Untuk pelaksana anggotadewan, surat perintah diterbitkan/ditandatangani olehpimpinan, sedangkan untuk pendampingan suratperintah diterbitkan/ditandatangani oleh SekretarisDewan.Jika kelengkapan telah terpenuhi Verifikatormeneruskan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan(PPK). Selanjutnya PPK memverifikasi nota dinastersebut mengenai :Jenis kegiatan,b.

Kesesuaian anggaran;Cc.SetelahKetersediaan uang di kas bendahara pengeluaran;diverifikasi, PPK mendisposisi ke bendaharapengeluaran untuk mencairakan anggaran danmengadministrasikan.a.

Selanjutnya Nota dinas diserahkan ke Sekwan, laluSekwan mendisposisi ke PPK untuk mengecek diDPA jika sesuai maka agar dicairkan. Setelah diPPK, sebelum pencairan maka permohonan/notadinas tadi diverifikasi oleh petugas verifikasi (sdri.WIDANINGSIH) antara lain mengenai besar biaya.. Setelah diverifikasi, PPK memerintahkan bendaharapengeluaran untuk dicairkan.Setelah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran, uangdiserahkan kepada Bendahara PengeluaranPembantu.

Untuk pelaksana anggota dewan, surat perintah diterbitkan/ditandatangani oleh pimpinan, sedangkan untuk pendampingan surat perintahditerbitkan/ditandatangani oleh Sekretaris Dewan.e Jika kelengkapan telah terpenuhi Verifikator meneruskan ke PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK). Selanjutnya PPK memverifikasi nota dinastersebut mengenai :a. Jenis kegiatan,b.

Kesesuaian anggaran;e Ketersediaan uang di kas bendahara pengeluaran;e Setelah diverifikasi, PPK mendisposisi ke bendahara pengeluaranuntuk mencairakan anggaran dan mengadministrasikan.

ULP Kab.PPU perihalPenutupan Proses pelelangan, selanjutnya Kepala ULP Kab.PPU menerbitkansurat No. 027/ULP/SEK414/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012 Kepada KepalaDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU Perihal Laporan HasilLelang dengan pemenang PT.Gelora Megah Sejahtera dengan hargapenawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratus sembilan puluhempat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima rupiah)14Bahwa saksi Rahman Nurhadi,S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK

menyatakan bahwa : Pejabat yangmenandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitandengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan ataupengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaranmateriil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksudPeraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah ;Bab VI Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa ,Bagian Ketujuh : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri ;Pasal 66 ayat (1) menyatakan bahwa : "PPK

menetapkan HargaPerkiraan Sendiri ;19Pasal 66 ayat (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan total HPSberdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK ;Pasal 66 ayat (7) menyatakan bahwa : *Penyusunan HPS didasarkanpada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkanhasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, denganmampertimbangkan antara lain :a.

ULP Kab.PPU perihalPenutupan Proses pelelangan, selanjutnya Kepala ULP Kab.PPUmenerbitkan surat No. 027/ULP/SEK414/V/2012 Tanggal 25 Mei 2012Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.PPU PerihalLaporan Hasil Lelang dengan pemenang PT.Gelora Megah Sejahtera denganharga penawaran Rp.8.494.743.455,00 (delapan milyar empat ratussembilan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus limapuluh lima rupiah) ;Bahwa saksi Rahman Nurhadi,S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK

menetapkan Harga PerkiraanSendiri ;Pasal 66 ayat (2) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan total HPSberdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK ;Pasal 66 ayat (7) menyatakan bahwa : "Penyusunan HPS didasarkanpada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdadarkanhasil survey menjelang dilaksanakannya pengadaan, denganmampertimbangkan antara lain :a.

pasal 31 s/d 44Undangundang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk kepentingan Umum juncto Pasal 1 butir 2 dan butir 10jJuncto pasal 117 A Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, dan pasalpasal yang terkait, sehingga tepat judex factitindakan dari Para Tergugat telan melakukan pembiaran dan atau tidakmelakukan pengawasan dengan seksama dan cermat atas pekerjaan tersebutselaku PPK

KEP/2018, tertanggal 13 September 2018,pelaksanaan paling lama bulan Desember 2018; (b) Surat MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorB/50/M.SM.00.00/2019, tertanggal 28 Februari 2019, pelaksanaan palinglama 30 April 2019; (c) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor880/3713/SJ, tertanggal 10 Mei 2019, pelaksanaan paling lama tanggal 31Mei 2019, pada pokoknya ditegaskan, Aparatur Sipil Negara yang terbuktimelakukan tindak pidana korupsi, kepada Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK

., selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) Bidang Pengembangan Pemukiman dan Tata RuangDinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi KabupatenSikka, Tahun Anggaran 2016, beralamat di Jalan JenderalAhmad Yani, Nomor 60, Maumere, dalam hal ini memberikuasa kepada Azman Tanjung, S.H., Kepala KejaksaanHalaman 1 dari 9 hal. Put.

Absen diberikan oleh PPK. (videPutusan halaman 137 angka 47.20);b) Terlapor mengetahui siapa saja yang hadir pada saataanwijzing di kantor. Pelaksanaan aanwijzing yangdilakukan di kantor yaitu banyak yang hadir dan kamiserahkan daftar hadir, aanwijzing terhadap 18 Paketdilakukan secara bersamasama dan kami sediakan absendi meja sehingga mereka mengisi daftar hadir pada paketyang mereka ikuti.

Nomor 1049 K/Pdt.SusKPPU/20176.2.4.6.2.5.melakukan aanwijzing lapangan, melainkan PPK. Pokjahanya menyiapkan pelaksanaan lelang, untuk pelaksanaanteknisnya PPK yang melakukan karena PPK yang tahukondisi lapangan. Tim PPK yang hadir pada saat aanwijzinglapangan.

Nomor 1049 K/Pdt.SusKPPU/2017masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan sesuai dengan ketentuan;Dengan demikian jelas Bukan LKPP yang melakukanblacklist tapi LKPP secara administratif menerima usulandari PA KPA untuk ditayangkan dalam Portal LKPP;Bahwa LPJK mempunyai kepentingan penayangan dandaftar blacklist dalam kaitan pengurusansertifikasibadan Usaha;7.4.2.

,M.M., Notaris di Kota Surakarta;Atas Perjanjian KSO tersebut, telah mendapatpenunjukan dari Kantor Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional V Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah, PPK BTS JabarSidarejaWangon Nomor KU.03.01/PSW/III/2013/14 tentangPenunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan PaketPekerjaan Pelebaran Jalan Bts.

Atas Perjanjian KSO tersebut, telah mendapatpenunjukan dari Kantor Balai Besar Pelaksanaan JalanNasional V Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah, PPK BTS JabarSidarejaWangon Nomor KU.03.01/PSW/III/2013/14 tentangPenunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan PaketPekerjaan Pelebaran Jalan Bts. Provinsi JabarPatimuanSidareja;vii.

terdakwa melakukan penelitian, setelah diteliti permintaanpencairan dana DIPA tahun 2007, terdakwa menandatangani jumlah maksimum pencairan dana,Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Belanja LS, dan kemudian saksi Wawan Revalino, SEmelanjutkan persyaratan pencairan Dana DIPA Tahun 2009, DIPA tahun 2010 dan dokumenpendukungnya tersebut ke penguji SPP (Surat Perintah Pembayaran ) yaitu saksi Afri Elmi, SEsetelah diteliti kelengkapan dokumennya oleh penguji saksi Afri Elmi, SE, selanjutnya diteruskanke PPK

(Pejabat Pembuat Komitmen ) yaitu saksi Ali Rahman, SH.MH, dan dari PPK diteruskanke Pejabat Penerbit SPM (Surat Perintah Membayar) yaitu saksi Melvita, S.Ag, selanjutnya saksiMelvita,S.Ag menguji semua kelengkapan SPM tersebut, yang mana di dalam DIPA tersebuttidak ada menyebutkan peruntukan dana untuk Program Studi, akan tetapi didalam DIPA tahun2009 dan DIPA tahun 2010 tersebut hanya mengatur secara umum peruntukan dana DIPA 2009,DIPA 2010, begitu juga di dalam RKAKL tahun 2009 dan RKAKL tahun

di STAIN Bukittinggi sejak tahun 2006 sampaidengan November 2010 ; 777 77722222222 oon nnnBahwa yang mengangkat saksi menjadi PPK adalah Terdakwa selaku Ketua STAIN ;Bahwa pada masa saksi menjadi PPK, jabatn PPK hanya orang, semestinya untuk setiapBidang ada PPK tersendiri ;Bahwa jabatan Saksi menjabat PPK karena selain memiliki sertifikat keahlian barang danjasa, juga terkait dengan jabatan struktural, yaitu saksi sebagai Pembantu Ketua II ;Bahwa tugas Saksi Pembantu Ketua II yaitu membantu Ketua

Berkenaan dengankeuangan ada PPK yang lebih banyak berperan ;Bahwa Tim untuk kegiatan DIPA STAIN Bukittinggi adalah KPA, PPK, Penguji SPP,Penandatangan SPM 5Bahwa yang mengSKkan Tim DIPA tersebut adalah Ketua STAIN Bukittinggi ; Bahwa dalam pencairan anggaran DIPA tugas KPA, mengeluarkan SK Kegiatan, SuratPernyataan Menjalankan Tugas, Surat Setoran Pajak, Surat Pertanggungjawaban Mutlak,Amprah yang ditandatangani PPK dan Bendahara, sesudah lengkap dibawa ke PengujiSPP untuk menguji kelengkapan bahan

juta s/d Rp.1Miyar, sedangkan proyek dimaksud Kualifikasi MI dengan nilaiproyek di atas 3 Milyar s/d 10 Milyar ;Bahwa bahkan menurut keterangan saksi YOHANISSULUPADANG,bahwa Proyek Peningkatan Jalan dan JembatanTanjung Isuy Mancong sepanjang 8,479 Kilometer yang dibuatterlebih dahulu adalah Surat Perintah Kerja (SPK) , walaupun kontrakkerjanya belum ada, padahal seharusnya yang dibuat terlebih dahuluadalah Kontra Kerja baru kKemudian Surat Perintah Kerja, dan saksisebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK

Hal ini, bersesuaiandengan keterangan saksisaksi TergugatPembanding, yakni Bahwa saksi YOHANIS SULUPADANG pada pokoknyamenerangkan :Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 6/PDT/2019/PT.SMR bahwa saat saksi menjabat sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dari pihak Penggugat tidak pernah adamengajukan untuk memeriksa pekerjaan ; bahwa setelan pekerjaan selesai, harus ada buktipenilaian hasil pekerjaan di lapangan yang dibuatkanBerita Acara Pemeriksaan ; Bahwa saksi PILIP,ST.

,M.Si pada pokoknya menerangkan : bahwa setahu saksi setelah selesainya suatu pekerjaanharus ada opname pekerjaan tersebut dan dibuatkanberita acara yang ditandatangani semua pihak ; bahwa untuk melakukan penagihan seharusnyarekanan memasukkan permohonan pembayarankepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehinggadilakukan opname ke lapangan ; bahwa syarat bahwa pekerjaan tersebut sudah selesaidikerjakan yaitu pemeriksaan lapangan setelahn itudibuatkan berita acara selanjutnya dilaporkan sudahselesai

Bahwa agar dilakukan pemeriksaan di lapangan, rekanan/PenyediaBarang melakukan penagihan dengan cara memasukkanpermohonan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), sehingga dilakukan opname ke lapangan ;1.3. Bahwa ternyata PenggugatTerbanding selaku rekanan/PenyediaBarang dalam perkara aquo, belum pernah melakukan penagihandan memasukkan permohonan pembayaran kepada PPK, sehinggatidak pernah dilakukan opname ke lapangan.

pihak penggugat serta saksisaksipenggugat;Telah memperhatikan buktibukti lainnya;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 21 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Ciamis dibawah register Nomor: 0687/Pdt.G/2012/PA.Cms.tertanggal 21 Februari 2012, yang pada pokoknya mengajukan halhalsebagai berikut :e Bahwa penggugat orang yang tidak mampu, tetapi inginmengajukan gugat cerai terhadap' tergugat berdasarkanJAMKESMAS Nomor : XX/XX/XXXX PPK

Jamil Harahap, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK). Surat tersebut meminta PENGGUGAT sebagai pelaksana PembangunanKampus Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta (STAIS) tahun anggaran 20122014untuk menghentikan kegiatan dilapangan. Bahwa TERGUGAT II selaku PejabatTata Usaha Negara diberikan delegasi kewenangan oleh Bupati Kutai Timur untukmengeluarkan Penetapan.

Asli Surat Keterangan Menikah Nomor : 90/SKM/2017, tanggal01Desember 2017, dikeluarkan oleh Pengulu Kampung Cinta Maju,Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues tanggal 06 Nopember2017 (bukti P.3);Bahwa semua buktibukti tersebut telah memenuhi syarat formil danmateril sebagai akta outentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna danmengikat;Saksisaksi :Le cxssons es , tempat tanggal lahir Blangkejeren 08 Januari 1979, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Petani/PPK, tempat tinggal di KampungCinta

verifikasialat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnyafakta bahwa terjadinya kerugian keuangan Negara sebesarRp187.750.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) adalah karena Terdakwa selaku Ketua PKBM Sejahterapenerima dana BOK (Bantuan Operasional Keaksaraan) melalui SuratKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan sesuai akad (perikatan) kerjasama dalam bentuk Surat Perjanjian Pemberian BOK dengan pihakKepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah selaku PPK

SLAMET SOEDARSONO, A.MD, selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK )Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen diKabupaten Mahakam Ulu bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor743, Tembilahan Kota, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, ProvinsiRiau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wandi, S.H, M.H.. dankawan kawan, Advokat pada Kantor Madani No 46 A berkantor di JalanSoebrantas Nomor 46A, Kelurahan Tembilahan Hilir, KecamatanTembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi

yuridis yang jelas, dengan demikian secara prosedur terbitnyaobyek sengketa melanggar Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi PemilihanUmum Nomor 9 Tahun 2012 dengan aturan sebagaimana telah diuraikandalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 76putusannya tersebut ; Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian pertimbangan padahalaman 77 s/d 82, yang berkaitan dengan substansi dari sengketa a quo,dimana mempersoalkan tentang hasil verifikasi yang harus melibatkanKPU Kabupaten / Kota, PPK

Umel Raya ;Bahwa saksi Yuliana Notanubun, S.Sos. mengajukan permintaanpembayaran 100% beserta dokumendokumen pendukungnya kepadaTerdakwa Muhammad Rofi, S.Pt selaku PPTK, selanjutnya permohonanpembayaran dari rekanan yang sudah disiapkan oleh Terdakwa diserahkanke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), yaitu saksi Nemie. M.

Fotokopi Surat Nomor 600.1536.11.2009 tanggal 3 November2009 perihal Persetujuan Penetapan Pemenang dari PenggunaAnggaran dan PPK Bidang Peternakan kepada PanitiaPelelangan Barang/Jasa;3. Fotokopi Pengumuman Pemenang Lelang Nomor 21/PAN/PK/XI2009 tanggal 4 November 2009 dari Panitia Pengadaan Barangdan Jasa;4. Fotokopi Surat Nomor 20/PAN/PK/XI2009 tanggal 2 November2009 perihal Laporan Hasil Pelelangan dan Usulan PenetapanCalon Pemenang;5.

Mitra Kerja menyerahkan gabah/ beras sesuai PJB dan SPTB (suratPerintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukanpemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas):b.

Mitra Kerja menyerahkan gabah/beras sesuai PJB dan SPTB (suratPerintah Terima Barang) ke Gudang yang ditunjuk untuk dilakukanpemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas);b.

LHPK yangdibuat oleh PPK; dan, (4). Kuitansi dari MKP.

LHPK yangdibuat oleh PPK; dan, (4). Kuitansi dari MKP;> Dalam penerbitan SPP tidak diwajibkan untuk melakukanpemeriksaan pisik barang di gudang , Dan tidak mungkinHal. 105 dari 214 hal. Put.

LHPK yang dibuat oleh PPK; dan, (4). Kuitansi dariMKP.

dalamnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh paraterdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas,bermula dari terdakwa BONEFANSIUS EMPOR alias GONI,bersama beberapa orang lainnya dengan menumpang truk yangdisiapkan oleh ALOISIUS SAWUN, datang ke kantor CamatNdoso dan sesampai di depan Kantor Kecamatan Ndoso,FRANS SALES LEGA bersama dengan STEFANUS BADUNGtelah berada di depan Kantor Kecamatan Ndoso tersebut danmenghendaki agar rapat/sidang pleno tingkat PPK

cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas,bermula dari terdakwa BONEFANSIUS EMPOR alias GONI,bersama beberapa orang lainnya dengan menumpang truk yangPutusan Nomor : 53/Pid/2016/PT KPG Halaman 7 dari 21 Halamandisiapkan oleh ALOISIUS SAWUN, datang ke kantor CamatNdoso dan sesampai di depan Kantor Kecamatan Ndoso,FRANS SALES LEGA bersama dengan STEFANUS BADUNGtelah berada di depan Kantor Kecamatan Ndoso tersebut danmenghendaki agar rapat/sidang pleno tingkat PPK

tempatkerjanya, istri saya selalu terlihat risih/canggung (jika saya (Tergugat)sudah berada di lokasi tempat bekerjanya); Selalu menolak ajakan suami (jemput kerja istri) memilin diantar oranglain atao ojeg; Adanya kecurigaan kepada Penggugat bahwa media sosialnyadinonaktifkan;Pada Nomor 6 : Tidak benar bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugatsejak tahun 2017 yang kenyataan puncak perselisihan terjadi pada bulanApril 2019, ketika saya melarang istri saya untuk TIDAK mengikutikegiatan/menjadi PPK

Kemudian puncak dari perselisihan antaraTergugat dan Penggugat terjadi pada bulan April 2019 saat Tergugatmelarang Penggugat menjadi PPK untuk Pemilu 2019;Menimbang, bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat sertamendalilkan hal lain tentang perselisihan Penggugat dan Tergugat.Penggugat menyatakan bahwa tidak ada hubungan suami istri lagi sejaksetahun yang lalu.