Ditemukan 2374 data
152 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 80 K/TUN/2014Bahwa pembenaran semu yang dilakukan oleh Judex Facti tersebut akan sangatmembahayakan kaidah hukum yang mengatur pemberhentian antar waktu anggotaDPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diuraikan secara rinci dalam dalil MemoriBanding antara lain Termohon Kasasi ternyata dan terbukti dinyatakan bersalahberdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetapsebagaimana bukti T5,T6 dan T7 karena melakukan tindak pidana yang diatur dandiancam pidana berdasarkan
1.OKTARIO ADHA
2.PUTRIDYAH PUSPITA
Tergugat:
1.Ir. Agus Nugroho
2.Macarius Ariyanto Widi Purnomo, S.H
3.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sleman
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
114 — 33
Nomor 275 K/Pdt/2004 tanggal 29 Agusstus 2005 yangmenyatakan Jual beli yang semula didasari utang piutang adalahperjanjian semu dimana pihak penjual dalam posisi lemah dan terdesaksehingga mengadung penyalahgunaan ekonomi ;Bahwa hal tersebut jelas sekali bertentangan dengan asas dari suatuperjanjian, dimana suatu perjanjian itu harus dibuat dengan itikad baik dantidak boleh bertentangan antara kedua belah pihak yang mengadakanperjanjian tersebut.
Menanggapi posita gugatan poin 8 dan Poin 9, yang manaPenggugat menggunakan dasar Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung R.I Nomor 1074 K/Pdt/96 yang menyatakan Perjanjian hutangpiutang dengan jaminan tanah tidak dapat digantikan menjadiperjanjian jual beli tanah jaminan dan Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung R.I. kemudian, Nomor 275/K/Pdt/2004 tertanggal29 Agustus 2005 yang menyatakan Jual beli yang semula didasariutang piutang adalah perjanjian semu dimana pihak penjual dalamposisi lemah dan terdesak
90 — 9
., Ag Bahwa terhadap obyek sengketa jalan Diponegoro No.86 Batu berdasarkan putusany No.182/Pcit.G/ I 995/13N.M I g, telah dilakukan dua kali eksekusi, pertama eksekusi * tanggal 31 Januari 2001 yang dimohonkan oleh para Terlawan, dan eksekusi kedua pada~tanggal 12 Agustus 2009 yang dirnohonkan oleh para Pelawan, dan permohonan= Aeksekusi ketiga pada scat ini atas dasar judex facti yang salah atau pertnohonan semu: Poy rang sehuiusnya para Terlawan mengajukan gugatan bare/ biasa, sebab eksekusi kedua
66 — 20
DenganPutusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.SdwHalaman 18 dari 26 halamankata lain, alat bukti yang dapat diajukan hanyalah alat bukti yang mengandungfaktafakta konkret dan relevan atau bersifat prima factie, yaitu membuktikansuatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkarayang sedang diperiksa, bukan fakta yang abstrak atau yang dikategorikansebagai hal yang semu.
Terbanding/Tergugat I : KADIN PU PROP.DKI JKT
Terbanding/Tergugat II : H. AZHAR ANANDA ADNAN, Cs
Turut Terbanding/Penggugat II : CHAERUDIN BIN MUHARIM
141 — 373
., dalam Buku HukumAcara Perdata (diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta: 2005) halaman44 s.d. 45, yang pada intinya menyatakan bahwa merujuk secaraanalogis pada Pasal 378 Rv atau Pasal 195 ayat (6) HIR, perlawananPihak Ketiga bersifat semu atau quasi derden verzet diajukan selamaproses pemeriksaan permohonan berlangsung, maka perlawananseharusnya diajukan oleh Pelawan ketika permohonan penitipan uangganti rugi tersebut masih diperiksa oleh pengadilan.PERLAWANAN PELAWAN TERHADAP PENETAPANCONSIGNATIE
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 189 K/TUN/2012.Atas perbuatan tersebut, Kaunit BRI Karanggading dapat dikatakan telahmelakukan manipulasi atau memalsu data angka simpanan dalamkeragaan usaha BRI Unit Karanggading yang seolaholah simpananmengalami kenaikan, tapi sebenarnya kenaikan tersebut tidak secara riiltapi kenaikan semu.
39 — 45
Tahun2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan denganhukum, guna memberi perlindungan Hukum hakhak perempuan pascaperceraian, Majelis Hakim berpandangan sekalipun nafkah madliyah, iddahdan mutah merupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namunharus dibayar terlebih dahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak,sehingga apa yang dituntut Penggugat bukanlah sekedari illosuir, tetapibisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusanpengadilan sebagai putusan semu
60 — 7
Abdul Hamid juga berkedudukan sebagaiTurut Tergugat dalam perkara No.36/PTS/PDT/G.1988/PN.SKG) serta tidak dimasukkankembali Andi Temmanengnga dan Haji Andi Unru masing masing sebagai Tergugatdalam perkara No.19/Pdt.G/2011/PN.SKG. merupakan penambahan / perubahan Semu,karena perananannya tersebut sangat digantungkan pada peranan Tergugat dalam perkaraNo.19/Pdt.G/2011/PN.SKG. yaitu sebagai pihak yang memperoleh atau menguasai tanahSengketa dengan demikian penambahan / Perubahan subjek hukum dalam
80 — 9
bermotor ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwamerupakan pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan kelalaian atautidak sebagai berikut ;Menimbang, bahwa undangundang tidak memberi definisi apakahkelalaian itu, hanya Memori Penjelasan (Wemorie van Toelichting) mengatakanbahwa kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan ,culpa dipandanglebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu HAZEWINKELSURINGA berpendapat apabila delik culoa merupakan delik semu
59 — 16
Dengan mengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26November 1964 atau eksekusi yang telah berlangsung pada tanggal 21Mei 1960; Judexfacti telah menempuh acara yang salah, sebab eksekusi telahberlangsung, atau sebenarnya eksekusi semu, karena barang sengketadari semula telah dikuasai oleh pihak yang berwenang; seharusnyapembantah (pelawan eksekusi) mengajukan gugatan biasa (baru);.
206 — 291
Adanya kerja sama antara Pemohon Keberatan I dan Pemohon Keberatan IImenimbulkan persaingan semu diantara mereka, dan meniadakan persainganusaha sehat (fair competition) antar para peserta tender.16. Bahwa hubungan afiliasi memungkinkan di antaranya mendapatkanpengetahuan dan informasi yang sama mengenai harga penawaran masingmasing, atau dapat dikategorikan sebagai facilitating practices, sehinggasecara logika hukum, para peserta tender tidak mungkin lagi bersikapindependen.
Tindakan yang menghambat persaingan, karena telahmenciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidaksehat, dan menghambat para pelaku usaha lain untuk dapat bersaing secarakompetitif.17. Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka dalildalil Para PemohonKeberatan haruslah ditolak atau dinyatakan setidaktidaknya tidak dapatditerima.3. PERAN SERTA PESERTA TENDER SEBAGAI PERUSAHAAN PENDAMPING1.
Terbanding/Penggugat I : SIM KIE
Terbanding/Penggugat II : ROYANI
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
Turut Terbanding/Tergugat I : David Tan
Turut Terbanding/Tergugat II : Sinta
Turut Terbanding/Tergugat III : Tjong, Deddy Iskandar,SH
160 — 81
antara Penggugatdengan Tergugat I, dan dipersidangan juga tidak pernah diperlihatkan /dihadirkan bukti dan saksi mengenai hutang piutang antara Penggugat denganTergugat I, dengan demikian pertimbangan hukum majelis yang telahmenguraikan atau menghubungkan hutang piutang dengan surat perjanjian jualbeli tidak berdasar hukum.Bahwa pertimbangan majelis halaman 62 point 3 tersebut diatas menyatakanperjanjian jual beli tanggal 24 juli 2012 antara Penggugat ,Il dan Tergugat adalah meruakan perjanjian SEMU
untuk mengantikan kesepakatan awalhutang piutang dalam rangka pelunasan hutang para Tergugat di BANKMESTIKA DARMA ,bahwa Tergugat menyangkal pertimbangan tersebut / pertimbangan tersebuttidak berdasar hukum. dikarenakan Tergugat tidak pernah berhutang kepadaPenggugat ,bahwa majelis menyatakan di dalam pertimbangan point 3 diatas adalahperjanjian SEMU namun majelis tidak menguraikan dengan jelas alasan alasandimana terjadinya perjanjian SEMU tersebut sesuai dengan fakta hukumdipersidangan.Bahwa majelis
Bahwa Surat Pengikatan Jual Beli dibawah tangan yang dilegalisasi diKantor Tjong Deddy Iskandar Sarjana Hukum Notaris diMedan No.4226/L/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 bukanlah perjanjian semu untukmenggantikan kesepakatan awal, akan tetapi, perjanjian kesepakatanantara Para Penggugat dengan tergugat untuk melakukan jual beli atasobjek perkara yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis secaraHalaman 69 dari 135 Halaman Putusan Nomor 101/Pdt/2021/PT MDNbenar dan mempunyai kekuatan hukum mengikat
diatur pula dalam Pasal15 ayat 2 huruf a, bahwa Notaris berwenang mengesahkan tanda tangandan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan denganmendaftar dalam buku khusus.eBahwa pembanding menyangkal apa yang dipertimbangkan MajelisHakim Tingkat Pertama Judex factie dalam putusananya pada halaman62 bagian nomor 3 dan nomor 4 yang menyatakan :eBahwa dengan demikian Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuatdibawah tangan tanggal 24 Juli 2012 tanpa materai sebenarnyamerupakan perjanjian Semu
77 — 19
., m.h dan herusetiyadi, s.h. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 442/Pid.Sus/2014/PN Bwi.tanggal 20 Agustus 2014, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untukumum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dihadiri oleh Poniyah, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBanyuwangi, Semu, S.H.
HENGKY FRANSISCUS MUNTE, SH. MH.
Terdakwa:
Sinton Aritonang
101 — 15
Kelalaian(culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga kelalaian(culpa) dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delikkelalaian (culpa) merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakanpengurangan pidana.Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 423/Pid.B/2019/PN DumMenimbang, bahwa delik kelalaian (culpa) mengandung dua macam,yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkanakibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak
Pembanding/Penggugat II : Umi Koti binti Sugiran Diwakili Oleh : ACHMAD NUR QODIN, SHI. MH,DKK
Terbanding/Tergugat I : Sukarno bin Jasiyo
Terbanding/Tergugat II : Sunarti binti Pairan
Terbanding/Tergugat III : Kasri
79 — 66
DI Jogyakarta No. 86/1981/Pdttanggal 29 Januari 1982, yang berbunyi akta notaris yang dibuat denganmateri suatu perjanjian hutang piutang dengan jaminan tanah/rumah yangdibungkus sebagai perjanjian jual beli tanah dengan hak membeli kembalidengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihan hak atas tanah debiturkepada kreditur bilamana debitur wanprestasi, maka hal demikian itu adalahSuatu perjanjian semu atau purapura dan harus dinilai sebagai perjanjianhutang piutang,2.11.Bahwa, berdasarkan uraian
122 — 27
danPedagogis, sehingga dapat dianggap telah mempunyai rasa tanggung jawabyang hanya berlaku bagi Anak Nakal, hal itu berkaitan dengan pertangungjawaban pidana sehingga anak itu sudah dianggap mengerti dan memahamiakan konsekuensi dari tindakantindakan yang telah dilakukannya, tetapisebaliknya jangan ditentukan terlalu rendah, sebagaimana yang diungkapkanoleh M.Hoyles (1979) dalam bukunya Changing Childhood, London halaman 9menyebutkan bahwa kedewasan seorang anak merupakan sesuatu yangbersifat semu
ARY IQBAL SETIO NASUTION, SH
Terdakwa:
1.CLEMEN CURSAM ALS EMEN
2.MARTHEN PENTURY ALS ATHEN
33 — 5
Husensehingga meninggal dunia dan terdakwa Johan Penturi alas JhoniJpando als Jo menunjukkan lokasi pembuangan alat yangdigunakan untuk pengeroyokan di sekitar got tidak jauh dari tempattinggal para terdakwa dan saksi bersama team menemukan satubuah tombak warna perak dengan panjang sekitar 2 meter dan satubauh parang/samurai dengan panjang 1 meter ; Bahwa yang belum tertangkap ada 3 orang yaitu bernamaRichard, John dan Agil ; Bahwa hampir semu para terdakwa bersamaan ditangkap,terdakwa Johan Penturi
91 — 36
tangga yang harmonis selama ini dilakukanPenggugat bahkan dengan meminta bantuan saudaraPenggugat untuk mendamaikan dengan Tergugat ternyata tidakmenunjukkan perubahan ke arah kehidupan yang lebih damaidan rukun sehingga gugatan cerai merupakan upaya terakhirbagi Penggugat untuk mencari kemaslahatan kehidupanPenggugat bersamasama anakanaknya dari pada rumah tanggadipertahankan tetapi menciptakan ketidaktentraman bagimasingmasing pihak serta terjadinya kepurapuraan dalamberumah tangga (kehidupan yang semu
115 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris di Surakarta dimana Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensiTermohon KasasiPemohon Peninjauan Kembali denganTergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi IPemohon KasasiTermohon Peninjauan Kembali adalah merupakan perjanjian semu,melanggar Pasal 1338 ayat 3 semua perjanjian harus dibuat dengan itikadbaik faktanya tidak pernah dilaksanakan sebagaimana mestinya olehpara pihak sesuai dengan isi perjanjian quad non, sehingga secara hukummempunyai akibat perjanjian kawin adalah batal demi hukum serta
163 — 41
Sistem dan badan yang bertindak melakukan penyelesaianHalaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.Bth/2018/PN Dumitu, disebut peradilan semu atau Extra Judicial. Meskipun antara badanitu denga PN (Peradilan Umum) terdapat koneksitas, tidakmenimbulkannya hilangnya pemisahan kewenangan absolut yangdimaksud. Salah satu koneksitas yang paling nyata dan mendasar, ialahberkenaan dengan pelaksanan atau eksekusi putusan.