Ditemukan 2371 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-04-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PA Ampana Nomor 118/Pdt.G/2019/PA.Apn Tanggal 5 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 13
31 — 13
No. 118/Pdt.G/2019/PA.Apnsekadar mempertahankan ikatan perkawinan yang semu dan tidak lagimendatangkan manfaat bagi sepasang suami istri tersebut oleh karena itumaka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaikbagi Penggugat dan Tergugat, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukumIslam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Jalaluuddin alSuyuti, dalamkitab alAsybah wa alNazhair fi Qawaid wa Furu Figh alSyafiilyyah, juz 1,hal. 142, diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa
Register : 13-01-2022 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 14-02-2022
Putusan PA BANJARBARU Nomor 73/Pdt.G/2022/PA.Bjb Tanggal 14 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 37
38 — 37
BjbMenimbang, bahwa sebaliknya meskipun Tergugat menyatakan masihtetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namunkarena keinginan tersebut hanya dari satu pihak saja terlebih pada tahapkesimpulan Tergugat menyatakan akan mengembalikan semua kepada hakimuntuk memberikan keputusan, maka apabila rumah tangga Penggugat denganTergugat tetap dipertahankan, maka Tergugat hanya akan mendapatkankebahagiaan yang semu saja, Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsurperselisihnan dan pertengkaran
Register : 29-09-2010 — Putus : 08-02-2011 — Upload : 30-11-2012
Putusan MS SINABANG Nomor 0034/Pdt.G/2010/ms-snb Tanggal 8 Februari 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
74 — 13
74 — 13
dipersidangan, Majelis menemukan fakta bahwa pokok permasalahan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pertengkaran dan perselisihandisebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling percaya, tidak saling terbukadan tidak saling menghormati dan menghargai pasangannya, dan hal ini telahdimulai sejak awal perkawinan sehingga memicu pertengkaran terus menerus,bahkan pada tahun 2005 hampir terjadi perceraian, namun berhasil didamaikan,tetapi pada hakikatnya perdamaian tersebut adalah semu
Putus : 28-04-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 364 K/Pdt/2008 Tanggal 28 April 2010 — Hj. AISYAH PATTINAMA / LESTALUHU, DKK VS ISMAIL OHORELLA, DKK
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan turut Tergugatkepada Tergugat , tanggal 2 Nopember 2000, karenaTergugat ada punya hubungan kerja dengan AbdullahOhorella waktu itu, sehingga penghibahan obyek sengketakepada Tergugat II dan Perjanjian Kredit Tergugat , Ildan Tergugat Ill adalah perbuatan semu/berpura puramengandung cacat hukum karena tujuannya hanyamemperlancar urusan, asal Tergugat INI dapatmenyelesaikan kewajibannya dengan baik, karena obyeksengketa bukan milik sah/mutlak Tergugat , bukan milikTergugat Il sendiri, akan tetapi
Putus : 05-10-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2182 K/Pdt/2015 Tanggal 5 Oktober 2016 — LILI MARGARETHA TJANDRA, dk VS TJAN TJIE HONG, dkk
58 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;Bahwa segala perikatan/perjanjian jual beli yang dilakukan Tergugat dengan Thio Dieo Giem Nio (ibu Penggugat dan Tergugat (Lili M Tjandra)dihadapan Tergugat sebagai Notaris/PPAT atas objek sengketa in casuadalah keliru dan cacad hukum, karena pembuatan dan penerbitannyatersebut berdasarkan pada suatu itikad buruk dan melawan hukum olehTergugat (Lili M Tjandra), dengan cara memperdaya ibu Thio Dioe GiemNio untuk melakukan perikatan Jual Beli yang sifatnya semu
Putus : 28-11-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1434 K/Pdt/2013 Tanggal 28 Nopember 2014 — KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA PROPINSI SUMATERA UTARA, DK
VS
H.BAHDIN NUR TANJUNG, SE.MM, DK
43 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
khusus dalam wadah organisasi kepramukaantersebut dan untuk menutupi ketidak tahuannya terpaksa menyatakansependapat dengan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan yangnyatanyata keliru dalam menerapkan hukum tersebut;Bahwa pertimbangan hukum yang sangat membahayakan penegakanhukum ini sangatlah menciderai rasa keadilan dan bertentangan dengankaidah hukum kepramukaan sehingga oleh karenanya pertimbanganhukum yang keliru tersebut haruslah dianulir dan dibatalkan oleh JudexJuris ;Bahwa pembenaran semu
khusus dalam wadah organisasi kepramukaan tersebut danuntuk menutupi ketidak tahuannya terpaksa menyatakan sependapatdengan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan yang nyatanyatakeliru dalam menerapkan hukum tersebut;Bahwa pertimbangan hukum yang sangat membahayakan penegakanhukum ini sangatlah menciderai rasa keadilan dan bertentangan dengankaidah hukum kepramukaan sehingga oleh karenanya pertimbangan hukumyang keliru tersebut haruslah dianulir dan dibatalkan oleh Judex Juris ;Bahwa pembenaran semu
Register : 21-08-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 23-12-2019
Putusan PA BENGKULU Nomor 628/Pdt.G/2018/PA.Bn Tanggal 6 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 17
25 — 17
Sekarang tibul pemikiran buruk Pemohon, dimana pekawinan/ halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.0628/Padt.G/2018/PA.Bnpenikahan Pemohon dan Termohon ini adalah perkawinan semu artinyaTermohon sudah memperhitungkan setelah apa yang Termohon dapatkandari Pemohon lambat laun Termohon mencari sela untuk perpisahan;7.
Putus : 20-12-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/MIL/2017 Tanggal 20 Desember 2017 — IRWANSYAH TAMBUNAN;
78 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa menurut Ahli menjelaskan pembuktian tes urine adalahpembuktian yang semu dan tidak ada asesment terhadap Terdakwaserta tidak bias dijadikan dasar, hanya sifatnya screening awal saja;e.
Register : 27-02-2020 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PA Sendawar Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Sdw Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 13
25 — 13
Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu danilusi atau non executable, Mejelis Hakim memandang perlu secara khusus untukmempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak khususnya tentangmutah dan nafkah selama masa iddah sebagai berikut:Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya UndangundangNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadiUndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Register : 28-10-2014 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 494/PDT/G/2014/PN.BDG Tanggal 27 Mei 2015 — YUDI NATAWIDJAJA lawan HUSEN LUMANTA
165 — 42
165 — 42
Bahwa Selanjutnya gugatan Perkara No.401/Pdt.G/2014/PN.Bdg aquo, terciumaroma adanya indikasi gugatan tersebut adalah gugatan semu atau gugatanakalakalan, hal ini tercermin dari jangka waktu proses persidangan perkaratersebut yang begitu singkat, hanya sekitar 1 (satu) bulan 16 (enam belas) hari(perkara tersebut diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKls 1A Khusus Bandung pada Tanggal 1 September 2014 dan diputus padaTanggal 16 Oktober 2014), kemudian juga berkaitan dengan kuasa
hukumPenggugat/Terlawan dalam perkara perdata No.401/Pdt.G/2014/PN.Bdgtersebut yaitu H.Agus Sumarna, SH..MH adalah sebagai kuasa juga dariTergugat /Terlawan Il dalam perkara Pidana No:1030/Pid.B/2014/PN.Bdg,sehingga hal ini makin mematangkan adanya indikasi gugatan perkara perdataNo.401/Pdt.G/2014/PN.Bdg tersebut adalah gugatan semu atau gugatan akalakalan, berupa kerja sama antara penggugat / terlawan dan Tergugat /terlawan II untuk menyerang dan merugikan Pelawan;15.
Register : 31-08-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 22-01-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 58/G/2017/PTUN.SMG Tanggal 21 Desember 2017 — H. SODIQ PRIYONO Melawan GUBERNUR JAWA TENGAH
161 — 58
161 — 58
23 Tahun 201 4; 22 seo nen one noneHalaman 52 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smgbahwa dalam hal ini mengenai mekanisme pemberhentiananggota DPRD yang melakukan tindak pidanaa khusus/tipikortelah terjadi kekosongan hukum;Bahwa jika dikaitkan dengan objek dalam perkara ini, Gubernurtidak mempunyai wewenang yang untuk mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa;Bahwa menurut Ahli berdasarkan hukum administrasiseharusnya Kemendagri mengeluarkan peraturan kebijakan/peraturan perundangundangan semu
, disebut peraturanpeundangundangan semu karena bentuknya tidak menyerupaiundangundang tapi mempunyai daya mengikat seperti undang LIKE ENG jasc rece see rerio eneeieeeeeteeeeeee neebahwa fungsi dari peraturan kebijakan ini adalah untuk mengisikekosongan hukum, jadi akan terjadi kKesamaan antara daerahsatu dengan daerah yang lain;Bahwa seharusnya dalam hal ini seharusnya Gubernur sebelummenrbitkan objek sengketa harusnya diterbitkan dahulu peraturankebijakan oleh Kemendagri, baru setelah terbit peraturankebijakan
Register : 30-11-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PA KAB MALANG Nomor 6581/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 16
19 — 16
.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalamamar putusan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan sekalipun nafkahiddah dan mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namunharus dibayar terlebin dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talakbersamaan dengan pembayaran nafkah madliyah, sehingga apa yang dituntutPenggugat bukanlah pepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan danpihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilan sebagai putusan semu
Register : 27-03-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 789/Pdt.G/2019/PA.Bjn Tanggal 10 Juli 2019 — PEMOHON VS TERMOHON
15 — 8
15 — 8
kaidah usul figih yang berbunyi :ellicoel) Gls cle pais auliall 3Artinya: Mencegah kerusakan harus didahulukan danpada mencarikemaslahatan.Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan,sekalipun nafkah iddah, mutah dan nafkah anak merupakan kewajiban yangterjadi setelan perceraian namun harus dibayar terlebin dahulu sebelumPemohon mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntut Termohon bisamenjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilansebagai putusan semu
Register : 31-12-2013 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 16-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 991/Pid.B/2013/PN.Bwi Tanggal 27 Januari 2014 — - BAYU TRI WAHONO bin KASIYANTO
- JOKO SUSANTO bin SUTRISNO
24 — 3
24 — 3
,MH, selaku Hakim Ketua Majelis,JAMUJI, SH serta IMAM SANTOSO, SH masingmasing selaku Hakim Anggota, Putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota, dibantuoleh HARYONO, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri SEMU, SH sebagai PenuntutUmum, Penasihat Hukum para terdakwa dan para terdakwa ; Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis ,1. JAMUJL SH STYOTO, SH..MH2.
Register : 21-09-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 1753/Pdt.G/2015/PA.JB Tanggal 14 Maret 2016 — PEMOHON TERMOHON
41 — 0
41 — 0
No. 1753/Pdt.G/2015/PA.JBbelum lunas dan mulai utk sekolah di sekolah pelayaran untukmelengkapi dokumen2 yg diperlukan untuk menjadi seorang pelaut.Motivasi saya adalah satu penghasilan yg lbh sehingga bisa menurutikebutuhan rmh tangga;Pada saat itu, uang yg trkumpul bisa dikatakan uang semu, krn mshbyk pinjaman yg hrs dibayar. Saya rundingkan agar istri dan anak2pindah ke padang ke kampong saya dgn pertimbangan hidup akan lbhringan, toh istri jg adalah murni ibu rmh tangga.
Register : 27-12-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 1019/Pid.B/2012/PN.Bwi Tanggal 22 Januari 2013 — DESI WULANDARI binti SUNARMAN
24 — 4
24 — 4
perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah) ;oaDemikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padahari : SELASA, tanggal 22 JANUARI 2013 oleh kami : WIIDARTI,SH.MH sebagaiHakim Ketua Majelis, BAWONO EFFENDI,SH.MH dan WAYAN GEDERUMEGA,SH.MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terobuka umum pada hari itu juga oleh Hakim KetuaMajelis didampingi HakimHakim Anggota tersebut dengan dibantu olehPONIYAH,SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh SEMU
Register : 14-07-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN WATES Nomor 93/Pid.B/2015/PN Wat Tanggal 6 Agustus 2015 — SUPARDAL Alias KEBO Bin UDI SUMARTO
39 — 4
39 — 4
Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Kulon(0) (0 Bahwa keterangan saksipada waktu diperiksa oleh PenyidikKepolisianResort Kulon Progo sudah benar SemU. 2 2n2 nn renee nnn Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalamperkara perjudian togel jenis Hongkong secara online.
Putus : 12-12-2012 — Upload : 18-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 194 K/MIL/2012 Tanggal 12 Desember 2012 — M. HARI BESAR, S.H
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian pertimbangan putusan Judex Facti pada halaman 16putusan yang dikatakan seolaholah Saksi 1 minta tolongkepada Terdakwa untuk menguruskan 2 sertifikat adalah uraianfakta hukum yang semu dan menyesatkan, patutdikesampingkan.Dari fakta hukum tersebut nyatalah bahwa unsur ke 1: dengan sengaja,telah tidak terbukti, karena nyatanya fakta yang terjadi adalah Terdakwapinjam uang kepada Koperasi Arta Puri, untuk pengurusan sertifikat dantanah petok D, bukan menerima titipan uang dari Saksi 1, masalahpengurusan
Putus : 29-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1650 K/Pdt/2003 Tanggal 29 Maret 2016 — ILLINOIS TOOL WORKS INC
lawan
TUAN HALIM PANGESTU b.d.n. P.D. DEXTON
95 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam semu tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi iniditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 29 Maret 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agungyang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr.
Putus : 28-10-2013 — Upload : 11-11-2013
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 412/Pdt.G/2013/PA.Tnk Tanggal 28 Oktober 2013 — PEMOHON dan TERMOHON
18 — 2
18 — 2
Tergugat Rekonpensi,sementara dalam pembuktian Penggugat Rekonpensi juga tidak membuktikan berapakekurangan yang harus dilunasi oleh Tergugat Rekonpensi, dengan demikian karenatuntutan kekurangan nafkah atau nafkah terhutang yang dituntut oleh PenggugatRekonpensi tersebut tidak jelas atau kabur, maka gugatan rekonpensi PenggugatRekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa mengenai mutah, nafkah iddah, maskan dan kiswah sesuaidengan ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (c) bahwa semu