FungsiTaman Nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragamantumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsisebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;Bahwa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional dapatdimanfaatkan yaitu antara lain :> Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;> Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam;> Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan airserta energi air, dan angin serta wisata alam;Bahwa kegiatankegiatan yang tidak boleh dilakukan

FungsiTaman Nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragamantumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsisebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;e Bahwa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional dapatdimanfaatkan yaitu antara lain :> Penelitian dan Pengembangan Iimu Pengetahuan;> Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan Konservasi Alam;> Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan airserta energi air, dan angin serta wisata alam;e Bahwa kegiatankegiatan yang tidak boleh

BOGELyang berada di Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi HantataiKecamatan Bandar Negri Suoh Kabupaten Lampung Barat adalah benarHalaman 36 dari 62 Putusan Nomor 156/Pid.BLH/2019/PN Liwmasuk kedalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit BarisanSelatan (TNBBS); Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 05 tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berdasarkan PeraturanPemerintah RI Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman

Nasional adalahkawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikeloladengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmupengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.Fungsi Taman Nasional sebagai kawasan pengawetan keanekaragamantumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagaiwilayah sistem penyangga kehidupan; Bahwa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional dapatdimanfaatkan yaitu antara lain :e Penelitian dan Pengembangan

BOGELyang berada di Register 46 B Talang Harno sekitar Pekon Bumi HantataiKecamatan Bandar Negri Suoh Kabupaten Lampung Barat adalah benarmasuk kedalam Kawasan Hutan Taman Nasional Bukit BarisanSelatan (TNBBS);Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 05 tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berdasarkan PeraturanPemerintah RI Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Taman Nasional adalahkawasan pelestarian alam yang mempunyai

mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegahintrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokokpengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokoksebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang jugaberfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.Kawasan hutan pelestarian

perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi,maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.Pasal 6(1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:a. fungsi konservasi,b. fungsi lindung, danc. fungsi produksi.(2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:a. hutan konservasi;b. hutan lindung, danCi hutan produksi.Pasal 7Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari :a. kawasan hutan suaka alam,b. kawasan hutan pelestarian

fungsi hutan.(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannyaorganisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; danc. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.BAB XIIPENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANANPasal 74(1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar

Selainkewajiban untuk membayar iuran, provisi maupun dana reboisasi, pemegang izin harus pulamenyisihkan dana investasi untuk pengembangan sumber daya manusia, meliputi penelitian danpengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan, dan dana investasi pelestarian hutan.Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutanyaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak,kebakaran, dayadaya alam, hama dan

alam sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini merupakanbagian dari kawasan pelestarian alam yang diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1990yang berada pada kawasan hutan.Ketentuanketentuan dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 yang mengatur tentangkawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ber laku bagi kawasan hutan suaka alam dankawasan hutan pelestarian alam yang diatur dalam undangundang ini.Pasal 8Ayat (1)Yang dimaksud dengan tujuan khusus adalah penggunaan hutan untuk keperluan penelitiandan

A dan bundel B, berikut Memori Banding, Konia Memori Banding, pada Hal 9 dari 17 hal Put No. 69/B/LHiB0" 7/PT.TUN.JKTgSy ay>" r.a po wiey YSpengagian, dan menginventarisasi kebijakan dan permasalahannya dibidding kelestarian hutan, sesuai anggaran a Oleh karena ituSSy berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undanggiiang Republik IndonesiaeyRev Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Keuttian berhak mengajukan gugatanperwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.

DalamYykaitan dengan pelestarian dan furigsi hutan telah melaksanakan kegiatan 4b> yrsesuai dengan anggaran dasairnya ; FR A I Sa oe eeSs Bahwa, objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nagena Republik Indonesia Nomor 38HGUBPN ertanggal 18 gXbiember 2007 Tentang Pemberian Hak Guna angina$satas nama PT.TELEN atas tanah di Kabupaten Kutai gnur Provinsivara Timur area tersebut tidak menunjuk area kehutanan tetapiSeSF yang jelas adalah di area tanah perkebunan ; rai SanDALAM EKSEPSI

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang renincunggpcanPengelolaan Lngkung Hidup, ditentukan bahwa ; gsvorganisasi ingkingan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhiet Sspersyaratans >er RYa. mengaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa or pIganisasi tersebut didirikanosesberbentuk badan hukum ; rrecenanesemaceeanresaaag gy wonnn nanan nena nnn nnn nnn nanceOo b. untuk kepentingan pelestarian fungsi inakan hidup dan;&Y SyAwy c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya palingSy oFge

Azman Travel sebagai pihak ketigayang akan melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka diberada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian danPengembangan Kabupaten TakalarTA. 2017 berdasarkan Surat Perintah Kerja(SPK) Nomor 050/31/800FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tanganioleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan terdakwaASTUTI AZIS Direktris UD.

Azman Travel selaku Penyedia tidakmelaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka, tersebut.Bahwa benar terhadap kegiatan pelestarian kota pusaka yang berada diBidang Fisik Prasarana dan Ekonomi telah dipihak ketigakan kepada UD.Azman Travel Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs.

Terhadap kegiatan pelestarian kota pusaka yang berada diBidang Fisik Prasarana dan Ekonomi telah dipihak ketigakankepada UD. Azman Travel Berdasarkan Surat Perintah Kerja(SPK) Nomor 050/31/800FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yangdintanda tangani oleh saksi Drs. MUH.

Bahwa benar dari beberapa kegiatankegiatan yang dianggarkan padabidangbidang dan sekretaris di Bapelitoang Kabupaten Takalar Tahun2017, terdapat kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka diberada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi yang systempelaksanaannya yaitu dipihak ketigakan dengan bekerja sama denganUD.

RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selakuPelaksana untuk pekerjaan Study Banding Pelestarian KotaPusaka dengan Nilai Kontrak 124.700.000.. 2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan StudyBanding Pelestarian Kota Pusaka, masingmasing sebagaiberikut : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800FP /REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs.H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selakuPelaksana.

Bahwa Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan(BP/4/Kec.Cilawu Sudah Mengeluarkan Rekomendasi PerceraianTanggal 10 Januari 2018 fhoto copy (Terlampir)Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 474/Pat.G/2019/PA. Grt8. Bahwa Badan Penasehan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan(BP/4/Kec.Cilawu Mengeluarkan lagi Rekomendasi Perceraian yangKedua Kalinya Tanggal 11 Februari 2018 fhoto copy (Terlampir)9.

PihakDinas Kehutanan Provinsi Aceh menyatakan areal lahan yang dilakukanpenebangan kayu oleh terdakwa merupakan kawasan Taman HutanRaya (Tahura) Poucut Meurah Intan; Bahwa setelah pemeriksaan, Ahli ada membuat peta hasil pemeriksaanlapangan di tempat kejadian perkara; Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hihdup danKehutanan Nomor SK. 865/ MENHUT IV 2014 tanggal 29 September2014 tentang kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh,Bahwa Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah kawasan pelestarian

Bahwa kayu yang Terdakwa tebang berjumlah 6 (enam) batang dan dipotongsepanjang 4 meter dan 3 meter ;Bahwa Terdakwa tidak membayar ongkos pengangkutan kayu tersebut, akantetapi Terdakwa hanya minta bantu saja dengan mengisi minyak mobil truktersebut dan memberikan uang minum kepada Sdr,lqbal (DPO) ;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi penebangan pohon tersebuttermasuk kawasan hutan TAHURA, karena disekitarnya banyak terdapatpermukiman penduduk ;Bahwa Terdakwa selama ini ikut dalam kegiatan pelestarian

terpenuhi, maka Terdakwaharuslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memintahukuman yang seringanringannya dengan alasan Terdakwa menyesaliperbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagiperbuatan tersebut, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalammencari nafkah dan Terdakwa sekarang ini aktif membantu pemerintah dalamkegiatan pelestarian

hutan danlingkungan hidup karena ilmu yang Terdakwa yaitu penguasaannya akan petahutan sangat berguna untuk membantu kegiatan pemerintah tersebut ;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh pada pelestarian hutan ;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terangperbuatan yang telah

dilakukannya ; Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidakakan mengulangi lagi perbuatan tersebut ; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ; Terdakwa sangat aktif membantu kegiatan pemerintah dan LSM dalamkegiatan pelestarian hutan dan lingkungan hidup di wilayah Aceh ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Jo pasal 12 huruf a UU No. 18 Tahun2013

PUTUSANNomor 424 /Pdt.G/2020/PA.Jmb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :Mukaramin bin Mahidin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Security di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, bertempattinggal di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, JI.

Setelah ituPemohon pergi dari rumah kediaman orang tua Termohon di alamat Jl.Matahari I, No 48, RT.05, Kelurahan Selamat, Kecamatan Telanaipura, KotaJambi, dan sekarang Pemohon menumpang dan tinggal di tempat kerjaPemohon di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dan kadangkadang menginap di rumah orang tua Pemohon.

Bahwa berdasarkn pasal 73 UndangUndang Nomer 41 tahun 1999tentang kehutanan, yang menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelola hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana di maksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratana. Berbentuk badan hukumb.

Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan satu tujuannya adalah untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsihutan dan lingkungan hidup serta pendidikan lingkungan. Hal inisebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pasal 3 ayat (2) huruf eAkta Pendirian Yayasan Mimbar Negeri Bengkalis Nomor 6 tanggal 03Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnofendi,S.H (bukti P2) :Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Nomor 1/Pdt.G/LH/2022/PN Plw.

dengan demikianluasan kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis . hutanyang di sebut sebagai paru paru dunia sebagimana terdapat dalamsalah satu butir yang di hasilkan pada konfreksi tingkat tinggi di riojeneiro (1992) telah menjadi berkurang menipis dan hal tersebutsemakin memicu terjadinya pemanasan global (global warming), makaoleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak dibidang ke hutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkanperan serta masyarakat dalam upaya pelestarian

Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentan Kehutanan, menyatakan Masyarakat berkewajiban untuk ikutserta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakanHalaman 3 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pat.G/2020/PN PlwBahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 tentangKehutanan, yang menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian

Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan,c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.3.

Hak gugat administrasi sebagaimana diatur didalam Pasal 93 Undangundang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup ;Menimbang, bahwa Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup mempunyaitujuan untuk kepentingan pelestarian lingkungan, sebagaimana disebutkanHalaman 22 dari 28 Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plwdidalam Pasal 92 ayat (1) Undangundang Nomor 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan

danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukangugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.Menimbang, bahwa organisasi lingkungan hidup dibatasi dengan syaratsyarat tertentu sebagai standing di pengadilan sebagaimana disebutkan di dalamPasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup :Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabilamemenuhi persyaratan:1.

Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnyapaling singkat 2 (dua) tahun.Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan hukum (legalStanding) sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Pengguat telahmelampirkan bukti Surat, sebagai berikut :1.

Dalam anggaran dasar organisasi Lingkungan Hidup yang bersangkutanmenyebutkan dengan tegas bahwa tujuan pendirian yayasan atau organisasitersebut adalah untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup;c.

Telah melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan, menunjukan kepedulianyang nyata di masyarakat sesuai dengan anggaran dasar;Bahwa dari ketiga persyaratan tersebut di atas, di gugatan aquo Penggugat tidak adamenjelaskan kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang nyata dan telahdilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Penggugat;Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, jelas Penggugat tidak memenuhipersyaratan formil (standing) untuk melakukan hak gugat;2.

Telah melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan, menunjukankepedulian yang nyata di masyarakat sesuai dengan anggaran dasar;Bahwa dari ketiga persyaratan tersebut di atas, di gugatan aquo Penggugat tidak adamenjelaskan kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang nyata dan telahdilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Penggugat;Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, jelas Penggugat tidak memenuhipersyaratan formil (standing) untuk melakukan hak gugat;1.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kompetensi untuk melakukangugatan, dimana didalam gugatan Penggugat tidak menjelaskanadanya kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang nyata dan telahdilaksnakan secara terus menerus dan tidak berkesinambungan olehPenggugat ;2.

melakukan pembongkaran rumah ataugedung tersebut dengan menggunakan palu hingga sebagian besar gedungtersebut hancur; Bahwa pada tangal 04 Desember 2018 sekira jam 11.00 WIB saksiAlexander Robert selaku petugas PTSP kecamatan Menteng yang tengahHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid/2020/PT.DKImelakukan peninjauan di alamat jalan Cianjur No. 10 Rt.007 RW.004Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dimana saksitersebut akan meninjau pengajuan atau permohonan ljin IMB yangmerupakan Kawasan Pelestarian

Saksi Harry Utama dan saksiWong Kkrisyanti tidak pernah mengijinkan pihak lain untuk melakukanpembongkaran terhadap rumah atau gedung tersebut, adapun saksi HarryUtama dan saksi Wong Krisyanti selaku pemilik sah bagunan tesebut sedangmengajukan ijin IMB dari PTSP Kecamatan Menteng, mengingat bangunantersebut merupakan katagori Kawasan Pelestarian Cagar Budaya GolonganB, sehingga untuk pembongkaran ataupun penambahan gedung ataubangunan terdapat syaratsyarat tertentu yang telah diatur dalam Perda

dipekerjakanoleh terdakwa tersebut melakukan pembongkaran rumah atau gedungtersebut dengan menggunakan palu, hingga bagunan atau ruah tersebuthancur dan tidak dapat dipergunakan kembali; Bahwa pada tangal 04 Desember 2018 sekira jam 11.00 WIB saksiAlexander Robert selaku petugas PTSP kecamatan Menteng melakukanpeninjauan di alamat jalan Cianjur No. 10 Rt.007 RW.004 KelurahanMenteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dimana saksi tersebutakan meninjau pengajuan atau permohonan IJIN IMB yang merupakanKawasan Pelestarian

Saksi Harry Utama daan saksiWong Krisyanti tidak pernah mengijinkan pihak lain untuk melakukanpembongkaran terhadap rumah atau gedung tersebut, adapun saksi HarryUtama dan saksi Wong Krisyanti selaku pemilik sah bagunan tesebut sedangmengajukan ijin IMB dari PTSP Kecamatan Menteng, mengingat bangunantersebut merupakan katagori Kawasan Pelestarian Cagar Budaya GolonganB, sehingga untuk pembongkaran ataupun penambahan gedung ataubangunan terdapat syaratsyarat tertentu yang telah diatur dalam Perda

Sebesar 1% untuk pelestarian lingkungan hidup digunakan antara lain :tanaman produktif atau penanaman tanaman lindung terutama bagi desadesa yang memiliki sumber air ;g. Sebesar 5% digunakan untuk biaya operasional penunjang LPMD antaralain :1). Biaya administrasi kegiatan LPMD ;2). Alat Tulis Kantor ;3). Sarana Kerja (mesin ketik, meja, kursi, Komputer dll) ;4). Perjalanan Dinas/1 hari 1 x (satu kali) perjalanan Dinas ;5). RapatRapat ;h.

Bantuan pelestarian lingkungan hidup Rp.729.830, ;N OO ff. Bantuan biaya pembinaan operasi penunjang kegiatan LPMDRp.3.649.150, ;8. Bantuan biaya operasional pembinaan RT/RW Rp.7.298.300. ;9.

Bantuan pelestarian lingkungan hidup Rp.729.830, (didistribusikanseluruhnya ) ;7. Bantuan biaya pembinaan operasi penunjang kegiatan LPMD hanyadidistribusikan sebesar Rp.3.000.000, dan sisanya sebesar Rp.649.150,ada pada Terdakwa ;8. Bantuan biaya operasional pembinaan RI/RW hanya didistribusikansebesar Rp.4.100.000, dan sisanya sebesar Rp.3.198.300, ada padaTerdakwa ;9.

Sebesar 1% untuk pelestarian lingkungan hidup digunakan antara lain :tanaman produktif atau penanaman tanaman lindung terutama bagidesadesa yang memiliki Sumber air ;. Sebesar 5% digunakan untuk biaya operasional penunjang LPMDantara lain :1). Biaya administrasi kegiatan LPMD ;2). Alat Tulis Kantor ;3). Sarana Kerja (mesin ketik, meja, kursi, komputer dll) ;4). Perjalanan Dinas / 1 hari 1x (satu kali) perjalanan Dinas ;5). Rapatrapat ;.

No.2751 K/Pid.Sus/20103.Bantuan penunjang kegiatan pembinaan anak dan remaja serta karangtaruna Rp.1.459.600, (didistribusikan seluruhnya) ;4.Bantuan biaya pelaksanaan MUSRENBANG desa Rp.729.830,(didistribusikan seluruhnya) ;5.Bantuan biaya kegiatan bulan bhakti gorongroyong Rp.729.830,(didistribusikan seluruhnya) ;6.Bantuan pelestarian lingkungan hidup Rp.729.830, (didistribusikanseluruhnya) ;7.Bantuan biaya pembinaan operasi penunjang kegiatan LPMD hanyadidistribusikan sebesar Rp.3.000.000, dan

Bahwa, sebelum diajukannya permohonan Perkara Cerai Gugat tersebutmelalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dalam hal iniPenggugat telah berupbaya menempuh upaya mediasi melalui PengaduanBadan Penasehatan Pembinan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KantorUrusan Agama Kecamatan11. Samarinda Ilir, dan telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat gunamenghadap dengan catatan membawa serta Kedua Buku Nikah, akan tetap!

sampai dengan dilayangkannya 3 (tiga) kali surat pemanggilan tidak pernahditanggapi oleh Tergugat guna menghadap ke Badan PenasehatanPembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan AgamaKecamatan Samarinda Ilir ;12.Bahwa, sebelumnya Penggugat telah meminta dan memohon berkalikali kepada Tergugat agar bisa menyerahkan Buku Nikah milik Penggugatyang dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi tidak juga diserahkan kepadaPenggugat, dan karena itu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua /Majelis

saksi SUTIKNO, SH. melakukan penghadanganterhadap terdakwa karena terdakwa diketahui telah mengangkut bagian satwadilindungi berupa 1 tulang kepala banteng dan 4 tanduk rusa dengan menggunakansepeda motor merk Honda Vario No.Pol: P5748VY;Bahwa setelah diperiksa terdakwa tidak dapat menunjukkan suratsurat/dokumenpengankutan dan kepemilikan bagianbagian satwa tersebut ;Bahwa terdakwa selanjutnya ditangkap berikut barang buktinya dan diamankan kePolsek Tegaidlimo ;Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian

SUCIPTO, S.Sos. melakukan penghadanganterhadap terdakwa karena terdakwa diketahui telah mengangkut bagian satwadilindungi berupa 1 tulang kepala banteng dan 4 tanduk rusa dengan menggunakansepeda motor merk Honda Vario No.Pol: P5748VY;Bahwa setelah diperiksa terdakwa tidak dapat menunjukkan suratsurat/dokumenpengankutan dan kepemilikan bagianbagian satwa tersebut ;Bahwa terdakwa selanjutnya ditangkap berikut barang buktinya dan diamankan kePolsek Tegaidlimo ;Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi,diperuntukkan untuk penelitian, pendidikan, ilmupengetahuan, budidaya, wisata dan rekreasi.Apakah banteng hewan dilindungi ?Barang bukti tersebut dilindungi oleh UndangUndang.Apakah masih ada keterangan lain yanghendak Saudara kemukakan lagi ?

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi,diperuntukkan untuk penelitian, pendidikan, ilmupengetahuan, budidaya, wisata dan rekreasi.Apakah banteng hewan dilindungi ?Barang bukti berupa tanduk banteng tersebut dilindungi olehUndangUndang.Apakah masih ada keterangan lain yanghendak Saudara kemukakan lagi ?

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi,diperuntukkan untuk penelitian, pendidikan, ilmupengetahuan, budidaya, wisata dan rekreasi.Apakah banteng hewan dilindungi ?Barang bukti berupa kepala/tanduk banteng tersebutdilindungi oleh UndangUndang.Apakah masih ada keterangan lain yanghendak Saudara kemukakan lagi ?

Herman Johannes merupakankawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan potensi alamnya untuk koleksitumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis yang asli atau bukanHal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2222 K/Pid.Sus/2015asli untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjangbudidaya pariwisata dan rekreasi;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri untuk melakukankegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan;Akibat perobuatan Terdakwa, Taman Hutan Raya (Tahura) Prof.

Ir.Herman Johannes tidak berfungsi sesuai peruntukannya dan berdampak jugaterhadap ekologi dan ekosistem serta perbuatan Terdakwa tidak mendukungprogram pemerintah untuk pelestarian alam yang dimanfaatkan potensi alamnyauntuk koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis yang asiliatau bukan asli untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi;Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

SK Menteri Kehutanan RINomor 768/KPTSII /1996 tanggal 17 Desember 1996, untuk kepentingankawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan potensi alam untuk koleksitumbuhan, satwa alami/ buatan, guna kepentingan penelitian, ilmupengetahuan, pendidikan, pengembangan budidaya, pariwisata dan rekreasi;Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang berkenaan dengan penjatuhanberat ringan pidana, tidak dapat dibenarkan, karena hal itu merupakanwewenang Judex Facti, bukan wewenang Judex Juris, bukan alasan formal danobjek

lampu senter,* 1,5 kg getah pulut, 2 (dua) tas warna merah,* 3 (tiga) lembar plastic warna biru, 42 (empat puluh dua) buah bumbung bambu, 7 (tujuh) buah kantong plastic warna putih,3 (tiga) buah sangkar kecil,4 (empat) ekor burung Cucak lio, 2 (dua) ekor burung Tilang Emas, 4 (empat) ekor burung Cucak Jenggot, 2 (dua) ekor burung Cucak Ranii,Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya diamankan kePolsek Tegaldlimo untuk proses hukum lebih lanjut ;Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian

buah lampu senter,* 1,5 kg getah pulut,* 2 (dua) tas warna merah, 3 (tiga) lembar plastic warna biru, 42 (empat puluh dua) buah bumbung bambu, 7 (tujuh) buah kantong plastic warna putih,tiga) buah sangkar kecil,empat) ekor burung Cucak lio,3 (((dua) ekor burung Tilang Emas,(empat) ekor burung Cucak Jenggot,(du4242dua) ekor burung Cucak Ranti,Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya diamankan kePolsek Tegaldlimo untuk proses hukum lebih lanjut ;Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian

lampu senter, 1,5 kg getah pulut, 2 (dua) tas warna merah, 3 (tiga) lembar plastic warna biru, 42 (empat puluh dua) buah bumbung bambu, 7 (tujuh) buah kantong plastic warna putih,3 (tiga) buah sangkar kecil,4 (empat) ekor burung Cucak lio, 2 (dua) ekor burung Tilang Emas, 4 (empat) ekor burung Cucak Jenggot, 2 (dua) ekor burung Cucak Ranii, Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya diamankan kePolsek Tegaldlimo untuk proses hukum lebih lanjut ; Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandiperoleh fakta hukum bahwa benar para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22Agustus 2016 s/d hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 telah melakukan kegiatanmenangkap burung liar di Blok Safari kawasan Resort Sembulungan masuk zonarimba Taman Nasional Alas Purwo yang terletak di Dusun Kutorejo Desa KalipahitKecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi menggunakan getah karet sebagaipulut dengan umpan seekor burung pemikat (plenguk) ; Bahwa Taman Nasionaladalah kawasan pelestarian

danTergugat agar permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak berlarutlarut.Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha menanyakan danmendamaikan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kepadaPenggugat namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, sehingapihak keluarga sudah pasrah dan menyerahkan keputusannya kepadaPenggugat dan Tergugat.Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 Pengugat telah berupaya meyelesaikanpermasalahan Penggugat dan Tergugat melalui Badan PenasehatPembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) namun tidak ditemukankesepakatan perdamaian dikarenakan kedua belah pihak ingin mengakhirihubungan rumah tangganya karena ketidak cocokan kedua belah pihaksehinga pihak (BP4) merekomendasikan ke Pengadilan Agama Kelas AKota Palembang untuk di seselesaikan secara Negara.Bahwa karena Penggugat telah mendapat rekomendasi dari Badan PenasehatPembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk mengurus kePengadilan Agama Kelas A Kota Palembang, namun sebelum mengusrusgugatan ke Pengadilan

lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan apabilamemenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum , 792 0 one ono on nnn nnnb. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organsasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnyapaling singkat 2 (dua ) tahun .2.

Tahun2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani ( Bukti P 1) ;Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuannya adalah untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi lingkunganhidup.

Kawasan Lindung diDaerah Provinsi Riau menjadi rusak dan dialihfungsikanmenjadi Kavasan Industri oleh Tergugat, sehingga dengandemikian lingkungan hidup telah mengalami kerugian yangnyata, yaitu luas kawasan lindung menjadi berkurang,makaolehsebabituPenqqugat sebagaiorganisasiyang bergerak di bidang pelestarian lingkunganhidup,yangdidirikandengansalahsatutujuannya adalahPutusan Nomor 36/Padt.G/2015/PN Dum Hal 23 dari 66untuk meningkatkanperansertamasyarakatdalamupaya pelestarian lingkungan hidup

kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup.

pelestarian fungsi lingkungan hidup,namun mengacu kepada Pasal 92 ayat (3) huruf a Jo. huruf b UU No.32/2009 Jo.

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukumb. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi

Putusan Nomor 608 PK/Pdt/201510.Bahwa Yayasan Riau Madani (Penggugat) didirikan dengan tujuan diantaranya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamupaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, hal ini sebagaimanadinyatakan dengan tegas dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf e Akta PendirianYayasan Riau Madani tanggal 19 Okotober 2009 Nomor : 29 yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnofendi,SH (Bukti P2)Bahwa Yayasan Riau Madani (Penggugat) telah melakukan berbagaikegiatan dalam upaya pelestarian

Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengantegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan; danc. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya;Halaman 22 dari 44 halaman.

Kriteria penetapan fungsihutan Suaka Alam dan Hutan Pelestarian Alam sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur denganperaturan pemerintah tersendiri (ayat (2).

alam dan taman buru (3) HutanProduksi yang dapat dikonversi (a) Kawasan hutan dengan faktorfaktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masingmasing dikalikan dengan angka 124 (seratus dua puluh empat ataukurang, diluar hutan suaka alam, dan hutan pelestarian alam (b)kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakanbagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian,perkebunan (ayat (3).

Herman Johannesmerupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan potensialamnya untuk koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami ataubuatan, jenis yang asli atau bukan asli untuk kepentingan penelitian,ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya pariwisata danrekreasi ; 22+ n= 22 nnn nee nn nnn nn nn nee ne ee nee ne Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri untuk melakukankegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan ;one Akibat perbuatan terdakwa, Taman Hutan Raya (Tahura) Prof.

Ir.Herman Johannes tidak berfungsi sesuai peruntukannya danberdampak juga terhadap ekologi dan ekosistem serta perbuatanterdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pelestarian alamyang ....yang dimanfaatkan potensi alamnya untuk koleksi tumbuhan dan atausatwa yang alami atau buatan, jenis yang asli atau bukan asli untukkepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjangbudidaya pariwisata dan rekreasi ;o Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam