Ditemukan 3154 data
85 — 19
Hal tersebut dilakukan terdakwa dirumahterdakwa , selain itu terdakwa juga membuat SuratKeteragan dari Kementerian Kebudayaan dan PariwisataBalai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah yangmenerangkan bahwa arca Ciwa tersebut bukanlah merupakancagar budaya sehingga dapat dimiliki atau. dipindahtangankan oleh siapa saja, dimana terdakwa membubuhkantanda tangan yang dibuat seolah olah tanda tangan dariKasubag Tata Usaha Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala Jawa Tengah Dra Sri Ediningsih ,
Hum dandiperkuat dengan stempel Kementerian Kebudayaan danPariwisata Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala JawaTengah , berikut lampiran foto arca Ciwa yang jugaterdakwa bubuhkan ~ stempel diatasnya . Hal tersebutterdakwa lakukan tanpa sepengetahuan Mr. Hugo Kreijgerdengan tujuan agar Mr.
Hugo Kreijgeradalah non identik atau merupakan cap stempel = yangberbeda dengan cap stempel pembanding Keraton KasunananSurakarta Hadiningrat ; Akibat perbuatan terdakwatersebut,Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Pakoe BoewonoXIII Hangabehi serta Kementerian Kebudayaan danPariwisata Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala JawaTengah dan Dra Sri Ediningsih , M.
PeninggalanPurbakala Jawa Tengah yang menerangkan bahwaarca Ciwa tersebut bukanlah merupakan cagarbudaya sehingga dapat dimiliki ataudipindahtangankan oleh siapa saja, dimanaterdakwa membubuhkan tanda tangan yang dibuatseolah olah tanda tangan dari Ka.Sub.Bag,TataUsaha Balai Pelestarian Peninggalan PurbakalaJawa Tengah Dra.Sri Ediningsih,M.Hum dandiperkuat dengan stempel Kementrian kebudayaandan Pariwisata Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala Jawa Tengah, berikut lampiran fotoarca CIWA yang juga
M.Hum , yang terdapat dalam 5bendel surat berkop Surat Kementerian Kebudayaan danPariwisata Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala JawaTengah atas nama Dra. Sri Edyningsih. M.Hum adalah nonidentik atau merupakan cap / stempel yang berbeda dengancap / stempel pembanding milik Kementerian Kebudayaan danPariwisata Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala JawaTengah.
105 — 33
Menurutnyapenangkapan ikan yang dilarang adalah yang menggunakan potas, pestisida,setrum, obat bius, alat peledak, dan lainlain yang membahayakan danmerusak pelestarian lingkungan.
dalam air sehingga ikanikan akanterapung ke atas permukaan air dan Terdakwa dapat dengan mudahmenangkap ikanikan tersebut dengan menggunakan serok dan dimasukkan kedalam baskom;Bahwa Terdakwa berhasil menangkap ikan jenis Gabus, Pipih, Sepat danPapuyu sebanyak 15 (lima belas) Kg yang dilakukan pada dini hari tersebutsampai dengan jam 03.30 wita saat Terdakwa tertangkap tangan oleh pihakkepolisian;Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan dengan menggunakansetrum yang membahayakan dan merusak pelestarian
air sehingga ikanikan akanterapung ke atas permukaan air dan Terdakwa dapat dengan mudahmenangkap ikanikan tersebut dengan menggunakan serok dan dimasukkan kedalam baskom;e Bahwa Terdakwa berhasil menangkap ikan jenis Gabus, Pipih, Sepat danPapuyu sebanyak 15 (lima belas) Kg yang dilakukan pada dini hari tersebutsampai dengan jam 03.30 wita saat Terdakwa tertangkap tangan oleh pihakkepolisian;e Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan dengan menggunakansetrum yang membahayakan dan merusak pelestarian
ikanikan akan terapung ke atas permukaanair dan Terdakwa dapat dengan mudah menangkap ikanikan tersebut denganmenggunakan serok dan dimasukkan ke dalam baskom dimana Terdakwa berhasilmenangkap ikan jenis Gabus, Pipih, Sepat dan Papuyu sebanyak 15 (lima belas) Kgyang dilakukan pada dini hari tersebut sampai dengan jam 03.30 wita saat Terdakwatertangkap tangan oleh pihak kepolisian;11Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan denganmenggunakan setrum yang membahayakan dan merusak pelestarian
13 — 0
TERMOHONmeninggalkan PEMOHON dan tempat kediaman bersama di Kabupaten Semarang;Bahwa sejak tanggal 3 Pebruari 2013 sampai sekarang ini TERMOHONmeninggalkan tempat kediaman bersama di Kabupaten Semarang danTERMOHON bertempat tinggal di Kabupaten Semarang;Bahwa atas permohonan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi JawaTengah Nomor tanggal 14 Pebruari 2013 perihal PenasehatanPerkawinan atas nama PEMOHON dan TERMOHON, pada tanggal 25Maret 2013 PEMOHON dan TERMOHON telah mendapatkanpenasehatan, pembinaan dan pelestarian
perkawinan dari BadanPenasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KabupatenSemarang, dengan hasil kesimpulan BP4 telah berusaha untukmemberikan penasehatan supaya dapat rukun kembali, namun di dalamrumah tangga sudah tidak ada kecocokan, tidak dapat didamaikan,sehingga untuk menuju keluarga sakinah, harmonis dan bahagia sulitterwujud, maka untuk menuju kebaikan adalah suami menghendakiuntuk dapat bercerai dan isteri tidak keberatan; Sebagaimana Surat BP4Kabupaten Semarang Nomor 04/BP4/
41 — 13
Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan Penasehatan diBadan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian PerkawinanKecamatan Kabupaten dengan Berita AcaraPenasehatan Nomor pada tanggal 10 Juni Tahun 2013 dengankesimpulan bahwa sejak bulan Februari tahun 2013 samapi dengansekarang suami/istri tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tanggaHalaman 2 dari 15 Hal. Put. No./Pdt.G/2021/PA.Ppsdan tidak bisa disatukan kembali dan bersamasama ingin memutuskanuntuk bercerai;7.
Olehkarena itu menurut Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterimasebagai bukti yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 menerangkan bahwaPemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya Penasehatanoleh Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)Kecamatan Kabupaten pada tanggal 10 Juni 2013.Sesuai dalam kesimpulan yang tertera bahwa sejak bulan Pebruari 2013Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumahtangganya dan antara Pemohon dan Termohon sudah
pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukunlagi dalam rumah tangga, ditambah lagi Pemohon juga telah menentukansikapnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapatdisimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untukmengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak mau lagimempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon danTermohon sudah pisah rumah, disamping itu pihak keluarga dan BadanPenasihatan Pembinaan dan Pelestarian
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ANSAR. B, S. IP., M. AP Bin BASO AJANG Diwakili Oleh : SYAMSUWARDI, SH
124 — 71
RIDWANNUR, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana untukpekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka dengan NilaiKontrak 124.700.000..2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan StudyBanding Pelestarian Kota Pusaka, masingmasing sebagaiberikut : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800FP /REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs.H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selakuPelaksana.
Pelaksana untuk pekerjaan Study BandingPelestarian Kota Pusaka dengan Nilai Kontrak124.700.000..2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan StudyBanding Pelestarian Kota Pusaka, masingmasing sebagalberikut : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800FP / REK / VIl / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditandatangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Si selaku PPK dengarASTUTI selaku Pelaksana.
TAUFIK AKBAR yang lebihmengetahuhinya;Hal. 83 dari 122 hal, Put.No10/ PID.TPK/2020/PTMKSo Bahwa dapat saya jelaskan, awalnya saya tidaktahu, namun sekitar jam 14.00 wita setelah sdr.ANSAR (Kepala Bidang) datang kerumah sayadan menyampaikan bahwa dana kegiatan StudyBanding Pelestarian Kota Pusaka tersebut sudahcair dan masuk ke rekening Azman Traveldimana saat itu suami saya juga ada dirumahSaya kemudian sdr.
AZMAN TRAVEL yang menjadiRekanan/penyedia kegiatan Study Banding Program Penataandan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) di Yokyakarta, berdasarkanKontrak Kerja yang telah ditandatangani bersama oleh PPK (M.Ridwan Nur) juga selaku Kepala Bapelitbang, di mana di dalamkegiatan tersebut saksi ASTUTI AZIS telah mempercayakankepada saksi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Yayasan Pencinta Danau Toba
Tergugat:
1.PT. Aquafarm Nusantara Cq Kantor Cabang
2.PT. Suri Tani Pemuka
3.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.Gubernur Provinsi Sumatera Utara
5.Bupati Kabupaten Simalungun
6.Bupati Kabupaten Samosir
7.Bupati Kabupaten Toba Samosir
288 — 108
Hasil pertemuan denganMenteri disepakati untuk mendorong kegiatanSave Lake Toba danYPDT diminta dapat menjadi /ead coordinator pelestarian KawasanDanau Toba. Menkumham RI menyambut baik rencana seminarSave Lake Toba dan Konser Andung ni Tao Toba.Audiensi dengan Uskup Agung Medan dan PGI WilayahSumatera Utara, 02 April 2015.udiensi dipimpin oleh Ketua Umum YPDT, Drs.Maruap Siahaan,MBA.dan Prof. DrIng. K.
Adapun hasil pertemuan dengan KeuskupanAgung Medan dan Pengurus PGI Wilayah Sumatera Utara, sepakatsecara bersamasama mendorong pelestarian Kawasan Danau Tobadan program Clean Lake Toba sebagai bagian dari perayaan NatalBersama Rakyat dan Perayaan Penyalaan Lilin Terang di KawasanDanau Toba sebagai Kota Terang, Kota Berkat di atas Bukit.
YPDT dan UKI sepakat bekerjasama untukmelakukan seminar, kajian, dan penelitian pelestarian KawasanHalaman 24 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.PstDanau Toba.
Ephorus juga mendorong YPDTuntuk melakukan kajian kearifan lokal dan budaya Batak, sehinggadapat berkontribusi bagi pelestarian adat, budaya, dan lingkunganKawasan Danau Toba. Ephorus juga mendorong agar berkoordinasidengan Praeses HKBP di Kawasan Danau Toba.Halaman 26 Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst7.2.2.
Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT)memiliki kepedulian (passion) yang tinggi untuk perbaikan danpemulihan KDT, pelestarian Danau Toba, kesejahteraan masyarakatKDT, dan pelestarian budaya Batak. Dalam rangka itu, YPDTberusaha dan berupaya mencapai itu menuju Kawasan Danau Tobamenjadi kota berkat di atas bukit.Salah satu upaya yang dilakukan YPDT adalah road show.
565 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sejak awal berdirinya hingga sekarang, WALHI tumbuh secaraswadaya di tengahtengah masyarakat dan bersama masyarakat,bergerak atas dasar kepedulian pada pelestarian fungsi lingkunganhidup, pemajuan, perlindungan, penegakan, penghormatan terhadaphukum, khususnya lingkungan hidup di Indonesia;3.3. Bahwa pada mulanya WALHI didirikan berdasarkan Akta Notaris,tanggal 10 Maret 1983, Nomor 11, yang dibuat di hadapan Notaris Drs.H.
Tahun 1920 dimulai pelestarian KEL, F.C.Van Heurn,seorang ahli geologi Belanda melakukan riset daneksplorasi minyak dan mineral yang banyak terdapat diKEL. Akan tetapi itu ditolak oleh Pemuka Adat setempatdan diganti menjadi Kawasan Konservasi Leuser(wildlife sanctuary) Leuser dan Gunung Leuserdianggap sebagai sakral (suci) oleh masyarakat adat diAceh;2.
Pelestarian dan peningkatan fungsi dan dayadukung lingkungan hidup untukmempertahankan dan meningkatkankeseimbangan ekosistem, melestarikankeanekaragaman hayati, mempertahankan danmeningkatkan fungsi perlindungan kawasan,melestarikan keunikan bentang alam danmelestarikan budaya nasional;2. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsidan daya dukung lingkungan hidup meliputi:a. Menetapkan kawasan strategis nasionalberfungsi lindung;b.
Hal sejalan dengan Qanun Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun2013 tentang RIRW Kabupaten Aceh Tamiang Tahun20122032, Rencana Pola Ruang yaitu Kawasan lindung,kawasan budidaya dan pola ruang laut (Pasal 21nya).Kawasan lindung terdiri atas:a. kawasan hutan lindung;b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadapkawasan bawahannya;kawasan perlindungan setempat;kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagarbudaya;e. kawasan rawan bencana;f. kawasan lindung geologi;g. kawasan lindung lainnya.
Huruf B Lampiran Pergub Nomor 54/2013,yaitu:(1) melakukan upaya perlindungan dan pelestarian sumberair;(2) melakukan upaya pengawetan air;(3) melakukan upaya pengelolaan kualitas air danpengendalian pencemaran air;b.
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.PT. Sarana Inti Pratama
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar
5.PT. Sarana Inti Pratama (SAIN)
6.2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
7.3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Riau Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar ( Bupati Kampar )
8.4. Kementerian ART/BPN Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar
135 — 115
Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;(2).Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya
demikian luasan Kawasan Hutan diwilayah Provinsi Riau semakin menipis , hutan yang disebut sebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkanpada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak danberkurang, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasan global(global warming), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasiyang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian
Bahwa, PENGGUGAT adalah merupakan badan hukum, yaitu sebuahorganisasi sosial kemanusiaan yang didirikan dengan salah satutujuannya, yaitu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamupaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadayamasyarakat, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3ayat (2) huruf e Akta Pendirian yayasan Firmar Abadi. (Bukti P1 danBukti P2).5.
Tri Daya EkaPakerti, dimana dalam gugatan tersebut Yayasan Firmar Abadi (yangjuga Penggugat dalam Gugatan aquo) mengajukan gugatan /egalstanding hanya mendasarkan pada formalitas sebagaimana diatur dalamUU Kehutanan tetapi Pengadilan Negeri Bangkinang mempertimbangkanbahwa formalitas pengajuan gugatan /egal standing tersebut juga harusdilihat dari perspektif UU No. 32/2009 karena keterkaitan erat antarafungsi pelestarian hutan dan fungsi pelestarian lingkungan hidup.Bahwa, dengan demikian terbukti
Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; danc. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnyapaling singkat 2 (dua) tahun;d.
Terbanding/Terdakwa : Drs. I GUSTI NGURAH BAGUS MATARAM
146 — 23
H. AHMADI
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
Intervensi:
YAYASAN SUNAN WIROKROMO GENDANG TIMUR
450 — 106
Apalagi menjadi juru kunci Asta Sunan WirokromoBlingi ; OBYEK SENGKETA MELANGGAR PERDA KABUPATEN SUMENEPNOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 10 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 10 menyatakan:(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian cagar budaya ; wane anne nnn e anne enna nnn nn een nnn ene nen nenHalamani19dari99, Put. Perkara No. : 197/G/2018/PTUN.SBY(2) Peran serta masyarakat dalam pelestarian cagar budayasebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: a.
Bahwa berdasarkan ketentuan dalampasal 63 ayat (3) peraturan daerahkabupaten sumenep No. 6 th 2014tentang pelestarian cagar budaya perlumenerbitkan izin pemanfaatan Bahwa pertimbangan obyek sengketa huruf c tersebut justrubertentangan dengan Peraturan DaerahKabupatenSumenep Nomor6 Tahun 2014 pasal 63.
Perkara No. : 197/G/2018/PTUN.SBYdari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya Dan Permusiuman pada empattahun yang lalu, agar supaya di Kabupaten Sumenep dibentuk Tim AkhliCagar Budaya paling sedikit beranggotakan sebanyak 7 orang yang terdiridari berbagai disiplin ilmu diantaranya Arkeolog, Arsitek, Sejarawan,Hukum, dan Tokoh Keturunan Keraton Sumenep.
Perkara No. : 197/G/2018/PTUN.SBYMenimbang, bahwa Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten SumenepNomor 6 Tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya, menyebutkan bahwaPemerintah Daerah berkerja sama dengan setiap orang dalam melakukanpendaftaran.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 6 Tahun2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya, maka prosedur yang harus dilalui agarsuatu Situs cagar budaya dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya adalah : 1. Adanya pendaftaran, dimana pemerintahn daerah bekerja sama dengansetiap orang meskipun tidak memiliki atau menguasainya dengan dilengkapidengan deskripsi dan dokumentasinya.
HAKMIANTO,SH.,MH
Terdakwa:
1.RUSDIN SULTAN BIN ABDUL SARI
2.LA DONDA BIN JAWATI
457 — 104
/PN WgwSawa, Anano, Kentiole, TuwuTuwu, dan Moromaho) dan perairan Pulau WangiWangi, Kaledupa, Tomia, Binongko, Perairan Pulau Runduma, Moromah,Perairan Karang Gurita, Perairan Karang Kapota, Karang Kaledupa, Tomia,Karang Koromaha, Perairan Karang Koko sampai dengan Perairan PulauMoromaho; Bahwa tujuan Kabupaten Wakatobi ditetapkan sebagai Kawasan TamanNasional adalah untuk memastikan terjaminnya sistem penyangga kehidupandalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati sebagai perwakilan ekosistemwilayah
Melakukan Kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona lain daritaman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam;Menimbang, bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alamyang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yangdimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi, sedangkan Taman hutan rayaadalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atausatwa yang alami atau buatan, jenis asli dan
atau bukan asli, yangdimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi dan yang dimaksuddengan Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutamadimanfaatkanuntuk pariwisata dan rekreasi alam.Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 10.00WITA Para Terdakwa bersama dengan saksi Tono La Munu ditangkap oleh timdari petugas Pol Airud Polres Wakatobi yang terdiri saksi Marjono, Munawir danAchsary
,adalah merupakan zona perlindungan bahari yang artinya adalah bagian tamannasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukungkepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan;Menimbang, bahwa kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan zonaperlindungan bahari hanyalah meliputi : perlindungan dan pengamanan olehpetugas Balai TNW, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayatidengan ekosistemnya, penelitian, wisata alam terbatas, pemanfaat jasalingkungan, kegiatan penunjang
/PN Wgw7. 2 (dua) buah BOX gabus kapasitas 60 kg;8. 1 (Satu) buah masker selam;9. 1 (Satu) buah ACCU;10. 2 (dua) buah regulator berwarna hitam;11. 1 (Satu) unit mesin kompresor merk Shark berwarna orens.Barang bukti tersebut Semuanya adalah alat dan hasil untuk melakukankejahatan maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa taman nasional wakatobi yang merupakan zonaperlindungan bahari adalah suatu. wilayah yang karena letak, kondisi danpotensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
TONI WIJAYA
Turut Tergugat:
1.PT. Arara Abadi
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
149 — 87
Bahwa seterusnya di dalam Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun1999 tentang Kehutanan, disebutkan:(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan;a. berbentuk badan hukum;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya
Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan Untuk menjamin perlindungan hutanyang sebaikbaiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindunganhutan;Bahwa Penggugat adalah badan hukum, yang didirikan untuk melakukanberbagai kegiatan sosial kemanusianan, yang salah satu diantaranyaadalah untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peran sertamasyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidupsecara swadaya masyarakat
, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA);Bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya, yaitu. telah melakukan investigasi di bidang kehutanan,melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup melaluijalur litigasi (hak gugat organisasi//egal standing) di bidang kehutanan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (poin 4 dan poin 5), makadengan demikian Penggugat, telan memenuhi syarat
Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkantujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;danc.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan danlingkungan hidup secara swadaya masyarakat;f. Menyebarluaskan hasil investigasi di bidang kehutanan dan lingkungan hidupkepada pihakpihak yang memerlukan;g. Menekan lajunya kerusakan hutan dan lingkungan hidup akibatpembangunan dan pemanfaatan hutan yang tidak terkendali melaluipemberdayaan pengawasan masyarakat;h.
310 — 108
Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 69 ayat (1) UndangUndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan Masyarakatberkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutandari gangguan dan perusakan Bahwa seterusnya di dalam Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun1999 tentang Kehutanan, disebutkan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;(2) Organisasi bidang kehutanan
yang berhak mengajukangugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhipersyaratan 29 22 nn nnn nn nnn nnn nnn n nn nnn eensa. berbentuk badanb. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengantegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsihutan, dan000c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaranCasSarnya; 220 nn nnn nn nnn ne nn nn nnn nn nc nc nnn nc ncnnne4.
Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum, yang didirikan untukmelakukan berbagai kegiatan social kKemanusianan, yang salah satu diantaranya adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamupaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadayamasyarakat, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2)huruf e Akta Pendirian Yayasan Wahana Sinergi Nusantara (Vide:BuktiP1, Bukti P2, Bukti P3, dan Bukti P4) ;0022205.
Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuaidengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidangkehutanan, melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkunganhidup melalui jalur litigasi (legal standing) di bidang Kehutanan danbidang Lingkungan Hidup.(Vide : Bukti P5, Bukti P6, Bukti P7, Bukti P8, Bukti P9, Bukti P10 dan Bukti P11) ;6.
alam dan hutan pelestarian alam (b) kawasan hutan yang secararuang di cadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi,permukiman, pertanian, perkebunan (ayat (3)).
25 — 3
Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Badan PanesahatanPembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Desa xx, KabupatenGunungkidul, Nomor: xx, tanggal 15052019, yang telah dimeteraisecukupnya dan dinazzegel, lalu diberi tanda P.3;Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksisaksisebagai berikut:1. xxbinti xx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediamandi Padukuhan xx, Kabupaten Gunungkidul:;Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawahsumpahnya
No. 570/Pdt.G/2019/PA.Wnomaka terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yangsah sejak dilangsungkannya akad nikah pada tanggal 17 Februari 2002,dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xx, KabupatenGunungkidul, karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentinganlangsung dengan perkara ini;Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa asli Surat Keterangan dari BadanPenasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Desa Kedungpoh,Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul
254 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 12 Februari 2019 yang kesememuanya diberi tanda dansesuai dengan aslinya keculia Bukti PK 3 fotokopi dari fotokopi, berupa:BuktiPK 1 : Surat Keterangan Nomor 482/097/10.01/2019 tanggal 4Februari 2019;Bukti PK 2 : Surat Panggilan dari Koperasi Simpan Pinjam Jasa CabangKlaten Nomor 023/CCC/Js.Pst/V1I/2012 tanggal 4 Juni 2012;Bukti PK 3 : Keputusan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan PurbakalaJawa Tengah Nomor 988/102.SP/BP3/P.IX/2005 tanggal 22September 2005 tentang Penetapan Benda Cagar
Tentang adanya novum:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (novum)berupa: Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor 432/097/10.01/2019 tanggal 4 Februari 2019 (PK1); Surat Panggilan Penyelesaian Pinjaman tanggal 4 Juni 2012 (PK2); Surat Keputusan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala JawaTengah Nomor 988/102.SP/BP3/P.IX/2005 tanggal 22 September 2005(PK3);Bahwa Bukti PK2 berupa surat panggilan tidak ada relevansinyadengan perkara a quo sehingga tidak dapat dipertimbangkan
Beli Nomor 76/KTKDS/2004 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 411atas nama Listiyanah binti Haji Asmichan dan Fatkhawati bintiAsmichan/Pemohon Peninjauan Kembali kepada Sri Sumarni (debitur)oleh Notaris Saraswati Retno Puspitasari, S.H. selaku PPAT dibuattanggal 16 Februari 2004 tidak pernah terjadi;Bahwa bangunan rumah adat Kudus yang ada dan berdiri di atas tanahSertifikat Hak Milik Nomor 411 adalah bangunan cagar budaya yangdilindungi oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 dan KeputusanKepala Balai Pelestarian
240 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Vide Bukti P.2 Akta Notaris Arman Lany, SH Nomor 01Tanggal 3 Agustus 2012).Bahwa berdasarkan anggaran dasar dan statuta organisasi, ketua,sekretaris dan bendahara memiliki tanggung jawab atas tindakanorganisasi baik secara internal maupun eksternal.Bahwa tujuan organisasi Walhi didirikan adalah untuk kepentinganpenyelamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Statuta Walhi.Pasal 2Azas, Sifat dan Tujuanayat (3)"Walhi bertujuaan mendorong terwujudnya
(Vide Bukti P.3 Statuta Walhi Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3)Bahwa jelas dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnyadisebut UndangUndang PPLH) menjelaskan dalam Pasal 92,menyatakan yaitu:1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhakmengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup;2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk
Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup dan;c.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/TUN/2010 dalam perkaragugatan Tata Usaha Negara antara Walhi melawan Kepala KantorPelayanan Perizinan;Berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa organisasi PemohonKasasi/Pengugat/Pembanding adalah organisasi yang nyata telahmembuktikan sebagai organisasi masyrakat yang jelas dengan penuhkesunguhan menjalankan fungsi pelestarian lingkungan hidup sebagaipemenuhan dalam penegakan hukum lingkungan hidup karena itueksepsi Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding
;Tuntutan:Bahwa berdasarkan selurun uraian yang Pemohon Kasasi uraikan di atasterbukti secara hukum bahwa Pemohon Kasasi berhak mengajukan gugatanlegal standing sebagai hak gugat dalam fungsi pelestarian lingkungan hiduptetapi juga sebagai upaya contro/ social terhadap Pejabat Tata Usaha Negarayang menerbitkan Izin Usaha dan Kegiatan yang tidak prosedur;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena
35 — 24
O3/BTNTN1/2013 tanggal 18 Maret 2013 danpenetapan Persetujuan Penyitaan Dari Ketua Pengadilan NegeriPelalawan Nomor : 57 / P enP id / 2013 / PN.PLW tanggal 22Maret 2013.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2011tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian AlamPasal 35 ayat (1) dijelaskan bahwa Taman Nasional dapatdimanfaatkan untuka) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuanb) Pendidikan dan Peningkatan Kesadartahuan KonservasiAlamc) Penyimpanan dan/ atau penyerapan
tersebut sebesar 3,9 M3;Bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatanterdakwa yaitu menebang pohon di dalam kawasan TNINsebesar Rp. 606.996, (enam ratus enam ribu sembilanratus sembilan enam rupiah) ;Bahwa kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidakbisa dihitung berdasarkan nilai barang bukti kayu yangditebang saja, tapi sebaiknya juga dihitung nilaiekologis atau kerugian lingkungan dan hilangya sumberdaya alam hayati yang ada di dalam kawasan TNINtersebut.Bahwa TNTN adalah kawasan pelestarian
lagi2020Bahwa pengertian dari mengangkut adalah memindahkan kayudari suatu tempat ke tempat lainBerdasarkan penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf e Undangundang Nomor 41 tahun 1999 tetang Kehutanan dinyatakanhasil hutan dapat berupa hasil produksi yang langsungdiperoleh dari hasil pengolahan bahanbahan mentah yangberasal dari hutan yang merupakan produksi primer antaralain berupa kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis danpulp.Berdasarkan keterangan Ahli dinyatakan bahwa TamanNasional adalah kawasan pelestarian
alam yangdifungsikan sebagai kawasan lindung, pelestarian satwadan tumbuhan serta sebagai fungsi pendidikan danpenelitian;Faktafakta yang terungkap di persidangan berdasarkandengan keterangan Saksisaksi serta keterangan TerdakwaJUMIRAN Bin MITRO dipersidangan mengatakan bahwa bahwapada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira jam 12.00WIB, terdakwa ditangkap oleh tim gabungan operasipenegakan hukum ketika sedang melakukan pengolahan danpemotongan pohon di dalam kawasan TNTIN tepatnya padatitik koordinat
1.EDMON RIZAL ,SH
2.YUNITA EKA PUTRI,SH
Terdakwa:
1.PARIZAL PGL IJAN
2.IWAN NASTI PGL IWAN
3.BARUDIN PGL BARUDIN
411 — 19
Bahwa setelah semua kayu dimuat di dalam bak truck coltDiesel BA 9129 VA, truk tersebut melaju ke arah Lubuk Basung, olehkarena mobil truck tersebut melaju kencang sehingga saksi tidak bisamembuntutinya dengan menggunakan sepeda motor; Bahwa setelah itu saksi Ade Putra menghubungi saksi AbdulHaris yaitu petugas Kepolisian Polres Agam dan memberitahukanbahwa truck colt Diesel BA 9129 VA yang bermuatan kayu darikawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai SuakaMarga Satwa Malampah Alahan
Bahwa terhadap pohon yang berada dalam kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Suaka Marga SatwaMalampah Alahan Panjang tidak boleh dilakukan penebangan, bukanhanya pohon, akan tetapi semua yang ada dalam kawasan suaka alamtersebut dilindungi, jadi apapun dibawa dari kawasan hutan, harusdimusnahkan. Kawasan Suaka alam merupakan benteng terakhirdalam upaya pelestarian alam, dan pemenuhan kebutuhan oksigendan air bagi manusia.
melihat tumpukan kayuolahan jenis meranti, atau biasa disebut oleh masyarakat dengansebutan kayu rikia, dalam kawasan Suaka Alam dan KawasanPelestarian Alam sebagai Suaka Marga Satwa Malampah AlahanPanjang di Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera BaratHalaman 8 dari 36 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2019/PN LBB Bahwa pada waktu itu saksi bersama saksi Hengki sedangmelakukan operasi rutin yaitu berupa pemantauan dalam kawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian
Bahwa setelah semua kayu dimuat di dalam bak truck coltDiesel BA 9129 VA, truk tersebut melaju ke arah Lubuk Basung, olehkarena mobil truck tersebut melaju kencang sehingga saksi tidak bisamembuntutinya dengan menggunakan sepeda motor; Bahwa setelah itu saksi menghubungi saksi Abdul Haris yaitupetugas Kepolisian Polres Agam dan memberitahukan bahwa truck coltDiesel BA 9129 VA yang bermuatan kayu dari kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam sebagai Suaka Marga Satwa MalampahAlahan Panjang menuju
Bahwa terhadap pohon yang berada dalam kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Suaka Marga SatwaMalampah Alahan Panjang tidak boleh dilakukan penebangan, bukanhanya pohon, akan tetapi semua yang ada dalam kawasan suaka alamtersebut dilindungi, jadi apapun dibawa dari kawasan hutan, harusdimusnahkan. Kawasan Suaka alam merupakan benteng terakhir dalamupaya pelestarian alam, dan pemenuhan kebutuhan oksigen dan airbagi manusia.
82 — 34
Batola danmenjabat sebagai Analis Pengelolaan Sumberdaya Ikan selama 9 tahun.e Bahwa penangkapan ikan yang dilarang adalah yang menggunakan potas,pestisida, setrum, obat bius, alat peledak, dan lainlain yang membahayakandan merusak pelestarian lingkungan.
menggunakan stik/serok dan dimasukkan ke dalam baskom;e Bahwa para Terdakwa melakukan penyetruman secara bergantian yaitu disaatTerdakwa I melakukan penyetruman maka Terdakwa SAMID Bin RANI yangmengayuh jukung begitu juga sebaliknya dan setelah satu jam masingmasingberhasil menangkap ikan jenis Gabusdan Papuyu sebanyak 3 (tiga) Kgsebelumpara Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;e Bahwa para Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan denganmenggunakan setrum yang membahayakan dan merusak pelestarian
menggunakan stik/serok dan dimasukkan ke dalam baskom;Bahwa para Terdakwa melakukan penyetruman secara bergantian yaitu disaatTerdakwa BAHRI Bin AHMAD melakukan penyetruman maka Terdakwa IIyang mengayuh jukung begitu juga sebaliknya dan setelah satu jam masingmasing berhasil menangkap ikan jenis Gabus dan Papuyu sebanyak 3 (tiga) Kgsebelum para Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;Bahwa para Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan denganmenggunakan setrum yang membahayakan dan merusak pelestarian
dan dimasukkan ke dalam baskom dimana paraTerdakwa melakukan penyetruman secara bergantian yaitu disaat Terdakwa IBAHRI Bin AHMAD melakukan penyetruman maka Terdakwa II SAMID BinRANI yang mengayuh jukung begitu juga sebaliknya dan setelah satu jammasingmasing berhasil menangkap ikan jenis Gabus dan Papuyu sebanyak 3(tiga) Kg sebelum para Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian;e Bahwa para Terdakwa mengetahui melakukan penangkapan denganmenggunakan setrum yang membahayakan dan merusak pelestarian
15 — 1
Bahwa Penggugat telah berusaha keras menyelesaikanperselisihan tersebut dengan meminta bantuankeluarga kedua belah pihak bahkan Penggugat sudahdatang dan meminta nasihat dari Badan PenasihatanPembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) KecamatanGondokusuman Yogyakarta namun tidak membuahkanhasil sebagaimana Penggugat harapkan; 7.