Bahwa ahli mengerti tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan melaluibeberapa pelatihan.

Unsur wajib dilengkapi sertifikat Kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asalhewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan,kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;halaman 16 dari 28 halaman Putusan No.152/Pid.Sus/2019/PN.SgrMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakahperbuatan yang telah dilakukan Terdakwa memenuhi unsurunsur tersebut,sebagalberikut :Ad.1.

Unsur wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan,bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lainMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi GEDE OKA SANJAYA, S.H.

Apabila setiap membawa media pembawahama penyakit ikan / tumbuhan liar dari habitat alam jenis ikan hias dari luar Provinsimaka ikan / tumbuhan liar dari habitat alam jenis ikan hias wajib dilengkapi SertifikatKesehatan Ikan yang dikeluarkan oleh kantor Karantina (asal).

No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,Pasal 14 a UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasalpasal lain dariPeraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa H.

dan Satwa terdapat 294 jenis satwa liardan tumbuhan yang dilindungi dan tidak bisa dimanfaatkan secara bebasyang salah satunya adalah nomor urut 217 yaitu jenis ikan belida(notopterus spp).Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.BLH/2018/PN MrbBahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Ikan Belida sebanyak 23sampel tanggal 28 Mei 2018 yang dilakukan oleh Dr.

dan satwa beserta ekosistemnya;Bahwa ada beberapa jenis flora dan fauna/satwa yang dilindungi dantidak bisa dimanfaatkan secara bebas sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Menteri LHK No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang Dilindungi.Bahwa jenis satwa liar maupun tumbuhan yang dilindungi dan tidak bisadimanfaatkan secara bebas berdasarkan Lampiran Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun

Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;Bahwa yang dimaksud bagianbagian lain satwa yang dilindungi adalahbagianbagian dari satwa yang dilindungi yang sudah tidak utuh lagi atausudah terpisahpisah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang unsurunsurnya sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakansatwa yang dilindungi dalam keadaan mati;Menimbang, bahwa majelis akan menguraikan satu persatu unsur pasaltersebut sebagaimana berikut ini ;Ad.1.

Pasal 21 Ayat (2) huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa LiarUndangUndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, serta peraturan peraturan lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 175/Pid.BLH/2018/PN Mrb1.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LISUATO ALS ATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang memasukkan Media Pembawa, dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan , produk ikan, tumbuhan dan /atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh

, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP.2.

Unsur Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapisertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan,Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a:Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) huruf a Setiap Orang yangmemasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan,Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk TumbuhanBahwa berdasarkan

di dalam, dan keluarnya dariwilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaBahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 21 tahun 2019 tentangkarangtina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud Tumbuhan dan SatwaHalaman 14 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN BtmLiar adalah semua tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipeliharayang masih mempunyai kemurnian jenis, atau Semua binatang yang hidup didarat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifatsifat liar, baik yang hidupbebas maupun yang dipelihara

oleh manusia.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 21 Tahun 2019 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Media PembawaHama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK, Hamadan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut HPIK dan OrganismePengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK yangselanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produkikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati,Jenis Asing

Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka,dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HpHK, HPIK, atau OPTKBahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan pada pasal 5 yaitu:a.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE TASWING alias TASWIN bin LA ODE HADIDA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menebang Tumbuhan Yang Dilindungi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan sertadenda sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh jutarupiah

Menyatakan Terdakwa LAODE TASWING alias TASWIN Bin LAODEHADIDA bersalah melakukan tindak pidana Menebang Tumbuhan diKawasan hutan suaka marga satwa, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan Kesatu2.

Unsur Tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannyadalam keadaan hidup atau mati;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalamkeadaan hidup atau mati;Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini memiliki Subsub unsuryang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi makaunsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perludibuktikan lagi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tumbuhan yang dilindungiberdasarkan pasal 20 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalahtumbuhan

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatbahwa keseluruhan tumbuhan dari suaka margasatwa sejatinya dilindungji;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tumbuhan yangdilindungi telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2)Jo. pasal 21 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana

Menyatakan Terdakwa LA ODE TASWING alias TASWIN bin LA ODEHADIDA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Menebang Tumbuhan Yang Dilindungisebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;2.

LH/2020/PN Mpw tanggal 13 Mei 2020 dengan menambah sanksi pengganti dalam putusan pidana denda tersebut sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NINA ANAK CHANG FUT KHIONG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah mengangkut Satwa Liar Tanpa Dilengkapi dengan dokumen Pengiriman atau Pengangkutan yang sah dan Melakukan Peredaran komersil dalam Negeri wajib disertai Surat Angkut Tumbuhan

Anmad Yani No. 121 Pontianak untuk diamankan,selanjutnya diserahkan kepada Balai Penegak hokum Wilayah KalimantanKementerian LHK untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancampidana dalam pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 TentangPemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Jo Pasal 61 Keputusan MenteriKehutanan Nomor 447/KptslI/2003 Tentang Tata Usaha Pengambilan atauPenangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar ;Membaca

pidana dalam pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Jo Pasal 61 KeputusanMenteri Kehutanan Nomor 447/Kptsll/2003 Tentangt Tata Usaha Pengambilanatau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan Dan Satwa Liar dalam dakwaanpertama Penuntut Umum ;2.

Menyatakan terdakwa NINA ANAK CHANG FUT KHIONG telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah mengangkutSatwa Liar Tanpa Dilengkapi Dengan Dokumen Pengiriman Atau Pengangkutanyang sah, dan Melakukan Peredaran Komersial Dalam Negeri Wajib disertaiSurat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATNDN);2.

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsure perbuatan pidana yang dilakukan olehTerdakwa dan tidak ada ancaman pidana dalam pasal 63 PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan danSatwa Liar Jo Pasal 61 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/KeptsI/2003 Tentang Tata Usaha Pengambil atau Penangkapan dan PeredaranTumbuhan dan Satwa Liar.

tersebut sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :i, Menyatakan Terdakwa NINA ANAK CHANG) FUTKHIONG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Telah mengangkut Satwa Liar Tanpa Dilengkapidengan dokumen Pengiriman atau Pengangkutan yang sah dan MelakukanPeredaran komersil dalam Negeri wajib disertal Surat Angkut Tumbuhan danSatwa Liar Dalam Negeri (SATSDN) ;2.

Menyatakan Terdakwa SYAH ARBA NOVANDA BinSAHIRMANTO dan terdakwa II NUR HAILANDA SAPUTRA Bin ADLANYADI bersalah melakukan tindak pidana Mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Telahmemasukkan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikatkesehatan dari negara asal bagi hewan, Produk hewan, ikan, produkikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan Sebagaimana yangdidakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 86 huruf a UndangUndang RI Nomor 21 Tahun 2009 Tentang

, dan/atau produk tumbuhan.

yang berasal dari NegaraMalaysia ke Batam Indonesia harus dilengkapi dengan Sertifikat Karantinadan untuk memasukkan 402 (Empat Ratus Dua) ekor burung jenis muralbatu yang berasal dari Negara Malaysia harus melalui tempattempatpemasukan/resmi serta diturunkan/dibongkar harus melalui temapttempatresmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal86 huruf a UndangUndang RI Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan

Karantina sertapengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan danmutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk RekayasaGenetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif,Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yangdimasukkan kedalam, tersebarnya dari suatu Area lain, dan/ataudikeluarkan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Bahwa Hama dan Penyakit Hewan, Hama dan penyakit Ikan, danOrganisme pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut Hama

Bahwa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnyadisingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggukehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkankerugian sosio ekonomi serta belum terdapat di wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan oleh PemerintahPusat untuk dicegah masuknya kedalam dan tersebarnya di dalamwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa.Dapat ahli jelaskan bahwa kriteria yang ditetapbkan sehingga suatujenis tumbuhan dan satwa harus dilakukan pengawetan adalahmempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam padajumlah individu di alam dan daerah penyebarannya terbatas(ENDEMIk), di atur dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf A PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.Ahli jelaskan bahwa Satwa burapa Burung

Cendrawasih merupakanSatwa yang masuk kategori pengawetan jenis tumbuhan dan satwamelalui upaya penetapan dan penggolongan yang dilindungi.

dan hewan yakni Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa.Dapat ahli jelaskan bahwa kriteria yang ditetapbkan sehingga suatujenis tumbuhan dan satwa harus dilakukan pengawetan adalahmempunyai populasi kecil, adanya penurunan yang tajam padajumlah individu di alam dan daerah penyebarannya terbatas(ENDEMIk), di atur dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf A PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan

dan Satwa Yang Dilindungi semua jenis dari familyParadiseidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluhdelapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dandilindungi.Dapat ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa memiliki lampiran jenisjenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi termasuk Burung

dan hewan yakni Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa dan sebelum lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NomorHalaman 21 dari 26 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Tul7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dicabut dandiganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua jenis dari family

Menyatakan Terdakwa ANUAR Als NUAR Bin RESEP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai Nakhoda Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Oleh Syahbandar dan Membawa media pembawa hama dari suatu area ke area lain diwilayah Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bahan asal tumbuhan dan bahan asal tumbuhan tersebut tidak dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan

PelalawanRiau atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Pelalawan, telah membawa tumbuhan sebagai media pembawa hamadan penyakit organisme pengganggu tumbuhan tanpa dilengkapi sertifikatkesehatan dari negara asal dan negara transit, tanoa melalui tempattempatpemasukan yang telah ditetapkan dan tanpa dilaporkan dan diserahkan kepadapetugas karantina ditempattempat pemasukan untuk keperluan tindakankarantina.

SARI JAYA GT.3 tersebut tidak dilengkapiSurat jin Berlayar (SIB) atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari SyahbandarMalaysia;Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undangundang Nomor 16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, syaratsyarat yang harusdipenuhi/dimiliki oleh terdakwa untuk memasukkan media pembawa hamaseperti bawang merah yang berasal dari luar negeri adalah : a. Dilengkapisertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi tumbuhan danbagianbagian tumbuhan, b.

MA;Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksimembenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita AcaraPemeriksaan;Bahwa ahli selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Balai KarantinaPertanian Kelas Pekanbaru;Bahwa ahli bekerja bertugas dan tanggung jawab adalah melaksanakankegiatan operasionan perkarantinaan tumbuhan dalam mencegah masukdan tersebarnya Organisme Penggaggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dariLuar selaku Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPTK) AhiMuda

Pertanian Nomor: 43/Permentan/T.140/6/2012.Tentang Karantina,tumbuhan untuk pemasukan Sayuran Umbi lapis segar kedalam wilayahNegara Republik Indonesia;Bahwa yang dimaksud dengan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hamadan penyakit hewan, ikan atau organisme pengganngu tumbuhan dari luarnegeri dan dari suatu area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalamwilayah Negara Republik Indonesia;Bahwa Nakhoda yang berlayar wajib memiliki

RI No 16 tahun1999 tentang KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN adalah Hewan,asal bahan hewan, hasil bahan hewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagiannyadan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina,hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhankarantina, selanjutnya Tumbuhan dalam pasal 1 angka 11 UU.

hari Kamis tanggal 7 Januari 2016sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulanJanuari 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016bertempat di Pantai Mapak Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, setiap Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama danpenyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan

karantina yangdibawa atau dikirim dari Suatu area ke area lain didalam negara wilayah NegaraRepublik Indonesia wajib dilengkapi sertifikat Kesehatan dari daerah asal hewan,ikan, tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yangtergolong benda lain.

Pasal 31 Undangundang RI No. 16 tahun 1992 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;ATAUKetiga :Hal 4 dari 12 hal Put.

Pasal 31 Undangundang RI No. 16 tahun 1992 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2016 No.Reg. Perkara.

atau satwa liar berarti keberadaan satwa satwatersebut ilegal bertentang dengan pasal 21 ayat ( 2 ) huruf a jo pasal 40 ayat( 2 ) dan/atau ayat ( 4 ) Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKSDAHE karena tergolong jenis yang dilindungi berdasarkan lampiran PPNo. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yaitu :a. 1 (satu ) ekor anak kucing hutan ( Felis Bengalensis ) dalam lampiranPP nomor urut 23 ;b. 2 (dua ) ekor landak ( Hystrix Brachyura ) dalam lampiran PP nomorurut 30;c. 1

Karangasem, Kab.Karangasem;Bahwa jenis jenis satwa yang saksisebutkan tersebut diatas merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan UURi No. 5 tahun 1990 tentang KSDA HE dan lampiran yang terdapat pada PPNomor : 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar;Bahwa penangkapan tersebutdilakukan yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 10.30 adateam dari Ditreskrimsus Polda Bali bersama dengan team dari BKSDA Prov.Bali dating ke Kantor Resort KSDA Karangasem, selanjutnya saksi

Badung sertaKawasan Taman Huta Raya Simpang Siligita Nusa Dua;Bahwa dalam memberikan keterangan saat ini Ahli dilengkapidengan Surat Perintah Tugas dari Plh Kepala Balai KonservasiSumber Daya Alam Bali Nomor : PT.219/BKSDA.BI1/Lin/2018,tanggal 4 Juni 2018;Bahwa Undang undang atapun aturan yang mengatur tentangperlindungan dan peredaran satwa liar yaitu Undang Undang RINo. 5 tahun 1990 tentang KSDAHE dan PP No. 7 tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan ahli jelaskansatwa dan tumbuhan

yang diatur dalam Undang Undang dimaksudadalah satwa dan tumbuhan asli Indonesiayang terancam punahsebagaimana tercantum dalam lampiran PP No. 7 tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;Bahwa jenis satwa dan tumbuhan asli Indonesia yang terancampunah sebagaimana tercantum dalam lampiran PP No. 7 tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tidak dapatdipelihara kecuali memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalamhal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia

atau satwa liar berartikeberadaan satwa satwa tersebut ilegal bertentang dengan pasal21 ayat ( 2 ) huruf a jo pasal 40 ayat ( 2 ) dan/atau ayat ( 4 ) Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDAHE karena tergolongjenis yang dilindungi berdasarkan lampiran PP No. 7 tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yaitu :Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018.

Sinar Belantara Indah padasaat dudukduduk di sekitar pondok yang mana Terdakwa bersama denganTerdakwa Purwanto Alias Sipur dan Terdakwa Andi Swandana telahmembangun pondok tersebut selama 3 (tiga) hari;e Bahwa sebelum menanam padi Terdakwa bersama dengan Terdakwa PurwantoAlias Sipur dan Terdakwa Andi Swandana terlebih dahulu membangun pondokdengan ukuran 2 X 4 meter, membersihkan tumbuhan yang berada di sekitarAreal dengan cara menyemprot, mencangkul, membabat tumbuhan yang ada disekitar areal yang

Sinar Belantara Indah padasaat dudukduduk di sekitar pondok yang mana Terdakwa bersama denganTerdakwa Tumino Alias Panjang dan Terdakwa Andi Swandana telahmembangun pondok tersebut selama 3 (tiga) hari;Bahwa sebelum menanam padi Terdakwa bersama dengan Terdakwa TuminoAlias Panjang dan Terdakwa Andi Swandana terlebih dahulu membangunpondok dengan ukuran 2 X 4 meter, membersihkan tumbuhan yang berada disekitar Areal dengan cara menyemprot, mencangkul, membabat tumbuhan yangada di sekitar areal yang

Sinar Belantara Indahpada saat dudukduduk di sekitar pondok yang mana Terdakwa bersama denganTerdakwa Tumino Alias Panjang dan Terdakwa Purwanto Alias Sipur telahmembangun pondok tersebut selama 3 (tiga) hari;e Bahwa sebelum menanam padi Terdakwa bersama dengan Terdakwa TuminoAlias Panjang dan Terdakwa Purwanto Alias Sipur terlebih dahulu membangunpondok dengan ukuran 2 X 4 meter, membersihkan tumbuhan yang berada disekitar Areal dengan cara menyemprot, mencangkul, membabat tumbuhan yangada di sekitar

membersihkan tumbuhan disekitartempat padi yang hendak ditanam;Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tumino Alias Panjang danTerdakwa Purwanto Alias Sipur tidak ada mendapat ijin sebelum dan sesudahmenguasai lahan milik PT.

SinarBelantara Indah pada saat dudukduduk di sekitar pondok yang mana paraTerdakwa telah membangun pondok tersebut selama 3 (tiga) hari dan sebelummenanam padi para Terdakwa terlebih dahulu membangun pondok denganukuran 2 X 4 meter, membersihkan tumbuhan yang berada di sekitar Arealdengan cara menyemprot, mencangkul, membabat tumbuhan yang ada di sekitarareal yang hendak ditanami padi;Menimbang, bahwa adapun tujuan para Terdakwa ke Areal milik PT.Sinar Belantara Indah (SBI) tersebut untuk bercocok

dan satwayang dilindungi yang menyatakan bahwasemua jenis tumbuhan serta satwa liar perludan wajib dijaga kelestariannya, khususnyauntuk jenis jenis yang dilindungi mengingatsatwa liar yang dilindungi memiliki tingkatkerawanan dan kepunahan yang tinggi, namunkenyataannya perbuatan terdakwabertentangan dengan program pemerintahtersebut yaitu dengan menyimpan, memiliki,memelihara dan mengangkut BurungBayan(Lorius roratus) yang masuk dalamdaftar nomor urut 112 dan Burung KakatuaSeram(Cacatua moluccensis

Manusela ST. 570/IVT.38/Gakkum/2015 tanggal 18 Desember 2015untuk melaksanakan Operasi Gabunganterhadap Tumbuhan dan satwa liar (TSL)di Kecamatan Amahai dan sekitarnya;e Bahwa kecamatan Amahai dan sekitarnyajuga termasuk lokasi tempat saksi danteman saksi menemukan Terdakwa dantemanteman Terdakwa memiliki satwayang dilindungi;Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 40/Pid.SusLH/2016/PN.MshBahwa kepemilikan satwa yang dilindungitidak diperbolehkan karena melanggarketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) hurufa

Samudra Intim Perkasa;Bahwa semua temanteman Terdakwa sedang bersamasama denganTerdakwa juga di atas kapal;Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temantemanTerdakwa, saksi dan teman saksi memiliki surat tugas dari Kepala Balai TN.Manusela ST. 570/IVT.38/Gakkum/2015 tanggal 18 Desember 2015 untukmelaksanakan Operasi Gabungan terhadap Tumbuhan dan satwa liar (TSL) diKecamatan Amahai dan sekitarnya;Bahwa Kecamatan Amahai dan sekitarnya juga termasuk lokasi tempat saksidan teman saksi

serta satwa liar perlu dan wajibdijaga kelestariannya, khususnya untuk jenisjenis yangdilindungi mengingat umumnya TSL yang dilindungi memilikitingkat Kerawanan dan kepunahan yang tinggi;e Bahwa, berdasarkan PP No. 7 Tahun 1999 pasal 5 ayat (1),Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalamgolongan yang dilindungi apabila telah memenuhi criteria :e Mempunyai populasi kecil ;e Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;e Daerah penyebaran yang terbatas (endemic);eBahwa benar,

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi;2.

dan satwa digolongkan dalam jenis:a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;Adapun berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 menyatakan jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)digolongkan dalam:a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No. 5Tahun 1990 menyatakan dalam rangka mengawetkan jenis, maka ditetapkan

jenisjenis tumbuhan satwa yang dilindungi.

Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungidimaksudkan untuk melindungi spesies tumbuhan dan satwa agar jenis tumbuhandan satwa tersebut tidak mengalami kepunahan. Penetapan ini dapat diubahsewaktuwakiu tergantung dari tingkat keperluannya yang ditentukan oleh tingkatbahaya kepunahan yang mengancam jenis bersangkutan.

Adapun berdasarkanPenjelasan Pasal 20 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 menyatakan jenis tumbuhandan satwa dalam bahaya kepunahan meliputi jenis tumbuhan dan satwa yangdalam keadaan bahaya nyaris punah dan menuju kepunahan. Tumbuhan dansatwa yang endemik adalah tumbuhan dan satwa yang terbatas penyebarannya,sedangkan jenis yang terancam punah adalah karena populasinya sudah sangatkecil serta mempunyai tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat, baik karenapengaruh habitat maupun ekosistemnya.

ayat(1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak laindi luar negeri dengan izin pemerintah.

danSatwa nomor urut 71 termasuk jenis satwa yang dilindungi.Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) ekor Kucing Kuwuk (PrionailurusBengalensis) merupakansub species dari Spesies Felis Bengalensis yangberdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa nomor urut 24 menyatakan bahwaFelis Bengalensis termasuk jenis satwa yang dilindungiPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana padapasal 40 ayat (2) Jo.

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut di atas Anggota Satuan Polhut ReaksiCepat (SPORC) Kalimantan Barat melakukan Operasi Pengamanan PeredaranHasil Hutan serta Tumbuhan Liar di Kabupaten Bengkayang, ketika anggotaSPORC melakukan pemeriksaan di sebuah rumah di Jalan Sulenco GangBersatu RT.025 RW.014 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan BengkayangHalaman 4 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2017/PN BekKabupaten Bengkayang, anggota SPORC

Perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2017/PN BekPada waktu dan tempat tersebut di atas Anggota Satuan Polhut ReaksiCepat (SPORC) Kalimantan Barat melakukan Operasi Pengamanan PeredaranHasil Hutan serta Tumbuhan Liar di Kabupaten Bengkayang, ketika anggotaSPORC melakukan pemeriksaan di sebuah rumah di Jalan Sulenco GangBersatu RT.025 RW.014 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan BengkayangKabupaten Bengkayang, anggota SPORC

Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) ekor elang Wallace (Nisaetus Nanus),1 (satu) ekor Elang (Spizaetus sp) termasuk dalam family Accipitridae yangberdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa nomor urut 71 termasuk jenissatwa yang dilindungi.

Daerah sebarannya terbatas (endemik).Tekanan perburuan dan pemanfaatan secara ilegal baik satwa hidupmaupun bagianbagiannya akan mempertajam penurunan jumlahindividu di alam.Bahwa peraturan yang mengatur tentang satwa yang dilindungi adalahUndangundang no 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alamHayati Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa kemudian Peraturan pemerintahnomor; 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa.Halaman

Peraturan pemerintah R.1.Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa.. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa Sukarno Mukadi Bin Mukadidengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sekama terdakwaberada dalam tahanan sementara , dengan perintah agar terdakwa tetapditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah )subsidair 2(dua ) bulan kurungan.3.

(tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar nomor urut 173). 1 (satu) ekor Buaya Air Tawar Irian (Crocodylus Novaeguineae) dalamkeadaan hidup. (tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liarnomor urut172). 1 (satu) ekor Burung Merak Hijau (Pavo Muticus) dalam keadaan hidup.

(tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar nomor urut 136). 1 (satu) ekor Ular Sanca Bodo (Python Molurus) dalam keadaan hidup.

Nomor 7 tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 42 /Pid.B/2017/PN.MgtSaksi : BUDISANTOSO menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknyaadalah sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai anggota Polisi Kehutanan di seksi wilayah II Surabaya;Bahwa pada

Kawi 33A Rt.001/Rw.001Desa / Kelurahan Bulukerto Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, saksimelakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SAHARanggota Polhut di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timurpada Seksi Konservasi Wilayah II Bojonegoro dan saksi WIDIATAMA anggotaPolres Magetan melakukan Operasi Gabungan Peredaran Tumbuhan SatwaLiar di rumah Terdakwa dan ditemukan :1.2.1 (satu) ekor Buaya Muara (Crocodylus Porosus) dalam keadaan hidup.1 (satu) ekor Buaya Air Tawar

Bahwaburung elang yang dibawa oleh sdr MUHAMAD FARIZAL BIN RIFAItersebut termasuk jenis burung Elang Hitam yang masuk katagori dilindungioleh Undang Undang berdasarkan lampiran peraturan pemerintah nomor7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pernah memelihara burung elangsetelah bisa terbang dilepaskan ke alam terbuka.

Bahwa Sesuai yang tercantum pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa disebutkan bahwajenis jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebanyak 294 jenis.

Terhadap pemanfatan jenis tumbuhan dansatwa liar yang dilindungi dapat dilakukan dalam bentuk penangkaran(pasal 7 ayat (2) PP Nomor 8 tahu 1999.

Terhadap pemanfatan jenis tumbuhan dan satwaliar yang dilindungi dapat dilakukan dalam bentuk penangkaran (pasal 7ayat (2) PP Nomor 8 tahu 1999.

Bahwa Perundang undang yang mengatur tentang perijanan satwa liardiatur dalam pasal 37 PP nomor 8 tahun 1999, di jelaskan bahwa setiaporang dapat memelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk tujuankesenangan, akan tetapi hanya dapat dilakukan terhadap generasi ke 2dari satwa yang dilindungi undang undang hasil penakaran dan jenis yangtidak dilindungi (dapat diperoleh dari penangkaran, perdagangan yang sahatau dari habitat alam).

Bin Thabrani RAberdasarkan ketentuan umum dalam UndangUndang Negara RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekositemnya Jo Peraturan Pemerintah Republik IndoensiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa JoHalaman 4 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN KlaPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 TentangPemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Jo Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Oka Mantara yang dimaksuddengan: Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah sistem pencegahanmasuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina, danHalaman 7 dari 30 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Klaorganisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan,keamanan pakan, dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, agnesiahayati, jenis asing invantif, tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhansatwa langka yang dimasukkan ke dalam tersebarnya

Tindakan Karantina meliputi8P yaitu. pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakukan,penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan; Media pembawa HPHK, HPIK atau OPTK adalah hewan, produkhewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan,PRG, SDG, agnesia hayati, jenis incasif Tumbuhan dan Satwa Liar,Tumbuhan dan Satwa Langka dan atau Media Pembawa lain yangdapat membawa HPHK, HPTK dan OPTK sesuai ketentuan Pasal 1angka 18 UndangUndang RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantinaHewan

Dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yangditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan,produk ikan, tumbuhan dan atau produk tumbuhan;b.

Selanjutnya di dalamPasal 20 (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,dinyatakan bahwa tumbuhan dan satwa digolongkan dalamjenis:(a) tumbuhan dan satwa yang dilindungi;(b) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindung;Menimbang bahwa pengaturan lebih lanjut terkaitdengan tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri

Mandar Sari, Desa Sumberkima,Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja melakukan pelanggaranterhadap ketentuan pasal 6 huruf a yakni setiap media pembawa hama danpenyakit hewan karantina, hama, dan penyakit ikan karantina, atauorganisme pengganggu tumbuhan karantina yang di bawa atau dikirim darisuatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi

sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan, hasil bahan asalhewan, tkan, tumbuhan dan bagian bagian tumbuhan, kecuali mediapembawa yang tergolong benda lain, perbuatan mana dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa Terdakwa H Mohammad Yani, pada hari Jumat, tanggal 26 April2019, sekitar pukul 14.00 wib, dengan menggunakan KLM.

yang di keluarkan oleh karantina dimana asalikan tersebut berasal dan apabila di pelabuhan Saobi Kangenan, JawaTimur tidak ada kantor karantina, maka seharusnya Terdakwamelaporkan ke wilayah kerja karantina ikan Gilimanuk atau BalaiKarantina Ikan Denpasar Bali, namun ketentuan tersebut Terdakwalanggar dengan tidak melaporkannya.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal 6 huruf a Jo Pasal 31 Ayat (1) UU RI No 16Tahun 1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan

danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana engan sengaja membawasetiap media pembawa hama dan penyakit hewan karantina dan penyakitikan yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalamwilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikatkesehatan dari area asal bagi ikan, sebagaimana diatur dan diancamHalaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor: 83/PID.SUS/2019/PT DPS.pidana dalam dakwaan Pasal 6 huruf a jo Pasal 31 Ayat(1) UU RI No.16Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan

itumenimbulkan penderitaan / kerugian masyarakat.Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tersebuttidak memberikan efek jera bagi terdakwa pada khususnya ataupunpembelajaran bagi masyarakat pada umumnya, karena perbuatanterdakwa yang memasukkan ikan hias dari Provinsi Jawa Timur keProvinsi Bali tanpa melalui proses karantina, dapat meyebabkan penyakitmenular pada manusia, serta merusak sumber daya alam hayati sesuaipenjelasan dalam UU No 16 Tahun 1992 tentang Karantina hewan, ikan,dan tumbuhan

PP RI No. 7 tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa, sebagaimana Dakwaan PenuntutUmum.2.

Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi pada lampiran nomor urut 780 (tujuh ratusdelapan puluh) disebut kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) tidakdapat dipelinhara kecuali memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalamhal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.Bahwa terdakwa telah memperniagakan satwa dilindungi tanpadilengkapi Surat Ijin Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri yangditerbitkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam;Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 959/Pid.Sus

Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi pada lampiran nomor urut 780 (tujuh ratusdelapan puluh) disebut kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) tidakdapat dipelihara kecuali memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalamhal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.Bahwa terdakwa telah memperniagakan satwa dilindungi tanpadilengkapi Surat Ijin Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri yangditerbitkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim

Bahwa Kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) merupakan Jenissatwa dan tumbuhan asli Indonesia yang terancam punah sebagaimanatercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa diatur pada point224 (dua ratus dua puluh empat) serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 /12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMeneteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi pada lampiran nomor urut 780 (tujuh ratus delapan puluh) disebutkerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) tidak dapat dipelihara kecuali memilikijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia.

dibayarkan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;