tidak peduli kepada anak membuatPenggugat kecewa, selama itu sudah tidak ada hubungan antaraPenggugat dengan Tergugat baik lahir maupun batin;Bahwa bulan Februari 2014 Tergugat pernah mengucapkan katakatatalak kepada Penggugat;Bahwa dengan keadaan hubungan suami istri yang demikianPenggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan ini;10.Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk11mempertahankan rumah tangga termasuk dengan cara berkonsultasidengan Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian

suaminya (Tergugat);Bahwa selama berpisah bulan September 2013 antara Penggugatdengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi;Bahwa selama Penggugat dan anaknya tinggal di YogyakartaTergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknyadirumah orang tua kami padahal sesungguhynya rumah tinggalPenggugat bertetangga dekat dengan rumah orang tua Tergugat yangjuga kediaman Tergugat jika datang dari Jakarta;Bahwa pada bulan Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat pernahberkonsultasi ke Badan Penasihat Pelestarian

sehat untuk anak kecil, dan menyampaikan kepada saksi bahwaTergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga (anak/istri);Bahwa benar Tergugat punya kebiasaan merokok sejak sebelummenikah dengan Penggugat;Bahwa kepulangannya ke Yogyakarta tanpa disertai suaminya(Tergugat);Bahwa sejak Penggugat pulang ke Yogyakarta September 2013, sejakitu pula antara keduanya tidak pernah kumpul lagi layaknya suamiistri;Bahwa pada bulan Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat pernahberkonsultasi ke Badan Penasihatan Pelestarian

Batola danmenjabat sebagai Analis Pengelolaan Sumberdaya Ikan selama 9 tahun.Bahwa penangkapan ikan yang dilarang adalah yang menggunakan potas,pestisida, setrum, obat bius, alat peledak, dan lainlain yang membahayakandan merusak pelestarian lingkungan.

serok tersebut dimasukkanke dalam air yang mengakibatkan adanya setruman ke dalam air sehinggaikanikan akan terapung ke atas permukaan air dan Terdakwa dapat denganmudah menangkap ikanikan tersebut dengan menggunakan stik/serok dandimasukkan ke dalam baskom;Bahwa Terdakwa berhasil menangkap ikan jenis Gabusdan Papuyu sebanyak8 (delapan) Kg sebelum Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan dengan menggunakansetrum yang membahayakan dan merusak pelestarian

memberikan sengatan listrik yangmengakibatkan adanya setruman ke dalam air sehingga ikanikan akanterapung ke atas permukaan air dan Terdakwa dapat dengan mudahmenangkap ikanikan tersebut dengan menggunakan stik/serok dandimasukkan ke dalam baskom dimana Terdakwa berhasil menangkap ikanjenis Gabus dan Papuyu sebanyak 8 (delapan) Kg sebelum akhirnya Terdakwatertangkap tangan oleh pihak kepolisian; Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan dengan menggunakansetrum yang membahayakan dan merusak pelestarian

sengatan listrik yangmengakibatkan adanya setruman ke dalam air sehingga ikanikan akan terapung keatas permukaan air dan Terdakwa dapat dengan mudah menangkap ikanikan tersebutdengan menggunakan stik/serok dan dimasukkan ke dalam baskom dimana Terdakwaberhasil menangkap ikan jenis Gabus dan Papuyu sebanyak 8 (delapan) Kg sebelumakhirnya Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan denganmenggunakan setrum yang membahayakan dan merusak pelestarian

Hal tersebut dilakukan terdakwa dirumahterdakwa , selain itu terdakwa juga membuat SuratKeteragan dari Kementerian Kebudayaan dan PariwisataBalai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah yangmenerangkan bahwa arca Ciwa tersebut bukanlah merupakancagar budaya sehingga dapat dimiliki atau. dipindahtangankan oleh siapa saja, dimana terdakwa membubuhkantanda tangan yang dibuat seolah olah tanda tangan dariKasubag Tata Usaha Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala Jawa Tengah Dra Sri Ediningsih ,

Hum dandiperkuat dengan stempel Kementerian Kebudayaan danPariwisata Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala JawaTengah , berikut lampiran foto arca Ciwa yang jugaterdakwa bubuhkan ~ stempel diatasnya . Hal tersebutterdakwa lakukan tanpa sepengetahuan Mr. Hugo Kreijgerdengan tujuan agar Mr.

Hugo Kreijgeradalah non identik atau merupakan cap stempel = yangberbeda dengan cap stempel pembanding Keraton KasunananSurakarta Hadiningrat ; Akibat perbuatan terdakwatersebut,Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Pakoe BoewonoXIII Hangabehi serta Kementerian Kebudayaan danPariwisata Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala JawaTengah dan Dra Sri Ediningsih , M.

PeninggalanPurbakala Jawa Tengah yang menerangkan bahwaarca Ciwa tersebut bukanlah merupakan cagarbudaya sehingga dapat dimiliki ataudipindahtangankan oleh siapa saja, dimanaterdakwa membubuhkan tanda tangan yang dibuatseolah olah tanda tangan dari Ka.Sub.Bag,TataUsaha Balai Pelestarian Peninggalan PurbakalaJawa Tengah Dra.Sri Ediningsih,M.Hum dandiperkuat dengan stempel Kementrian kebudayaandan Pariwisata Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala Jawa Tengah, berikut lampiran fotoarca CIWA yang juga

M.Hum , yang terdapat dalam 5bendel surat berkop Surat Kementerian Kebudayaan danPariwisata Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala JawaTengah atas nama Dra. Sri Edyningsih. M.Hum adalah nonidentik atau merupakan cap / stempel yang berbeda dengancap / stempel pembanding milik Kementerian Kebudayaan danPariwisata Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala JawaTengah.

Hasil pertemuan denganMenteri disepakati untuk mendorong kegiatanSave Lake Toba danYPDT diminta dapat menjadi /ead coordinator pelestarian KawasanDanau Toba. Menkumham RI menyambut baik rencana seminarSave Lake Toba dan Konser Andung ni Tao Toba.Audiensi dengan Uskup Agung Medan dan PGI WilayahSumatera Utara, 02 April 2015.udiensi dipimpin oleh Ketua Umum YPDT, Drs.Maruap Siahaan,MBA.dan Prof. DrIng. K.

Adapun hasil pertemuan dengan KeuskupanAgung Medan dan Pengurus PGI Wilayah Sumatera Utara, sepakatsecara bersamasama mendorong pelestarian Kawasan Danau Tobadan program Clean Lake Toba sebagai bagian dari perayaan NatalBersama Rakyat dan Perayaan Penyalaan Lilin Terang di KawasanDanau Toba sebagai Kota Terang, Kota Berkat di atas Bukit.

YPDT dan UKI sepakat bekerjasama untukmelakukan seminar, kajian, dan penelitian pelestarian KawasanHalaman 24 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.PstDanau Toba.

Ephorus juga mendorong YPDTuntuk melakukan kajian kearifan lokal dan budaya Batak, sehinggadapat berkontribusi bagi pelestarian adat, budaya, dan lingkunganKawasan Danau Toba. Ephorus juga mendorong agar berkoordinasidengan Praeses HKBP di Kawasan Danau Toba.Halaman 26 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst7.2.2.

Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT)memiliki kepedulian (passion) yang tinggi untuk perbaikan danpemulihan KDT, pelestarian Danau Toba, kesejahteraan masyarakatKDT, dan pelestarian budaya Batak. Dalam rangka itu, YPDTberusaha dan berupaya mencapai itu menuju Kawasan Danau Tobamenjadi kota berkat di atas bukit.Salah satu upaya yang dilakukan YPDT adalah road show.

Bahwa bila faktafakta diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 92UndangUndang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, yang redaksinya :Paragraf 6Hak Gugat Organisasi Lingkungan HidupPasal 92(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhakmengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup ;(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukantindakan tertentu

Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup ; danc. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ;Secara hukum Yayasan Citra Keadilan sebagai badan hukum telah dapatditarik kKesimpulan memiliki kedudukan hukum (/egal standing) sebagaisubjek hukum Penggugat dalam perkara ini untuk mengajukangugatan ;E. Tentang Dalil Posita Gugatan.1. Bahwa PT.

(Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan pada halaman 14 alinea ke3), yang redaksinya dikutipsebagai berikut :bahwa benar ternyata berdasarkan anggaran dasar yayasancitra keadilan (Penggugat/Terbanding) kepentingan pelestarianlingkungan hidup bukanlah tujuan didirikannya yayasan, karenaternyata tujuan utama yayasan bergerak dibidang pendidikankeagamaan, sedangkan pelestarian fungsi lingkungan hiduphanya sebagai kegiatan pelengkap Penggugat/Terbandingitupun dilakukan bukan

Bahwa tentang Penggugat/Terbanding/Pemohon' Kasasi tidakberkepentingan, tidak bertempat tiggal di mana bangunan TermohonKasasi Il berada dan bukan tujuan pelestarian lingkungan dariYayasaan Citra Keadilan hanya pelengkap saja (lengkapnya mohonlihat uraian poin 1 diatas) sebagai alasan dan pertimbangan bagiPengadil Tingkat Kedua menyatakan gugatan tidak dapat diterima(NO) sesungguhnya alasan yang tidak logis (akal sehat), tidakberdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan, sebab bilakedudukan

alam, konservasi alam, cagar budaya,situs purba kala dan segala bentuk pengrusakan yang dapatmerugikan masyarakat untuk kepentingan pelestarianlingkungan hidup,telah jelas dan tegas tujuan didirikan Yayasan Citra Keadilan salahsatu. tujuan Yayasan Citra Keadilan adalah PelestarianLingkungan bukan tujuan pelengkap seperti yang disimpulkanJudex Facti, tidak ada kata dan kalimat serta fakta lain dalam ADdan ART Yayasan Citra Keadilan fungsi pelestarian lingkungansebagai tujuan pelengkap seperti yang

RIDWANNUR, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana untukpekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka dengan NilaiKontrak 124.700.000..2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan StudyBanding Pelestarian Kota Pusaka, masingmasing sebagaiberikut : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800FP /REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs.H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selakuPelaksana.

Pelaksana untuk pekerjaan Study BandingPelestarian Kota Pusaka dengan Nilai Kontrak124.700.000..2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan StudyBanding Pelestarian Kota Pusaka, masingmasing sebagalberikut : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800FP / REK / VIl / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditandatangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengarASTUTI selaku Pelaksana.

TAUFIK AKBAR yang lebihmengetahuhinya;Hal. 83 dari 122 hal, Put.No10/ PID.TPK/2020/PTMKSo Bahwa dapat saya jelaskan, awalnya saya tidaktahu, namun sekitar jam 14.00 wita setelah sdr.ANSAR (Kepala Bidang) datang kerumah sayadan menyampaikan bahwa dana kegiatan StudyBanding Pelestarian Kota Pusaka tersebut sudahcair dan masuk ke rekening Azman Traveldimana saat itu suami saya juga ada dirumahSaya kemudian sdr.

AZMAN TRAVEL yang menjadiRekanan/penyedia kegiatan Study Banding Program Penataandan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) di Yokyakarta, berdasarkanKontrak Kerja yang telah ditandatangani bersama oleh PPK (M.Ridwan Nur) juga selaku Kepala Bapelitbang, di mana di dalamkegiatan tersebut saksi ASTUTI AZIS telah mempercayakankepada saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bahwa sejak awal berdirinya hingga sekarang, WALHI tumbuh secaraswadaya di tengahtengah masyarakat dan bersama masyarakat,bergerak atas dasar kepedulian pada pelestarian fungsi lingkunganhidup, pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadaphukum, khususnya lingkungan hidup di Indonesia;3.3. Bahwa pada mulanya WALHI didirikan berdasarkan Akta Notaris,tanggal 10 Maret 1983, Nomor 11, yang dibuat di hadapan Notaris Drs.H.

Tahun 1920 dimulai pelestarian KEL, F.C.Van Heurn,seorang ahli geologi Belanda melakukan riset daneksplorasi minyak dan mineral yang banyak terdapat diKEL. Akan tetapi itu ditolak oleh Pemuka Adat setempatdan diganti menjadi Kawasan Konservasi Leuser(wildlife sanctuary) Leuser dan Gunung Leuserdianggap sebagai sakral (suci) oleh masyarakat adat diAceh;2.

Pelestarian dan peningkatan fungsi dan dayadukung lingkungan hidup untukmempertahankan dan meningkatkankeseimbangan ekosistem, melestarikankeanekaragaman hayati, mempertahankan danmeningkatkan fungsi perlindungan kawasan,melestarikan keunikan bentang alam danmelestarikan budaya nasional;2. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsidan daya dukung lingkungan hidup meliputi:a. Menetapkan kawasan strategis nasionalberfungsi lindung;b.

Hal sejalan dengan Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun2013 tentang RIRW Kabupaten Aceh Tamiang Tahun20122032, Rencana Pola Ruang yaitu Kawasan lindung,kawasan budidaya dan pola ruang laut (Pasal 21nya).Kawasan lindung terdiri atas:a. kawasan hutan lindung;b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadapkawasan bawahannya;kawasan perlindungan setempat;kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagarbudaya;e. kawasan rawan bencana;f. kawasan lindung geologi;g. kawasan lindung lainnya.

Huruf B Lampiran Pergub Nomor 54/2013,yaitu:(1) melakukan upaya perlindungan dan pelestarian sumberair;(2) melakukan upaya pengawetan air;(3) melakukan upaya pengelolaan kualitas air danpengendalian pencemaran air;b.

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;(2).Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya

demikian luasan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Riau semakin menipis , hutan yang disebut sebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkanpada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak danberkurang, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasan global(global warming), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasiyang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian

Bahwa, PENGGUGAT adalah merupakan badan hukum, yaitu sebuahorganisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah satutujuannya, yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamupaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadayamasyarakat, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3ayat (2) huruf e Akta Pendirian yayasan Firmar Abadi. (Bukti P1 danBukti P2).5.

Tri Daya EkaPakerti, dimana dalam gugatan tersebut Yayasan Firmar Abadi (yangjuga Penggugat dalam Gugatan aquo) mengajukan gugatan /egalstanding hanya mendasarkan pada formalitas sebagaimana diatur dalamUU Kehutanan tetapi Pengadilan Negeri Bangkinang mempertimbangkanbahwa formalitas pengajuan gugatan /egal standing tersebut juga harusdilihat dari perspektif UU No. 32/2009 karena keterkaitan erat antarafungsi pelestarian hutan dan fungsi pelestarian lingkungan hidup.Bahwa, dengan demikian terbukti

Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; danc. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnyapaling singkat 2 (dua) tahun;d.

/PN WgwSawa, Anano, Kentiole, TuwuTuwu, dan Moromaho) dan perairan Pulau WangiWangi, Kaledupa, Tomia, Binongko, Perairan Pulau Runduma, Moromah,Perairan Karang Gurita, Perairan Karang Kapota, Karang Kaledupa, Tomia,Karang Koromaha, Perairan Karang Koko sampai dengan Perairan PulauMoromaho; Bahwa tujuan Kabupaten Wakatobi ditetapkan sebagai Kawasan TamanNasional adalah untuk memastikan terjaminnya sistem penyangga kehidupandalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati sebagai perwakilan ekosistemwilayah

Melakukan Kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona lain daritaman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;Menimbang, bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alamyang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yangdimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi, sedangkan Taman hutan rayaadalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atausatwa yang alami atau buatan, jenis asli dan

atau bukan asli, yangdimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi dan yang dimaksuddengan Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutamadimanfaatkanuntuk pariwisata dan rekreasi alam.Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 10.00WITA Para Terdakwa bersama dengan saksi Tono La Munu ditangkap oleh timdari petugas Pol Airud Polres Wakatobi yang terdiri saksi Marjono, Munawir danAchsary

,adalah merupakan zona perlindungan bahari yang artinya adalah bagian tamannasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukungkepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan;Menimbang, bahwa kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan zonaperlindungan bahari hanyalah meliputi : perlindungan dan pengamanan olehpetugas Balai TNW, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayatidengan ekosistemnya, penelitian, wisata alam terbatas, pemanfaat jasalingkungan, kegiatan penunjang

/PN Wgw7. 2 (dua) buah BOX gabus kapasitas 60 kg;8. 1 (Satu) buah masker selam;9. 1 (Satu) buah ACCU;10. 2 (dua) buah regulator berwarna hitam;11. 1 (Satu) unit mesin kompresor merk Shark berwarna orens.Barang bukti tersebut Semuanya adalah alat dan hasil untuk melakukankejahatan maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa taman nasional wakatobi yang merupakan zonaperlindungan bahari adalah suatu. wilayah yang karena letak, kondisi danpotensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian

Bahwa seterusnya di dalam Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun1999 tentang Kehutanan, disebutkan:(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan;a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya

Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan Untuk menjamin perlindungan hutanyang sebaikbaiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindunganhutan;Bahwa Penggugat adalah badan hukum, yang didirikan untuk melakukanberbagai kegiatan sosial kemanusianan, yang salah satu diantaranyaadalah untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peran sertamasyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidupsecara swadaya masyarakat

, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA);Bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya, yaitu. telah melakukan investigasi di bidang kehutanan,melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup melaluijalur litigasi (hak gugat organisasi//egal standing) di bidang kehutanan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (poin 4 dan poin 5), makadengan demikian Penggugat, telan memenuhi syarat

Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkantujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;danc.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan danlingkungan hidup secara swadaya masyarakat;f. Menyebarluaskan hasil investigasi di bidang kehutanan dan lingkungan hidupkepada pihakpihak yang memerlukan;g. Menekan lajunya kerusakan hutan dan lingkungan hidup akibatpembangunan dan pemanfaatan hutan yang tidak terkendali melaluipemberdayaan pengawasan masyarakat;h.

Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalahpengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukansecara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengantetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dannilainya ;Bahwa kawasan hutan Konseervasi Tuti Adagae adalah merupakankawasan hutan wisata alam hutan konservasi fungsinya adalah merupakantaman wiasata alam, yang mana pengertian dari taman wisata alam itusendiri adalah kawasan pelestarian

mendapatkan ijin dari pihak Balai BesarKSDANTT ;Bahwa akibat yang dialami dari tindakan para terdakwa adalah dari sisijasa dan fungsi ekosistemnya yang meliputi pengatur udara, pengaturiklim mikro, pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersedian air,penjaga erosi, sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrien,pengelolaan limbah, penyerobukan, pengontrol biologi, refugia., produksipangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikandan penelitian ;Bahwa Kawasan Pelestarian

Alam terdiri dari : Taman Nasional, TamanHutan Raya dan Taman Wisata Alam dan Pasal 30 menyatakan bahwaKawasan Pelestarian Alam mempunyai fungsi Perlindungan SistemPenyangga Kehidupan, Pengawetan Keanekaragaman Jenis tumbuhanhalaman 18 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN KIbdan Satwa, serta Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayatidan ekosistemya ; Bahwa Bila merujuk pada peraturan perundangundangan diatas makakawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae merupakan salah satuKawasan Pelestarian

alam untuk tujuan koleksitumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukanasli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASISUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA yang dimaksud denganTaman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutamadimanfaatkan untuk

saksi YUSUF LANGKAMING adalahmenyapu / membersihkan serbuk kayu pada saat mesin sensor sedangmemotong kayu jati tersebut;Menimbang, bahwa setelah kayu tersebut terdakwa olah menjadi papandan balok yaitu papan dengan ukuran 4 x 20 Cm panjang 2 Meter denganrincian tebal 4 Cm, Lebar 20 Cm dan panjang 2 Meter sedangkan ukuran balokukuran 6 X12 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 6 Cm, lebar 12 Cm danpanjang 2 Meter, di tebang dalam kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagaeyang merupakan satu Kawasan Pelestarian

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang saatkeluarnya objek sengketa a quo bertugas di lingkup pemerintahanHalaman 4 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.Kdidaerah Kabupaten Buton Utara sebagai Kepala BidangPengolahan Layanan, Pelestarian dan Pembinaan KearsipanDinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Kab.Buton Utara; 220 0= nnn non noe nnn nnn nnn non nnn ncnnn. Bahwa Penggugat telah dirugikan akibat telah diterbitkannyaObjek Sengketa oleh Tergugat yaitu : a.

DAN ALASAN GUGAT AN; 0 202000 2ncneenenenncnencn en1:Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkatberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tenggara Nomor : Sk.821.12.2/Mn/24811 Tanggal 30Nopember 1990 ; 202 22 222 222 22222Bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil yang saatkeluarnya objek sengketa a quo bertugas di lingkupPemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara sebagai KepalaBidang Pengolahan Layanan, Pelestarian

nnn ene nnnHalaman 62 dari 72 halaman Putusan No. 12/G/2019/PTUN.KdiBahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang diangkatberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,melalui KEPUTUSAN Gubernur Kepala Daerah Tingkat SulawesiTenggara, Nomor : SK.821.12.2/MN/24811, tanggal 30 November 1993 ;Bahwa PENGGUGAT adalah pegawai negeri sipil yang sebelum keluarnyaobjek sengketa a quo bertugas dilingkup pemerintahan daerah KabupatenButon Utara sebagai Kepala Bidang Pengolahan Layanan, Pelestarian

O3/BTNTN1/2013 tanggal 18 Maret 2013 danpenetapan Persetujuan Penyitaan Dari Ketua Pengadilan NegeriPelalawan Nomor : 57 / P enP id / 2013 / PN.PLW tanggal 22Maret 2013.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2011tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian AlamPasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa Taman Nasional dapatdimanfaatkan untuka) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuanb) Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan KonservasiAlamc) Penyimpanan dan/ atau penyerapan

tersebut sebesar 3,9 M3;Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatanterdakwa yaitu menebang pohon di dalam kawasan TNINsebesar Rp. 606.996, (enam ratus enam ribu sembilanratus sembilan enam rupiah) ;Bahwa kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidakbisa dihitung berdasarkan nilai barang bukti kayu yangditebang saja, tapi sebaiknya juga dihitung nilaiekologis atau kerugian lingkungan dan hilangya sumberdaya alam hayati yang ada di dalam kawasan TNINtersebut.Bahwa TNTN adalah kawasan pelestarian

lagi2020Bahwa pengertian dari mengangkut adalah memindahkan kayudari suatu tempat ke tempat lainBerdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf e Undangundang Nomor 41 tahun 1999 tetang Kehutanan dinyatakanhasil hutan dapat berupa hasil produksi yang langsungdiperoleh dari hasil pengolahan bahanbahan mentah yangberasal dari hutan yang merupakan produksi primer antaralain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis danpulp.Berdasarkan keterangan Ahli dinyatakan bahwa TamanNasional adalah kawasan pelestarian

alam yangdifungsikan sebagai kawasan lindung, pelestarian satwadan tumbuhan serta sebagai fungsi pendidikan danpenelitian;Faktafakta yang terungkap di persidangan berdasarkandengan keterangan Saksisaksi serta keterangan TerdakwaJUMIRAN Bin MITRO dipersidangan mengatakan bahwa bahwapada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 12.00WIB, terdakwa ditangkap oleh tim gabungan operasipenegakan hukum ketika sedang melakukan pengolahan danpemotongan pohon di dalam kawasan TNTIN tepatnya padatitik koordinat

., tanggal 12 Februari 2019 yang kesememuanya diberi tanda dansesuai dengan aslinya keculia Bukti PK 3 fotokopi dari fotokopi, berupa:BuktiPK 1 : Surat Keterangan Nomor 482/097/10.01/2019 tanggal 4Februari 2019;Bukti PK 2 : Surat Panggilan dari Koperasi Simpan Pinjam Jasa CabangKlaten Nomor 023/CCC/Js.Pst/V1I/2012 tanggal 4 Juni 2012;Bukti PK 3 : Keputusan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan PurbakalaJawa Tengah Nomor 988/102.SP/BP3/P.IX/2005 tanggal 22September 2005 tentang Penetapan Benda Cagar

Tentang adanya novum:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (novum)berupa: Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor 432/097/10.01/2019 tanggal 4 Februari 2019 (PK1); Surat Panggilan Penyelesaian Pinjaman tanggal 4 Juni 2012 (PK2); Surat Keputusan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala JawaTengah Nomor 988/102.SP/BP3/P.IX/2005 tanggal 22 September 2005(PK3);Bahwa Bukti PK2 berupa surat panggilan tidak ada relevansinyadengan perkara a quo sehingga tidak dapat dipertimbangkan

Beli Nomor 76/KTKDS/2004 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 411atas nama Listiyanah binti Haji Asmichan dan Fatkhawati bintiAsmichan/Pemohon Peninjauan Kembali kepada Sri Sumarni (debitur)oleh Notaris Saraswati Retno Puspitasari, S.H. selaku PPAT dibuattanggal 16 Februari 2004 tidak pernah terjadi;Bahwa bangunan rumah adat Kudus yang ada dan berdiri di atas tanahSertifikat Hak Milik Nomor 411 adalah bangunan cagar budaya yangdilindungi oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan KeputusanKepala Balai Pelestarian

Bahwa Penggugat telah berusaha keras menyelesaikanperselisihan tersebut dengan meminta bantuankeluarga kedua belah pihak bahkan Penggugat sudahdatang dan meminta nasihat dari Badan PenasihatanPembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) KecamatanGondokusuman Yogyakarta namun tidak membuahkanhasil sebagaimana Penggugat harapkan; 7.

Apalagi menjadi juru kunci Asta Sunan WirokromoBlingi ; OBYEK SENGKETA MELANGGAR PERDA KABUPATEN SUMENEPNOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 10 menyatakan:(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian cagar budaya ; wane anne nnn e anne enna nnn nn een nnn ene nen nenHalamani19dari99, Put. Perkara No. : 197/G/2018/PTUN.SBY(2) Peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budayasebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: a.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalampasal 63 ayat (3) peraturan daerahkabupaten sumenep No. 6 th 2014tentang pelestarian cagar budaya perlumenerbitkan izin pemanfaatan Bahwa pertimbangan obyek sengketa huruf c tersebut justrubertentangan dengan Peraturan DaerahKabupatenSumenep Nomor6 Tahun 2014 pasal 63.

Perkara No. : 197/G/2018/PTUN.SBYdari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya Dan Permusiuman pada empattahun yang lalu, agar supaya di Kabupaten Sumenep dibentuk Tim AkhliCagar Budaya paling sedikit beranggotakan sebanyak 7 orang yang terdiridari berbagai disiplin ilmu diantaranya Arkeolog, Arsitek, Sejarawan,Hukum, dan Tokoh Keturunan Keraton Sumenep.

Perkara No. : 197/G/2018/PTUN.SBYMenimbang, bahwa Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten SumenepNomor 6 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya, menyebutkan bahwaPemerintah Daerah berkerja sama dengan setiap orang dalam melakukanpendaftaran.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 6 Tahun2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya, maka prosedur yang harus dilalui agarsuatu Situs cagar budaya dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya adalah : 1. Adanya pendaftaran, dimana pemerintahn daerah bekerja sama dengansetiap orang meskipun tidak memiliki atau menguasainya dengan dilengkapidengan deskripsi dan dokumentasinya.

Wayan MuliarsaJdSapaia Pelestarian Cagar Budaya GorontaloAlhnhetuk Nomor 100, Kelurahan Huangobotu. Kecamatan Dungingi,KotaGorontalo.Provinsi Gorontalo. Z.NRina Wirachmawati, SH. Statpada Bagian Bantuan Hukum, BiroJenderal Kementrian Pendidikan DanHukum Dan Organisasi SekretariatKebudayaan Alhnhahderal Sudirman Senayan Jakarta. .NSuprapti,SH JStafapada Bagian Bantuan Hukum, BiroJenderal Kementrian Pendidikan DanHukum Dan Organisasi SekretariatKebudayaan Alhnhahderal Sudirman Senayan Jakarta.

Kementerian Kebudayaan dan PariwisataRepublik Indonesia, Hak Pakai dalam jangka waktuselama tanah dipergunakan untuk lokasi pembangunanKantor Balai Pelestarian Peninggalan PurbakalaGorontalo dst....Diktum Keempat : Untuk memperoleh tanda bukti hak berupa Sertipikat,penerima hak harus terlebih dahulu mendaftarkan hakatas tanahnya dst....Apabila ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009dihubungkan dengan rumusan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Gorontalo

Oleh karena iitu, Balai Pelestarian Peninggalan PurbakalaGorontalo telah melakukan pembelian atau pembebasan sebidang tanah denganpenjelasan sebagai berikut: a. Tanah tersebut pada awalnya adalah tanah hak milikH. Ahmad Husain dengana Sertipikat Hak Milik Nomor 256/Desa Huangobotu, Kecamatan Dungingi,Kota Gorontalo tertanggal 3 Maret 1992 dengan luas 7265 m2 (tujuh ribu duaratus enam puluh lima meter persegi).

Pembelian hak atas tanah tersebutdilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo denganbiaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari KementerianKebudayaan dan Pariwisata cq Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala KotaGorontalo sesuai dengan DIPA Nomor 0085/040 04.2.01/26/2011 tanggal 20Desember 2010.c Setelah pelepasan hak atas tanah dilakukan, Tergugat II Intervensi 2mengajukan permohonan hak pakai atas tanah tersebut kepada Kepala KantorPertanahan Kota Gorontalo dengan

tanggal 30 Juni 2011 ( BuktiT.ILinterv.25);b Surat Walikota Gorontalo Nomor 050/B.Pemb/1050 tanggal 22 Agustus 2011yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelestarian Peninggalan PurbakalaGorontalo, perihal persetujuan pembigunan lokasi kantor Balai PelestarianPeninggalan Purbakala Gorontalo di Kelurahan Huangobotu, KecamatanDungingi, Kota Grontalo ( Bukti T.IL.Interv.26);c Surat pernyataan dari Pemilik tanah (H.

Batola danmenjabat sebagai Analis Pengelolaan Sumberdaya Ikan selama 9 tahun.e Bahwa penangkapan ikan yang dilarang adalah yang menggunakan potas,pestisida, setrum, obat bius, alat peledak, dan lainlain yang membahayakandan merusak pelestarian lingkungan.

menggunakan stik/serok dan dimasukkan ke dalam baskom;e Bahwa para Terdakwa melakukan penyetruman secara bergantian yaitu disaatTerdakwa I melakukan penyetruman maka Terdakwa SAMID Bin RANI yangmengayuh jukung begitu juga sebaliknya dan setelah satu jam masingmasingberhasil menangkap ikan jenis Gabusdan Papuyu sebanyak 3 (tiga) Kgsebelumpara Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;e Bahwa para Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan denganmenggunakan setrum yang membahayakan dan merusak pelestarian

menggunakan stik/serok dan dimasukkan ke dalam baskom;Bahwa para Terdakwa melakukan penyetruman secara bergantian yaitu disaatTerdakwa BAHRI Bin AHMAD melakukan penyetruman maka Terdakwa IIyang mengayuh jukung begitu juga sebaliknya dan setelah satu jam masingmasing berhasil menangkap ikan jenis Gabus dan Papuyu sebanyak 3 (tiga) Kgsebelum para Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;Bahwa para Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan denganmenggunakan setrum yang membahayakan dan merusak pelestarian

dan dimasukkan ke dalam baskom dimana paraTerdakwa melakukan penyetruman secara bergantian yaitu disaat Terdakwa IBAHRI Bin AHMAD melakukan penyetruman maka Terdakwa II SAMID BinRANI yang mengayuh jukung begitu juga sebaliknya dan setelah satu jammasingmasing berhasil menangkap ikan jenis Gabus dan Papuyu sebanyak 3(tiga) Kg sebelum para Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;e Bahwa para Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan denganmenggunakan setrum yang membahayakan dan merusak pelestarian

Bahwa setelah semua kayu dimuat di dalam bak truck coltDiesel BA 9129 VA, truk tersebut melaju ke arah Lubuk Basung, olehkarena mobil truck tersebut melaju kencang sehingga saksi tidak bisamembuntutinya dengan menggunakan sepeda motor; Bahwa setelah itu saksi Ade Putra menghubungi saksi AbdulHaris yaitu petugas Kepolisian Polres Agam dan memberitahukanbahwa truck colt Diesel BA 9129 VA yang bermuatan kayu darikawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai SuakaMarga Satwa Malampah Alahan

Bahwa terhadap pohon yang berada dalam kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Suaka Marga SatwaMalampah Alahan Panjang tidak boleh dilakukan penebangan, bukanhanya pohon, akan tetapi semua yang ada dalam kawasan suaka alamtersebut dilindungi, jadi apapun dibawa dari kawasan hutan, harusdimusnahkan. Kawasan Suaka alam merupakan benteng terakhirdalam upaya pelestarian alam, dan pemenuhan kebutuhan oksigendan air bagi manusia.

melihat tumpukan kayuolahan jenis meranti, atau biasa disebut oleh masyarakat dengansebutan kayu rikia, dalam kawasan Suaka Alam dan KawasanPelestarian Alam sebagai Suaka Marga Satwa Malampah AlahanPanjang di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera BaratHalaman 8 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN LBB Bahwa pada waktu itu saksi bersama saksi Hengki sedangmelakukan operasi rutin yaitu berupa pemantauan dalam kawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian

Bahwa setelah semua kayu dimuat di dalam bak truck coltDiesel BA 9129 VA, truk tersebut melaju ke arah Lubuk Basung, olehkarena mobil truck tersebut melaju kencang sehingga saksi tidak bisamembuntutinya dengan menggunakan sepeda motor; Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi Abdul Haris yaitupetugas Kepolisian Polres Agam dan memberitahukan bahwa truck coltDiesel BA 9129 VA yang bermuatan kayu dari kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam sebagai Suaka Marga Satwa MalampahAlahan Panjang menuju

Bahwa terhadap pohon yang berada dalam kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Suaka Marga SatwaMalampah Alahan Panjang tidak boleh dilakukan penebangan, bukanhanya pohon, akan tetapi semua yang ada dalam kawasan suaka alamtersebut dilindungi, jadi apapun dibawa dari kawasan hutan, harusdimusnahkan. Kawasan Suaka alam merupakan benteng terakhir dalamupaya pelestarian alam, dan pemenuhan kebutuhan oksigen dan airbagi manusia.

Sesuai sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentuoleh undangundang sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup, yang menyatakan: "dalam rangka pelaksanaantanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untukkepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dengan demikianPenggugat berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarianfungsi