Ditemukan 3402 data
86 — 57
Bangli;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anaklakilaki;Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugatsebelumnya tidak ada masalah namun masalah itu ada pada saatPenggugat dahulu pernah membawa pacarnya ke rumah;Bahwa Penggugat pada saat ini telah kawin lagi dengan wanita lainsecara adat namun saksi lupa mengenai waktunya;Bahwa pada saat Penggugat akan kawin lagi Tergugat pernahmemberi ijin namun itu dalam keadaan terpaksa karena akanadanya sangsi adat karena Penggugat
51 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
pelanggaran disiplin Pegawai NegeriSipil sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,Pasal 7 Ayat (4) huruf (b) yaitu Pemindahan dalam rangka penurunanjabatan setingkat lebih rendah Dengan kata lain bahwa ketentuan yang terkandung dalam PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil, Pasal 7 Ayat (4) huruf (b) sebagaimana dimaksudhanyalah diberlakukan untuk penjatuhan sangsi
Clara H. Siregar, SH
Terdakwa:
Indra Surya Pranata Alias Jabrik
26 — 5
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2019/PN Kisbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
Ben Yamin
76 — 33
April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni2019 sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dariPomdam IlII/Slw selama 82 (delapan puluh dua) hari sampai dibukasidang hingga diputus tidak pernah hadir dan belum kembali kesatuan hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidakberkeinginan lagi untuk menjadi prajurit yang baik sesuai SaptaMarga dan Sumpah Prajurit.Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajuritlainnya dan merusak pola pembinaan disatuannya maka Terdakwaharus diberikan sangsi
CLARA H. SIREGAR, SH
Terdakwa:
Samsul Bahri Als Ari
22 — 4
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Sabri Fitriansyah Marbun, SH
Terdakwa:
Gunawan
27 — 6
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaiHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2018/PN Kisalasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Khairur Rahman Nasution, SH
Terdakwa:
Kuswoyo
19 — 2
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
1.RICHARD C.B. LAWALATA, S.H
2.PIETER LOUW, SH
Terdakwa:
SUTAR LELONO
86 — 30
saudara JOKO WIBOWO pada hari Minggu tanggal 05 November2017 sekitar pukul 11.00 Wit ada menhubungi saksi melalui telepon, barusaksi mengetahui hal tersebut Di jalan Makam SP.II Kelurahan Klaru DistrikMariat Kabupaten Sorong dan saksi bertanya apakah sudah koordinasidengan Polres dan dijawab belum dan mereka menjawab sekedar bermaindan tidak menggunakan uang dan juga sudah banyak anggota dilokasi ;Bahwa saksi tahu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarangoleh UndangUndang dan ada sangsi
Clara H. Siregar, SH
Terdakwa:
Sudelvi Als Gudel
22 — 3
pertimbangan di atasbahwasanya Terdakwa dinyatakan telan terbukti secara san dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menuruthemat Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telahmengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
52 — 20
Bahwa perbuatan poligami sangat marak terjadi dan dilakukan prajuritTNI di wilayah Jawa Barat, oleh karena itu guna memberikan efek jera bagiTerdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI yang lain maka Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas terhadap pelanggaran demikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah sematamata hanyamemidana orangorang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi jugamempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dankembali ke jalan yang benar menjadi
1.Rostini
2.Bobby Mahmud
Tergugat:
PEMERINTAH RI c/q MENTRI DALAM NEGERI c/q GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR c/q KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Intervensi:
1.H. DAENG AJI M. YUNUS HK
2.ABDUL YAKUB. H
3.FIRDAUS HAMIDI
4.SITI ASIAH. H
5.MUHAMMAD YUSUF. H
6.ABDUL LATIF
7.Hj. JAMILAH. HK
8.AJI MAULUDIN. HK
9.AJI MUHAMMAD ARIF, ST
10.SUHAIBAH
130 — 69
1) Melawan Hukum;Yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumsi pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengankepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang laindalam pergaulan hidup masyarakat.Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan tanpa hak menguasai lahan milikPENGGUGAT meski sudah dilakukan peringatan dan mediasi adalahHalaman 8 dari 19 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 14/Pat.G/2021/PN Pnjmerupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sangsi
HARRY ARFHAN, S.H
Terdakwa:
MUSLIADI BIN AMIRUDDIN
87 — 23
sesuai dengan permen LHKRI Nomor P. 66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019, tentangpenata usahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam sesuaidengan Pasal 11 Ayat (1), (2) huruf b dan (3).Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terkait jenis kayu tersebut dandi dapat bahwa kayu tersebut berjenis KAYU OLAHAN BERJENISKELOMPOK MERANTI yang tumbuh secara alami dikawasan hutanproduksi dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan penebangan dan bagiTerdakwa penebangan akan dikenakan sangsi
35 — 15
sah, yangpertama Terdakwa berada di Semarang di rumah Pakdenya dan dirumah orangtuanya dengan tidak melakukan kegiatan apaapa, sedangkan yang kedua beradadi Semarang di rumah orang tuanya dan di Jakarta dengan kegiatan bekerja diperusahaan selama 2 (dua) minggu setelah itu kembali lagi ke Semarang.Bahwa benar sewaktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sahpertama Terdakwa pernah dijatuhi kumplin dengan ditahan diruang tahananYonarmed 12/1/2 Kostrad selama 21 (dua puluh satu) hari dan sangsi
51 — 14
masyarakat menjagakamar supaya tidak dimasa oleh masyarakat dan saksi melapor kePolsek Karangjati guna penyelidikan ;Bahwa ketika saksi menanyakan kepada kedua anak tersebut, merekamenjawab bahwa mereka habis melakukan persetubuhan ;Bahwa sepengetahuan saksi di rumah Suratman saat itu hanyaSuratman beserta istri dan kedua anaknya yaitu Hasan Basori dan TantiNuraini sendiri ;Bahwa benar surat pernyataan tertanggal 28 April 2014 karena desatidak ingin berlarutlarut dan tidak sampai jadi perkara ;Bahwa ada sangsi
Septian Napitupulu, SH
Terdakwa:
Jupri Ramadhan Syah Als Olga
30 — 3
menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2019/PN KisMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
40 — 3
Pelanggaran atas Undangundang Pangan tersebut diancam dengan sangsi pidana penjara palinglama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,(sepuluh milyar rupiah)Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksitersebut diatas, Terdakwamenyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa MAKSUM dimukapersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik (Balai POM
14 — 0
Pernah suatusaat pada waktu bekerja disana saya dilarang bertugas ke luar daerah karena kerjaantersebut sering keluar daerah tetapi hanya sedikit yang saya dapatkan, dari kejadiantersebut saya mendapatkan sangsi dari perusahaan tersebut berupa saya dirumahkanatau di PHK saya tidak mengerti dan tidak ada kelanjutannya sampai sekarang,sehingga otomatis saya tidak ada pemasukan untuk keluarga.Saya selaku yang bertanggung jawab di keluarga mulai berfikir untuk mencari kerjalagi dan mendapatkan pekerjaan
T. Fitri Hanifah, SH
Terdakwa:
Abdul Azis Lubis
16 — 2
di tanah yangsebelumnya dicampakkan Terdakwa dari tangan kanannya, dan bukan sedangHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2019/PN Kismengkonsumsi atau menghisap Narkotika shabu sebagaimana dalam pembelaanTerdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakimterhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak perludipertimbangkan lebih lanjut, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalampenjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
68 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
MA/Pemb/0807/75 mengenai Pelaksanaan UU No. 1 tahun1974 dan PP No. 9 tahun 1975 yo Keputusan Menteri Dalam Negeritanggal 1 Oktober 1975 No. 221 a tahun 1975 Tentang PencatatanPerkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Sehubungandengan Berlakunya UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidakmengatur hal tersebut secara khusus; Akan tetapi Pasal 45 PP No. 9tahun 1975 hanya mengatur sangsi pidananya berupa suatu pelanggarandengan hukuman denda bagi mempelai dan hukuman kurungan dandenda
89 — 14
BambangSupriyanto kepada Terdakwa.Bahwa setelah ada permasalahan ini Terdakwa sudah dikenakansangsi.Bahwa Terdakwa dikenakan sangsi berbentuk penurunanpangkat satu tingkatan.Bahwa barang bukti berupa : Buku tabungan BPD DIY Cabang Senopati Nomor Rekening .006.211.011841 atas nama Disperindagkoptan/PEW (SetoranPokok PEW tahun 2006) (barang bukti No. 3) .
Bahwa untuk Terdakwa dikenakan sangsi penurunan pangkat satugolongan. Bahwa Terdakwa ditunjuk dalam kepengurusan dana PEWtersebutada Sknya apa tidak saksi tidak tahu. Bahwapemeriksaan BPK setiap tahunnya pasti ada. Bahwa yang mendampingi dalam pemeriksaan mengenai masalahdana PEW tersebutpada saat itu Terdakwa. Bahwa barang bukti berupa : Buku tabungan BPD DIY Cabang Senopati Nomor Rekening .006.211.011841 atas nama Disperindagkoptan/PEW (SetoranPokok PEW tahun 2006) (barang bukti No. 3) .
Bahwa tindak lanjut berupa pengembalian dana PEW ke kas daerah,Terdakwa juga dikenakan sangsi pada saat itu saksi memberikanrekomendasi kepada atasan terdakwa agar terhadap Terdakwadikenakan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahunatau penurunan pangkat setingkat lebih rendah sebagaimana diaturdalam peraturan pemerintah No. 53 tahun 2010 pasal 7 ayat (4) danatas kedua opsi tersebut saksi merekomendasikan hukuman disiplinsedang berupa penurunan pangkat setingkat lebin rendah selama 1(
Bahwa Terdakwa sekarang sudah dikenakan sangsi. Bahwa pada saat itu Terdakwa saksi panggil diruang saksi Bahwa dana tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa .
untuk mengakses rekening tersebut yang terpinting harus adaspecimen Kepala Bidangnya.Bahwa setahu Ahli dana PEW tersebut berasal dari PemerintahPusat.Bahwa menurut tata kelola keuangan yang minyimpan buku rekeningBendahara atau orang yang ditunjuk oleh atasannya.Bahwa kedudukan Terdakwa dalam hal ini menurut hasil pemeriksaanTerdakwa yang melakukan pengambilan dan penggunaan dana PEW.Bahwa menurut ahli yang bertanggung jawab dalam hal ini yangbertanggung jawab ya Terdakwa .Bahwa kalau mengenai sangsi