Ditemukan 173276 data
13 — 6
17 — 4
berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagididamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 70UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 tahun 2009 dan pasal 39 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan thalak
15 — 4
berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagididamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 70UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor50 tahun 2009 dan pasal 39 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan thalak
14 — 6
10 — 9
19 — 9
perkawinan untuk membentuk rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenya agarmasingmasing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraianmerupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohondengan Termohon;9 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabilapermohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon mohon agar Penitera Pengadlilan AgamaSumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak
dipandang cukup adil untuk dijadikan jalankeluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerahkepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat alNisa ayat 130:Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masingmasingdari usahanya;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkandengan pasalpasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuanPemohon untuk menjatuhkan Thalak
12 — 2
7 — 3
berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidakmungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana yang diaturdalam pasal 70 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yangdiubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 39 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untukmengikrarkan thalak
15 — 3
perkawinan untuk membentuk rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenya agarmasingmasing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraianmerupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohondengan Termohon;8 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabilapermohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon mohon agar Penitera Pengadlilan AgamaSumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Thalak
dipandang cukup adil untuk dijadikan jalankeluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerahkepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat alNisa ayat 130:Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masingmasingdari usahanya;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkandengan pasalpasal yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuanPemohon untuk menjatuhkan Thalak
5 — 0
5 — 1
7 — 0
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj,i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Garut ;3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Mutah dan nafkah iddah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA tahun 2015 pada Pengadilan Agama Garut sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak saturaj,i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan AgamaGarut ;3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Mutahdan nafkah iddah sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah);4.
17 — 4
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Garut;B. Dalam Rekonpensi :1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;2.
7 — 0
5 — 1
3 — 0
PUTUSANNomor : 1370/Pdt.G/2013/PA.PbgBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkaraCerai Thalak antara :PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempattinggal di Kabupaten Purbalingga, sebagai PEMOHON ;MELAWANTERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempattinggal
7 — 0
7 — 0
4 — 0
kabar beritanya dan tidakdiketahui keberadaannya sampaisekarang ;5 Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakanlangsung kepada keluarganya namun tidak berhasil dan Pemohon juga sudah berusahasabar menunggu kepulangan Termohon akan tetapi sudah selama kurang lebih 2 tahun,5 bulan, Termohon tidak juga pulang dan tidak juga diketahui keberadaannya sehinggaPemohon merasa rumah tangganya sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, olehkarenannya Pemohon mengajukan cerai thalak
ke Pengadilan Agama Purbalingga,dengan mendasar pada ketentuan pasal 19 huruf b PP RI No 9 tahun 1975 jo pasal 116huruf b Kompilasi Hukum Islam; Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua PengadilanAgama Purbalingga memanggil para pihak, memeriksanya dan kemudian menjatuhkanputusan sebagai berikut : 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu Roji kepada3 Membebani biaya perkara menurut hukum.ATAUApabila
7 — 0