangan negara sebesarRp1.788.239.700,00 dalam perkara a quo berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata menurut Majelis Hakim tingkat pertama dan MajelisHakim tingkat banding sependapat bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, TimPemeriksa Barang, PPK

dan KPA tidak bisa melepaskan diri dan tanggung jawabnya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tertuang disidang pengadilantelah ternyata Terdakwa selaku KPA dan PPK, melakukan :1 Terdakwa selaku KPA menyetujui HPS dari PanitiaPengadaan yang mengakomordir dari Estimate Engineringtertanggal 8 Oktober 2009 yang ditanda tangani bidang tehnikpengelolaan kebersihan Ir.

,M.Si, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Pembangunan Kawasan Penunjang Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang
3.Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pungs Zulkarnain dan Rekan

PPK: Drs. Jasman Harun.Pengguna Anggaran : Drs.Hamdi, M.Si.PPTK : Mamid Suryadi, S.Pd.Panitia Pengadaan (Panitia Lelang)yang terdiri dari Ahmad, A.Ma.Pd.sebagai Ketua Panitia, Norlelawati,A.

Natuna;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai PPK adalah :Meneliti kelengkapan SPPLS yang diajukan oleh PPTK.Meneliti kelengkapan SPPUP, SPPGU dan SPPTU yang diajukan olehBendahara Pengeluaran.Menyiapkan SPM.Menyiapkan laporan keuangan SKPD.Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan tugas saksi sebagai PPK karenasaksi tidak lama kemudian dimutasi;Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2007 saksi dimutasi dari Dinas Pendidikanke Bakesbang Kab.

Md,Wahyu Zakaria, Sukardan danFirdaus.5 PPK: Drs.

Natuna dari hasil kegiatan pengadaan tersebut telah sesuaidengan spek atau tidak karena hal tersebut bukan merupakan tugas dantanggung jawab saksi;Bahwa prosedur pencairan dana kegiatan tersebut adalah PPTK menerbitkanSurat Perintah Pembayaran dan diajukan kepada PPK (PejabatPenatausahaan Keuangan), kemudian PPK mengajukan permohonanpenerbitan Surat Perintah Membayar kepada Pengguna Anggaran, setelahterbit SPM kemudian SPM tersebut diserahkan kepada saksi selaku KuasaPengguna Uang Daerah selanjutnya

Md,Wahyu Zakaria, Sukardan danFirdaus.4 PPK: Drs.

), yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PerprNomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat PembtKomitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atpelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; Bahwa perubahan KPA diikuti pula dengan perubahan PPTK yakni pada bulan Juni 20berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten GoronteUtara Nomor : 20/KEPDKP/VI/2012 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiat(PPTK) di Lingkungan Dinas

Melaksanakan tanggungjawab dengan menyampaikan laporpertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa PengguAnggaran melalui PPK;4. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

yang pada saat itu dijabat oORCAR LADIKU selaku PA;Bahwa dokumen RAB dan HPS ditandatangani oleh Saksi selaku PPTK dengdiketahui oleh OSCAR LADIKU selaku Pengguna Anggaran yang bertindak selaku PFBahwa yang menyusun RAB adalah Saksi selaku PPK dibantu oleh PPTK yaitu ONE!

Bahwa secara umum pekerjaan pengadaan kapal nelayan 15 GT dan 7 GT telah sele100 %, tetapi penyelesaian pekerjaan mengalami keterlambatan, berdasarkan halmaka selaku PPK, Saksi menegur rekanan Sdr. IRWAN SYTANTO UMAR narsecara lisan saja, yaitu melalui telonone untuk datang menemui Saksi dikantkemudian setelah yang bersangkutan datang maka Saksi sampaikan bahwa pekerjebelum selesai sedangkan jangka waktu pekerjaan akan habis, saat itu Sdr.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);c. Kelompok Kerja (Pokja) PADA Unit Layanan Pengadaan (ULP);d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);e. Penyedia Barang/Jasa;Bahwa tugas pokok dan fungsi dari subyek pengadaan barang/jasa berikut ini :a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) :Pengguna Anggaran (PA) adalah Pejabat pemegang kewenangpenggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja PerangAPBN/APBD.

Bukti Nomor PK2, Surat Nomor 680/SDA/889679/V 1/2008 dari PPK SDAWil.IV Kepada Pimpinan Bank BPD Syariah Cabang Banda Aceh;3. Bukti Nomor PK3, Surat Kasatker BRRInfrastruktur, Lingkungan, danPemeliharaan Wilayah .A Nomor 340/889679/VII/2008 tanggal 1 Juli2008 hal laporan terhadap Pembangunan Gedung PengujianKendaraan Bermotor Meulaboh, ditujukan kepada Kepala PerwakilanBRR Wilayah ;4.

Surat sanggahan yang = disampaikan ULP danditembuskan kepada PPK,PA/KPA dan APIP K/L/D/Iyang bersangkutan paling lambat 5 ( lima) harikerja setelah pengumumanpemenang; (3).

Apabila semua kelengkapan admmistrasi tersebut sudah lengkapdan telah ditandatangani oleh PPK dan penerima bantuan kemudian PPKmenyerahkan dokumen tersebut kepada saya sebagai bendahara pengeluaran untukdimasukan kedalam aplikasi SPM, selanjutnya dicetak di paraf oleh PPK kemudiandimintakan tandatangan kepada pejabat penandatangan SPM.

(pembimas kristen) untukdiperiksa PPK (pembimas kristen), setelah diperiksa oleh PPK (pembimas kristen)lalu diserahkan kepada saya selaku bendahara pengeluaran untuk di arsipkan dibendahara pengeluaran yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pemeriksaanyang akan dilakukan oleh Injen dan BPK.Bahwa benar kegiatan yang termasuk dalam belanja bantuan pada eselon 05Bimas Kristen Kanwil kemenag RI prov.

Kalsel biasanya ada Juknisnya namunsaya kurang begitu mengetahui karena yang lebih tahu dan mengetahui bagaimanaprosedurnya adalah PPK (Pembimas Kristen) karena PPK yang melaksanakankegiatannya sedangkan saya sebagai bendahara pengeluaran hanya bertugasmencairkan dana dan mengarsipkan dokumen pencairan dana tersebut.bahwa benar Kanwil Kemenag RI Prov.

Kalsel (Henri Juni, S.PAK) danKepala Sekolah SMTK Malinggang (Suliadi, S.Th) sebesar Rp50.000.000,00;27) Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPPD) NomorBAPPD/VII/2258/2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00 yangditandatangani oleh PPK Pembimas Kristen Kanwil Kemenag Prov.

Kalsel(Henri Juni, S.PAK) dan Kepala Sekolah SMTK Malinggang (Suliadi, S.Th);28) Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Operasional Sarana dan PrasaranaSMTK Nomor 2259 tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 sebesar Rp50.000.000,00yang ditandatangani oleh PPK Pembimas Kristen Kanwil Kemenag Prov.Kalsel (Henri Juni, S.PAK) dan Kepala Sekolah SMTK Malinggang (Suliadi,S.Th);29) Laporan Penggunaan Bantuan Rehab SMTK Malinggang Tahun 2012 Nomor172/SMTK/112012/ad.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN(PPK) PENGADAAN JALAN TOL MANADO-BITUNG DKK

Pembayaran honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PanitiaPemungutan Suara (PPS) untuk bulan Juli;b. Honor Komisioner dan Staf KPU Kabupaten Tapin;c. Operasional perkantoran KPU kabupaten Tapin. Bahwa Terdakwa mau meminjamkan uang operasional KPU KabupatenTapin karena dijanjikan akan dilunasi pada akhir Juni 2015, danterdakwa juga membiarkan uang operasional KPU Kabupaten Tapinyang dicairkan tanggal 11 Juni 2015 dipergunakan oleh saksi H.ASRAZI AZIDIN S.

Ill, asisten II, asisten ,Sekda dan Wakil Bupati dan setelah itu semua diparaf koordinasi; Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rapat pembahasan terhadap ASNbermasalah hukum pada tahun 2018 karena pada saat itu saksi belum menjabat;Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Prk No : 34/G/2019/PTUN.GTO Bahwa secara umum draft SK yang menjadi objek sengketa, kami mengikuti format dari Badan Kepegawaian Negara (BKN); Bahwa saksi menyampaikan SK objek sengketa kepada Penggugat padatanggal 10 Mei2019; Bahwa PPK

selainpejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utamaa. menteri di kementerian;b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;d. gubernur di provinsi; dane. bupati/walikota di kabupaten/kota.Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 17 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkanPejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK

untuk menentukan tahapan/prosedur pemberhentian Pegawai NegeriSipil, Pengadilan akan menganalisis penerapan tindakan atau kebijakan yangmendahului sebelum dikeluarkan keputusan objek sengketa sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti sebagai berikut yaitu Bukti T6,T7, T8, T9 dan T10 maka dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknyamenjelaskan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 Badan Kepegawaian Negaramembuat surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK

rupiah).10.Dana Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)Swadaya sebesar Rp.27.520.000.000, (Dua puluh tujuhmilyar lima ratus dua puluh juta rupiah).Bahwa pada awal bulan Nopember 2012 Terdakwa ROBERTEDISON TANDJUNG dan YESSI HEIN MUMU ~ mengetahuitentang adanya kegiatan Pengadaan Langsung paketpaketpekerjaan Program Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)Swadaya di Kabupaten Belu selanjutnya mereka berduabertemu dengan Wilibrordus Adrianus Lumis, S.Kom, selakuPejabat Pengadaan Barang/Jasa PPK

Terima PekerjaanPertama Pekerjaan Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPK/BELU/356.f/X1/2012 tanggal 29 Desember 2012 ;21.1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima PekerjaanPertama Pekerjaan Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPK/BELU/355.f/X1/2012 tanggal 29 Desember 2012 ;22.1 (satu) lembar Surat Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPKBELU/07/IV/2012 tanggal 07 April 2014, Perihal RekomendasiPencairan Dana Untuk Di Sita oleh Kejaksaan, kepadaPimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank 46 Atambua ;23.1 (satu) lembar Surat PPK

Halaman 3120.1 (satu) eksemplar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan PertamaPekerjaan Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPK/BELU/355.f/X1V2012 tanggal 29 Desember 2012 ;21.1 (satu) lembar Surat Nomor : UM.02.03/SATKERPRNTT.PPKBELU/07/IV/2012 tanggal 07 April 2014, Perihal RekomendasiPencairan Dana Untuk Di Sita oleh Kejaksaan, kepada PimpinanKantor Cabang Pembantu Bank 46 Atambua ;22.1 (satu) lembar Surat PPK Satker Bantuan Perumahan UntukMasyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden diPropinsi

Seluma TA.2017;3. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Sekretaris DPRD Kab Seluma Nomor 20 tahun 2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Seluma TA.2017;4.

Seluma saksi ada menjabat selaku pejabat penatausaha keuangan (PPK) pada Sekretariat DPRD Kab. Seluma;Halaman 91 dari 253 Putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2020/PN.BgIBahwa yang menunjuk saksi untuk menjadi Pejabat Penata Usahakeuangan (PPK) pada Sekretariat DPRD Kab.

Seluma adalahSekretaris DPRD;Bahwa tugas saksi selaku pejabat penata usaha keuangan (PPK)pejabat penata usaha keuangan (PPK) adalah melakukan verifikasiterhadap SPJ yang telah dibuat oleh masing masing penerima dandikumpulkan oleh PPTK, kemudian disetujui oleh Sekretaris DPRDselaku pengguna Anggaran, maka setelah dinyatakan lengkap olehPPTK dan Bendahara selanjutnya berhak untuk dilakukanpembayaran;Bahwa dalam pelaksanaan selaku pejabat penata usaha keuangan(PPK), saksi bertanggung jawab kepada siapa

Seluma .Bahwa sebagai PPK saksi telah memverifikasi semua SPJdukungan BBM dan Perawatan Kendaraan serta Pembelian sukucadang kendaraan dinas di lingkungan DPRD Kab.

Seluma TA.2017 saksi bertanggung jawabkepada Pengguna Anggaran;Bahwa tanpa tanda tangan saksi terhadap SPJ selaku saksisebagai PPK (Pejabat penata usaha keuangan) dana tidak bisadicairkan.Bahwasaksi ada mendapatkan kendaraan dinas operasional yaitumobil jenis kijang toyota dan motor jenis yamaha mio akan tetapiuntuk kendaraan kijang inova atas nama saya tapi yangmenggunakannya adalah PPTK;Bahwa saksi membenarkan kalau tidak semua SPJ yang diverifikasiitu benar .Bahwa saksi sebagai PPK (Pejabat penata

mulai januari 2017 dan SK PPKtanggal 12 oktober 2017.Bahwa saksi mau menjalankan tugas yang dijalankan awal januari2017 sedangkan Sknya baru tanggal 12 oktober 2017 karena saksiHalaman 96 dari 253 Putusan Nomor: 10/Pid.SusTPK/2020/PN.BgIdisuruh Pengguna Anggaran (Sekretaris DPRD) untuk menjalanitugas tersebut;Bahwa saksi sebagai kasubag verifikasi ada mendapatkan SK daribupati ;Bahwa saksi sebagai pejabat PPK ada mendapatkan SK dariSekretaris DPRD;Bahwa sebagai PPK saksi tidak mendapatkan honor.Bahwa