Penggugat dengan Tergugatputus terhitung sejak tanggal 1 Juli 2011 karena Penggugatdidiskualifikasikan mengundurkan diri ; Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah sebesar 2(dua) bulanupah yaitu 2 x Rp. 1.351.160, = Rp. 2.351.160. ( Dua Juta Tujuh RatusDua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)Hal. 5 dari 10 hal.Put.Nomor 487 K/Pdt.SusPHV/2013Penggugat didiskualifikasikan mengundurkan diri", jelas terungkap dalamfakta persidangan secara tegas perusahaan menyatakan bahwa mutasitersebut merupakan sangsi

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan halaman 22 alenia ke 4baris 3 dan baris 4 " sekalipun telah beberapa kali dilakukan pemanggilan "terungkap dalam persidangan tidak ada pemanggilan terhadap PemohonKasasi semula Penggugat akan tetapi sangsi yang di berikan olehTermohon Kasasi semula Tergugat berupa Surat Peringatan 1, 2, 3; (P 03,P 04,P 05).

untuk menyelesaikan persyaratan yang menjadi kewajibannyatersebut selama enam bulan, namun sampai waktu yang telah ditentukan ternyataPemohon belum memperoleh izin bercerai (sesuai denga Surat Edaran MahkamahAgung Nomor:5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983).Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim telah mengingatkan kepadaPemohon apakah akan mencabut permohonan perceraian ini atau tetap akanmeneruskan perkara perceraian dengan Termohon dengan segala sangsi

No. 93/Pdt.G/2012/PTA.Bdgmenanggung resiko segala akibat dari perceraiannya jika dikemudian hari harusmenerima segala sangsi/hukuman apapun.Menimbang, bahwa dari surat (bukti P3) tersebut diketahui bahwasebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohon cerai talak ke PangadilanAgama Tasikmalaya tanggal 14 Januari 2010 terdaftar register Nomor : 158/Pdt.G/2010/PA.Tsm, namun telah dicabut, dan didaftarkan kembali perkara yangsama tanggal 18 Oktober 2010 dengan register Nomor : 2801/Pdt.G/2010/PA.Tsmyang

sedang berada di Jakarta ;e Bahwa atas tindakan Penggugat harus membayarkepada Tergugat material moral maupun rasa malu/rehabilitasi nama baik yang diderita oleh Tergugatselama dalam tahanan sementara di resort sebesarRp.210.000.000, ( dua ratus sepuluh juta rupiah )dengan cara pembayarannya dikredit/diangsur perbulan Rp.210.000, ( dua ratus sepuluh ribu rupiah ) ;Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalildalil gugatannyatelah mengajukan bukti tertulis berupa Surat Pernyataan sanggupmenanggung resiko/sangsi

No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45tahun 1990 dimana untuk melakukan perceraian harus terlebik dakulumendapatkan ijin dari atasannya, dimana untuk hal tersebut Majelistelak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperoleh ijindimaksud, akan tetapi Penggugat tidak bersedia mengurus jjindimaksud, namun berdasarkan bukti P1. berupa Surat PernyataanSanggup menanggung resiko/sangsi Kepegawaian karena melakukanperceraian tanpa ada ijin dari atasan Penggugat yang ditandatanganidiatas meterai oleh Penggugat

Pada akhirnya tindakan Pemohon berakibat Termohon sangat dirugikanoleh sebabHalaman 19 dari 35 Putusan Nomor 689 /Pdt.SusBPSK/.2019/PN Jkt Utr.1) Pemohon mengikat Termohon dengan mengenakan dendadendadan sangsi bila mana terjadi keterlambatan pembayaran cicilan olehTermohon.2) Pemohon mengenakan sangsi Pembatalan Pemesanan Unit apabilaselambat lambat nya 90 hari kalender sejak Surat Pesanan ditandatangani Termohon tidak membayar Down Payment (UangMuka).3) Pemohon mengikat Termohon dengan sangsi PembatalanPembelian

lampiran surat nomor 092/SK/VPK/X/12 tanggal 5 Oktober2012Pemohon keberatan telah mengembalikan uang yang telah disetoroleh pemohon oleh termohon keberatan kepada pemohon keberatan.TANGGAPAN TERMOHON :Bahwa dalildalil Pemohon nomor 23 s/d 40 haruslah ditolak karena tidak benar,dengan alasan:1.Bahwa sebagaimana dengan jelas Termohon Keberatan sampaikansebelumnya bahwa Pemohon Keberatan telah membuat aturan semenamena, sebagai berikut :1)2)3)Pemohon mengikat Termohon dengan mengenakan denda dendadan sangsi

bilamana terjadi keterlambatan pembayaran angsuranoleh Termohon.Pemohon mengenakan sangsi Pembatalan Pesanan Unit apabilaselambat lambatnya 90 hari kalender sejak Surat Pesananditandatangani Termohon tidak membayar Down Payment (UangMuka)Pemohon mengikat Termohon dengan sangsi Pembatalan Pembelianjika Termohon terlambat membayar cicilan/angsuran selama 90 hariberturut turut.Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 689 /Pdt.SusBPSK/.2019/PN Jkt Utr.2.

Termohon selalu menaruh curiga kepada Pemohon ketika Pemohon bertugas sebagaianggota POLRI, sehingga selalu berakibat pertengkaran antara Pemohon danTermohon; b. sekitar bulan Nopember 2010, Pemohon tersandung masalah tindak kekerasan, yangberkaitan dengan orang tua Termohon dengan pihak ke 3, sehingga Pemohon diprosespidana dengan kurungan 6 bulan; c. bahwa sekitar bulan Agustus 2011, Pemohon dijatuhi sangsi pemecatan sebagaianggota kepolisian, namun orang tua Termohon tidak sama sekali membantupermasalahan

Termohon selalu menaruh curiga kepada Pemohon ketika Pemohon bertugas sebagaianggota POLRI, sehingga selalu berakibat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;b. sekitar bulan Nopember 2010, Pemohon tersandung masalah tindak kekerasan, yangberkaitan dengan orang tua Termohon dengan pihak ke 3, sehingga Pemohon diproses pidana dengan kurungan 6 bulan;c. bahwa sekitar bulan Agustus 2011, Pemohon dijatuhi sangsi pemecatan sebagai anggotakepolisian, namun orang tua Termohon tidak sama sekali membantu

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas beralasan bagi Penggugat untukmengajukan pembatalan nikah karena perkawinan tersebut dilaksanakandengan paksaan, walaupun sangsi, tapi Penggugat ingin bertanggung jawabjika anak tersebut benar anak hasil perobuatan Penggugat;.

melaporkan Penggugat kepolisi;Bahwa Tergugat telah mengaku bahwa anak tersebut bukan anakPenggugat tapi anak dari orang lain yang bernama *****;Bahwa memang Penggugat dan Tergugat telah berpacaran dari tanggal26 Agustus 2014 sampai akhir Desember 2014, dan selama berpacarantersebut Penggugat pernah melakukan hubungan sex dengan Tergugat,namun ternyata ketika itu Tergugat tidak perawan lagi;Bahwa Penggugat mengajukan pembatalan nikah karena perkawinantersebut dilaksanakan dengan paksaan, walaupun sangsi

Keberpihakan Oknum Wakil ketua panitia pemilihan dan ketua BPD, dalampenanganan kasus, pengambilan kartu undangan salah satu keluarga, olehpihak calon nomor 3, dengan memberikan putusan tanpa sangsi. Yangkemudian diambil alin oleh ketua Pilwu dan mengenakan sangsi padaDEIAKUNYA j2n nn nn nn nn nnn nn nen ne nnn ence ence ne nnn nnn nn enna nn nneannnenenane.

telahkawin dengan wanita lain tersebut;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering datang kerumahmereka sehingga saksi menyaksikan langsung selain itu Penggugat pernahdatang dan menginap dirumah saksi setelah mereka bertengkar denganTergugat akibat kelakuan Tergugat tersebut;Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2014, setelahPenggugat memergoki Tergugat dengan wanita lain lalu Penggugatmelaporkan ke Kepolisian dan Tergugat mengakui hal tersebut sehinggaTergugat dikenakan sangsi

memberikan biayahidup kepada Penggugat dan anakanaknya, Tergugat jarang tinggal dirumah, serta selingkuh dengan wanita lain;Bahwa saksi mengetahui hal tersebut selain saksi melihat langsung,Penggugat juga sering datang kepada saksi mengeluhkan kelakuanTergugat mengenai halhal tersebut, bahkan saksi pernah diajak olehPenggugat untuk ikut memorgoki Tergugat yang sedang bermesraandengan wanita lain di rumah selingkuhannya tersebut, kemudian langsungdilaporkan kepada kepolisian sehingga Tergugat dikenakan sangsi

Makasebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 5Tahun 1984 pada angka (4) dan (5), Majelis Hakim telah menunda persidanganperkara ini selama 6 (enam) bulan, guna memberikan waktu kepada Penggugat8untuk mengurus ijin cerai dari pejabat atasan dimaksud, namun setelah lewatwaktu 6 (enam) bulan surat ijin dimaksud tetap belum ada ;Menimbang, bahwa setelah lewat waktu enam bulan tersebut MajelisHakim telah menasehati agar Penggugat mencabut gugatannya, dan jugamenjelaskan tentang sangsi

sangsi administrasi dari atasannya apabila perkaraini tetap dilanjutkan, namun Penggugat tetap bersikeras untuk melanjutkanperkaranya, dengan membuat dan menyerahkan surat pernyataan tertanggal14 Juli 2014 yang pada pokoknya Penggugat telah mengurus ijin kepadaatasannya dan sampai dalam waktu enam bulan lebih belum turun, sertaPenggugat siap menanggung segala resiko yang akan terjadi ;Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukanperceraian adalah karena dalam rumah tangga Pengggugat

Saksi mengakui bahwa Penggugattelah meminta maaf kepada saksi sebanyak 1 (satu) kali.Permintaan maaf di ruang HRD dan pada saat kejadian saksimengingat tidak ada permohonan maaf dari PemohonKasasi/Penggugat.Saksi tidak mengetahui jika ada sangsi di dalam PeraturanPerusahaan.Saksi mengetahui bahwa sudah adanya perdamaian dan saksitidak mengetahui jika Penggugat pada saat itu di skorsing olehperusahaan.Saksi dengan sadar yang membuat surat perdamaian tersebutsebelum ditanda tangani oleh para pihak

Bahwa di dalam Peraturan Perusahaan sudah sangat jelas, peraturanperusahaan berlaku antar pekerja di perusahaan tersebut sedangkanpermasalahan antara Pemohon kasasi/Penggugat tidak mendasar atautidak ada aturan sebagai dasar hukum untuk menghukum Penggugatkarena Dede Fahrul Rozi adalah karyawan dari luar perusahaansehingga sangsi yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Tergugat kepadaPemohon Kasasi/Penggugat haruslah batal demi hukum.Hal. 11 dari 18 hal.Put.Nomor 336 K/Pdt.SusPHI/20149.

mendasar karena:e Bahwa Pemutusan hubungan kerja tidak melalui upaya terlebihdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU KetenagakerjaanNomor 13 tahun 2003.16.Bahwa sudah sangat jelas alasan Tergugat yang memutuskanpemutusan kerja kepada Penggugat sangatlah tidak mendasar karena:e Bahwa pemutusan hubungan kerja tidak melalui upaya terlebihdahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 151 UU KetenagakerjaanNomor 13 tahun 2003 dan sudah sepatutnya harus batal demihukum.e Bahwa tidak bisa memberikan dua sangsi

Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohontidak hadir di persidangan;Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehatiPemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai danPemohon menjawab, bahwa Pemohon bermaksud untuk mencabutpermohonannya terlebin dahulu, karena Termohon sebagai PNS belummendapatkan surat keterangan dari atasannya untuk bercera;Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannyadengan alasan kasihan kepada Termohon nanti kalau kena sangsi

PtkPemohon merasa sakit hati dengan lakilakin tersebut yang telahmengganggu keharmonisan rumah tangga pemohon dan Termohon,menyebabkan Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar hukumdan Pemohon dikenakan sangsi hukuman selama 8 (delapan) tahunpenjara;Bahwa, Pemohon dan Termohon' sudah berpisah tempat tinggal darisejak Pemohon menjadi tahanan, namun Termohon masih sering datangmengunjungi Pemohon di rumah tahanan tersebut;Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak

masingmasing bernama ANAK 1, umur 23 tahun,ANAK 2, umur 22 tahun dan ANAK 3, umur 15 tahun;Bahwa, rumah Pemohon dan Termohon yang pada awalnya kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon baikbaik saja namun sejaktahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Termohon menjalinhubungan dengan lakilaki lain yang tinggal di rumah kost sampaiakhirnya menyebabkan Pemohon melakukan tindak kekerasan terhadaplakilaki tersebut dan Pemohon dikenakan sangsi

memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : Putusan Majelis Hakim apabila ditinjau dari segi edukatif, korektif, prefentifmaupun represif tidak / belum memadai mengingat Terdakwa adalahseorang tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mempunyai pengaruhsangat kuat dilingkungannya, oleh karenanya selain dikenakan hukumanpenjara bagi Terdakwa juga harus dibebani membayar denda ; Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : e Tujuan dari pemberian sangsi

pidana bukan merupakan balas dendamnamun lebih kepada memberi pembelajaran (efek jera) kepadaTerdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya ; e Atas nama keadilan dan kemanusiaan tentunya sangat berlebihan jikaTerdakwa dikenakan sangsi hukuman badan karena Terdakwa adalahtokoh masyarakat masih diperlukan pikiran dan tenaganya untukjamaahnya : e Proses Pengadilan terhadap Tindak Pidana KK / KTP lebih dari satu /ganda baru satusatunya di Indonesia maka hukuman denda yangtinggi dan proses hukum telah

sebagaimana Penggugat tuangkandalam gugatan a quo merupakan pelanggaran disiplin beratyang sangsinya adalah pemutusan hubungan kerja sesuaidengan ketentuan SK Direksi No.KEP/DIR/029/2001 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5ayat (4) jo Pasal 52 ayat (1) butir 2 Perjanjian KerjaBersama PI Bank Mandiri (Persero), Tok periode 2006 2008 ;Bahwa karena Tergugat dalam pemeriksaan telah mengakuitelah melakukan berapa pelanggaran serta dituangkan dalampernyataan, maka Tergugat diberikan sangsi

di atas,Tergugat dengan surat tanggal 13 Desember 2006 (bukti P15)merasa keberatan dan menyatakan sudah tobat tidak akanmengulangi perbuatannya lagi dan Tergugat mengajukanpermohonan diberikan kesempatan untuk tetap bekerja sertabersedia melakukan tugas apapun yang diberikan oleh Bankakan dikerjakan secara tulus hati sebagai pengabdian kepadaBank ;Bahwa sambil menunggu proses permohonan Tergugat butir15 di atas, maka terhitung tanggal 19 Februari 2007 kepadaTergugat dikenakan pembebas tugasan (sangsi

scorsing)sesuai surat Bank Mandir i Cabang KlatenNo.7.Sp.KLN/818/2007 tanggal 19 Februari 2007 (bukti P16) ;Bahwa terhadap permohonan Tergugat butir 15 di atas,mengingat pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tergugattermasuk dalam kriteria pelanggaran jenis berat dan tidakterdapat bukti baru. yang menjadi pertimbangan = untukmempengaruhi keputusan sangsi, maka permohonan Tergugattidak dapat dipertimbangkan tetap dikenakan sangsipemberhentian/ Pemutusan Hubungan Kerja sesuai surat KantorPusat No.CHC.HMC

Bahwa Tergugat melakuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tanpamemberikan Sangsi Teguran atau Surat Peringatan ( SP ) terlebih dahulu;8. Bahwa Penggugattidak pernah mendapatkan Sangsi atau Surat Peringatan(SP) dari Tergugat sebelumnya;a. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) boleh dilakukan harusmelalului tahapantahapan atau apabila Tergugat sebelumnya telahmendapatkan Sangsi Teguran atau Surat Peringatan (SP)yang masihberlaku.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 14/ Padt.SusPHI/2019/PN.Bjmb.

SAPTAINDRASEJATI Periode 2018 2020 Pasal 52 ayat 5, ayat 21 dan ayat 27sebagaimana jawaban Tergugat pada angka 4 s/d angka/7 diatas.11.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 danangka 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat melakukanPemutusan Hubungan Kerja tanpa memberikan Sangsi Teguran atau SuratPeringatan (SP) terlebih dahulu kepada Penggugat sehingga bertentangandengan Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dan sepatutnya Tergugat

SUNARYO sebagai sangsi keteledorannya ;Terhadap Sdr. SUNARYO dikenai beban/pemotongan sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus rupiah) dengan jalan dipotong upahnyatiap bulan mulai bulan November 2001. Dasar dari pemotongan tersebutadalah :Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 198 K/TUN/2006 KKB PT. BATIK KERIS/PT.

DAN LIRIS No. 210/7.1.0/VI/2001 tanggal01 Juli 2001 Pasal 17 ayat (6) e seperti dalam point 4 tersebut di atas ; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Bab NV Pasal 23 atas dasartersebut di atas lahirlah Surat Keputusan No. 348/7.1.0/X/2001 tanggal22 Oktober 2001 yang dalam salah satu ketentuannya berbunyisebagai berikut :"Apabila ternyata dikemudian hari kasus kehilangan barang tersebutdapat diselesaikan dengan tuntas dan jelas pelakunya sampai dengandihukum dan mengganti kerugian, maka sangsi berupa

No. 198 K/TUN/2006serta mengganti kerugian (barang kembali seharga, barang yang hilang)sangsi pemotongan akan ditinjau (dikembalikan) ;Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat barang yang dicuri belumkembali ke tangan Perusahaan (Penggugat), sehingga kerugian masih adadipihak Perusahaan ;Bahwa dengan demikian alasan Pekerja yang menyatakan Perusahaanmelakukan ingkar janji menjadi tidak terbukti, sehingga permohonan ijinPHK dari pihak Pekerja (Sdr.

satuatau lebih kewajiban/ketentuan dst pasal 3 ayat (1) yaitu cerai tanpa izin dstpasal 14 yaitu hidup bersama dapat dijatuhi salah satu alternatif hukumandisiplin berat berdasarkan pasal 6 ayat 4 huruf a yaitu penurunan pangkatsetingkat lebih rendah selama 1 tahun bukan hukuman disiplinpemberhentian dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendirisebagaimana putusan penguatan Tergugat Nomor : 192/KPTS/BAPEK/2006tanggal 19 Oktober 2010, dengan demikian putusan tersebut tidak tepatdalam penerapan sangsi

No.70 K/TUN/201 1Tinggi Tata Usaha Negara tidak langsung menguatkan Putusan TergugatNomor ; 192/KPTS/BAPEK/2006, namun hal ini tetap dilakukan tanpamempertimbangkan dengan rasa keadilan mengingat selama menjadi PNSPemohon kasasi belum pernah dijatuhi hukuman disiplin baik ringan,sedang, apalagi berat, sehingga terhadap sangsi hukuman terhadapPemohon Kasasi tidak dilakukan proses pembinaan terlebih dahulu ;4.

dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan kenalOrangtua Pemohon karena dia ayah kandung ; Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lakilaki bernama Calon SuamiPemohon, tetapi ayah kandung yang bernama Orangtua Pemohon tidak menyetujuidan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon ; Bahwa Orangtua Pemohon tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikahbagi Pemohon dengan alasan disebabkan dendam dengan ibu Pemohon telahmengajukan perceraian yang berakibat wali dikenakan sangsi

Bahwa didalam Surat Perjanjian Pembayaran Pinjaman tertanggal3 januari 2018, pada poin 9 didalam isi perjanjian tersebut menyatakanbahwa, Apabila sampai tanggal 04 Agustus 2018 Pihak Pertama (paraTergugat) belum bisa melunasi sisa hutangnya kepada Pihak Kedua(Penggugat), maka Pihak Pertama (para Tergugat) bersedia membayardenda dan sangsi sebesar 0,5% perhari dari sisa pinjaman ;19.

Bahwa atas pebuatan wan prestasi yang dilakukan oleh paraTergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara materialyaitu :Kerugian Material:Sisa Hutang/pinjaman yang belum bayarkan oleh para tergugatkepada penggugat sebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyardua ratus dua puluh empat juta rupiah );Denda/sangsi sebesar 0,5% perhari keterlambatan terhitung daritanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan kePengadilan Negeri Batam yaitu 0,5% x Rp. 2.224.000.000, x 240hari = Rp. 2.668.800.000

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam/ MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskansebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukanpenggugat dalam perkara ini;3.4.Menyatakan sah menurut hukum hak hak penggugat yaitu :Sisa Hutang/pinjaman yang belum dibayar kan oleh para tergugatkepada penggugat sebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyardua ratus dua puluh empat juta rupiah )Denda/sangsi

Tergugat) melakukan perbuatan WanPrestasi;5.Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI (para Tergugat) untuk membayar hak hakpenggugat secara tunai, sekaligus dan seketika dengan tanggungrenteng kepada Penggugat yaitu :Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 96/Pat.G/2019/PN BtmKerugian Material:Sisa Hutang/pinjaman yang belum dibayarkan oleh para tergugatsebesar Rp. 2.224.000.000,00,. ( dua milyar dua ratus dua puluhempat juta rupiah );Denda/sangsi

. : DIR/O8/KPTStanggal 11 Februari 2019, tentang pemberian sangsi administratif / hukumanjabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat kepada kepadaSdr. Paulinus Lodar, Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku danMaluku Utara;Menimbang, bahwa apabila surat bukti T.13 berupa Fotocopy SuratKeputusan Direksi PT.

. : DIR/O7/KPTStanggal 11 Februsri 2019, tentang pemberian sangsi administratif / hukumanjabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat kepada Sdri.Johanna P. Siauta Pegawai PT.

. : DIR/O8/KPTS tanggal 11 Februari2019, tentang pemberian sangsi administratif / hukuman jabatan berupapemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat kepada kepada Sdr. PaulinusLodar, Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utaratersebut dihubungkan dengan tuntutan gugatan provisi Para Penggugat makatuntutan provisi Para Penggugat tersebut menjadi tidak relevan lagi untukdipertimbangkan karena Surat Keputusan Direksi PT.

Bank Pembangunan MalukuMalut No. : DIR/O7/KPTS, tentang pemberian sangsi administratif /hukuman jabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidakhormat kepada Sdri. Johanna P. Siauta Pegawai PT. BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan MalukuMalut No. : DIR/O8/KPTS, tentang pemberian sangsi administratif /hukuman jabatan berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidakhormat kepada kepada Sdr. Paulinus Lodar, Pegawai PT.

Bank Pembangunan MalukuMalut No. : DIR/O8/KPTS,tentang pemberian sangsi administratif / hukuman jabatan berupa pemutusanhubungan kerja dengan tidak hormat kepada kepada Sdr. Paulinus Lodar,Pegawai PT.